PROSESNEWS.ID – Seluruh fraksi DPRD Provinsi Gorontalo menerima Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas ke tahap berikutnya. Namun, persetujuan tersebut disertai catatan agar anggaran tidak berhenti pada penyerapan, melainkan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-106 DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (14/9/2026). Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, dalam Nota Keuangan menyebut pendapatan 2027 diproyeksikan sekitar Rp1,271 triliun dan belanja Rp1,261 triliun.

Fraksi Golkar meminta APBD menjadi instrumen pembangunan untuk menekan kemiskinan, meningkatkan IPM dan memperkuat pertanian, sementara belanja seremonial diminta diefisienkan.

Fraksi NasDem menyoroti penurunan pendapatan 17,32 persen dan belanja modal yang turun 70,16 persen menjadi sekitar Rp27,58 miliar. Pemerintah diminta mengkaji kembali belanja modal, memperkuat PAD tanpa membebani masyarakat, serta memastikan program investasi, UMKM, pertanian, perikanan dan infrastruktur memiliki target penciptaan lapangan kerja.

Fraksi PDI Perjuangan menekankan APBD harus menghasilkan outcome dan dampak, bukan sekadar serapan. Pemerintah diminta memperkuat mitigasi bencana, menghadapi kekeringan dan kebakaran, memperketat pengawasan pertambangan serta memperkuat irigasi, air bersih, ketahanan pangan, pendidikan dan kesehatan.

Fraksi Gerindra meminta setiap rupiah anggaran memiliki sasaran dan indikator yang terukur. Peningkatan PAD didorong melalui digitalisasi pajak dan retribusi, penataan aset, perluasan basis pajak serta pencegahan kebocoran. Gerindra juga menegaskan dukungan terhadap APBD 2027 tetap disertai fungsi pengawasan secara kritis dan objektif.

Fraksi PPP menyoroti pembangunan RS Hasri Ainun Habibie yang masih membutuhkan sekitar Rp80 miliar dan mendorong rumah sakit tersebut menjadi pusat layanan kanker serta segera naik menjadi Tipe B. PPP juga menyoroti rendahnya progres cetak sawah baru dan penurunan belanja modal yang dinilai berpotensi menghambat pembangunan irigasi serta jalan daerah.

Fraksi PKS menyoroti target pertumbuhan ekonomi 6,5 persen, kemiskinan 11,29 persen, TPT 2,9 persen dan Gini Ratio 0,36. Pemerintah diminta menjelaskan program dan penerima manfaatnya. PKS juga meminta belanja barang dan jasa sekitar Rp412,23 miliar dibuka secara rinci serta mempertanyakan bagaimana pembangunan jalan, irigasi, kesehatan dan pendidikan tetap berjalan ketika belanja modal turun.

Fraksi Amanat Bangsa menilai pertumbuhan ekonomi Gorontalo yang mencapai 6,20 persen pada Triwulan II dan 6,94 persen pada Semester I 2026 harus diikuti peningkatan pendapatan masyarakat. Fraksi mendorong hilirisasi pertanian, perikanan dan komoditas lokal, penguatan UMKM, optimalisasi PAD serta pengelolaan pertambangan yang transparan dan berkelanjutan.

Fraksi Demokrat Nurani Rakyat menyoroti produksi padi yang turun 12,58 persen akibat hama serta mendorong penguatan sektor jagung dan perikanan. Pemerintah juga diminta memperkuat Program Taksi Nelayan, mempercepat Bendungan Bulango Ulu dan Bandara Djalaluddin, memenuhi mandatory spending, serta memastikan proyek infrastruktur menyerap tenaga kerja lokal.

Seluruh fraksi kemudian menyatakan menerima Ranperda APBD 2027 untuk dibahas lebih lanjut. Dalam pembahasan, turut muncul usulan agar anggaran pakaian dinas Gubernur yang mencapai sekitar Rp226 juta dikurangi menjadi Rp100 juta dan penghematannya dialihkan untuk program yang lebih menyentuh masyarakat. Ranperda selanjutnya masuk ke tahapan pembahasan bersama DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

The post DPRD Gorontalo Terima Ranperda APBD 2027, Seluruh Fraksi Sertai Catatan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Tudingan yang dilayangkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gema Masyarakat Membangun (GERAM) Bone Bolango, terhadap penyampaian Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bone Bolango. Kini, mendapatkan tanggapan dari Kader Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Bone Bolango Relix Hemuto.

