Dr. Funco Tanipu, ST, M.A (Dosen Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo)

PROSESNEWS.ID – Setiap ada keinginan, selalu ada penderitaan. Termasuk ingin menjadi baik. Tetapi, soal penderitaan, hanya soal takaran rasa. Bahwa tak ada yang disebut penderitaan, semua hanyalah ringkihnya mental kita dalam merasakan dampak dari yang kita perbuat.

Walaupun semua tujuan untuk kebaikan, namun dalam prosesnya tetap akan merasakan pedihnya perjuangan. Semisal negara ini didirikan, ada darah yang tumpah, ada ratusan ribu liter air mata yang meleleh, dan jutaan batang kepala yang ditebas.

Negeri ini didirikan atas niat baik, untuk tujuan yang luhur. Pada kebaikan dan keluhuran itu, semua penderitaan telah terlalui.

Hingga kita, selepas Orde Baru lewat, mulai bergairah untuk menaikkan bendera demokrasi. Dalam demokrasi yang sedang berlangsung, ada kehendak untuk satu orang, satu suara. Tak bisa diwakilkan.

Suara yang dimaksud adalah harapan, keinginan. Tentunya, ingin menjadi baik. Sayangnya, tak semua bisa terpenuhi dalam sejarah demokrasi, dimanapun demokrasi itu dicoba untuk ditegakkan. Selalu ada suara sumbang, ada juga protes hingga pemaksaan kehendak berupa pemakzulan pemimpin yang terpilih secara demokratis.

Orang protes dan bersuara lantang sebab harapannya, sekaligus keinginannya tak terpenuhi, tak berlaku. Di taraf itulah, banyak manusia tak mau menderita karena keinginannya diabaikan.

Hingga akhirnya, Pilkada layaknya lelucon lima tahunan yang beroperasi secara reguler. Setiap ada ketidakterpenuhan, selalu ada suara “mogandiyapo”. Semua ingin cepat mendapat hasil, ingin menjadi lebih baik, semua ingin tumbuh.

Lelucon lain, di setiap putaran lima tahunan, ada juga merasa mampu berbuat lebih baik, walaupun pada akhirnya terkapar dalam janji-janji yang disusun dalam ribuan halaman dokumen perencanaan yang biasa disebut RPJMD.

Pun demikian dengan sebagian rakyat yang menanti “diserang”, yang waktunya selalu dinanti-nantikan ; pada ambang subuh. Lahirlah istilah “kuti-kuti”, “jabome gaya, doyi paralu” dan banyak istilah baru yang mulai hidup sejak bendera demokrasi ini baru setengah tiang.

Di level yang lain, di kelompok abdi negara berseragam, momen lima tahunan ini menjadi momen dilematis, selalu ada ilmu baru yang dilahirkan, yakni ilmu “dua kaki”. Dalam bahasa lokal ; “teto-teeya”. Saat Pilkada berada di satu pihak, saat pihaknya terkapar buru-buru dan bergegas memasang wajah penuh semangat di pihak yang menang.

Semua, dalam momen lima tahunan ini, selalu ingin menjadi yang terdepan, walau gagasannya selalu dibelakang. Gagasan yang termaktub dalam visi-misi adalah perulangan dan copy-paste dari dokumen-dokumen yang telah menjemukan di kuping. Tak ada sesuatu resep baru, dengan masalah yang itu-itu saja.

Lain lagi terkait masalah, kini jumlah masalah semakin bertambah, jumlah solusi semakin sedikit. Menjadi pertanyaan bersama, masih adakah yang berpikir di tengah situasi yang darurat ini, apakah Pilkada berbanding lurus dengan kesejahteraan? Ataukah Pilkada “to teteiyo”, dan kesejahteraan “nafsi-nafsi” alias “olihiyo butuhiyo, landingiyo polangiyo”. Dua hal yang beriringan, tak bisa dilihat dari satu cara pandang, walaupu sering bertolak belakang.

Kini, hasil Pilkada telah terlihat, walaupun masih ada yang berupaya banding ke Mahkamah Konstitusi, sebagai jalan alternatif konstitusional untuk mencari lebih dalam penyebab kekalahan.

