PROSESNEWS.ID – Gubernur Gorontalo menegaskan, dirinya sama sekali tidak memiliki niat untuk memindahkan Ibu Kota Gorontalo atau membentuk kota administratif baru.

Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Biro Hukum Provinsi Gorontalo, Trizal Entengo. Menurut Trizal, selama 15 menit pemaparan Gubernur di hadapan Komisi II DPR RI, pembahasan lebih banyak difokuskan pada aspek ekonomi, adat, hingga sosiologis.

Barulah di menit-menit terakhir, Gubernur menyampaikan bahwa posisi Kota Gorontalo sebagai Ibu Kota perlu dikaji secara geografis.

“Pernyataan Pak Gubernur tidak sedikitpun menafikan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Pemkot, tetapi gagasan itu disampaikan untuk dipertimbangkan dan dikaji dari semua aspek sebagaimana kebutuhan masyarakat dan pemerintahan ke depan,” ujar Trizal.

Trizal menegaskan, tidak ada pernyataan dari Gubernur yang mengarah pada pembentukan daerah administrasi atau ibu kota baru.

“Pak Gubernur sangat paham terhadap ketentuan perundangan yang mengatur pemerintahan daerah,” jelasnya.

Menurut Trizal, RUU Kabupaten Gorontalo dan RUU Kota Gorontalo yang terbaru saat ini sedang didiseminasikan oleh Komisi II DPR RI. Sebagaimana ditegaskan oleh Ketua Komisi II DPR RI, RUU tersebut akan segera disahkan minggu ini.

Karena itu, anggapan bahwa Gubernur Gorontalo akan memperluas wilayah atau membentuk ibu kota baru sangat tidak relevan.

Terkait rekomendasi pertambangan Gorontalo Mineral, Trizal menilai ada konteks yang tidak dipahami oleh Wali Kota Gorontalo. Ia menyebutkan bahwa seluruh pemaparan Gubernur turut dikuatkan oleh Plt Asisten I Kota Gorontalo.

The post Gubernur Gorontalo Tepis Isu Pemindahan Ibu Kota appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Lebih baik mati terhormat jadi petani, ketimbang harus mati tersiksa akibat bencana alam. Itulah kata yang pertama kali keluar dari bibir Sumanti Dukalang (51), warga Desa Mopia, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango (Bonebol) itu menolak keras adanya kehadiran Perusahaan Tambang Emas Gorontalo Mineral (GM).

Penolakan yang dilakukan wanita paruh baya itu bukan tanpa alasan. Sebab, ia merupakan salah satu korban bencana banjir bandang dan longsor yang merenggut nyawa suaminya pada tahun 2020 silam.

Sumanti bercerita, kala itu suaminya tengah berada di kebun. Tiba-tiba hujan turun deras, suaminya tak menyangka jika hari itu akan terjadi banjir bandang disertai tanah longsor.

“Suami saya meninggal lantaran hanyut oleh banjir bandang,” kata Sumanti sembari mengisahkan peristiwa kelam itu.

“Dari beberapa orang yang hanyut, hanya jenazah suami saya yang tubuhnya masih utuh saat ditemukan,” ungkapnya.

Menurutnya, tahun lalu sebelum perusahaan tambang beroperasi, mereka menjadi korban banjir bandang dan tanah longsor. Apalagi saat ini perusahaan mulai melakukan pengerjaan jalan menuju lokasi.

“Tahun lalu belum ada perusahan tambang, bencana bisa datang tiba-tiba. Apalagi dengan adanya perusahan yang mulai beroperasi ini, entah apa yang akan terjadi,” ujarnya.

Ia mengaku, jika saat ini pepohonan besar dibabat tanpa ampun oleh perusahaan dengan menggunakan oleh alat berat berupa ekskavator. Bahkan luas jalan menuju lokasi perusahaan diperkirakan mencapai belasan meter.

Menurut ibu dengan tiga orang anak itu, bahwa masuknya anak perusahaan Bumi Resource Minerals ini bakal mengancam kelangsungan hidup mereka. Mulai dari bencana alam, kesenjangan sosial hingga kehilangan mata pencaharian.

