PROSESNEWS.ID – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail akan membentuk tim khusus yang bertugas menelusuri perusahaan-perusahaan di Gorontalo yang tidak memenuhi hak para buruh. Hal tersebut disampaikannya pada saat menerima massa buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Gorontalo di Halaman Rumah Jabatan Gubernur, Kamis (1/5/2025).

“Terkait isu daerah, saya akan membentuk tim di bawah koordinasi dinas tenaga kerja dan perwakilan dari unsur serikat buruh atau federasi, agar supaya ketika kita mengecek perusahan mana yang belum memenuhi UMP+nya, kita bisa tahu, dengan Bapak Ibu sekalian sebagai penunjuk jalan,” Ungkap Gusnar saat bertemu dengan para buruh.

Pembentukan tim tersebut berangkat dari isu lokal yang disampaikan oleh massa buruh. Antara lain mempidanakan pengusaha yang tidak membayar UMP, mempidanakan pengusaha yang tidak mengikutsertakan jaminan sosial baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan di perusahaan, serta mempidanakan oknum pengusaha yang anti serikat pekerjaan. Gusnar meminta kerjasama dari semua pihak yang terlibat agar tuntutan ini bisa ditindaklanjuti dan kedepan tuntutan yang disampaikan tidak terulang lagi.

“Ini perlu tidak lanjut dan pengawalan, saya minta agar ini dilaksanakan bersama, pemerintah tidak bisa mengambil kebijakan sendiri ketika para buruh dan perusahaan hanya diam,” pinta Gusnar.

Gubernur Gusnar menyampaikan tim yang akan dibentuk juga akan memantau dan mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan. Hal ini penting karena saat ini situasi ekonomi negara yang lemah dan perang tarif yang mengakibatkan lapangan pekerjaan berkurang.

Disamping itu, koordinator lapangan FSPMI, Andrika Hasan menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Gusnar yang siap bertatap muka dan menanggapi tuntutan para buruh yang dimana hal ini pertama kali dilakukan oleh pemimpin pemerintah provinsi. Pihaknya bersama para buruh siap mengawal apa yang disampaikan dan diharapkan oleh Gubernur.

The post Gusnar Ismail Bakal Bentuk Tim Khusus Awasi Perusahaan Nakal di Gorontalo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI Gorontalo mengecam terbitnya peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Dalam Permenaker Nomor 2 tahun 2022 itu terjadi perubahan persyaratan klaim Jaminan Hari Tua (JHT), yang baru dapat dicairkan ketika pekerja memasuki usia pensiun 56 tahun.

“Ibu menaker tolong jangan buat pekerja tambah susah, kasihan pekerja di situasi pandemi yang semakin menggila ini,” kata Andrika Hasan Ketua PC Aneka Industri FSPMI Prov Gorontalo.

Menurutnya saat ini para pekerja atau buruh itu sudah susah dengan keadaan pandemi, di tambah aturan yang dikeluarkan dan dinilai tidak berpihak pada rakyat.

“JHT itu adalah hak pekerja, karena iurannya dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja itu sendiri, Jadi tidak ada alasan untuk menahan uang pekerja,” tegasnya

Menurutnya, jika JHT yang saat ini dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan itu adalah dana milik nasabah. Bukan milik pemerintah yang semena-mena diatur.

Selain itu kata Andrika, jika komposisi iuran JHT BPJS Ketenagakerjaan dibayarkan oleh pekerja melalui pemotongan gaji setiap bulan. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah.

“Dimana hati nurani ibu.? saat ini banyak korban PHK dengan berbagai penyebab dan alasan, tentu pekerja berhak mengklaim JHT tersebut,” ungkapnya.

Andrika berharap, melalui FSPMI Gorontalo mereka meminta untuk membatalkan Permenaker Nomor 2 tahun 2022, dan kembali pada Permenaker Nomor 19 tahun 2015.

“Dalam Permenaker Nomor 19 tahun 2015, manfaat JHT dapat dicairkan untuk pekerja yang berhenti bekerja, baik karena mengundurkan diri maupun karena terkena pemutusan hubungan kerja (PHK),” ia menandaskan.

The post FSPMI Gorontalo Mengecam Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, Apa itu.? appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Gorontalo, akan berencana memboikot Hotel Maqna Kota Gorontalo. Hal ini dikarenakan Permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh pihak Hotel Maqna kepada 3 karyawan masih berlanjut.