Kata Relix, apa yang disampaikan LSM tersebut bukti dari kegagalan dalam berfikir, dan lari dari substansi yang sebenarnya. Seperti, yang dipersoalan bahwa hasil investigasi LSM Geram, total dari bantuan Bansos JPS hanya, Rp. 176.000 dari yang dianggarkan sebesar @Rp. 200.000 setiap paket.

“Hasil investigasi LSM itu juga perlu dipertanyakan. Investigasi yang dilakukan itu lokasinya dimana ? Katanya di lapangan, tapi gak tau tepatnya dimana. Atau jangan-jangan investigasi lapangan yang dimaksud itu, tempatnya di warung dan hanya menghitung dalam bentuk eceran ? ini perlu diperjelas,” tanya Relix yang juga mantan Ketua PAPMIB ini.

Menurutnya, sepertinya orang yang mengatasnamakan LSM itu, sudah menjadi Juru Bicara pihak ketiga dalam hal ini Kontraktor. Mestinya, LSM dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya, mengawal uang rakyat. Namun, LSM ini terlihat seakan-akan seperti corongnya, pihak ketiga dalam hal masalah pengadaan sembako JPS.

Hal yang perlu dicermati kata Relix, untuk menghitung pengadaan 10 ribu paket sembako, yang di pihak ketigakan. Tidak bisa metode perhitungannya menggunakan harga eceran di warung. Lalu bagaimana pula, jika membeli bahan-bahan sembakonya grosiran. Sehingga ada margin keuntungan ? menghitung pake kalkulator pun akan error.

Sehingga tegas Relix, Fraksi Gerindra Bone Bolango merasa tidak melakukan pembohongan informasi publik, dalam mengawasi Bansos JPS, yang seperti dituduhkan LSM Geram. Sebab, dalam proses itu, Ketua Fraksi Gerindra Tahir Badu, menemukan indikasi awal atas kejanggalan realisasi Bansos JPS. Sebagaimana, tugas dan fungsi DPRD untuk mengawasi setiap anggaran daerah termasuk anggaran Bansos JPS.

Buktinya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap item paket Bansos JPS oleh DPRD, Dinas Sosial dan ULP yang dihitung langsung oleh ULP. Alhasil, cukup mengejutkan nilainya, justru malah semakin jauh selisihnya, totalnya adalah Rp. 129.000 setiap Paket.

“Dengan adanya hasil pemeriksaan oleh ULP yang turut disaksikan oleh DPRD dan Dinsos tersebut. Saya berfikir, semua persoalan ini sudah jelas, dan tidak ada lagi perbedaan indikasi temuan angka,” tegasnya.

Dalam rapat Senin (11/4/202) itu, Fraksi Gerindra yang pimpinan langsung Tahir Badu, kembali mengangkat persoalan tentang paket sembako sebagai bantuan bagi masyarakat yang terdampak covid-19.

Fraksi Gerindra mengusulkan agar DPRD Bone Bolango mengambil keputusan resmi sebagai berikut :

Pertama, DPRD meminta agar dalam pelaksanaan Pemberian Bantuan JPS Sembako Tahap I yang telah dijalankan, seyogianya diaudit terlebih dahulu sebelum dilakukan pelunasan kepada kontraktor atau pihak ketiga yang, ditunjuk sebagai pelaksana proyek.

Kedua, DPRD meminta agar pada pelaksanaan Tahap II nanti. Pemda Bone Bolango mengelola langsung program tersebut dan tidak, menjadikannya sebagai proyek yang dilaksanakan kontraktor atau pihak ketiga.

Ketiga, DPRD meminta Pemda Bone Bolango segera mengkaji lagi, mekanisme pelaksanaan JPS ini agar lebih efektif dan efisien. Untuk kepentingan masyarakat Bone Bolango, dimasa darurat Covid-19. Keputusan DPRD Bone Bolango, akan diambil pada rapat hari Selasa, (12/4/202) berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak.

Lebih lanjut kata Relix, Fraksi Gerindra di DPRD Bone Bolango, memiliki keinginan besar agar penyaluran bantuan, kepada masyarakat dengan menggunakan dana APBD tersebut. Benar-benar, sesuai dengan pagu anggaran Rp. 200 ribu setiap paket. Seperti, yang telah disetujui DPRD. Kalau bisa lebih besar lagi nilainya, tentu lebih bagus lagi, terpenting nilai itu sampai dengan utuh kepada orang-orang yang berhak. (Helmi)

The post Gerindra Bela Rakyat, LSM Geram Mau Bela Kontraktor ? appeared first on Prosesnews.id.