PROSESNEWS.ID – Pemerintah Indonesia menyiapkan solusi lintas sektoral untuk mendorong pertumbuhan layanan pos nasional dan global. Dalam Kongres ke-27 Indonesia meminta dukungan pencalonan Indonesia sebagai anggota Postal Operations Council (POC).
Plt. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Ismail menyatakan, sejak awal pandemi COVID-19, Pemerintah Indonesia mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk menggerakkan layanan pos.
“Salah satu solusi lintas sektoral yang penting, juga sebagai penggerak rantai pasokan pos global, adalah transformasi digital dan adopsi teknologi digital. Saya pikir kita setuju bahwa transformasi digital telah mempercepat rantai pasokan pos global, dan meningkatkan kepuasan, pengalaman, dan kepercayaan pelanggan pada layanan pos global,” ujarnya dalam Sesi Ketiga Diskusi Universal Postal Congress 2021, dari Jakarta, Selasa (10/8/2021).
Di tengah kondisi pandemi COVID-19, Dirjen Ismail menilai seluruh negara membutuhkan solusi baru untuk segera memulihkan semua sektor yang berdampak, antara lain untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi, urusan sosial-ekonomi masyarakat, dan layanan pos global.
“Sejak awal pandemi ini, pembatasan pergerakan selanjutnya, dan penangguhan opsi transportasi dan pembatalan penerbangan telah menyebabkan lonjakan gangguan yang tinggi pada rantai pasokan pos global.
Plt. Dirjen PPI Kementerian Kominfo merinci beberapa potensi gangguan yang terjadi antara lain penangguhan koridor layanan pos lintas batas, perpanjangan waktu penanganan dan pengiriman, peningkatan tidak terkirim atau pengembalian surat kepada pengirim, dan penutupan sebagian kantor atau fasilitas pos karena penyebaran infeksi COVID-19.
“Semua faktor ini tidak dapat disangkal memberikan tekanan tinggi pada rantai pasokan pos global dan jaringan pos, serta menyebabkan penurunan volume kiriman pos dan kualitas layanan pos,” ujarnya.
Bahkan, menurut Dirjen Ismail, dengan kondisi pandemi yang masih terus berlangsung, pelanggan dibatasi aktivitasnya sehingga menyebabkan banyaknya transaksi berbasis digital.
“Peningkatan kualitas konektivitas internet, dan adopsi teknologi digital di tingkat mikro telah mempercepat pertumbuhan perbankan digital dan inklusi keuangan digital, layanan teknologi keuangan (fintech), dan uang/dompet elektronik untuk menggantikan metode pembayaran tunai tradisional,” jelasnya.
Oleh karena itu. menurut Plt. Dirjen PPI , sektor pos perlu menerapkan manajemen perubahan holistik dan rekayasa ulang proses bisnis melalui transformasi digital. Hal itu sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan pos dan volume pos guna menanggapi perubahan kebutuhan pelanggan, dan memprioritaskan hak, kepuasan, dan pengalaman pelanggan.
Calonkan Jadi Anggota POC
Mengutip data Bank Indonesia, Dirjen Ismail menilai keberadaan e-commerce menjadi penting dan memengaruhi pertumbuhan sektor pos. Menurutnya dorongan pasar e-commerce juga berkontribusi pada pertumbuhan domestik dalam transaksi e-commerce dan uang elektronik.
“Bank Indonesia memprediksi transaksi e-commerce di Indonesia akan meningkat 33,2% dari Rp253 triliun pada 2020 menjadi Rp337 triliun pada 2021, dan transaksi uang elektronik juga diprediksi meningkat 32,3% dari Rp201 triliun. Pada tahun 2020 menjadi Rp266 triliun pada tahun 2021, yang disebabkan oleh perpanjangan pembatasan aktivitas masyarakat,” paparnya.
Di tengah meningkatnya tekanan terhadap jaringan pos global dan rantai pasok global, sektor pos nasional di Indonesia saat ini tetap menjadi sektor yang tangguh dalam menghadapi pandemi saat ini.
“Sejalan dengan pesatnya perkembangan e-commerce, sektor pos Indonesia mengalami pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) year-on-year pada tahun 2019 sebesar 10,34%. Selanjutnya, pendapatan operator pos nasional pada semester 1 tahun 2019 mengalami peningkatan year-on-year sebesar 30% dari pendapatannya pada semester 1 tahun 2018,” jelasnya.
Indonesia menyadari bahwa kebijakan dan peraturan pos nasional yang mendukung, yang didukung oleh transformasi dan inovasi digital akan memungkinkan pemulihan dan pertumbuhan maksimum sektor pos nasionalnya.
Selama Kongres ke-27, UPU akan memperbaharui struktur organisasi untuk jangka waktu empat tahun, dengan pemilihan Direktur Jenderal dan Wakil Direktur Jenderal Kantor Internasional lembaga PBB ini.
Jabatan Ketua Dewan Direksi (BoD), yang berada di Pantai Gading sebagai negara tuan rumah Kongres, 40 anggota Direksi lainnya dipilih oleh Kongres, berdasarkan distribusi geografis yang adil. Selain itu, juga direncanakan Pembaruan Dewan Operasi Pos (POC). Dirjen Ismail juga meminta dukungan kepada peserta congress untuk mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota POC.
“Indonesia saat ini sedang mencalonkan diri sebagai anggota untuk siklus Abidjan periode 2021-2024, dan untuk selanjutnya, saya mohon dukungan dari peserta kongres. Sangat penting bahwa satu-satunya jalan ke depan bagi semua negara untuk mengatasi pandemi ini adalah dengan merangkul transformasi digital dan inovasi di sektor posnya, untuk memberi dampak menguntungkan pada e-commerce dan pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
Mewakili Menteri Kominfo Johnny G. Plate, Dirjen SDPPI Kominfo memberi apresiasi kepada Pemerintah Pantai Gading atas kesempatan yang diberikan kepada Pemerintah Indonesia untuk menyampaikan pandangannya dalam sebuah konferensi penting bagi perhimpunan.
“Setelah mengenali frasa dari Kongres ini: Pantai Gading mengundang Anda, Afrika menyambut Anda. Saya berterima kasih kepada Pantai Gading sebagai tuan rumah yang ramah atas upaya luar biasa untuk mengadakan Kongres di tengah masa-masa sulit, serta kepada Afrika atas sambutan hangat yang diberikan kepada semua delegasi di Kongres Abidjan yang bergengsi ini,” ucapnya.