Ketua DPW FSPMI Gorontalo, Meyske Abdullah mengungkapkan kepada awak media, DPW FSPMI Provinsi Gorontalo akan melakukan kampanye untuk memboikot Hotel Maqna Gorontalo.

“Bukan sekedar itu, kami juga akan melakukan audiensi bersama Gubernur, dan seluruh Bupati dan Walikota, untuk tidak memakai Hotel Maqna sebagai event-event pemerintah maupun swasta,” tegas Meyske saat memimpin Konferensi Pers, di Kantor DPW FSPMI, Jumat (04/06/2021).

Lanjut Meyske, karyawan yang di PHK diantaranya, Ketua PUK Hotel Maqna dan dua anggotanya. Mereka bertiga hanya menuntut potongan gaji, tetapi yang didapatkan sebuah peringatan, sekaligus tertera mereka di PHK.

“Menurut saya, yang dilakukan oleh pihak Hotel sesuatu yang keliru, karena ketiga karyawan bukan alasan tidak masuk kerja selama tiga hari, tetapi mereka hanya mengambil hak cuti sebagai pengganti pemotongan gaji mereka sebesar 25 persen,” ucap Meyske.

Meyske menambahkan, gaji yang mereka terima hanya 75 persen. Sedangkan 25 persennya digantikan dengan libur, dan itu sesuai arahan dari pihak manajemen.

“Untuk itu, kami akan terus melakukan boikot, sampai pihak Hotel Magna dapat memperkejakan kembali ketiga karyawan ini,” tandasnya.

GM Maqna Hotel, Fredy Andrian membantah telah melakukan PHK sepihak terhadap karyawannya. Menurutnya, PHK telah sesuai dengan ketentuan.

“Terkait tuntutan FSPMI, saya masih akan berkonsultasi terlebih dahulu ke pimpinan terkait nasib karyawan tersebut,” ia menandaskan.

Reporter : Arfandi Ibrahim

The post FSPMI Provinsi Gorontalo Bakal Boikot Hotel Maqna appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Ditengah pandemi virus Covid-19 saat ini, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, atau FSPMI Provinsi Gorontalo. Memilih berbagi sembako, daripada melakukan unjuk rasa di kantor-kantor pemerintahan ataupun tempat umum lainnya.

Sementara itu, memperingati Hari Buruh Internasional, unjuk rasa FSPMI Provinsi Gorontalo, akan menggelarnya secara virtual melalui semua platform media sosial. Sebab FSPMI memahami kondisi pandemi virus corona yang tengah terjadi saat ini.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan Andrika Hasan, Selaku Ketua Serikat Pekerja Aneka Industri FSPMI Provinsi Gorontalo. Saat di wawncari awak media, Jumat (01/05/2020).

Aksi ini dengan membagikan sembako sebanyak 50 paket, 600 masker, dan 200 hand sanitaizer. Kepada buruh atau karyawan yang di rumahkan akibat dampak Covid-19.

“Hari May Day dilakukan pembagian masker, hand scun, hand sanitizier, dan sembako kepada pada anggota buruh FSPMI, dan masyarakat umum. Walau ditengah pandemi Cobid 19, buruh tetap turun ke jalan dengan merayakan hari buruh. Dengan cara yang lainyaitu peduli Covid 19 atau virus Corona,” tegasnya

Selain itu aksi kali ini juga ada pesan yang di sampaikan, yaitu terkait 3 isu utama kepada publik, terkait isu buruh/pekerja ditengah andemi.

“Yakni, stop PHK terhadap para buruh atau pekerja, menolak Omnibuslaw Cipta Kerja, dan Liburkan buruh yang di rumahkan/di beri upah penuh, dan bayar THR ini isu May Day kali ini,” jelasnya.

Dalam pembagian sembako oleh FSPMI Provinsi Gorontalo ini, di pusatkan ke PUK yang ada di Kota Gorontalo, seperti
PUK SPBU andalas, PUK Hotel Quality, PUK Hotel Maqna, PUK Hasrat Abadi, dan PUK Mimoza Kota Gorontalo. (Ryan)

The post Peringati Hari Buruh, FSPMI Gorontalo Membagi Sembako appeared first on Prosesnews.id.