PROSESNEWS.ID – Seluruh fraksi DPRD Provinsi Gorontalo menerima Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas ke tahap berikutnya. Namun, persetujuan tersebut disertai catatan agar anggaran tidak berhenti pada penyerapan, melainkan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-106 DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (14/9/2026). Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, dalam Nota Keuangan menyebut pendapatan 2027 diproyeksikan sekitar Rp1,271 triliun dan belanja Rp1,261 triliun.
Fraksi Golkar meminta APBD menjadi instrumen pembangunan untuk menekan kemiskinan, meningkatkan IPM dan memperkuat pertanian, sementara belanja seremonial diminta diefisienkan.
Fraksi NasDem menyoroti penurunan pendapatan 17,32 persen dan belanja modal yang turun 70,16 persen menjadi sekitar Rp27,58 miliar. Pemerintah diminta mengkaji kembali belanja modal, memperkuat PAD tanpa membebani masyarakat, serta memastikan program investasi, UMKM, pertanian, perikanan dan infrastruktur memiliki target penciptaan lapangan kerja.
Fraksi PDI Perjuangan menekankan APBD harus menghasilkan outcome dan dampak, bukan sekadar serapan. Pemerintah diminta memperkuat mitigasi bencana, menghadapi kekeringan dan kebakaran, memperketat pengawasan pertambangan serta memperkuat irigasi, air bersih, ketahanan pangan, pendidikan dan kesehatan.
Fraksi Gerindra meminta setiap rupiah anggaran memiliki sasaran dan indikator yang terukur. Peningkatan PAD didorong melalui digitalisasi pajak dan retribusi, penataan aset, perluasan basis pajak serta pencegahan kebocoran. Gerindra juga menegaskan dukungan terhadap APBD 2027 tetap disertai fungsi pengawasan secara kritis dan objektif.
Fraksi PPP menyoroti pembangunan RS Hasri Ainun Habibie yang masih membutuhkan sekitar Rp80 miliar dan mendorong rumah sakit tersebut menjadi pusat layanan kanker serta segera naik menjadi Tipe B. PPP juga menyoroti rendahnya progres cetak sawah baru dan penurunan belanja modal yang dinilai berpotensi menghambat pembangunan irigasi serta jalan daerah.
Fraksi PKS menyoroti target pertumbuhan ekonomi 6,5 persen, kemiskinan 11,29 persen, TPT 2,9 persen dan Gini Ratio 0,36. Pemerintah diminta menjelaskan program dan penerima manfaatnya. PKS juga meminta belanja barang dan jasa sekitar Rp412,23 miliar dibuka secara rinci serta mempertanyakan bagaimana pembangunan jalan, irigasi, kesehatan dan pendidikan tetap berjalan ketika belanja modal turun.
Fraksi Amanat Bangsa menilai pertumbuhan ekonomi Gorontalo yang mencapai 6,20 persen pada Triwulan II dan 6,94 persen pada Semester I 2026 harus diikuti peningkatan pendapatan masyarakat. Fraksi mendorong hilirisasi pertanian, perikanan dan komoditas lokal, penguatan UMKM, optimalisasi PAD serta pengelolaan pertambangan yang transparan dan berkelanjutan.
Fraksi Demokrat Nurani Rakyat menyoroti produksi padi yang turun 12,58 persen akibat hama serta mendorong penguatan sektor jagung dan perikanan. Pemerintah juga diminta memperkuat Program Taksi Nelayan, mempercepat Bendungan Bulango Ulu dan Bandara Djalaluddin, memenuhi mandatory spending, serta memastikan proyek infrastruktur menyerap tenaga kerja lokal.
Seluruh fraksi kemudian menyatakan menerima Ranperda APBD 2027 untuk dibahas lebih lanjut. Dalam pembahasan, turut muncul usulan agar anggaran pakaian dinas Gubernur yang mencapai sekitar Rp226 juta dikurangi menjadi Rp100 juta dan penghematannya dialihkan untuk program yang lebih menyentuh masyarakat. Ranperda selanjutnya masuk ke tahapan pembahasan bersama DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
