PROSESNEWS.ID – Hilangnya aset desa seluas 3.000 meter persegi di Desa Toto Utara, Kabupaten Bone Bolango, memasuki babak baru. Lahan yang semestinya menjadi kekayaan desa itu kini disebut telah beralih menjadi milik pribadi pihak lain.

Dengan estimasi nilai lahan mencapai Rp750.000 per meter persegi, aset tersebut ditaksir bernilai sekitar Rp2,25 miliar. Kondisi ini memunculkan sorotan serius terhadap pengelolaan dan pengawasan aset desa di Kabupaten Bone Bolango.

Sorotan diarahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bone Bolango sebagai unsur pembina teknis pemerintahan desa. Pengawasan terhadap aset desa dinilai patut dipertanyakan jika aset dengan nilai miliaran rupiah dapat beralih kepada pihak pribadi.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bone Bolango, Rolan Abdullah, mendesak Bupati Bone Bolango mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi hingga mencopot Kepala Dinas PMD.

“Kasus ini mencederai tata kelola pemerintahan yang bersih. Kami mendesak Pemda Bone Bolango bersikap tegas mengevaluasi dan mencopot Kadis PMD yang terbukti lalai. Pengawasan berjenjang yang lemah telah memberi celah beralihnya aset daerah kepada pihak lain,” ujar Rolan pada awak media, Rabu (19/08/26).

Menurutnya, penonaktifan Kepala Desa Toto Utara saja tidak cukup. Ia menilai tanggung jawab pembinaan dan pengawasan tidak berhenti di tingkat pemerintah desa, tetapi juga melekat pada perangkat daerah yang memiliki fungsi pembinaan terhadap desa.

Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur aset desa sebagai kekayaan milik desa yang harus dilindungi, dijaga, dan dikelola untuk kepentingan masyarakat.

Selain itu, katanya, Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa mengatur kewajiban pengamanan aset desa secara fisik, hukum, dan administratif. Karena itu, dugaan beralihnya aset desa kepada pihak lain dinilai perlu diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran dalam proses tersebut.

Ia juga menyinggung ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang mengatur kewajiban aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara disiplin.

Menurutnya, jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya kelalaian pejabat yang menyebabkan aset desa bernilai miliaran rupiah kehilangan status atau penguasaannya, maka harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.

HMI Bone Bolango juga mendorong agar persoalan tersebut tidak berhenti pada sanksi administratif. Mereka meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara transparan untuk mengungkap proses peralihan aset, pihak-pihak yang terlibat, serta memastikan aset desa dapat dikembalikan kepada kepentingan masyarakat.

“Kasus ini harus menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk membenahi sistem pengawasan aset desa agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Kami malah menilai, Bupati Bone Bolango terlalu lembek untuk mengevaluasi Kadis PMD”, tutupnya.

The post Aset Desa Beralih, Bupati Bone Bolango Dinilai Lembek Evaluasi Kadis PMD appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Lambannya penyelesaian administrasi pengadaan 1.000 ekor sapi di Kabupaten Bone Bolango menuai sorotan. Pasalnya, distribusi ternak disebut masih tertahan di Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, akibat persoalan dokumen administrasi.

Akibat lambannya dokumen itu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bone Bolango mendesak Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, segera mengevaluasi dan mencopot Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terkait mandeknya proses tersebut.

Ketua HMI Cabang Bone Bolango Rolan Abdullah menilai, persoalan administrasi yang berlarut-larut menunjukkan lemahnya kinerja pejabat teknis dalam mengawal program yang menyangkut kepentingan masyarakat.

“Program 1.000 sapi ini adalah janji dan harapan besar bagi masyarakat peternak. Kalau sampai hari ini masih terbentur dokumen administrasi, padahal sapinya sudah dikirim, ini murni cerminan ketidakmampuan birokrat di OPD terkait,” ujarnya, Kamis (13/8/2026).

Menurutnya, keterlambatan penyelesaian dokumen tidak dapat terus dijadikan alasan karena program tersebut berkaitan dengan penggunaan APBD yang bersumber dari uang rakyat.

Ia menilai, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian seharusnya mampu menerjemahkan visi kepala daerah melalui pelaksanaan program yang cepat, tepat, dan berpihak kepada masyarakat.

“Oleh karena itu, kami mendesak Bupati Ismet Mile untuk mengambil tindakan tegas dengan mencopot Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Jangan sampai lambatnya proses administrasi ini justru menjadi celah permainan atau indikasi penyelewengan yang merugikan daerah,” tegasnya.

Dalam keterangan terakhirnya, ia mengatakan, HMI Cabang Bone Bolango memastikan akan terus memantau perkembangan distribusi ternak tersebut. Ia juga meminta aparat penegak hukum ikut mengawasi penggunaan anggaran pengadaan 1.000 ekor sapi agar seluruh proses berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami meminta persoalan administrasi segera dituntaskan agar program yang dijanjikan kepada masyarakat peternak tidak kembali terhambat. Ini soal janji yang tak kunjung diwujudkan. Masyarakat menunggu janji ini”, tutupnya.

The post Janji 1.000 Sapi Terhambat Dokumen, HMI Bone Bolango Minta Bupati Copot Kadis appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bone Bolango secara tegas meminta Bupati Bone Bolango untuk segera mencopot Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kadis Pemdes) serta Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (Kabag ULP). Tuntutan keras ini mencuat sebagai respons atas polemik dugaan intimidasi dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang berujung pada penonaktifan sepihak Kepala Desa Toto Utara pada 24 Juli 2026.

Ketua Umum HMI Cabang Bone Bolango Rolan Abdullah menilai, langkah Kadis Pemdes menonaktifkan Kades Toto Utara menyalahi peraturan perundang-undangan dan sarat akan arogansi birokrasi. Sanksi tersebut diduga kuat dijatuhkan hanya karena sang Kades menolak mengikuti arahan Pemdes demi menjaga serta mengawal hak-hak masyarakat Toto Utara. Di sisi lain, Rolan juga menyoroti pembiaran terhadap Kabag ULP terkait skandal dugaan bagi-bagi fee proyek yang sebelumnya telah dilaporkan secara resmi oleh HMI ke Kejaksaan Negeri Bone Bolango dan BPK RI Perwakilan Gorontalo pada 16 Oktober 2025.

“Kami menantang Bupati Bone Bolango untuk berani mencopot Kadis Pemdes dan Kabag ULP. Jangan sampai bupati hanya memenuhi hasratnya untuk kepentingan keluarga dan kepentingan pribadi, lantas mereka yang berjuang untuk rakyat dan belum terbukti bersalah justru langsung dinonaktifkan,” tegas Rolan Abdullah.

Ia mengingatkan kepala daerah agar tidak menggunakan kekuasaannya untuk melindungi oknum pejabat yang bermasalah secara hukum.

“Saya meminta bupati jangan ada pilih kasih dalam mengambil kebijakan. Aturan harus ditegakkan secara adil kepada siapa pun, bukan dijadikan alat untuk membungkam perangkat desa yang kritis,” pungkasnya.

The post HMI Bone Bolango Minta Kadis PMD dan Kabag ULP Dicopot atas Dugaan “Abuse of Power” appeared first on Prosesnews.id.