Pada Pilkada barusan, sudah mulai jarang terlihat orang memilih karena dia memiliki resep apa, bisa masak apa. Bahwa di antara semua kandidat yang hadir, ada yang memiliki resep manjur, namun tak ada keyakinan orang untuk memilihnya, karena orang realistis kalau seseorang yang memiliki resep manjur itu, tak mungkin terpilih. Terpilihpun tak mungkin didukung parlemen yang bukan dari gerbongnya. Hingga tak mungkin merealisasikannya.

Pilkada pada muaranya adalah penderitaan. Penderitaan bagi yang harus kecewa atas tidak terpenuhinya keinginan di lima tahun silam. Ada yang kecewa dengan jalanan depan rumahnya yang tak kunjung diperbaiki, ada juga yang tak pernah menerima bantuan selama periode berlangsung. Ada yang pernah ketemu yang pernah dipilihnya lalu di jalan lalu tak disapa, saat ketemu berpapasan dengan DM 1 apakah Gubernur, Walikota atau Bupati “kaca oto ta tutup terus”, berbeda waktu saat maju dan kampanye lalu. Hingga ada yang pernah duduk berjam-jam di rumah dinas sampai yang ia pilih lalu itu tak keluar dari kamar dengan asalan “Ti Pak lagi kurang sehat”. Ujungnya, mereka-mereka tersebut adalah barisan orang-orang kecewa, yang menderita atas konsekuensi dari apa yang ia pilih lalu. Dan pada Pilkada berikut, mereka adalah lawan-lawan baru yang sebelumnya adalah kawan.
Ada pula tim sukses yang semenjak pencalonan, pendaftaran hingga kampanye berbusa-busa meyakinkan pemilih di dapilnya, saat kandidat terpilih “sedang WA tinggal dia jaga read”. Dan pemilih di dapil tersebut masih yakin dengan harapan dan janji lalu, hingga menagih lewat tim sukses tersebut, hingga pada ujung kisah ; “ja delo omo’molu mayi am ti Pak boyito, bo pilo-pilo hisapatu liyo mao ito botiye”.

Tapi harus diakui, setiap yang terpilih memiliki keterbatasan, dan ada juga yang sengaja mulai membatasi diri. Di antara keterbatasan dan membatasi itulah, terumuskanlah penderitaan pemilihnya, apalagi tim sukses. Istilahnya “menang tapi kalah” hingga sumpah serapah “de modunggaya poli nandi wa”.

Sebagian besar pada akhirnya melihat Pilkada hingga proses pemerintahan menjadi momen akumulasi kekecewaan, hingga menjadi penderitaan. Ada yang sudah berharap mendapat pembagian jelang Hari H, ada yang sudah menghitung jumlah suara yang hendak ia perjualbelikan, dan di detik terakhir, tak ada yang mengucur. Padahal ia sudah menjanjikan pada orang-orang disekelilingnya bahwa “pokoknya aman, pam ba siram torang pe calon ini”. Biasanya hal ini dialami oleh tim sukses yang semenjak awal berbusung dada mengkampanyekan calonnya dengan iming-iming segepok rupiah, dan pada akhirnya “bolali silita, moo palata nyawa”.

Tim sukses pada umumnya, sedikit saja yang bahagia, sisanya menderita. Mereka menderita karena kandidat mereka tak terpilih. Sudah berbulan-bulan bekerja siang malam, hasilnya tak sesuai harapan, semua lepas. Tim sukses yang berhasil menang kandidatnya lain lagi kisahnya, ada yang mendapatkan proyek bagi tim sukses cum kontraktor, ada juga yang tidak. Bahkan ada tim sukses yang sudah mengeluarkan dana tak sedikit saat pilkada, pada akhirnya hasilnya tak sebanding dengan apa yang ia raih setelah kandidat menang.

Bagi kandidat yang terpilih, lebih menderita lagi. Mulai pagi harus bangun melayani tamu di rumah dinas yang tak putus-putus. Ada yang minta uang, ada yang pagar rusak, ada yang ingin dilantik jadi pejabat eselon, ada yang ingin anaknya jadi honorer, ada yang butuh beasiswa, dan banyak kisah lain yang harus ditanggung yang kandidat terpilih. Belum lagi saat memimpin, pejabat yang diharapkan bekerja maksimal, rupanya tidak sesuai harapan, di satu sisi banyak “tunggakan” dari pihak-pihak yang harus mendapat “jatah”.

