PROSESNEWS.ID – Pemerintah Kota Gorontalo bakal memberlakukan sangsi tegas bagi yang memperjual belikan minuman keras secara ilegal.

Tindakan tegas berupa penutupan tempat usaha, guna memberikan efek jera kepada pengedar barang haram tersebut.

Hal ini di ungkapkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo Moh. Mulky Datau, saat menemukan 84 kemasan jenis miras ilegal yang beredar dimasyarakat, Rabu (26/05/21).

puluhan miras itu, ditemukan saat petugas Satpol menggelar razia di 3 kecamatan yang ada di Kota Gorontalo.

“Ada tiga kecamatan yang disisir hari ini, yakni kota timur, tengah dan utara ” tulis Mulky lewat Pesan Singkat Whatsapp, Rabu, (26/05/21).

Tidak hanya melakukan penyitaan, mulky juga memberikan peringatan kepada para penjual miras untuk tidak mengulangi perbuatannya.

“Jika masih ditemukan memperjualkan belikan miras secara ilegal secara berulang, sesuai instruksi pak Walikota tempat usahanya akan ditutup,” ucapnya.

Menurut Mulky, peredaran miras dapat dikendalikan apabila ada dukungan semua pihak. Karena keterbatasan personil satpol tidak dapat mengakomodir semua wilayah, tanpa adanya laporan dan informasi dari masyarakat.

“Kami berharap, jika masyarakat melihat langsung yang memperjual belikan miras secara ilegal tolong dilaporkan kepada kami, pasti segera ditindak lanjuti” ungkapnya.

Tindakan tegas satpol PP ini, untuk melaksanakan amanah dari Walikota Gorontalo Marten Taha menciptakan kota yang bersandar pada ajaran agama.

“Menjadikan Kota religius merupakan visi Pemerintahan Marten Taha dan Ryan Kono 2019-2024,” pungkasnya.

Reporter : Reza Saad

The post Pemkot Gorontalo Tegas Tutup Usaha Penjual Minuman Keras appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo tindaklanjuti keluhan warga tentang penjualan kayu hasil produksi dari perusahaan Hutan Tanam Industri (HTI), Kamis (11/2/2021).

“Kami mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa kayu hasil produksi perusahaan HTI yang sesuai ketentuan 5 persennya harus dijual ke masyarakat lokal, itu dijual dengan harga yang sangat tinggi,”ungkap Arifin Ali, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo saat melakukan kunjungan kerja di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah IV Gorontalo Utara,

Tidak hanya menjual kayu hasil produksi dengan harga yang sangat tinggi, Arifin mengungkap dari laporan warga bahwa kayu yang dijual oleh perusahaan HTI justru kayu-kayu yang sudah tua.

“Kasihan juga masyarakat karena kayu yang dijual itu hanya yang sudah tua, jika ditaksir nilai penyusutannya rata-rata diatas 50 persen”terang Arifin.

Untuk itu dalam pertemuan tersebut,Arifin mengatakan p akan segera memanggil pihak perusahaan HTI untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).

The post Deprov Gorontalo Tindaklanjuti Keluhan Warga Tentang Penjualan Kayu Perusahaan HTI appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie didampingi oleh Kadis Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Bambang Trihandoko beraudiensi dengan Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Bapak Ridwan Djamaluddin, di Kantor Minerba, Jalan Soepomo Jaksel, Kamis (11/2/2021).

“Kami sudah melakukan pertemuan dengan Dirjen Minerba, dengan pokok pembahasan adalah Pengeloaan Pertambangan di daerah pasca Penerbitan UU Nomor 3 Tahun 2020 sebagaimana disebutkan seluruh kewenangan pengelolaan pertambangan diambil alih oleh Pemerintah Pusat.

Pertemuan ini, kata Rusli, untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor:1481/30.01/DJB/2020 Tanggal 8 Desember 2020 perihal Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang menjelaskan terhitung mulai tanggal 11 Desember 2020, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara beralih ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian ESDM dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat.