“Pokoknya saya melihat pepohonan besar yang sudah dibabat, membuat kami merasa was-was jika musim penghujan tiba,” tuturnya.

“Apalagi ketika hujan turun dimalam hari, pasti kami tidak bisa tidur. Yang terbayang hanyalah bencana yang pernah menimpa kami kala itu,” ucapnya dilansir Liputan6.com.

Selain itu kata Sumanti, yang menjadi kekecewaan masyarakat saat ini ialah, kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak perusahaan. Ia kaget, tiba-tiba perusahaan milik Bakrie Grup itu mulai melakukan pembebasan lahan petani yang akan dibuat akses jalan perusahaan.

Iming-Iming Pekerjaan

Mereka khawatir, jika perusahaan ini terus berlanjut, hal itu tidak hanya memicu bencana alam yang besar, akan tetapi mengancam mata pencaharian petani. Perubahan iklim dan juga emisi yang dihasilkan oleh perusahaan bisa dipastikan membuat tanaman mereka tidak akan tumbuh maksimal.

“Lama kelamaan pasti kami akan gagal panen. Sementara tanaman ini merupakan sumber penghidupan kami selama ini,” ujar Sumanti.

“Jujur kami kecewa, hari ini pihak perusahaan tidak pernah ada sosialisasi. Kalau memang ada pemberitahuan dari awal, pasti saya yang paling di depan untuk menolak ini,” tegasnya.

Selain itu kata Sumanti, keluarganya pernah ditawari menjadi pekerja di perusahaan tersebut. Namun dengan tegas ia menolak, sebab ia berpikir pasti hanya akan dijadikan buruh kasar dalam waktu semenrara, kemudian akan digantikan dengan orang-orang yang memiliki pendidikan.

“Pernah keluarga saya ditawari jadi pekerja, tapi kami menolak. Mau berapa lama bekerja di situ ketimbang kita harus menerima dampak besar,” imbuhnya.

“Mending jadi petani lebih terhormat, kami bisa panen kapan saja, ada pisang, jambu mente, cabai dan tanaman lain dan itu sudah cukup buat kami untuk hidup,” katanya sembari menunjuk tanamannya.

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Bone Bolango jangan hanya tinggal diam dengan persoalan ini. Jangan sampai nanti sudah ada bencana dan dampak lain dari perusahaan ini, barulah ada tindakan serius.

“Kalau ada pertemuan soal perusahaan GM tolong undang saya. Hadirkan pihak perusahaan dan pemerintah, kalau perlu undang langsung Bupati agar dia tau,” pintanya.

Tanggapan Bupati Bonebol

Bupati Bone Bolango Hamim Pou saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa pengelolaan pertambangan yang dilakukan para pelaku usaha pertambangan, termasuk GM wajib memperhatikan ketentuan yang diatur dalam undang-undang 32/2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup serta UU 4/2009 terkait pengelolaan pertambang mineral dan batubara.

“Nah untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan daya dukung lingkungan, maka setiap tahapan pengelolaan pertambangn dikendalikan secara ketat,” kata Hamim.

“Tentunya melalui beberapa instrumen, diantaranya perizinan, pengawasan, sanksi serta insentif dan disinsentif,” ujarnya.

Kita tetap berkomitmen pro terhadap investasi, namun tetap menjaga kepentingan pelestarian lingkungan. Karena itu kebijakan pengembangan kawasan budidaya pertambangan dalam arahan tata ruang dilakukan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

“Jadi di dalam peraturan zonasi tata ruang dipertegas juga bahwa kegiatan operasi pertambangan dilakukan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan hidup, serta mencegah terjadinya bencana dan pencemaran,” tuturnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Didik Budi Hatmoko Kepala Kantor Perusahaan Gorontalo Mineral saat ingin ditemui tidak merespons sama sekali.

The post Cerita Petani dan Ancaman Perusahaan Tambang Emas Gorontalo Mineral appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Masuknya kembali Perusahaan Tambang PT Gorontalo Mineral (GM) di Kabupaten Bone Bolango (Bonebol), hingga kini masih menuai pro dan kontra di masyarakat. Terlebih bagi warga Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bonebol yang menjadi lokasi akses utama perusahaan nasional itu.

