PROSESNEWS.ID – Mantan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, HRA, resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Gorontalo terkait dugaan tindak pidana korupsi, Senin (4/5/2026).

Penahanan dilakukan setelah HRA menjalani pemeriksaan selama beberapa jam oleh tim penyidik tindak pidana khusus. Ia terlihat keluar dari ruang pemeriksaan dengan tangan diborgol dan mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda, sebelum digiring ke mobil tahanan untuk dibawa ke lembaga pemasyarakatan.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, Danif Zaenu Wijaya menjelaskan, penahanan dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup.

“Hari ini, Senin 4 mei 2026, menetapkan satu lagi tersangka. HRA merupakan anggota DPRD sekalian anggota Badan Anggaran (Banggar),” jelasnya.

Penahanan tersebut dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi pembayaran hak keuangan dan administrasi pimpinan serta anggota DPRD tahun anggaran 2022–2023.

Lebih lanjut, Danif Zaenu mengatakan bahwa penetapan HRA sebagai tersangka telah melalui prosedur hukum dengan didukung minimal dua alat bukti yang sah. Pihak kejaksaan juga memastikan proses penyidikan akan terus dikembangkan.

“Tim penyidik masih terus melakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah ada pihak lain yang terlibat. Perkara ini akan terus kami kembangkan,” jelasnya.

Dalam kasus ini, kerugian negara secara keseluruhan berdasarkan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) diperkirakan mencapai sekitar Rp3 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp600 juta disebut belum dikembalikan ke negara.

Ia juga menegaskan, HRA termasuk pihak yang belum mengembalikan kelebihan pembayaran atau kerugian negara (TGR), sehingga menjadi salah satu pertimbangan dalam proses hukum yang berjalan.

Kejaksaan memastikan akan terus mendalami kasus ini hingga proses persidangan, termasuk kemungkinan adanya tersangka lain dalam perkara tersebut.

The post Penahanan HRA Buka Peluang Tersangka Baru appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo mencatat sebanyak 2.880 perkara perceraian telah ditangani oleh Pengadilan Agama di enam kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo sepanjang tahun 2025.

Dari total perkara tersebut, cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri masih mendominasi dibandingkan cerai talak yang diajukan oleh suami. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, Rahmading, mengungkapkan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab utama tingginya angka perceraian di daerah tersebut.

“Kebutuhan rumah tangga yang tidak terpenuhi, sehingga memicu hubungan antara istri dan suami terlibat perselisihan serta pertengkaran secara terus menurus yang berujung pada perpisahan,” ungkap Rahmading.

Selain faktor ekonomi, Rahmading juga membeberkan penyebab lain yang turut memicu terjadinya perceraian, di antaranya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta kehadiran pihak ketiga dalam rumah tangga.

“Adanya orang ketiga sehingga mengancam keutuhan dalam rumah tangga,” beber Panitera Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo itu.

Lebih lanjut, Rahmading menuturkan bahwa angka perceraian pada tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Kalau di tahun 2024 itu ada 2.435 perkara, tapi di tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi sebanyak 2.880 perkara,” pungkasnya.

The post Perceraian di Gorontalo Tembus 2.880 Perkara, Istri Paling Banyak Menggugat appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Polda Gorontalo secara resmi menetapkan ZH alias Kuhu sebagai tersangka dalam perkara dugaan pelanggaran hak cipta. Penetapan status hukum tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Gorontalo, Desmont Harjendro.

Desmont mengungkapkan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang dinilai cukup. Selanjutnya, perkara tersebut akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut.

“Berdasarkan alat bukti yang ada, kemarin sudah kami tetapkan sebagai tersangka,” ujarnya, Rabu (14/01/2026).

Ia menjelaskan, selain perkara utama dugaan pelanggaran hak cipta, terdapat laporan lain terhadap terlapor yang dilayangkan oleh Rektor UMGO. Laporan tersebut saat ini masih berada pada tahap penyelidikan dan pendalaman oleh penyidik.

Menurut Desmont, kepolisian telah melakukan konfirmasi awal terhadap laporan tambahan tersebut. Namun, penyidik masih menunggu hasil keterangan dari ahli bahasa serta ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) guna melengkapi berkas perkara.

“Kami sudah melakukan konfirmasi, sementara ini masih menunggu hasil keterangan dari ahli bahasa dan ITE,” jelasnya.

Ia menegaskan, apabila seluruh berkas perkara telah dinyatakan lengkap, pihak kepolisian akan segera menyampaikan perkembangan terbaru kepada publik. Termasuk di antaranya, kemungkinan adanya penetapan tersangka tambahan dalam perkara tersebut.

“Jika sudah lengkap, nanti akan kami informasikan kembali, termasuk jika ada penetapan tersangka atau perkembangan lainnya,” pungkasnya.

The post Usai Jadi Tersangka Hak Cipta, Kuhu Masih Dihantui Kasus Lain appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Kasus dugaan penganiayaan yang menimpa Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, akhirnya berakhir damai.

Didampingi Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, Mikson resmi mencabut laporannya di Polda Gorontalo pada Selasa (16/12/2025).

Keputusan tersebut diambil dalam pertemuan silaturahmi yang digelar di Polda Gorontalo. Dalam kesempatan itu, Mikson menyampaikan bahwa langkah damai dipilih atas dasar kemanusiaan.

Ia mengaku tersentuh setelah istri dan keluarga para penambang mendatangi Kantor DPW Partai NasDem Provinsi Gorontalo untuk menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa yang melibatkan suami dan anak mereka.

“Saya bersama Rachmat Gobel melaksanakan silaturahmi bersama Polda Gorontalo, sekaligus ada kesepakatan antara saya dan para penambang,” ujar Mikson.

Dengan adanya pengakuan kesalahan dari pihak penambang serta pencabutan laporan tersebut, Mikson berharap langkah ini dapat meredakan ketegangan yang sempat terjadi antara masyarakat dan aparat penegak hukum.

Ia juga berharap keputusan damai ini dapat menjaga stabilitas keamanan dan kondusivitas di wilayah Provinsi Gorontalo ke depan.

Reporter: Sandri Mooduto

The post Laporan Penganiayaan Anggota DPR di Gorontalo Dicabut appeared first on Prosesnews.id.