Lain lagi bagi Wakil terpilih, saat awal pemerintahan begitu bahagia, seakan-akan memiliki kewenangan yang sama dengan Kepala Daerah. Hingga mulai timbul kecemburuan, kenapa fasilitas berbeda, jumlah tamu di ruangan wakil sedikit demi sedikit mulai berkurang. Pejabat eselon sudah mulai tidak mengindahkan perintah, tim sukses wakil mendesak harus ada ini dan itu, hingga Wakil mulai merasa tidak nyaman dan ingin mendapatkan porsi kekuasaan yang sama. Dan pada titik itulah, saling tidak nyaman, saling curiga, kue tidak terbagi proporsional, dan pada ujungnya seperti yang sudah-sudah : pica kongsi.

Padahal, semasa sebelum Pilkada, semuanya berjuang secara “ideologis”, namun sejak yang terpilih dilantik, saat itulah mereka yang ideologis itu mulai menjadi pragmatis. Semua ingin segera tumbuh, maju, kaya, sejahtera.

Mereka-mereka yang telah terpilih melalui Pilkada, saking menderitanya harus banyak kali ganti nomor handphone. Selama periode ada yang bahkan mengganti puluhan kali nomor handphone untuk menghilangkan jejak, tak dikejar-kejar pendukung semasa pilkada lalu.

Belum lagi jika harus menghadapi masa-masa tender proyek, semua was-was. Siapa yang harus menang, dan dimenangkan. Ada tim sukses yang dulunya berdarah-darah saat Pilkada meminta untuk dimenangkan, tapi syarat administrasinya sangat minimal. Jika tak dimenangkan utang belum terbayar, menang pun beresiko hukum.

Mereka-mereka yang terpilih di pilkada jarang yang menggunakan dana pribadinya sendiri saat “berjuang” lalu, rata-rata ada yang mendapat sponsor, ada yang ngutang, ada yang harus jual rumah dan tanah serta aset-aset yang dimiliki. Yang lebih ekstrim bahkan ada yang tinggal “calana dalam” yang tidak dijual, semua dipertaruhkan. Kalau menang mungkin masih ada kesempatan untuk mengambalikan, tapi kalau kalah? Ada istilah lokal “bacirita deng tiang listrik”.

Yang menang pun tak menjamin dirinya bahagia, dia harus memulangkan hutang-hutang pilkada lalu selama periode. Ada yang dibarter dengan proyek, ada yang dibarter dengan konsesi-konsesi seperti izin wilayah pertambangan, apa itu mineral ataupun galian C. Di daerah-daerah subur dengan hutan yang luas, banyak yang membarternya dengan izin pengelolaan hutan, apakah untuk kelapa sawit atau yang lainnya.

Mereka yang terpilih di Pilkada juga saking menderitanya harus mengatur jabatan-jabatan strategis dalam birokrasinya. Di kursi-kursi “basah” yang anggaran dinasnya gemuk misalnya, pasti akan dilantik mereka-mereka yang dianggap loyalis dan siap pasang badan. Bagi yang ketahuan tak mendukung, pasti akan di non job atau diparkir di jabatan “kering”.

Biasanya, bagi mereka yang ingin menduduki jabatan tertentu, saat setelah ada yang terpilih, perlombaan “koprol” pun dimulai. Ada yang mengklaim telah memenangkan kampungnya, ada yang mengajak keluarganya, ada yang sambil memperlihatkan total dana yang ia pernah keluarkan. Macam-macam klaim-klaim saat pilkada lalu. Intinya ingin diamankan di jabatan strategis, atau minimal mendapat promosi ke eselon lebih tinggi.

Mereka yang terpilihpun siap-siap harus menerima orang-orang yang mengaku keluarga, satu marga atau hubungan apapun. Pernah satu sekolah, satu permainan bahkan pernah jadi mantan pacar. Semua ingin mendapatkan bagian. Pokoknya dekat dengan mereka yang terpilih. Karena dengan dekat, fasilitas termasuk akses dan kemewahan bisa didapatkan sekejap.

Alasan keinginan ingin enak dan mewah itulah yang menjadi sumber penderitaan tak terkira. Semua melakukan apapun walau itu melampaui batas norma dan etika, apalagi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah nyaman dan aman hidup.

