PROSESNEWS.ID – Rapat bersama OPD dalam hal ini Dinas Pangan, ada beberapa hal yang ditekankan oleh Komisi II DPRD Provinsi soal ketahanan pangan di Provinsi Gorontalo, Selasa (07/09/2021). 

Koordinator Komisi II Deprov Gorontalo, Moh. Kris Wartabone mengatakan, yang ditekankan pada rapat tersebut yakni adalah ketersediaan pangan. Karena Gorontalo adalah daerah yang berada di titik rawan bencana. 

“Sehingga sewaktu waktu kita tidak kesulitan jika  ada masalah, tetapi mudah mudahan itu tidak akan terjadi,” ungkapnya. 

Lanjut Kris, yang dibutuhkan adalah kesiapan pangan bukan duit. Minimal bisa menanggulangi krisis-krisis ketika terjadi bencana. 

“Kami juga, mensupport OPD ini, agar benar-benar memberikan satu program pada Wilayah yang rawan pangan berdasarkan kondisi yang ada,” terang Wakil Ketua DPRD itu. 

Kris menjelaskan, ketersediaan pangan yang saat ini adanya refocusing, tentunya juga lebih dititikberatkan kepada persoalan kebutuhan masyarakat. Sehingga, dinas pangan ini hadir ada di tengah-tengah masyarakat ketika terjadi hal-hal yang seharusnya dihindari. 

“Terkait hal itu Komisi II juga ada beberapa orang yang tergabung di banggar, nanti akan memperkuat di pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah,” ujarnya. 

Reporter : Reza Saad

The post Ketersediaan Pangan Menjadi Perhatian Komisi II Deprov Gorontalo appeared first on Prosesnews.id.

Masing-masing SKPD itu memiliki tunggakan selama lima bulan. Padahal, dispensasi waktu yang diberikan pihak PLN cukup lama, hingga bulan Desember. Seperti Dinas BKD Provinsi Gorontalo, menunggak pembayaran rekening listrik sejak bulan Agustus, September, Oktober, November dan Desember. Untuk Dinas Pangan Provinsi Gorontalo, menunggak dua bulan sejak November dan Desember.

Sementara itu Manager PLN ULP Telaga Thaib Nento, saat dikonfrimasi membenarkan informasi pemutusan aliran listrik di dua Kantor SKPD itu. Bahkan, pemutusan itu sudah dilakukan dua kali. Namun pihak Kantor Dinas Pangan dan BKD masih meminta waktu perpanjangan waktu pembayaran, hingga kemudian dinyalakan kembali.

“Pelaksanaan pemutusan pertama dilaksanakan pada 11 Desember 2019. Dari pihak Dinas, minta kebijakan untuk dinyalakan kembali. Dengan perjanjian tunggakan tersebut, akan dilunasi paling lambat 21 Desember 2019. Namun sampai dengan tanggal 23 Desember juga belum di bayarkan,” bebernya.

Maka sebagaimana ketentuan, dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL), dengan terpaksa PLN melakukan pemutusan sementara terhadap aliran listrik pada Dua Dinas tersebut.

“Setiap Kantor SKPD memiliki tunggakan yang berbeda. Seperti Dinas BKD yang menunggak selama lima bulan, sehingga total tagihan rekening listrik mencapai Rp. 58.363.997,-. Sementara Dinas Pangan yang menunggak hanya dua bulan, tagihan listriknya hanya sebesar Rp. 19.120.126,” kata Thaib Nento.

Penulis : Helmi Rasid

The post Menunggak 5 Bulan Pembayaran, Aliran Listrik di Dua SKPD Pemprov Gorontalo Diputuskan appeared first on Prosesnews.id.