PROSESNEWS.ID — Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-19 Kabupaten Gorontalo Utara, Minggu (26/04/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo Utara tersebut menjadi bentuk penghormatan kepada para pejuang pembentukan daerah, sekaligus momentum refleksi atas perjalanan pembangunan yang telah dicapai.

Dalam kesempatan tersebut, Sugondo Makmur memaknai peringatan HUT sebagai ajang untuk memperkuat sinergi antar-pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Gorontalo.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, dalam sambutannya menyoroti potensi strategis Kabupaten Gorontalo Utara, khususnya di sektor kelautan dan kepelabuhanan.

Menurutnya, keberadaan Pelabuhan Anggrek menjadi aset penting yang dapat dikembangkan sebagai pintu gerbang ekonomi daerah.

“Pelabuhan Anggrek memiliki kedalaman yang memadai dan berpotensi menjadi pelabuhan bertaraf internasional, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo ke depan,” ujarnya.

Kehadiran Sekda Sugondo Makmur pada kegiatan tersebut juga menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam memperkuat koordinasi dan kerja sama lintas daerah.

Rapat paripurna istimewa ini turut dihadiri jajaran Forkopimda, para kepala daerah se-Provinsi Gorontalo, pimpinan instansi vertikal, tokoh masyarakat, serta para tokoh pejuang pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara.

The post Sekda Kabgor Hadiri HUT Gorut, Soroti Sinergi Daerah appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Dheninda Chaeruninsa, menilai Direktur RS Zainal Umar Sidiki (ZUS) gagal menjalankan tugasnya dalam memimpin rumah sakit daerah tersebut.

Penilaian itu disampaikan Dheninda saat rapat dengar pendapat (RDP) yang membahas sejumlah keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Salah satu sorotan utama dalam rapat tersebut yakni gagalnya RS ZUS menerima bantuan alat kesehatan (alkes) dari pemerintah pusat. Bantuan tersebut tidak dapat direalisasikan karena persoalan kapasitas listrik yang belum memenuhi syarat.

Menurut Dheninda, rumah sakit seharusnya telah memenuhi standar kelistrikan agar bisa menerima bantuan tersebut. Namun, kapasitas listrik di RS ZUS saat ini disebut hanya 150 KPH, sementara syarat minimal yang ditetapkan mencapai 450 KPH.

“Itu artinya bapak sudah gagal menjadi direktur,” tegas Dheninda Chaeruninsa dalam rapat tersebut.

Selain itu, politisi tersebut juga menyoroti kondisi pasokan listrik di rumah sakit yang sebagian masih mengandalkan mesin genset.

Ia menegaskan bahwa persoalan listrik di rumah sakit bukan sekadar menyangkut kenyamanan pasien, tetapi berkaitan langsung dengan keselamatan dan nyawa pasien yang membutuhkan pelayanan medis optimal.

“Listrik di rumah sakit itu bukan soal nyaman atau tidak nyaman, tapi soal nyawa pasien,” tandasnya.

Komisi III DPRD Gorontalo Utara pun meminta pihak manajemen RS ZUS segera melakukan pembenahan agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak terus terganggu.

The post DPRD Gorut Nilai Direktur RS ZUS Gagal Jalankan Tugas appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara (Gorut), menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Wakil Bupati Gorut, Thariq Modanggu, menjelaskan, pembahasan Perda baru itu, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 72 tahun 2021, dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Gorut.

Dibahas pada Rapat Paripurna DPRD Gorut, seiring penyampaian Nota Pengantar Bupati terhadap perubahan atas Perda nomor 2 Tahun 2018, Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, usul Bupati, Senin, (15/03/2021).

“Dan yang paling penting itu, soal komposisi panitia yang tidak lagi seperti kemarin. Saat ini langsung Pemerintah Daerah dan Forkopimda, konsekuensinya berpengaruh pada anggaran,” kata Thariq.

Menurutnya, hal itu dapat berpengaruh pada anggaran. Di mana, Anggaran yang tersedia di Pemerintah Desa itu kurang lebih 233 Juta. Olehnya, kata Thariq lagi, dengan Perda yang baru dilahirkan tersebut, maka akan kembali disesuaikan.

“Tentu dengan perda baru ini, akan mempengaruhi dan akan dilihat lagi komposisi, karena ini sudah melibatkan Forkopimda,” sambungnya.

Dengan demikian, dirinya mengharapkan agar hal ini bisa segera diselesaikan, dan pastinya akan dilakukan penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Daerah yang baru akan lahir.

“Yang pasti ini harus ada penyesuaian anggaran sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Peraturan Daerah yang baru akan lahir,” tegas Thariq.

The post Pemkab Gorut Terbitkan Perda Mengatur Pilkades appeared first on Prosesnews.id.