PROSESNEWS.ID, Jakarta – Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo (UNG) resmi menandatangani kerja sama dengan Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI). Kesepakatan ini ditandatangani pada kegiatan Lokakarya Nasional APSSI yang berlangsung di Universitas Negeri Jakarta, 29 September hingga 1 Oktober 2025.

Penandatanganan dokumen kerja sama dilakukan oleh Ketua Umum APSSI, Dr. Harmona Daulay, M.Si, dan Ketua Program Studi Sosiologi UNG, Dewinta Rizky R. Hatu, S.Sos, M.Sos. Kerja sama ini diarahkan pada sejumlah bidang strategis, antara lain penguatan jaringan jurnal sosiologi, penyusunan standar laboratorium sosiologi, serta peningkatan kualitas pembelajaran dan lulusan.

Menurut Dewinta, kerja sama dengan APSSI merupakan langkah penting dalam mengembangkan kapasitas akademik di UNG.

“Kami berharap kerja sama ini dapat menjadi langkah awal yang baik dalam memperluas kesempatan bagi pengembangan kualitas pendidikan dan memperkuat kompetensi lulusan Prodi Sosiologi Universitas Negeri Gorontalo,” ujarnya.

Selain seremoni penandatanganan, Lokakarya Nasional APSSI juga menghadirkan sejumlah agenda yang tak kalah penting, seperti peluncuran Profil Lulusan Prodi Sosiologi tingkat S1, S2, dan S3, penguatan jejaring jurnal ilmiah, hingga perumusan standar laboratorium sosiologi. Keseluruhan agenda tersebut dinilai relevan dengan arah pengembangan kurikulum di Prodi Sosiologi UNG.

Dalam kesempatan yang sama, Dewinta menegaskan pentingnya inovasi kurikulum sebagai respons terhadap dinamika sosial dan kebutuhan dunia kerja.

“Proses penyusunan kurikulum yang inovatif dan adaptif sangat penting untuk memastikan lulusan Prodi Sosiologi mampu menghadapi tantangan dunia kerja serta perkembangan sosial yang dinamis. Di samping itu, penguatan jaringan jurnal dan standarisasi laboratorium akan memperkuat kapasitas penelitian dan pengembangan ilmiah,” jelasnya.

Saat ini Prodi Sosiologi UNG tengah bersiap menghadapi akreditasi mendatang. Kehadiran forum nasional seperti Lokakarya APSSI menjadi ruang strategis untuk menambah referensi, memperluas jaringan, serta memperkuat kapasitas kelembagaan demi mencapai akreditasi yang unggul dan berdaya saing.

Kolaborasi yang terjalin diharapkan tidak hanya memberi manfaat bagi UNG, tetapi juga memberi kontribusi lebih luas terhadap kemajuan pendidikan sosiologi di Indonesia.

The post UNG Perkuat Kolaborasi Akademik, Prodi Sosiologi Teken MoU dengan APSSI appeared first on Prosesnews.id.

Dr. Funco Tanipu, ST, M.A (Dosen Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo)

PROSESNEWS.ID – Setiap ada keinginan, selalu ada penderitaan. Termasuk ingin menjadi baik. Tetapi, soal penderitaan, hanya soal takaran rasa. Bahwa tak ada yang disebut penderitaan, semua hanyalah ringkihnya mental kita dalam merasakan dampak dari yang kita perbuat.

Walaupun semua tujuan untuk kebaikan, namun dalam prosesnya tetap akan merasakan pedihnya perjuangan. Semisal negara ini didirikan, ada darah yang tumpah, ada ratusan ribu liter air mata yang meleleh, dan jutaan batang kepala yang ditebas.

Negeri ini didirikan atas niat baik, untuk tujuan yang luhur. Pada kebaikan dan keluhuran itu, semua penderitaan telah terlalui.

Hingga kita, selepas Orde Baru lewat, mulai bergairah untuk menaikkan bendera demokrasi. Dalam demokrasi yang sedang berlangsung, ada kehendak untuk satu orang, satu suara. Tak bisa diwakilkan.

Suara yang dimaksud adalah harapan, keinginan. Tentunya, ingin menjadi baik. Sayangnya, tak semua bisa terpenuhi dalam sejarah demokrasi, dimanapun demokrasi itu dicoba untuk ditegakkan. Selalu ada suara sumbang, ada juga protes hingga pemaksaan kehendak berupa pemakzulan pemimpin yang terpilih secara demokratis.

Orang protes dan bersuara lantang sebab harapannya, sekaligus keinginannya tak terpenuhi, tak berlaku. Di taraf itulah, banyak manusia tak mau menderita karena keinginannya diabaikan.

Hingga akhirnya, Pilkada layaknya lelucon lima tahunan yang beroperasi secara reguler. Setiap ada ketidakterpenuhan, selalu ada suara “mogandiyapo”. Semua ingin cepat mendapat hasil, ingin menjadi lebih baik, semua ingin tumbuh.

Lelucon lain, di setiap putaran lima tahunan, ada juga merasa mampu berbuat lebih baik, walaupun pada akhirnya terkapar dalam janji-janji yang disusun dalam ribuan halaman dokumen perencanaan yang biasa disebut RPJMD.