Warga saat ini kerap dihantui rasa was-was dengan adanya dampak kerusakan lingkungan di kemudian hari ketika perusahaan tambang emas ini bakal beroperasi tahun ini. Perusahan dengan wilayah konsesi seluas 36 ribu hektar ini, ditakutkan akan membawa bencana bagi mereka.

Warga menilai, saat ini pihak perusahaan tidak terbuka soal draft Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Bahkan, pembahasan amdal seakan tidak pernah dilakukan lagi semenjak 2014 silam.

“Setahu kami pembahasan amdal itu pernah dilakukan pada tahun 2014 dengan melibatkan berbagai organisasi termasuk penambang rakyat. Setelah itu tidak tahu lagi kapan dibahas dan tiba-tiba izin amdal keluar,” kata Irfan Djamaini warga Kecamatan Bone Raya.

Buntut Persoalan Amdal

Meski begitu, walaupun izin amdal ini telah keluar, masyarakat setempat tidak pernah diberikan bocoran mengenai isi dokumen tersebut. Bahkan tidak pernah ada sosialisasi dari pihak perusahaan terkait.

“Amdal ini kan dokumen publik, sebelum mereka beroperasi dokumen ini harusnya sudah terekspos di masyarakat,” ujarnya.

Irfan mengaku, memang pihak perusahaan pernah melakukan sosialisasi ke masyarakat, namun mereka tidak pernah membuka dokumen itu, dan membahas soal dampak lingkungan.

“Pernah ada sosialisasi, tetapi soal dampak lingkungan tidak pernah disosialisasikan ke kami masyarakat,” tuturnya.

Iming-Iming pemberdayaan

Menurutnya, sosialisasi yang kerap kali dilakukan oleh pihak Perusahaan GM hanya semacam iming-iming pemberdayaan masyarakat sekitar. Mulai dari kerjasama Badan Milik Desa (Bumdes) hingga pemberdayaan kaum perempuan.

“Sosialisasi yang diberikan hanya seputar persoalan pemberdayaan, yang katanya warga disuruh tanam sayur untuk kebutuhan makanan, masyarakat lainnya menjadi penyedia makanan siap saji untuk karyawan perusahaan, hingga Bumdes difungsikan menjadi penyedia air bersih,” ungkapnya.

Kata Irfan, isu pemberdayaan yang selalu digaungkan oleh pihak perusahaan kepada mereka tidaklah masuk akal. Sebab, belum tentu para ibu-ibu yang hanya dengan peralatan dapur seadanya bisa memenuhi banyaknya kebutuhan makanan karyawan perusahaan.

“Nah logikanya, jika karyawan perusahaan ada sekitar seribu orang, sementara tukang masak hanya orang kampung, apakah itu bisa melayani mereka?, secara otomatis lama kelamaan pasti perusahaan akan tinggalkan mereka,” imbuhnya.

Penolakan Mahasiswa Bonebol

Sementara Ketua Persatuan Aksi Pelajar Mahasiswa Indonesia Bone Bolango (Pabmib) Rizky Bami menyatakan menolak keberadaan perusahaan tambang tersebut. Ketida terbukaan soal dokumen amdal oleh pihak perusahaan membuat mereka menyatakan menolak.

“Setelah dilakukan pengkajian dan rapat bersama, kami bersepakat, Pabmib menolak beroperasinya perusahaan GM itu,” kata Rizky.

Selain itu kata Rizky, saat ini hampir semua masyarakat di Kecamatan Bone Raya, itu menolak keberadaan perusahaan ini. Hanya saja saat ini mereka takut untuk melakukan penolakan.

“Contohnya mereka takut memberikan tanda tangan atau petisi yang dikhawatirkan akan berdampak hukum pada mereka,” ungkapnya.

“Saya berharap, pemerintah baik itu Provinsi maupun Kabupaten Bonebol untuk bisa meninjau kembali hal-hal yang dianggap keliru terkait beroperasinya perusahaan ini,” tegasnya.

