PROSESNEWS.ID – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Sulistiono menyampaikan, bahwa adanya mutasi Sekretaris Desa (Sekdes), menjadi seorang Kepala Dusun (Kadus), tidak menyalahi aturan yang berlaku.

“Cuman yang kami harapkan karena di Desa Jiwut itu Sekdes menjadi Kadus. Secara pisikologis berdampak kepada yang bersangkutan,” kata Sulistiono usai memimpin pelaksanaan Hearing bersama Forum Sekdes Kabupaten Blitar, Selasa, (06/04/2021).

Menurutnya, Peraturan Daerah (Perda) yang saat ini berlaku penuh dengan multi tafsir. Sehingga menjadi persoalan yang dipermasalahkan oleh pihak-pihak terkait.

“Pasal 84 ayat 4 kalau tidak 3 tadi itu multi tafsir, bahwa kades bisa memutasi dari unsur Sekretariat. Disitu muncul tafsir Sekdes termasuk unsur sekretariat atau bukan,” jelasnya.

Oleh karena itu, kata dia, Perda tersebut perlu dievaluasi kembali, agar tidak terjadi multi tafsir. Ia menyebut, bahasa hukum itu harus jelas, jangan sampai ada multitafsir yang menjadi permasalahan dikemudian hari.

“Harapan kami semua, agar pemerintahan desa yang ada di Kabupaten Blitar bisa kondusif dan pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Seketaris Forum Sekdes Kabupaten Blitar, Abdi Prayoga mengungkapkan, perlu adanya pembuatan Perbup untuk menindaklanjuti Perda nomor 10 tahun 2019 yang lebih mengatur secara teknis perihal permutasian.

“Kami memohon kepada komisi I untuk sesegera mungkin dibuatkan Perbup, mengingat bahwa pelaksanaan mutasi kurang menimbangkan keadilan,” harapnya.

Dijelaskannya, selain dibuatkan Perbup, juga perlu dilakukan revisi terhadap Perda nomor 10 tahun 2019 yang saat ini berlaku, lantaran tidak sesuai kearifan lokal di Kabupaten Blitar. Selain itu pada Perda tersebut juga terjadi multi tafsir.

“Sementara untuk pergeseran yang sudah terjadi harus ada penelusuran utamanya pemerintahan tingkat dua melibatkan dinas-dinas terkait. Keputusan kepala desa bisa menjadi catatan pemerintah tingkat dua dan koreksi dari inspektorat,” pungkasnya. (ADV/DPRD)

Reporter : Dwi Sasmito.

The post Soal Mutasi Sekdes, Komisi I DPRD Kabupaten Blitar : Tidak Menyalahi Aturan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Bertempat di Gedung Graha Paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar, Jawa Timur, gelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Blitar, Tahun anggaran 2020.

Dalam Paripurna tersebut, seluruh fraksi menerima LKPJ Bupati Blitar. Rapat dibuka dan dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto, dan dihadiri sebanyak 37 anggota, termasuk Bupati Blitar, Rini Syarifah dan Wakil Bupati, Rahmat Santoso, serta Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Mujianto.

Dalam sambutanya Suwito mengatakan, sidang paripurna ini dilaksanakan setelah Bupati mengirimkan surat dengan nomor : 050/169/409.201.5/2021,tertanggal 5 Februari 2021, perihal penyampaian LKPJ Bupati Blitar Tahun 2020.

Namun sebelumnya, kata dia, pada 8 Februari 2021 lalu, DPRD Kabupaten Blitar juga telah melaksanakan sidang paripurna penjelasan Bupati Blitar terhadap LKPJ tahun anggaran 2020.

“Setelah itu, 9 Februari 2021 dilanjutkan dengan sidang paripurna pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD,” ujarnya.