Lalu, mereka-mereka yang tak bisa mengakses kekuasaan, hidup di kantong-kantong kemiskinan dengan label Desil 1 dan seterusnya. Hanya bisa pasrah, kalaupun setelah memilih lalu tak mendapatkan apapun, mau tidak mau hanya bisa larut dalam kecewa, sambil menunggu Pilkada berikut untuk balas dendam.

Tentu, kronik ini tidak mengisahkan semua apa yang telah dan akan terjadi. Masih banyak kisah-kisah penderitaan yang belum terungkap.

Padahal, situasi saat ini sedang gawat-gawatnya. Selain menghadapi beratnya pertumbuhan ekonomi, juga problem keuangan negara yang belum terlalu stabil. Utang daerah (PEN) kini mulai harus dibayar, biaya P3K yang dibebankan pada daerah, belum lagi DAU semakin kecil untuk di utak atik karena skema peruntukan.

Setiap yang terpilih dan memilih, masing-masing memiliki keinginan yang berjibun saat menang, walaupun di setiap keinginan beriringan dengan resiko. Karena itu, keinginan dalam hal ini adalah niat baik, mesti diatur agar bisa menjadi kemasalahatan. Itupun dengan mengatur niat saja bisa tidak memberi maslahat, apalagi jika sebaliknya.

Dalam catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak pilkada tahun 2005 hingga tahun 2020, tercatat ada sekitar 300 kepala daerah yang telah menjadi tersangka kasus korupsi, 124 diantaranya ditangani KPK. Belum data dari Kepolisian dan Kejaksaan. Semua itu adalah bagian dari berjubelnya keinginan yang berlebihan.

Pilkada menjadi momentum penderitaan jika membaca dari kronik diatas, tapi tidak sedikit pula ada yang menerapkan nilai-nilai keluhuran untuk menegakkan martabat demokrasi. Ada yang memang memantapkan jalannya untuk membangun kesejahteraan, ada yang memang mewakafkan dirinya untuk keselamatan orang banyak.

Pada mereka yang berjuang dengan keluhuran budi tersebut, kita semua patut belajar. Sebagaimana mereka-mereka yang telah menegakkan tiang republik ini.

Semisal Haji Agussalim yang memiliki jas sangat sedikit, padahal ia adalah pejabat negara. Ada Sutami yang menjabat Menteri Pekerjaan Umum yang tak memiliki rumah. Padahal menjabat Menteri PU selama 14 tahun.

Leimena seorang Mentri saat itu bahkan hanya memiliki dua helai baju. Saat konferensi internasional, ia hanya bisa meminjam jas pada temannya untuk tampil mewakili Indonesia. Hingga banyak pejabat negara saat itu yang hidup dalam kesusahan.

Mereka bukannya tidak bisa membeli baju dan rumah, tapi mereka sadar bahwa itu bukan keinginan mereka yang utama. Ada hal yang lebih penting untuk diperjuangkan, yakni taraf kesejahteraan untuk rakyat.

Kala itu, banyak pejabat kita yang menderita, penderitaan mereka berkelas dan bermartabat. Mereka siap lahir batin menderita karena ada kesadaran hakiki yang tertanam dalam sanubarinya.

Seperti Mohammad Hatta, selepas ia menjadi Wakil Presiden, ia tak mampu melunasi air PAM saking kecilnya gaji pensiun yang ia miliki. Padahal, apa yang tidak bisa dilakukan oleh mereka? Dengan kewenangan yang luas dan aturan saat itu belum seketat sekarang. Tapi mereka memiliki dalih : menegakkan martabat bangsa untuk kesejahteraan rakyat.

Karena itu, tulisan ini mencoba menyuguhkan dua kesimpulan tentang penderitaan, penderitaan karena keinginan untuk memiliki semua dan penderitaan karena keinginan untuk tidak mau memiliki semua.

Apa yang akan terjadi pada hari-hari yang ada di depan sesungguhnya masih bisa kita kelola dengan baik. Bagaimana kita menata keinginan, merawat harapan, sekaligus bagainana kita mengelola kekecewaan atas peristiwa-peristiwa tragis yang akan terjadi di depan.