Melalui pertemuan ini, Gubernur telah berkoordinasi dengan Dirjen Minerba untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka percepatan pengelolaan pertambangan.

Dari kegiatan ini disimpulkan bahwa, untuk proses pengelolaan pertambangan mineral dan batubara itu, masih menunggu ditertibkannya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Pertambangan.

Adapun saat ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor:1482/30.01/DJB/2020 Tanggal 8 Desember 2020 perihal Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Sub Sektor Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa layanan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara dapat dilayani melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal terhitung mulai tanggal 11 Desember 2020.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Gorontalo juga mengundang Bapak Dirjen Minerba untuk bisa melihat langsung kondisi Pengelolaan Pertambangan di Provinsi Gorontalo.

Dirjen Minerba sangat mengapresiasi kedatangan Gubernur Rusli untuk audiensi membahas pengelolaan pertambangan, sebagai bentuk kepedulian Bapak Gubernur Gorontalo dalam pengelolaan pertambangan di Provinsi Gorontalo berjalan lebih maksimal.

The post Sambangi Dirjen Minerba, Gubernur Rusli Bahas Pertambangan di Gorontalo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Isu soal pembongkaran mesjid untuk kepentingan tambang emas di Kabupaten Pohuwato Polda Gorontalo, melalui Kabid Humas Kombes Pol Wahyu Tri Chayono, menuturkan jika informasi pembongkaran mesjid itu tidak benar. Dan media diminta untuk tidak memberikan informasi yang akan meresahkan masyarakat.

Sementara itu, Presiden Bem Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Aldy Ibura menilai, dengan adanya klarifikasi Polda Gorontalo soal pembongkaran mesjid itu, malah menimbulkan pertanyaan baru lagi.

Pasalnya, Polda Gorontalo hanya mengklarifikasi persoalan mesjid yang akan dibongkar. Namun, tidak mengklarifikasi masalah penyerangan dan penganiayaan terhadap Kapolsek Popayato Barat, yang diduga dilakukan sekelompok masyarakat.

“Dari masalah tambang liar yang sudah menggunakan alat berat, hingga masalah penganiyaan Kapolsek tidak diklarifikasi. Ada apa sebenarnya ini?,” tanya Aldy.

Seharunya kata Aldy, Polda Gorontalo juga mengklarifikasi problem tambang liar yang sudah menggunakan puluhan alat berat. Begitu juga dengan ada oknum pejabat penegak hukum yang berada di belakang pelaku penambang liar. Harusnya, masalah ini juga diklarifikasi.

Jangan sampai, masyarakat beranggapan bahwa benar adanya aktivitas pertambangan ilegal, yang menggunakan alat berat dan keterlibatan pejabat penegak hukum. Karena hanya isu mesjid saja yang diklarifikasi. Sementara, pertambangan ilegal yang menjadi pemicu penganiayaan Kapolsek Popayato Barat, tidak di tanggapi.

“Kami melihat dan menduga, biang dari kekacauan ini semua hanya berasal dari tambang liar yang sudah marak. Kami sarankan, hentikan saja aktivitas tambang liar yang sudah menimbulkan kegaduhan ini. Dengan sendirinya, semua informasi yang berkaitan dengan tambang ilegal, akan terhenti,” bebernya.

Dalam waktu dekat ini juga kata Aldy, pihaknya dari aliansi Bem Garis Lurus akan melakukan aksi besar-besaran terkait aktivitas tambang ilegal di Provinsi Gorontalo, yang terkesan hanya dibiarkan Polda Gorontalo.

“Banyak tambang ilegal di Provinsi Gorontalo yang terkesan dibiarkan Polda Gorontalo beroprasi. Padahal, sudah sangat jelas merusak lingkungan dan mengakibatkan banjir. Melihat kondisi ini, kami dari Bem Garis Lurus akan melakukan aksi besar-besaran dan saat ini masih terus melakukan konsolidasi massa,” tegasnya. (Helmi Rasid)

The post Bem UNG : Jangan Hanya Mesjid, Tanggapi Juga Aktivitas Tambang Liar appeared first on Prosesnews.id.