PROSESNEWS.ID – Kepala Dinas (Kadis) Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Boalemo, Monru Mopangga, buka suara menanggapi dugaan perkara penggelapan Dana Desa (DD) Tahun 2020 Desa Suka Mulya, Kecamatan Wonosari.

Dikatakan Monru Mopangga, perkara yang melibatkan oknum Bendahara lama Desa Suka Mulya tersebut, terus berproses dan sedang ditangani oleh pihak Aparat Penegak Hukum (APH).

“Untuk Desa Suka Mulya, persoalan Dana Desa yang dilakukan oleh Bendahara lama sudah terlapor ke APH, sementara berproses,”kata Monru Mopangga melalui pesan WhatsApp, Selasa, (31/08/2021).

Monru membeberkan, total hasil temuan (audit) dugaan perkara penggelapan DD tersebut, sekitar Rp 760 juta. Namun ia sendiri belum menjawab, pihak mana yang melakukan audit terkait kerugian dana sebesar ratusan juta tersebut.

Monru hanya menyebutkan, bilamana jumlah kerugian berdasarkan audit ini, tak dapat dipertanggungjawabkan oleh oknum Bendahara lama Desa Suka Mulya.

“Total hasil temuan (audit) sekitar Rp 760 juta yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh oknum bendahara lama tahun 2020,”ungkapnya.

Diketahui, dugaan penggelapan DD Suka Mulya tersebut, dilaporkan oleh Kepala Desa Suka Mulya, Suleman Pakaya, di Kantor Kepolisian Resor (Polres) Boalemo.

Sejumlah warga Desa Suka Mulya yang mendatangi Kantor Polres Boalemo beberapa waktu lalu, menanyakan perkembangan dugaan kasus ini. Hingga akhirnya, mendapat jawaban dari pihak Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor).

“Kemarin kita pertanyakan kepada pihak Polres Boalemo bagian Tipidkor, dan Alhamdulillah jawaban pihak Polres, perkara ini terus jalan dan masih menunggu hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Provinsi Gorontalo,”ujar Yon Maryono, salah seorang warga Suka Mulya, pada Senin, (30/08/2021).

Hingga saat ini kata Yon, warga Suka Mulya masih menghormati proses hukum yang sedang berjalan di APH. Di samping itu, ia mengapresiasi kinerja pihak Polres Boalemo yang hingga kini, masih terus memproses laporan tersebut.

Ia pun memastikan, akan terus mengawal terus laporan dugaan kasus ini hingga tuntas. Sebab, sejumlah pembangunan yang sangat dinanti oleh masyarakat di Desa Suka Mulya, tidak terealisasi hanya lantaran ulah oknum aparat Desa.

Hal senada pula, diharapkan Kepala Desa Suka Mulya, Suleman Pakaya. Di mana, laporan ini kata Suleman, sudah lama. Sehingga, ia selaku pelapor, berharap pula kepada masyarakat Desa Suka Mulya, agar bersama-sama mengawal laporan yang ada di Polres Boalemo.

“Saya juga intens berkoordinasi dengan pihak Polres Boalemo, kita hormati dan tunggu hasil audit dari BPKP. Saya juga berharap, masyarakat terus mengawal ini,”harap Suleman, di ruang kerjanya pada Senin, (30/08/2021).

Penulis : Abdul Majid Rahman

The post Kadis Sosial PMD Boalemo Beberkan Hasil Audit Kerugian DD Suka Mulya appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Banyaknya peristiwa musibah seperti kebakaran, pohon kelapa tumbang yang menimpa rumah warga, menjadi atensi dan perhatian serius Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Boalemo.

Kepala Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo, Monru Mopangga mengatakan, sepanjang Tahun 2021 ini, sudah ada catatan peristiwa rumah terbakar dan juga rumah yang tertimpa pohon kepala.

“Kalau saya kan masih baru menjabat sebagai Kadis di sini. Selama kepemimpinan saya ini, sudah 3 kali menerima laporan peristiwa. Peristiwa kebakaran ada 2, dan 1 lagi rumah yang tertimpa pohon kelapa,”kata Monru, Selasa, (15/06/2021).

Tak menunggu lama kata Monru, begitu pihaknya menerima laporan, langsung segera mengutus tim terjun ke lapangan sekaligus memberikan bantuan. Seperti, Peralatan dapur, pangan dan lainnya sesuai kebutuhan.

“Tapi, prosedur laporannya itu harus resmi melalui Pemerintah Desa setempat. Selanjutnya kami tindaklanjuti. Jadi, pelaporannya harus tertulis dan ada tanda tangan Pemerintah Desa, atau Kecamatan. baru kami tindaklanjuti,”jelasnya.

Hal ini dimaksudkan kata Monru, agar laporan peristiwa di suatu lokasi, dapat dipertanggung jawabkan. Ia juga berharap kepada Pemerintah Desa yang apabila menerima laporan warga tentang musibah ini, harus segera bergerak cepat.

“Pemerintah Desa juga harus responsif, jika ada musibah yang dialami warganya. Kemudian juga, jangan lupa terus mengingatkan dan memberikan edukasi ke warga, agar tetap waspada dengan berbagai macam musibah,”pintanya.

