Catatan : Agung Datau
ANTISIPASI penyebaran pandemi COVID-19 membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Pandemi ini adalah musibah berkatagori non alam; dan satu-satunya cara untuk menanganinya adalah dengan memutus rantai penyebaran. Itu sebabnya, kesadaran masyarakat dalam merespon anjuran dan imbauan pemerintah untuk sementara menahan diri adalah solusi paling rasional saat ini.
Sadako Ogata, mantan presiden Japan International Cooperation Agency (JICA), pernah bicara soal bencana non-alam ini dalam ceramahnya yang bertajuk “Natural Disaster as Human Security Problem”. Sadako dengan tegas menyatakan, cara untuk menangani bencana non-alam adalah dengan mengadopsi manajemen strategi yang berbasis “Human Security”, atau keamanan manusia, tanpa terkecuali untuk daerah di Indonesia.
Konsep ini bagi Sadako, salah satu cara untuk menghadapi bencana yang berorientasi pada manusia. Pendekatan yang dilakukan, aspek-aspek yang dipikirkan, mengakomodir seluruh lini: pendidikan, kesehatan, bahkan tata kelola pemerintahan.
Dalam ihwal PSBB yang telah diberlakukan di beberapa daerah, termasuk di Provinsi Gorontalo, argumen Sadako menemukan relevansinya. Di titik ini, pemerintah telah merubah seluruh sistem dan tata kelola pemerintahan agar dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi saat ini, tidak terkecuali di Gorontalo.
Sayangnya, beberapa pihak terkesan justru tidak mendukung pemerintah dalam upaya ini, sehingga penerapannya tidak bisa dilakukan secara maksimal. Bahkan beberapa hal terjadi penolakan, yang berimplikasi pada tidak efektifnya implimentasi dari kebijakan tersebut.
Saat ini saya fikir yang paling penting adalah mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam hal penanganan virus corona. Meski harus diakui, tidak seluruh kebijakan sempurna, mungkin saja ada kekurangan. Namun masukan yang diberikan adalah untuk menyempurnakan realisasi kebijakan tersebut.
Bukan nyinyir berlebihan, yang tujuannya adalah mencari kekurangan untuk menderus kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sehingga setiap kebijakan pemerintah dianggap salah. Saya fikir kritik yg begitu akan membuat pemerintah semakin salah kaprah dan bingung dalam menjalankan setiap kebijakannya.
Seharusnya, dalam masa – masa pandemi seperti ini, kita harus membuat pemerintah lebih percaya diri agar langkah yang diambil menjadi semakin baik dan tepat. Sehingga upaya penanggulangan wabah bisa lebih baik.
Baiknya seluruh elemen masyarakat jeda dulu menggunjing pemerintah, kita harus saling kerjasama dan fokus dalam menangani musibah ini. Tak terkecuali juga untuk para politisi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari elemen masyarakat, harus ikut bertanggung jawab dalam memberi kontribusi dan masukan agar pemerintah bisa mengambil kebijakan yang cepat, tepat dan tuntas.
Dalam hal ini pemerintah harus cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Jangan hanya diminta patuhi setiap imbauan dan kebijakan yang dikeluarkan saja. tapi juga harus dibarengi dengan pemenuhan kebutuhan yang diperlukan saat menjalankan kebijakan tersebut (PSBB).
Pemerintah juga harus memprioritaskan membantu kebutuhan masyarakat, seperti bantuan sembako maupun uang, pada mereka yang terdampak covid-19. Bukan hanya itu, harapan besar masyarakat untuk pemerintah juga, agar bisa memanggil semua pimpinan bank, lising ataupun jasa pembiayaan lainya untuk memberikan dispensasi kepada msyarakat agar menunda pembayaran, kepada jasa pembiayan terkait. Karena ini semua, sebagai bentuk konsekuensi melakukan pembatasan gerak bagi masyarakat.
Dengan kerendahan hati, mari kita saling mengingatkan kepada semua pihak, bahwa yang dibutuhkan saat ini tidak sebatas pada penanganan medis terhadap masyarakat, yang terpapar covid-19. Namun, juga dampak turunan pandemi Covid-19, di bidang sosial dan ekonomi benar-benar diperhatikan juga.
Melawan pendemi saat ini, masyarakat memiliki fungsi untuk mengontrol dan mengawasi, sudah sejauh mana kebijakan pemerintah ini direalisasikan. Sebab, hanya dengan solidaritas dari semua elemen elit hingga masyarakat, masa pandemi ini bisa dilalui dengan baik.
PSBB juga harus dimaknai, sebagai upaya baik dari pemerintah dalam melindungi masyarakatnya, agar tidak terjangkit wabah virus corona. Jangan pernah beranggapan, pembatasan yang dilakukan pemerintah sebagai hukuman, atau kekangan kepada masyakat dalam melaksanakan aktivitasnya.
Banyak pelajaran yang bisa diambil, jika melihat pemberitaan di media masa atau media sosial. Dimana para petugas medis dan pemangku kepentingan lainnya, bekerja tanpa kenal waktu, terpisah dari keluarga. Bahkan, sangat rentan terpapar wabah, hingga ada yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas kemanusiaan ini.
Bukan tidak mungkin, diantara petugas itu tidak menutup kemungkinan ada kerabat dekat kita, entah itu bapak, ibu, anak, ponakan ataupun saudara kita. Haruskah beban kerja mereka, kita tambah karena ulah kita yang tidak patuh atas himbauan dari pemerintah.
Kepada aparat keamanan, hadapi masyarakat yang belum patuh secara humanis, mungkin mereka belum tau akibat dampak dadri covid-19. Mungkin saja, akibat tuntutan dari kebutuhan hidup mereka hingga mereka tidak menyadari melanggar PSBB. Mari kita semua menahan diri, demi kepentingan bersama. (**)
(Penulis merupakan mantan Presiden IAIN 2019)