Tanggapan Bupati Bonebol

Bupati Bone Bolango Hamim Pou saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan daya dukung lingkungan, maka setiap tahapan pengelolaan pertambangn dikendalikan secara ketat.

“Tentunya dengan melalui beberapa instrumen di antaranya perizinan, pengawasan, sanksi serta insentif dan disinsentif,” kata Hamim.

“Pihak Perusahaan GM wajib menyampaikan hasil kajian Amdal dan upaya pengelolaan lingkungan,” ujarnya.

Sementara untuk wilayah Konsesi 36 ribu hektar yang bakal dikuasai GM, tidak serta merta akan dieksploitasi secara keseluruhan. Ada zonasi dan aturan main yang wajib ditaati pihak GM.

“Seperti Upaya-upaya memitigasi risiko juga dilakukan sejak awal mulai dari perencanaan, perizinan hingga mengawasi aktivitas operasi pertambangan,” ia menandaskan.

Didik Budi Hatmoko Direktur Perusahaan Gorontalo Mineral saat ingin ditemui mengaku, belum bisa bertemu. Sebab yang bersangkutan masih melakukan isolasi mandiri.

“Bisa ketemu, tapi mohon maaf belum bisa sekarang karena saya masih isoman,” singkatnya melalui pesan singkat WhatsApp.

Penulis: Arfandi Ibrahim

The post Amdal tidak Pernah Dibuka, Warga Bonebol Tolak PT.Gorontalo Mineral appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Masuknya kembali perusahaan tambang emas di Kabupaten Bone Bolango (Bonebol) Provinsi Gorontalo, kini menuai ketakutan besar bagi warganya. Perusahaan dengan nama Gorontalo Mineral (GM) ini, dikhawatirkan akan membawa dampak pada kerusakan lingkungan yang berujung pada bencana alam.

Bencana itu, mulai dari banjir bandang, kerusakan Hutan Taman Nasional hingga terjadi perubahan iklim yang tidak menentu. Tidak hanya itu, dampak ini pun bisa memicu tercemarnya sungai Bone dan Laut Teluk Tomini yang menjadi sumber penghidupan masyarakat Bonebol.

Salah satu warga Bonebol O. Hendrik mengatakan, perusahaan ini memiliki wilayah konsesi kurang lebih 36 ribuan hektar yang dikelilingi oleh Hutan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone .

“Jangan sampai beroperasinya perusahaan ini sewaktu-waktu bisa memberikan dampak besar. Bukan pada manusia saja, namun juga pada kelestarian alam Sekitar,” kata O. Hendrik.

Sementara Andi Ibrahim, salah satu Aktivis Lingkuan di Bonebol mengaku, bahwa saat ini Taman Nasional di Bonebol banyak dihuni oleh satwa-satwa Endemik Sulawesi. Bisa dipastikan aktivitas perusahaan bakal mengganggu keberadaaan habitat satwa itu sendiri.

“Burung Maleo, Tarsius dan Anoa yang rata-rata satwa ini dilindungi, ditambah lagi dengan satwa lainnya. Kalau bukan pindah mereka pasti akan punah,” kata Ibrahim.

Tak hanya satwa, kerusakan lingkungan nantinya akan memicu bencana alam dan mengubah kehidupan sosial masyarakat lokal sekitar. Hutan yang menjadi tempat mereka untuk menggantungkan hidup terancam hilang.

“Itu baru soal satwa, dampak lain yang harus dipertimbangakn yakni bencana alam,” ucapnya.

“Bayangkan, dampak aktivitas tambang tradisional saja, Bonebol bisa diterjang banjir tiga kali dalam kurun waktu sebulan. Apalagi kalau sudah perusahaan dengan wilayah konsesi ribuan hektar,” dia menuturkan.

Dampak Sosial

Selain itu, saat ini ada ribuan penambang lokal tradisional yang menggantungkan hidupnya di tempat itu. Bisa dipastikan dengan adanya perusahaan ini, para penambang dengan sendirinya akan kehilangan pekerjaan yang sudah mereka lakoni bertahun-tahun.