The post Kronik Pilkada: Dari Merawat Harapan, Hingga Mengelola Kekecewaan dan Penderitaan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Mahasiswa semester enam Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo (UNG), telah mengukir prestasi melalui pelaksanaan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Projek Desa (PD) tahun 2023.

Program tersebut berhasil memberikan dampak positif dalam meningkatkan prestasi akademik mahasiswa dan percepatan masa studi.

Dalam program ini, mahasiswa terbagi ke beberapa Desa di Kabupaten Bone Bolango, masing-masing mengusung tema proyek yang berbeda.

Keberhasilan mereka terwujud dalam kontribusi nyata pada pembangunan masyarakat setempat, dengan fokus pada aspek-aspek seperti ketahanan pangan, kesehatan, dan sosial-ekonomi.

Menariknya, Ketua Jurusan Sosiologi UNG, Dr. Rahmatiah, S.Pd, M.Si menyampaikan, konversi 20 SKS dalam program MBKM-PD yang dilaksanakan selama 4 bulan menjadi faktor utama percepatan kelulusan.

Hal tersebut tentunya sudah sesuai dan bahkan melampaui standar Nasional Perguruan Tinggi, sebagaimana diatur dalam peraturan Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2020.

Regina Alipu dengan IPK 3,75 dan Rohit Hunawa dengan IPK 3,61, berhasil menyusun skripsi di bawah bimbingan Dr. Farid Th. Musa, S.Sos., M.A, Ridwan Ibrahim, S.Pd., M.Si dan Rudi Harold, S.Th., M.Si.

Mereka tidak hanya meraih percepatan studi, tetapi juga memenuhi syarat untuk mendapatkan predikat Cumlaude. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja kolaboratif mahasiswa dan dosen pembimbing.

“Prestasi yang diraih mahasiswa kami, juga tidak terlepas dari bimbingan para Dosen Pembimbing Lapangan yang telah mendorong kepada mahasiswa menyusun rencana proposal penelitian untuk mengisi kekosongan waktu pada saat kegiatan MBKM PD sedang berlangsung. Jadi Keberhasilan yang dicapai oleh kedua mahasiswa kami adalah kerja kolaboratif mahasiswa dan dosen,” jelas Rahmatiah saat ditemuai di Fakultas Ilmu Sosial, Rabu (17/1/23).

Sementara itu, Regina Alipu mengakui adanya program KKN MBKM PD membuat dirinya bisa lebih cepat dalam menyelesaikan studi. Ia mengatakan, program tersebut sangat membantu mahasiswa dalam mempercepat penyelesaian studi terutama bagi mahasiswa yang tercover dalam Beasiswa KIP maupun Bidikmisi, yang dituntut harus menyelesaikan studi dalam waktu kurang dari 4 tahun.

“Jika tidak mengikuti program KKN MBKM PD pada semeter 6 kemarin, mungkin studi saya tidak akan selesai secepat ini,” ungkapnya.

Keberhasilan program ini juga menegaskan komitmen Jurusan Sosiologi UNG dalam memberikan pengalaman pembelajaran yang nyata dan memberdayakan mahasiswa untuk berkontribusi positif pada masyarakat.

Reporter: Zulkarnaen

The post MBKM Projek Desa Jurusan Sosiologi UNG, Strategi Percepatan Masa Studi appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Memasuki awal tahun 2024, media sosial maupun media elektronik lainnya semakin panas. Apa yang membuat panas? Tentu saja karena ada momentum Pemilu di bulan Februari yang tinggal 1 bulan lagi, dan Pilkada yang akan dilaksanakan pada bulan September tahun ini.

Lalu kenapa disebut tahun baper (bawa perasaan)?. Sebab, apa saja yang membuat iri, membuat panas dan menimbulkan prasangka dalam momentum Pemilu serta Pilkada, akan menjadikan sebagian besar orang menjadi baper.

Mengapa Ada yang Baper?

Lho, emangnya kenapa sampai bisa baper? Bukankah pemilu adalah agenda yang dilalui setiap lima tahun secara reguler? Setiap orang yang diatas 17 tahun kan pasti melewati hal ini?.