Pun demikian dengan sebagian rakyat yang menanti “diserang”, yang waktunya selalu dinanti-nantikan ; pada ambang subuh. Lahirlah istilah “kuti-kuti”, “jabome gaya, doyi paralu” dan banyak istilah baru yang mulai hidup sejak bendera demokrasi ini baru setengah tiang.

Di level yang lain, di kelompok abdi negara berseragam, momen lima tahunan ini menjadi momen dilematis, selalu ada ilmu baru yang dilahirkan, yakni ilmu “dua kaki”. Dalam bahasa lokal ; “teto-teeya”. Saat Pilkada berada di satu pihak, saat pihaknya terkapar buru-buru dan bergegas memasang wajah penuh semangat di pihak yang menang.

Semua, dalam momen lima tahunan ini, selalu ingin menjadi yang terdepan, walau gagasannya selalu dibelakang. Gagasan yang termaktub dalam visi-misi adalah perulangan dan copy-paste dari dokumen-dokumen yang telah menjemukan di kuping. Tak ada sesuatu resep baru, dengan masalah yang itu-itu saja.

Lain lagi terkait masalah, kini jumlah masalah semakin bertambah, jumlah solusi semakin sedikit. Menjadi pertanyaan bersama, masih adakah yang berpikir di tengah situasi yang darurat ini, apakah Pilkada berbanding lurus dengan kesejahteraan? Ataukah Pilkada “to teteiyo”, dan kesejahteraan “nafsi-nafsi” alias “olihiyo butuhiyo, landingiyo polangiyo”. Dua hal yang beriringan, tak bisa dilihat dari satu cara pandang, walaupu sering bertolak belakang.

Kini, hasil Pilkada telah terlihat, walaupun masih ada yang berupaya banding ke Mahkamah Konstitusi, sebagai jalan alternatif konstitusional untuk mencari lebih dalam penyebab kekalahan.

Pada Pilkada barusan, sudah mulai jarang terlihat orang memilih karena dia memiliki resep apa, bisa masak apa. Bahwa di antara semua kandidat yang hadir, ada yang memiliki resep manjur, namun tak ada keyakinan orang untuk memilihnya, karena orang realistis kalau seseorang yang memiliki resep manjur itu, tak mungkin terpilih. Terpilihpun tak mungkin didukung parlemen yang bukan dari gerbongnya. Hingga tak mungkin merealisasikannya.

Pilkada pada muaranya adalah penderitaan. Penderitaan bagi yang harus kecewa atas tidak terpenuhinya keinginan di lima tahun silam. Ada yang kecewa dengan jalanan depan rumahnya yang tak kunjung diperbaiki, ada juga yang tak pernah menerima bantuan selama periode berlangsung. Ada yang pernah ketemu yang pernah dipilihnya lalu di jalan lalu tak disapa, saat ketemu berpapasan dengan DM 1 apakah Gubernur, Walikota atau Bupati “kaca oto ta tutup terus”, berbeda waktu saat maju dan kampanye lalu. Hingga ada yang pernah duduk berjam-jam di rumah dinas sampai yang ia pilih lalu itu tak keluar dari kamar dengan asalan “Ti Pak lagi kurang sehat”. Ujungnya, mereka-mereka tersebut adalah barisan orang-orang kecewa, yang menderita atas konsekuensi dari apa yang ia pilih lalu. Dan pada Pilkada berikut, mereka adalah lawan-lawan baru yang sebelumnya adalah kawan.
Ada pula tim sukses yang semenjak pencalonan, pendaftaran hingga kampanye berbusa-busa meyakinkan pemilih di dapilnya, saat kandidat terpilih “sedang WA tinggal dia jaga read”. Dan pemilih di dapil tersebut masih yakin dengan harapan dan janji lalu, hingga menagih lewat tim sukses tersebut, hingga pada ujung kisah ; “ja delo omo’molu mayi am ti Pak boyito, bo pilo-pilo hisapatu liyo mao ito botiye”.

Tapi harus diakui, setiap yang terpilih memiliki keterbatasan, dan ada juga yang sengaja mulai membatasi diri. Di antara keterbatasan dan membatasi itulah, terumuskanlah penderitaan pemilihnya, apalagi tim sukses. Istilahnya “menang tapi kalah” hingga sumpah serapah “de modunggaya poli nandi wa”.

Sebagian besar pada akhirnya melihat Pilkada hingga proses pemerintahan menjadi momen akumulasi kekecewaan, hingga menjadi penderitaan. Ada yang sudah berharap mendapat pembagian jelang Hari H, ada yang sudah menghitung jumlah suara yang hendak ia perjualbelikan, dan di detik terakhir, tak ada yang mengucur. Padahal ia sudah menjanjikan pada orang-orang disekelilingnya bahwa “pokoknya aman, pam ba siram torang pe calon ini”. Biasanya hal ini dialami oleh tim sukses yang semenjak awal berbusung dada mengkampanyekan calonnya dengan iming-iming segepok rupiah, dan pada akhirnya “bolali silita, moo palata nyawa”.