“Banyak yang akan kehilangan pekerjaan, terutama para penambang lokal. Apakah perusahaan bisa menjamin mereka?,” tuturnya.

“Apalagi masyarakat yang tidak memiliki keahlian, sekolah saja tidak tamat SD. Jadi tidak mungkin mereka akan diakomodir oleh perusahaan,” ujarnya.

Tanggapan Bupati Bonebol

Sementara Bupati Bonebol Hamim Pou saat dikonfirmasi mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bonebol akan selalu memegang teguh prinsip-prinsip pembangunan lestari berkelanjutan. Yaitu pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) sesuai kemampuan daya dukung daya tampung lingkungan.

“Olehnya, setiap investasi yang berdampak bagi pertumbuhan ekonomi dan ramah lingkungan akan selalu mendapat tempat di manapun termasuk di bonebol,” kata Hamim.

The post Perusahaan GM Masuk, Bencana hingga dampak Sosial Hantui Warga Bonebol appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Untuk memenuhi kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis yang menangani pencegahan dan penyebaran wabah covid-19 di Kabupaten Bone Bolango.

PT Gorontalo Mineral, mengambil bagian untuk membantu Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam pencegahan penyebaran virus corona.

Dengan begitu, PT Gorontalo Mineral menyalurkan sedikitnya ada 80 paket Alat Pelindung Diri (APD), yang diserahkan langsung pada 6 Puskesmas di Kabupaten Bone Bolango, Rabu (22/04/202).

Sebanyak 80 paket APD yang disalurkan itu, terdiri dari 25 Picis Jas pelindung atau APD Coverall, 25 Picis Kaca pelindung atau Face Shield, dan 250 picis masker kain.

Manager External Relation PT Gorontalo Minerals, Didik B Hatmoko menjelaskan, penyaluran APD ini merupakan permintaan dari 6 unit Puskesmas di Kabupaten Bone Bolango, yang telah melayangkan surat permohonan bantuan akan APD.

“Selain telah melayangkan surat dengan permintaan bantuan akan Alat Pelindung Diri, 6 Puskesmas ini juga masuk dalam daftar Puskesmas yang berdekatan dengan wilayah kerja PT Gorontalo Minerals, dan sudah menjadi target penyaluran program bantuan APD PT Gorontalo Minerals,” ujar Didik B Hatmoko.

Lanjut Didik, selain masuk dalam daftar program penyaluran APD, kegiatan ini juga merupakan langkah PT Gorontalo Minerals, dalam membantu program pemerintah Kabupaten Bone Bolango, dalam memerangi pandemi wabah covid-19.

“Kegiatan ini juga merupakan langkah kami untuk membantu pemerintah Bone Bolango, dalam memerangi pandemi wabah covid-19,” tambah Didik.

Dikatakan Didik pula, dari surat yang diterima PT Gorontalo Minerals terkait pengadaan APD ini, karena masing-masing puskesmas mengeluh tentang keterbatasan APD, dan hanya mengandalkan Jas hujan.

“Jadi setiap surat yang masuk dari puskesmas terkait permohonan pengadaan APD ini, karena mereka tidak memiliki APD, dan hanya mengandalkan Jas hujan sebagai alternatif terakhir,” papar Didik B Hatmoko.

Sementara itu, sebelum melakukan penyaluran 80 paket APD, PT Gorontalo Minerals juga telah melakukan pemasangan 10 buah spanduk himbauan pemerintah dan pemberian bahan disinfektan kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bone Bolango, sebagai kampanye pencegahan covid-19 di Gorontalo.

“Kami juga sebelumnya telah memasang spanduk bertuliskan himbauan pemerintah di 10 titik, dan pemberian bahan disinfektan ke PMI, sebagai bentuk kampanye pencegahan covid-19 di Gorontalo,” tutup Didik B. Hatmoko.

Editor : Usman Anapia

The post Tahap Awal, 80 APD di Salurkan PT Gorontalo Mineral Untuk 6 Puskesmas di Bone Bolango appeared first on Prosesnews.id.