Sementara, Ketua Pansus LKPJ Gatot Darwoto menambahkan, secara umum dokumen LKPJ Bupati Blitar tahun anggaran 2020 ini merupakan masih konsistensi misi visi pimpinan lama, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Dimana pengelolaannya sudah berjalan dengan baik. Terbukti dari pendapatan asli daerah (PAD) dapat terealisasi sebesar 103,26% dari angka yang ditargetkan. Selain itu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) mampu ditekan hingga lebih rendah dari tahun sebelumnya,” kata Gatot.

Namun begitu, Bupati Blitar terpilih Rini Syarifah menegaskan, bahwa banyak sektor yang perlu mendapat perhatian lebih. Seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penanganan covid-19 yang perlu ditangani.

Akan tepati dengan melihat struktur anggaran di tahun 2021 ini, kata dia, yang paling urgent adalah pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19.

Selain itu, pihaknya juga akan memaksimalkan upaya peningkatan PAD yang selama ini masih banyak kebocoran seperti di sektor pertambangan, serta pengoptimalan badan usaha milik daerah (BUMD).

“Nah, ini harapan dan upaya kami dimasa transisi pemerintahan saat ini,” pungkas Rini. (adv/dprd)

Reporter : Dwi Sasmito

The post DPRD Kabupaten Blitar Gelar Paripurna Penyampaian Laporan Pansus appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – DPRD Kabupaten (Dekab) Blitar, menggelar rapat paripurna penyampaian hasil reses pertama tahun 2021 anggota Dekab, disertai pembukaan masa sidang kedua tahun 2021, di Gedung Graha Paripurna Dekab Blitar. Rabu, (24/02/2021).

Ketua Dekab Blitar, Suwito Saren Satoto, mengatakan, laporan masa reses Dekab Blitar yang dilaksanakan di setiap daerah pemilihan (Dapil) oleh masing-masing anggota, tak lain, guna menyerap aspirasi masyarakat.

Hal itu menurutnya, sebagai bentuk tanggungjawab bersama, antara Dekab dan pemerintah daerah, dalam hal menjawab berbagai kebutuhan, ataupun permasalahan yang dihadapi masyarakat.

“Untuk itu, dari hasil reses sebagai masukan dalam penyusunan terhadap kebijakan pemerintah, serta pelaksanaan tugas dan alat kelengkapan Dekab,” tuturnya, usai sidang Paripurna tersebut.

Lanjutnya, sesuai dengan tata tertib (Tatib), setiap pelaksanaan tugas reses Anggota Dekab, baik perorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang di sampaikan kepada Pimpinan Dekab dalam rapat paripurna.

Di samping itu, tambah Suwito, dari hasil reses anggota, pada umumnya apa yang disampaikan banyak yang mengusulkan infrastruktur. Sehingga, ini nantinya akan dibawa sebagai rencana pembangunan daerah.

“Namun, pada rapat tadi, karena masih pandemi Covid-19, dan tidak boleh lama-lama dalam ruangan, maka, tadi tidak dibacakan, akan tetapi disampaikan. Pastinya secara detailnya banyak yang mengusulkan infrastruktur,” tukasnya. (Ads).

Reporter : Dwi Sasmito

The post Paripurna Reses Dekab Blitar Didominasi Usulan Infrastruktur appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – DPRD Kabupaten Blitar, menggelar sidang paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Blitar, Tahun Anggaran (TA) 2020 di ruang Paripurna Gedung Graha DPRD kabupaten Blitar, Selasa, (09/02/2021).

Digelar secara virtual rapat paripurna tersebut dipimpin langsung dipimpin Ketua DPRD Blitar Suwito Saren Satoto, didampingi Wakil Ketua DPRD, H. Abdul Munib, SIP, Susi Narulita K.D, SIP, Mujib, SM dan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Blitar.

Usai sidang, Ketua DPRD Suwito Saren Satoto menyampaikan, paripurna ini adalah tindaklanjut dari pada rapat paripurna sebelumnya tentang Penyampaian Penjelasan Bupati Terhadap LKPJ Bupati Blitar tahun 2020, sehingga sesuai aturan ke lima fraksi DPRD harus menyampaikan tanggapan, kritik, saran dan masukannya.