Tim sukses pada umumnya, sedikit saja yang bahagia, sisanya menderita. Mereka menderita karena kandidat mereka tak terpilih. Sudah berbulan-bulan bekerja siang malam, hasilnya tak sesuai harapan, semua lepas. Tim sukses yang berhasil menang kandidatnya lain lagi kisahnya, ada yang mendapatkan proyek bagi tim sukses cum kontraktor, ada juga yang tidak. Bahkan ada tim sukses yang sudah mengeluarkan dana tak sedikit saat pilkada, pada akhirnya hasilnya tak sebanding dengan apa yang ia raih setelah kandidat menang.

Bagi kandidat yang terpilih, lebih menderita lagi. Mulai pagi harus bangun melayani tamu di rumah dinas yang tak putus-putus. Ada yang minta uang, ada yang pagar rusak, ada yang ingin dilantik jadi pejabat eselon, ada yang ingin anaknya jadi honorer, ada yang butuh beasiswa, dan banyak kisah lain yang harus ditanggung yang kandidat terpilih. Belum lagi saat memimpin, pejabat yang diharapkan bekerja maksimal, rupanya tidak sesuai harapan, di satu sisi banyak “tunggakan” dari pihak-pihak yang harus mendapat “jatah”.

Lain lagi bagi Wakil terpilih, saat awal pemerintahan begitu bahagia, seakan-akan memiliki kewenangan yang sama dengan Kepala Daerah. Hingga mulai timbul kecemburuan, kenapa fasilitas berbeda, jumlah tamu di ruangan wakil sedikit demi sedikit mulai berkurang. Pejabat eselon sudah mulai tidak mengindahkan perintah, tim sukses wakil mendesak harus ada ini dan itu, hingga Wakil mulai merasa tidak nyaman dan ingin mendapatkan porsi kekuasaan yang sama. Dan pada titik itulah, saling tidak nyaman, saling curiga, kue tidak terbagi proporsional, dan pada ujungnya seperti yang sudah-sudah : pica kongsi.

Padahal, semasa sebelum Pilkada, semuanya berjuang secara “ideologis”, namun sejak yang terpilih dilantik, saat itulah mereka yang ideologis itu mulai menjadi pragmatis. Semua ingin segera tumbuh, maju, kaya, sejahtera.

Mereka-mereka yang telah terpilih melalui Pilkada, saking menderitanya harus banyak kali ganti nomor handphone. Selama periode ada yang bahkan mengganti puluhan kali nomor handphone untuk menghilangkan jejak, tak dikejar-kejar pendukung semasa pilkada lalu.

Belum lagi jika harus menghadapi masa-masa tender proyek, semua was-was. Siapa yang harus menang, dan dimenangkan. Ada tim sukses yang dulunya berdarah-darah saat Pilkada meminta untuk dimenangkan, tapi syarat administrasinya sangat minimal. Jika tak dimenangkan utang belum terbayar, menang pun beresiko hukum.

Mereka-mereka yang terpilih di pilkada jarang yang menggunakan dana pribadinya sendiri saat “berjuang” lalu, rata-rata ada yang mendapat sponsor, ada yang ngutang, ada yang harus jual rumah dan tanah serta aset-aset yang dimiliki. Yang lebih ekstrim bahkan ada yang tinggal “calana dalam” yang tidak dijual, semua dipertaruhkan. Kalau menang mungkin masih ada kesempatan untuk mengambalikan, tapi kalau kalah? Ada istilah lokal “bacirita deng tiang listrik”.

Yang menang pun tak menjamin dirinya bahagia, dia harus memulangkan hutang-hutang pilkada lalu selama periode. Ada yang dibarter dengan proyek, ada yang dibarter dengan konsesi-konsesi seperti izin wilayah pertambangan, apa itu mineral ataupun galian C. Di daerah-daerah subur dengan hutan yang luas, banyak yang membarternya dengan izin pengelolaan hutan, apakah untuk kelapa sawit atau yang lainnya.

Mereka yang terpilih di Pilkada juga saking menderitanya harus mengatur jabatan-jabatan strategis dalam birokrasinya. Di kursi-kursi “basah” yang anggaran dinasnya gemuk misalnya, pasti akan dilantik mereka-mereka yang dianggap loyalis dan siap pasang badan. Bagi yang ketahuan tak mendukung, pasti akan di non job atau diparkir di jabatan “kering”.

Biasanya, bagi mereka yang ingin menduduki jabatan tertentu, saat setelah ada yang terpilih, perlombaan “koprol” pun dimulai. Ada yang mengklaim telah memenangkan kampungnya, ada yang mengajak keluarganya, ada yang sambil memperlihatkan total dana yang ia pernah keluarkan. Macam-macam klaim-klaim saat pilkada lalu. Intinya ingin diamankan di jabatan strategis, atau minimal mendapat promosi ke eselon lebih tinggi.

Mereka yang terpilihpun siap-siap harus menerima orang-orang yang mengaku keluarga, satu marga atau hubungan apapun. Pernah satu sekolah, satu permainan bahkan pernah jadi mantan pacar. Semua ingin mendapatkan bagian. Pokoknya dekat dengan mereka yang terpilih. Karena dengan dekat, fasilitas termasuk akses dan kemewahan bisa didapatkan sekejap.