Hal senaga disampaikan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Perlindungan dan Jaminan Sosial, Sofianti Talibo. Ia menyebutkan, untuk jumlah peristiwa kebakaran di Tahun 2021 ini, pihaknya telah menerima laporan kurang lebih 10 peristiwa.

“Terhitung sejak Bulan Januari 2021 ini, sudah ada kurang lebih 10 peristiwa yang tercatat, dan semuanya kami berikan bantuan langsung terjun ke lapangan,”kata Sofi, Selasa, (15/06/2021).

Disinggung terkait bantuan sosial dari pihak ketiga, sepertihalnya Perusahaan yang ingin bersama-sama memberikan bantuan bencana, Sofi mengatakan, sejauh ini belum ada.

“Kami tentu lebih bersyukur jika seandainya ada perusahaan yang peduli terhadap musibah seperti itu. Dan pasti akan kami ajak bersama-sama ke lapangan menyerahkannya secara langsung,”pungkasnya.

Penulis : Abdul Majid Rahman

The post Respon Cepat Dinas Sosial dan PMD Boalemo Terhadap Peristiwa Kebakaran appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Angka stunting 13 Persen yang pernah dirilis pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Boalemo, Tahun 2020 lalu, ternyata tidak sama dengan rilis Kementerian PMD.

Fakta mengungkapkan, ternyata angka stunting di Boalemo itu mencapai 36 Persen. Jadi, bukan 16 Persen seperti yang dirilis pihak Bappeda Boalemo.

Itu berdasarkan penyampaian Plt Bupati Boalemo, Anas Jusuf, ketika membuka Bimtek peningkatan kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM) Boalemo, di Hotel Amaris Kota Gorontalo, pada Selasa, (25/05/2021).

Anas menyebutkan, dua Bulan lalu dirinya berkunjung ke Kementerian PMD, dan sempat berdiskusi secara langsung dengan Dirjen yang menangani masalah stunting.

“Dan ternyata angka stunting kita di tingkat Pusat mencapai 36 persen, bukan 13 persen yang disebutkan,”jelas Plt Kepala Daerah Boalemo dalam sambutannya.

Merespon hal itu, Plt Kepala Daerah meminta para KPM se-Boalemo, agar menguasai langkah-langkah yang harus dilakukan terhadap pencegahan angka stunting tersebut.

“KPM bukan hanya sekedar mendata, tetapi harus lebih memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan stunting ini,”imbuhnya.

Anas menambahkan, KPM adalah orang yang bekerja membantu tugas Pemerintah Desa dalam memfasilitasi Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat Desa itu sendiri.

“Kader Pembangunan manusia ditugaskan untuk menangani pendataan stunting yang ada di desa. Saya ingin tugas kader Pembangunan Manusia bukan sekedar mendata stunting, tetapi lebih dari itu,”pungkasnya.

Laporan : Humas Pemkab Boalemo
Editor : Abdul Majid Rahman

The post Stunting Boalemo Capai 36 Persen, Anas Soroti Kinerja KPM appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Kepala Desa Bendungan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Ulul Azmi Kadji, mengatakan, sudah mau masuk 3 Bulan insentif aparat Desa di Kabupaten Boalemo, belum dicairkan oleh Pemerintah Daerah Boalemo.

“Sudah mau jalan 3 bulan, belum ada insentif kami dicairkan pemerintah daerah,” ungkap Ulul kepada Prosesnews.id, Jum’at, (26/03/2021).

Ulul mengatakan, kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut. Karena katanya, situasi sekarang, aparat desa juga, sedang diperhadapkan dengan kesulitan ekonomi keluarga, akibat pandemi Covid-19.

“Tentunya kami juga merasakan kesulitan. Bagaimana tidak, kami juga ini punya kebutuhan dan tanggung jawab di keluarga. Saya berani mengatakan ini, biar tergerak hari nurani Pemda Boalemo,” ujar eks Aleg DPRD Provinsi Gorontalo tersebut.

Ditegaskan Kepala Desa Bendungan tersebut, jika persoalan ini tidak segera diatasi Pemerintah Daerah, maka terpaksa pihaknya akan melakukan unjuk rasa, sebagai bentuk sikap menuntuk hak dan keadilan.

“Saya pastikan, akan ada unjuk rasa terkait ini jika tidak segera diselesaikan oleh pemerintah daerah Boalemo. Tidak lain, saya dan rekan-rekan aparat desa, mendesak agar insentif ini segera dibayarkan, kasihan aparat desa,” ketusnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo, Fatlina Podungge, ketika dikonfirmasi Prosesnews.id, membenarkan keterlambatan pencairan insentif aparat Dase tersebut, terhitung dari Bulan Januari hingga Maret 2021.

“Benar, itu ada beberapa kendala. Diantaranya, adalah realokasi dan refocusing yang  8% yang dilakukan guna menindaklanjuti Permenkeu. Jadi masih dilakukan penyesuaikan terkait anggaran yang ada,” terang Kadis Sosial PMD.

Ia juga menuturkan, tak terkecuali terkait insentif tersebut, sudah dikoordinasikan beberapa waktu lalu, dengan pihak-pihak terkait. Dan dipastikan kata Kadis Sosial PMD, itu akan segera dicairkan pada Bulan April 2021 mendatang.

The post Sudah 3 Bulan Insentif Aparat Desa di Boalemo Belum Cair appeared first on Prosesnews.id.