Ia  menambahkan, bahwa lima fraksi menyatakan baik atas semua keberhasilan pembangunan Kabupaten Blitar yang telah dicapai selama lima tahun, oleh bupati Rijanto dan wakil bupati Marhaenis Urip Widodo.

“Sehingga, pengalaman ini bisa ditularkan kepada Bupati dan Wakil Bupati yang baru untuk bisa lebih meningkatkan prestasi, dan mempertahankan penghargaan yang telah diperoleh selama ini,” tuturnya.

Ditempat yang sama, Bupati Blitar, Rijanto, menyampaikan terimakasih kepada masyarakat Kabupaten Blitar, jajaran DPRD Kabupaten Blitar, Forkopimda, pejabat dan seluruh aparatur Pemkab Blitar yang telah bersama-sama dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

“Untuk itu, semoga kita dapat mengambil hikmah dari perjalanan tahun 2020 dan selalu tersedia ruang perbaikan dari setiap upaya pembangunan yang kita lakukan untuk kebaikan dan kemajuan Kabupaten Blitar ditahun-tahun mendatang,” pungkasnya.(ads/dprd).

Reporter : Dwi Sasmito

The post LKPJ Bupati Blitar Tahun Anggaran 2020 Dinyatakan Baik appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Kenaikan tarif progresif PDAM Tirta Penataran yang bakal ditetapkan untuk Wilayah Kecamatan Kademangan dan sekitarnya, akan ditinjau Komisi II DPRD Kabupaten (Dekab) Blitar.

Peninjauan ini diambil setelah adanya pertemuan, antara pelanggan dengan pihak pengelola yang difasilitasi Komisi II Dekab Blitar, di ruang rapat Kantor Sekretariatan DPRD. Jum’at (05/02/2021).

Di mana, melalui pertemuan itu, Ketua Komisi II Dekab Blitar Idris Marbawi meminta pihak Dirut PDAM Tirta Penataran, tidak menaikan tarif dasar air minum. Menurutnya, kenaikan ini tidak begitu signifikan bagi pelanggan rumah tangga.

Meski demikian, dirinya menyarankan pihak PDAM Tirta Penataran, untuk tetap mencari titik terang (solusi) terbaik lainnya, yang efeknya tidak akan mengganggu mutu produksivitas dan pelayanan itu sendiri.

“Jadi, ada peninjauan kembali soal kenaikan tarif progresif yang ditetapkan PDAM Tirta Penataran. Sesuai kesepakatan, tanggal 15 Februari 2021 nanti, kita agendakan penetapan revisi tarif progresif tersebut,” jelas Ketua Komisi II Dekab Blitar.

Terpisah, Dirut PDAM Tirta Penataran, Yoyok Widoyoko, menanggapi apa yang telah menjadi keberatan warga. Menurutnya, penyesuaian tarif PDAM itu berdasarkan keadaan dan kondisi di lapangan. Bahkan juga sudah disosialisasikan sejak lama.

Kata Yoyok, sebenarnya tarif yang baru itu turun. Hanya saja pemberlakuan tarif progresif sendiri, artinya sesuai dengan penggunaannya. Di mana masyarakat bisa menikmati air dengan beban yang tidak sama. Bedanya di masyarakat yang pengusaha dan rumah tangga biasa.

“Untuk usaha dan rumah tangga harus berbeda tarifnya. Sementara, masyarakat Desa Suruwadang pemakaian airnya banyak digunakan untuk pertenakan ayam dan pertanian. Sehingga, biaya produksivitasnya tinggi karena pemompaan beberapa kali untuk mencapai penampungan/tujuan,” pungkasnya. (Ads)

Reporter : Dwi Sasmito

The post Dekab Blitar Tinjau Kembali Kenaikan Tarif Progresif PDAM appeared first on Prosesnews.id.