Alasan keinginan ingin enak dan mewah itulah yang menjadi sumber penderitaan tak terkira. Semua melakukan apapun walau itu melampaui batas norma dan etika, apalagi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah nyaman dan aman hidup.

Lalu, mereka-mereka yang tak bisa mengakses kekuasaan, hidup di kantong-kantong kemiskinan dengan label Desil 1 dan seterusnya. Hanya bisa pasrah, kalaupun setelah memilih lalu tak mendapatkan apapun, mau tidak mau hanya bisa larut dalam kecewa, sambil menunggu Pilkada berikut untuk balas dendam.

Tentu, kronik ini tidak mengisahkan semua apa yang telah dan akan terjadi. Masih banyak kisah-kisah penderitaan yang belum terungkap.

Padahal, situasi saat ini sedang gawat-gawatnya. Selain menghadapi beratnya pertumbuhan ekonomi, juga problem keuangan negara yang belum terlalu stabil. Utang daerah (PEN) kini mulai harus dibayar, biaya P3K yang dibebankan pada daerah, belum lagi DAU semakin kecil untuk di utak atik karena skema peruntukan.

Setiap yang terpilih dan memilih, masing-masing memiliki keinginan yang berjibun saat menang, walaupun di setiap keinginan beriringan dengan resiko. Karena itu, keinginan dalam hal ini adalah niat baik, mesti diatur agar bisa menjadi kemasalahatan. Itupun dengan mengatur niat saja bisa tidak memberi maslahat, apalagi jika sebaliknya.

Dalam catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak pilkada tahun 2005 hingga tahun 2020, tercatat ada sekitar 300 kepala daerah yang telah menjadi tersangka kasus korupsi, 124 diantaranya ditangani KPK. Belum data dari Kepolisian dan Kejaksaan. Semua itu adalah bagian dari berjubelnya keinginan yang berlebihan.

Pilkada menjadi momentum penderitaan jika membaca dari kronik diatas, tapi tidak sedikit pula ada yang menerapkan nilai-nilai keluhuran untuk menegakkan martabat demokrasi. Ada yang memang memantapkan jalannya untuk membangun kesejahteraan, ada yang memang mewakafkan dirinya untuk keselamatan orang banyak.

Pada mereka yang berjuang dengan keluhuran budi tersebut, kita semua patut belajar. Sebagaimana mereka-mereka yang telah menegakkan tiang republik ini.

Semisal Haji Agussalim yang memiliki jas sangat sedikit, padahal ia adalah pejabat negara. Ada Sutami yang menjabat Menteri Pekerjaan Umum yang tak memiliki rumah. Padahal menjabat Menteri PU selama 14 tahun.

Leimena seorang Mentri saat itu bahkan hanya memiliki dua helai baju. Saat konferensi internasional, ia hanya bisa meminjam jas pada temannya untuk tampil mewakili Indonesia. Hingga banyak pejabat negara saat itu yang hidup dalam kesusahan.

Mereka bukannya tidak bisa membeli baju dan rumah, tapi mereka sadar bahwa itu bukan keinginan mereka yang utama. Ada hal yang lebih penting untuk diperjuangkan, yakni taraf kesejahteraan untuk rakyat.

Kala itu, banyak pejabat kita yang menderita, penderitaan mereka berkelas dan bermartabat. Mereka siap lahir batin menderita karena ada kesadaran hakiki yang tertanam dalam sanubarinya.

Seperti Mohammad Hatta, selepas ia menjadi Wakil Presiden, ia tak mampu melunasi air PAM saking kecilnya gaji pensiun yang ia miliki. Padahal, apa yang tidak bisa dilakukan oleh mereka? Dengan kewenangan yang luas dan aturan saat itu belum seketat sekarang. Tapi mereka memiliki dalih : menegakkan martabat bangsa untuk kesejahteraan rakyat.

Karena itu, tulisan ini mencoba menyuguhkan dua kesimpulan tentang penderitaan, penderitaan karena keinginan untuk memiliki semua dan penderitaan karena keinginan untuk tidak mau memiliki semua.

Apa yang akan terjadi pada hari-hari yang ada di depan sesungguhnya masih bisa kita kelola dengan baik. Bagaimana kita menata keinginan, merawat harapan, sekaligus bagainana kita mengelola kekecewaan atas peristiwa-peristiwa tragis yang akan terjadi di depan.

The post Kronik Pilkada: Dari Merawat Harapan, Hingga Mengelola Kekecewaan dan Penderitaan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Pemilhan Legislatif 2024 untuk daerah pemilihan Gorontalo berlangsung sengit dan emosional. Apalagi mengingat Gorontalo hanya mengutus 3 orang. Kontestasi ini adalah tahapan dan modal awal dari langkah menuju kontestasi berikut, baik itu Pemilihan Bupati, Walikota dan Gubernur di tahun yang akan datang, hingga Pemilu berikutnya.