Orang menjadi baper karena beberapa hal ; (1). Kalau dia Calon Anggota Legislatif atau Calon Kepala Daerah, dia agak kurang senang dengan pergerakan dengan caleg lainnya dalam satu dapil maupun satu partai. Dia merasa tersaingi dan menganggap yang lain adalah saingan bahkan musuh. (2). Bagi rakyat yang tergabung dalam tim sukses, dia merasa bahwa kerjaan tim sukses lain bisa menghabisinya, bisa mengalahkannnya. Dia pun lalu melakukan segala cara untuk menghabisi sahabat yang dia terjemahkan menjadi lawannya dalam Pemilu atau Pilkada. (3). Bagi pemilih yang sudah ada pilihan, pemilih lain yang tidak sama pilihan dengannya dianggap sebagai bukan sahabat dan bahkan musuh. Hingga kemudian kebencian ini menjadi massif.

Dari hari ke hari, saling menjatuhkan adalah hal yang biasa. Fitnah sangat terasa auranya. Saling meniadakan sangatlah kentara. Hampir semua orang Baper. Sebagian besar melegalkan tindakan kotor untuk memenangkan Pemilu. Seakan cuma itu puncak dari semua agenda bangsa ini.

Jika ini berlangsung secara terus menerus dan berjangkit ke semua kalangan bahkan pada usia milenial. Jangan heran di suatu saat, sejarah 2024 yang tertulis dalam kitab sejarah bangsa ini adalah sejarah fitnah, sejarah baper. Bisa jadi, Pemilu kali ini termasuk Pilkada dan seterusnya akan menjadi lebih beringas, kasar dan hancur-hancuran.

Melawan Kebencian

Baper yang berlebihan hingga tidak terkontrol akan mengerek naluri kebencian. Padahal kebencian itu merusak, menghancurkan, menjauhkan. Tidak ada setetes kebencian yang mendekatkan, mengeratkan, menghangatkan. Kebencian ibarat virus yang mematikan tubuh sehat.

Semakin kebencian diperluas bahkan dimobilisisasi, kebaikan semakin nihil. Bisa jadi kebaikan hanya dalam kata dan mimik wajah, tapi benci dalam nurani.

Akar kebencian berasal dari logika merasa diri, merasa paling benar, paling suci. Bagi yang memiliki stok kebencian yang banyak, ia juga memilik setumpuk anggapan bahwa dirinya manusia yang suci. Padahal kesucian itu anugerah, bukan anggapan. Kebenaran itu tetesan, bukan klaim!

Semakin kebencian digelorakan, semakin ikatan-ikatan akan longgar dan bahkan rusak. Lalu apa ujung dari kebencian? Peniadaan yang lain. Para pengusung kebencian merasa bahwa dirinyalah yang berhak atas dunja ini. Dia menganggap dunia ini adalah akhir bagi dirinya, bukan tempat dirinya berproses.

Dalam situasi yang penuh kebencian, akal sehat apalagi nurani tidak akan bekerja secara baik. Akal sehat dan nurani pasti mati. Produksi kebaikan terhenti. Kesombongan dan “merasa suci” yang dirayakan.

Jangan sampai Pemilu atau Pilkada yang mestinya bisa dijadikan tonggak perayaaan demokrasi, malah menjadi momentum “Hari Raya Kebencian”.

Mungkin, perlu ada momentum atau hari yang diliburkan untuk dikhususkan bagi para pembenci agar ada kesempatan dan ruang untuk mereka merayakan sesuatu yang mereka anggap “normal”. Sekaligus menjadi celah bagi kita untuk mengidentifikasi, menjauhi dan melokalisir mereka.

Lalu apa yang mesti dilakukan dalam situasi yang dirasuki kebencian? Pelaku dan praktisi kebencian mesti memeriksa dirinya secara mendalam, apakah ia layak menjadi pembenci yang suci? Atau dalam dirinya memang penuh kebaikan sehingga ia harus membenci. Tidak ada kebaikan dalam kebencian.

Minimal, dalam situasi penuh kebencian ini, kita menjauhi para pembenci itu, melokalisir gerak-gerik mereka, memikirkan kembali ikatan-ikatan yang telah ada. Kita mesti melawan secara aktif kebencian yang disebarkan. Agar spesies kita tidak punah karena kebencian.

The post Tahun 2024, Tahun Baper? appeared first on Prosesnews.id.