Nama yang terpilih adalah petahana Rahmat Gobel dan Elnino Mohi. Nama lain adalah mantan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Tiga kursi ini adalah kombinasi modal sosial, “nama besar”, jaringan kepartaian, strategi matang, dukungan kepala daerah, hingga dukungan finansial yang kuat hingga efek ekor jas. Di antara nama-nama tersebut, rata-rata meraih kursi ke Senayan dengan kombinasi faktor diatas.

Dari ketiga nama tersebut, rata-rata memiliki modal sosial yang cukup kuat, memiliki basis yang kuat hingga kemudian memberanikan diri untuk maju ke Senayan hingga terpilih. Modal sosial lokal Gorontalo yang mereka miliki adalah basis keluarga dan pertemanan, nilai, kepercayaan, integritas, kapasitas, skill dan hal-hal lainnya. Soal “nama”, sebagian besar dari mereka memang telah memiliki “nama”, dan terekam dengan baik di benak masyarakat. Rata-rata memiliki konstituen yang fanatik.

Golkar adalah pengumpul suara Pemilu terbanyak di tahun 2014 dan 2019, juga Pemilu-pemilu sebelumnya baik di era Orde Baru dan Pasca Orde Baru. Tetapi pada Pemilu 2024, Golkar hanya berada di urutan kedua untuk DPR RI. dengan perolehan suara sebesar 163.074 suara. Pada Pemilu 2019, Golkar meraih 194.660 suara, ada penurunan sejumlah 31.586 suara. Angka-angka tersebut menjadi catatan sejarah, bahwa baru pertama kali Golkar menelan kekalahan sejak Golkar berdiri di Gorontalo.

Berbeda halnya dengan Partai Nasdem yang pada Pemilu 2019 meraih 169.509 suara, dan pada Pemilu 2024 naik signifkan menjadi 227.533 suara, ada kenaikan sejumlah 58.024 suara. Demikian pula dengan Gerindra yang naik signifikan dari 87.748 suara pada Pemilu 2019 menjadi 145.152 suara, artinya bertambah sejumlah 57.404 suara.

Jika kita melihat perolehan suara secara perseorangan, terlihat kenaikan perolehan suara dari Rahmat Gobel menjadi 195.322 suara dari Pemilu 2019 sebanyak 146.067 suara, Elnino juga melonjak suaranya menjadi 126.129 suara dari 67.515 suara, sedangkan Rusli Habibie hanya menduduki peringkat ketiga perolehan suara dengan total 95.379 suara.

Penurunan suara Golkar secara dratis bahkan menjadi urutan kedua disebabkan oleh penurunan suara Rusli Habibie secara personal (jika dibandingkan dengan perolehan suaranya saat dua kali Pemilihan Gubernur silam), suara Rusli sendiri bahkan tidak melampaui suara Idah Syaidah saat Pemilu 2019 yakni 98.759 suara. Pada Pemilu 2024, suara Idah (27.357 suara) dan Roem Kono (25.602 suara) yang menurun drastis.

Jika diurai lagi secara detail, faktor-faktor penyebab kekalahan Gokar antara lain ; Pertama, dimajukannya Rusli dan Idah oleh Golkar secara bersamaan rupanya bukan strategi yang tepat, artinya pengelolaan pemenangan dari dapur yang sama untuk ceruk pemilih yang sama dan beririsan, malah tidak menambah suara Golkar, bahkan membingungkan pemilih tradisional Golkar. Posisi Roem Kono juga tidak maksimal karena tidak didukung infrastruktur partai dari tingkat atas hingga desa.

Kedua, calon legislatif untuk Provinsi maupun Kabupaten/Kota ternyata lebih memilih memperkuat basisnya masing-masing, sebab pertarungan di basis masing-masing ternyata lebih ketat. Hal ini terlihat dari tidak liniernya perolehan suara Golkar di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo yang secara nyata adalah basis pemilih terbesar, tetapi tidak menyumbang suara yang signifikan untuk DPR RI. Ketiga, adanya penurunan signifkan perolehan suara Partai Golkar di Gorontalo Utara yang menjadi basis utama Rusli Habibie karena sempat menjadi Bupati di daerah tersebut, bahkan di DPRD Kabupaten, Golkar kehilangan kursi Wakil Ketua.

Keempat, ketokohan Rusli Habibie harus diakui menurun secara tajam pasca tidak menjabat sebagai Gubernur Gorontalo, padahal baru melepas jabatan selama dua tahun. Demikian pula dengan Idah Syaidah sebagai incumbent di DPR RI yang tidak bisa memperlebar basis politiknya selama menjabat sebagai anggota DPR RI.

Kelima, dukungan infrastruktur partai juga tidak fokus dalam memenangkan Rusli atau Idah, sehingga lebih memilih memperkuat basis masing-masing. Keenam, Kepala Daerah Golkar seperti Walikota Gorontalo, Wakil Bupati Gorontalo dan Wakil Bupati Pohuwato pun lebih memilih berkonsentrasi memenangkan Golkar pada wilayahnya masing-masing, dibandingkan memperkuat posisi suara ke Senayan. Ketujuh, performance Rusli maju ke Gubernur maupun Idah maju ke DPR RI saat 2019 silam berbeda saat maju ke DPR RI, bahkan Rusli yang dikenal “fighter” dalam politik, sepertinya terlihat memilih “yang penting duduk di Senayan” saja dibandingkan menampilkan performa keperkasaan Golkar seperti dalam sejarah politik Gorontalo.

Berbeda halnya dengan Nasdem yang terlihat bersatu padu dalam memenangkan partainya, hal itu terlihat pada kenaikan signifikan jumlah suara untuk DPR RI. Begitu halnya dengan Nasdem yang memiliki dukungan partai dan elit yang handal disertai dengan struktur pemenangan yang rapi. Nasdem yang diprediksi akan kehilangan banyak suara saat Hamim tidak lagi menjabat, malah tetap menunjukkan performa yang signifikan dengan kehadiran Merlan Uloli sebagai Bupati Bone Bolango.

Gerinda pun tetap bisa mempertahankan satu kursi di DPR RI bahkan meningkat suaranya dibanding Pemilu sebelumnya. Hal ini karena disebabkan oleh efek ekor jas dari kemenangan Prabowo di Gorontalo

Hasil Pemilu 2024 menjadi penting untuk direfleksikan oleh Partai Golkar secara internal, sebab hasil Pemilu 2024 bisa jadi menjadi cerminan keberhasilan Partai Golkar pada Pemilihan Kepala Daerah tahun ini juga. Kekalahan Golkar ini mestinya menjadi titik kebangkitan kembali bagi Golkar, bukan menjadi titik kemorosotan hingga mengalami kegagalan dalam Pilkada Gubernur dan Pilkada Bupati/Walikota.

Oleh karena itu, berkaca dari kegagalan Golkar pada Pemilu 2024, terutama setelah mengurai beberapa faktor yang menjadi dasar penurunan perolehan suara Golkar, maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Golkar dalam menghadapi Pilkada tahun ini; Pertama, konfigurasi elit Golkar di tingkat Provinsi atau di DPD I perlu dilakukan restrukturisasi, hal itu terlihat dari tidak padunya struktur kepartaian dalam menopang perolehan suara Golkar ke level pusat. Kedua, jaringan kepartaian yang selama ini terbina sejak era Orde Baru menjadi penting untuk disegarkan kembali dengan cara pembinaan yang lebih terpola dengan pendekatan yang lebih segar.

Ketiga, konfigurasi elit lama Golkar Gorontalo yang tidak lagi adaptif dengan perubahan sosial-politik terkini menjadi penting untuk disegarkan kembali. Keempat, stok elit Golkar yang akan dimajukan dalam Pilkada baik ke level Gubernur dan Bupati/Walikota harus ditimbang kembali dan jika memungkinkan memberikan kesempatan kepada kader-kader Golkar yang bisa beradaptasi dengan perubahan terkini, juga memberikan kesempatan kepada calon-calon dari luar Golkar untuk bisa berkompetisi secara terbuka dalam meraih tiket Golkar untuk Pilkada.

Kelima, ketokohan Rusli Habibie yang berada di titik kritis mesti diperkuat dengan menyandingkannya bersama elit-elit Golkar yang memiliki kapasitas yang sama atau bahkan lebih dari Rusli sendiri, hal ini demi mempertahankan eksistensi Golkar itu sendiri, apalagi karakter sosiologis masyarakat Gorontalo yang masih cenderung terpola patron-client, sehingga menghadirkan patron-patron baru adalah sebuah kebutuhan organisasi.

Keenam, pembiayaan organisasi partai selama ini yang masih mengandalkan kekuatan finansial personal/kader (termasuk hampir semua partai di Gorontalo), mesti diperkuat dengan memberikan ruang dan kesempatan kepada elit-elit Golkar untuk bisa berkontribusi secara aktif, tentunya dengan mengesampingkan ego-ego personal “asal bukan dia” atau “torang-torang jo”.

Poin-poin diatas tentunya adalah bagian dari insentif gagasan kepada Golkar agar terus terjaga kesinambungan organisasi hingga bisa sukses di Pilkada nanti, dan bahkan tidak terjebak pada kondisi psikologis kekalahan di Pemilu 2024.

Jika tidak, maka kemorosotan Golkar pada Pemilu 2024 akan terulang lagi pada Pilkada tahun ini. Perlu diingat bahwa hari ini Golkar Gorontalo hanya memiliki satu kepala daerah yang aktif, dan dua wakil kepala daerah. Di legislatif pun, perolehan suara Golkar di tingkat DPRD Provinsi hanya berbeda tipis dengan partai-partai lain seperti Nasdem, PDI P dan PPP. Di Kabupaten/Kota, Golkar tinggal tersisa tiga daerah yang menjadi Ketua DPRD yakni Pohuwato, Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo, itupun kehilangan kursi wakil di Gorontalo Utara. Komposisi elit Golkar yang mulai terbatas di level pimpinan daerah dan pimpinan legislatif ini harus dijadikan bahan refleksi secara keseluruhan, sehingga frame “The End of Golkar” di Gorontalo tidak menjadi kenyataan.

The post The End of Golkar Gorontalo? appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Mahasiswa semester enam Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo (UNG), telah mengukir prestasi melalui pelaksanaan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Projek Desa (PD) tahun 2023.

Program tersebut berhasil memberikan dampak positif dalam meningkatkan prestasi akademik mahasiswa dan percepatan masa studi.

Dalam program ini, mahasiswa terbagi ke beberapa Desa di Kabupaten Bone Bolango, masing-masing mengusung tema proyek yang berbeda.

Keberhasilan mereka terwujud dalam kontribusi nyata pada pembangunan masyarakat setempat, dengan fokus pada aspek-aspek seperti ketahanan pangan, kesehatan, dan sosial-ekonomi.

Menariknya, Ketua Jurusan Sosiologi UNG, Dr. Rahmatiah, S.Pd, M.Si menyampaikan, konversi 20 SKS dalam program MBKM-PD yang dilaksanakan selama 4 bulan menjadi faktor utama percepatan kelulusan.

Hal tersebut tentunya sudah sesuai dan bahkan melampaui standar Nasional Perguruan Tinggi, sebagaimana diatur dalam peraturan Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2020.

Regina Alipu dengan IPK 3,75 dan Rohit Hunawa dengan IPK 3,61, berhasil menyusun skripsi di bawah bimbingan Dr. Farid Th. Musa, S.Sos., M.A, Ridwan Ibrahim, S.Pd., M.Si dan Rudi Harold, S.Th., M.Si.

Mereka tidak hanya meraih percepatan studi, tetapi juga memenuhi syarat untuk mendapatkan predikat Cumlaude. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja kolaboratif mahasiswa dan dosen pembimbing.

“Prestasi yang diraih mahasiswa kami, juga tidak terlepas dari bimbingan para Dosen Pembimbing Lapangan yang telah mendorong kepada mahasiswa menyusun rencana proposal penelitian untuk mengisi kekosongan waktu pada saat kegiatan MBKM PD sedang berlangsung. Jadi Keberhasilan yang dicapai oleh kedua mahasiswa kami adalah kerja kolaboratif mahasiswa dan dosen,” jelas Rahmatiah saat ditemuai di Fakultas Ilmu Sosial, Rabu (17/1/23).

Sementara itu, Regina Alipu mengakui adanya program KKN MBKM PD membuat dirinya bisa lebih cepat dalam menyelesaikan studi. Ia mengatakan, program tersebut sangat membantu mahasiswa dalam mempercepat penyelesaian studi terutama bagi mahasiswa yang tercover dalam Beasiswa KIP maupun Bidikmisi, yang dituntut harus menyelesaikan studi dalam waktu kurang dari 4 tahun.

“Jika tidak mengikuti program KKN MBKM PD pada semeter 6 kemarin, mungkin studi saya tidak akan selesai secepat ini,” ungkapnya.

Keberhasilan program ini juga menegaskan komitmen Jurusan Sosiologi UNG dalam memberikan pengalaman pembelajaran yang nyata dan memberdayakan mahasiswa untuk berkontribusi positif pada masyarakat.

Reporter: Zulkarnaen

The post MBKM Projek Desa Jurusan Sosiologi UNG, Strategi Percepatan Masa Studi appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Memasuki awal tahun 2024, media sosial maupun media elektronik lainnya semakin panas. Apa yang membuat panas? Tentu saja karena ada momentum Pemilu di bulan Februari yang tinggal 1 bulan lagi, dan Pilkada yang akan dilaksanakan pada bulan September tahun ini.

Lalu kenapa disebut tahun baper (bawa perasaan)?. Sebab, apa saja yang membuat iri, membuat panas dan menimbulkan prasangka dalam momentum Pemilu serta Pilkada, akan menjadikan sebagian besar orang menjadi baper.

Mengapa Ada yang Baper?

Lho, emangnya kenapa sampai bisa baper? Bukankah pemilu adalah agenda yang dilalui setiap lima tahun secara reguler? Setiap orang yang diatas 17 tahun kan pasti melewati hal ini?.

Orang menjadi baper karena beberapa hal ; (1). Kalau dia Calon Anggota Legislatif atau Calon Kepala Daerah, dia agak kurang senang dengan pergerakan dengan caleg lainnya dalam satu dapil maupun satu partai. Dia merasa tersaingi dan menganggap yang lain adalah saingan bahkan musuh. (2). Bagi rakyat yang tergabung dalam tim sukses, dia merasa bahwa kerjaan tim sukses lain bisa menghabisinya, bisa mengalahkannnya. Dia pun lalu melakukan segala cara untuk menghabisi sahabat yang dia terjemahkan menjadi lawannya dalam Pemilu atau Pilkada. (3). Bagi pemilih yang sudah ada pilihan, pemilih lain yang tidak sama pilihan dengannya dianggap sebagai bukan sahabat dan bahkan musuh. Hingga kemudian kebencian ini menjadi massif.

Dari hari ke hari, saling menjatuhkan adalah hal yang biasa. Fitnah sangat terasa auranya. Saling meniadakan sangatlah kentara. Hampir semua orang Baper. Sebagian besar melegalkan tindakan kotor untuk memenangkan Pemilu. Seakan cuma itu puncak dari semua agenda bangsa ini.

Jika ini berlangsung secara terus menerus dan berjangkit ke semua kalangan bahkan pada usia milenial. Jangan heran di suatu saat, sejarah 2024 yang tertulis dalam kitab sejarah bangsa ini adalah sejarah fitnah, sejarah baper. Bisa jadi, Pemilu kali ini termasuk Pilkada dan seterusnya akan menjadi lebih beringas, kasar dan hancur-hancuran.

Melawan Kebencian

Baper yang berlebihan hingga tidak terkontrol akan mengerek naluri kebencian. Padahal kebencian itu merusak, menghancurkan, menjauhkan. Tidak ada setetes kebencian yang mendekatkan, mengeratkan, menghangatkan. Kebencian ibarat virus yang mematikan tubuh sehat.

Semakin kebencian diperluas bahkan dimobilisisasi, kebaikan semakin nihil. Bisa jadi kebaikan hanya dalam kata dan mimik wajah, tapi benci dalam nurani.

Akar kebencian berasal dari logika merasa diri, merasa paling benar, paling suci. Bagi yang memiliki stok kebencian yang banyak, ia juga memilik setumpuk anggapan bahwa dirinya manusia yang suci. Padahal kesucian itu anugerah, bukan anggapan. Kebenaran itu tetesan, bukan klaim!

Semakin kebencian digelorakan, semakin ikatan-ikatan akan longgar dan bahkan rusak. Lalu apa ujung dari kebencian? Peniadaan yang lain. Para pengusung kebencian merasa bahwa dirinyalah yang berhak atas dunja ini. Dia menganggap dunia ini adalah akhir bagi dirinya, bukan tempat dirinya berproses.

Dalam situasi yang penuh kebencian, akal sehat apalagi nurani tidak akan bekerja secara baik. Akal sehat dan nurani pasti mati. Produksi kebaikan terhenti. Kesombongan dan “merasa suci” yang dirayakan.

Jangan sampai Pemilu atau Pilkada yang mestinya bisa dijadikan tonggak perayaaan demokrasi, malah menjadi momentum “Hari Raya Kebencian”.

Mungkin, perlu ada momentum atau hari yang diliburkan untuk dikhususkan bagi para pembenci agar ada kesempatan dan ruang untuk mereka merayakan sesuatu yang mereka anggap “normal”. Sekaligus menjadi celah bagi kita untuk mengidentifikasi, menjauhi dan melokalisir mereka.

Lalu apa yang mesti dilakukan dalam situasi yang dirasuki kebencian? Pelaku dan praktisi kebencian mesti memeriksa dirinya secara mendalam, apakah ia layak menjadi pembenci yang suci? Atau dalam dirinya memang penuh kebaikan sehingga ia harus membenci. Tidak ada kebaikan dalam kebencian.

Minimal, dalam situasi penuh kebencian ini, kita menjauhi para pembenci itu, melokalisir gerak-gerik mereka, memikirkan kembali ikatan-ikatan yang telah ada. Kita mesti melawan secara aktif kebencian yang disebarkan. Agar spesies kita tidak punah karena kebencian.

The post Tahun 2024, Tahun Baper? appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Dr. Yakob Noho Nani, S.Pd, M.Si, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo (UNG) untuk periode 2023–2027.

Proses pemilihan ini dilakukan melalui musyawarah rapat dosen Jurusan Administrasi Publik pada Rabu (27/12/23) yang dipimpin oleh Dr. Fenti Prihatini Tui, S.Pd, M.Si, selaku Ketua Jurusan periode 2019-2023, sesuai dengan Peraturan Rektor UNG Nomor 1 tahun 2019.

Dalam sambutannya, Yakob Nani menyampaikan programnya yang akan difokuskan adalah pada optimalisasi pelayanan akademik bagi mahasiswa di Jurusan Administrasi Publik.

Ia berkomitmen untuk meningkatkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan dan melibatkan mahasiswa dalam program Merdeka Belajar, dengan harapan dapat mendorong pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Program Strategis Lembaga serta Fakultas Ilmu Sosial.

Yakob Nani, dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang luas, diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pengembangan visi dan misi Universitas serta Fakultas Ilmu Sosial UNG.

Kepercayaan yang diberikan melalui pemilihan ini diharapkan dapat memajukan Jurusan Administrasi Publik menuju prestasi yang lebih baik.

Pemilihan ini mencerminkan semangat demokrasi dan kebersamaan dalam menentukan kepemimpinan di lingkungan akademis.

Dalam kesempatan tersebut, Yakob menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dari seluruh dosen Jurusan Administrasi Publik dan berjanji untuk bekerja keras guna mencapai tujuan bersama demi kemajuan pendidikan dan pengembangan mahasiswa di Universitas Negeri Gorontalo

The post Pemilihan Aklamasi, Yakob Nani Resmi Pimpin Jurusan Administrasi Publik UNG 2023-2027 appeared first on Prosesnews.id.