PROSESNEWS.ID – Anggota DPRD Kota Gorontalo, Alwi Podungge, menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas Pemerintah Kota Gorontalo yang memutuskan untuk menarik modal dari Bank SulutGo (BSG). Apresiasi ini disampaikan Alwi menyusul hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang digelar di Manado baru-baru ini.

Dalam rapat tersebut, tidak satupun perwakilan dari Gorontalo yang masuk dalam struktur direksi maupun komisaris BSG. Hal ini dinilai mengecewakan dan mencederai harapan masyarakat Gorontalo terhadap representasi daerah dalam lembaga keuangan tersebut.

“Ini sangat mengecewakan. Harusnya ada keterwakilan Gorontalo dalam jajaran direksi maupun komisaris di Bank tersebut,” ujar Alwi dengan nada tegas.

Ia menambahkan, Gorontalo memiliki banyak Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dan berkualitas, yang semestinya mampu dan layak mengisi posisi penting di jajaran direksi dan komisaris bank daerah tersebut. Namun sayangnya, potensi tersebut tidak dipercayakan.

Sejalan dengan hal itu, Alwi juga menegaskan dukungannya terhadap sikap Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, yang memilih menarik saham dari BSG sebagai bentuk protes dan langkah strategis ke depan.

“Saya dukung penuh apa yang menjadi putusan dari Pak Adhan. Sudah saatnya Gorontalo punya bank sendiri, ada banyak tokoh-tokoh dan pengusaha ulung Gorontalo,” pungkas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Langkah ini dinilai sebagai momentum untuk mendorong kemandirian keuangan daerah serta membangun lembaga perbankan yang lebih berpihak dan merepresentasikan kepentingan masyarakat Gorontalo.

Reporter: Pian N Peda

The post Alwi Apresiasi Sikap Tegas Adhan Dambea Terkait Hasil RUPS appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo berencana menarik seluruh saham yang dimiliki di Bank SulutGo (BSG). Langkah tegas ini diambil menyusul ketidakikutsertaan perwakilan Gorontalo dalam jajaran komisaris bank tersebut.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, usai mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang digelar di Manado pada Selasa (09/04/2025).

“Jajaran direksi tidak ada yang diganti karena memang tidak ada orang Gorontalo. Yang diganti hanya komisaris, orang Gorontalo dikeluarkan. Berarti RUPS ini hanya menyingkirkan orang Gorontalo,” jelas Sofyan.

Keseriusan Pemkab Gorontalo dalam menarik saham dari BSG tampaknya bukan hanya pernyataan emosional sesaat. Bupati Sofyan bahkan telah menjalin komunikasi dengan Direktur Utama Bank Mandiri, Zainudin Amali, untuk menjajaki kemungkinan kerja sama ke depan.

Zainudin Amali menyatakan, Bank Mandiri siap berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam rangka mendukung pembangunan daerah.

“Pak Bupati sudah komunikasi dengan saya, rencana akan ketemu di Jakarta. Kemungkinan baru bisa bertemu minggu depan, karena saya masih ada kegiatan kantor di London,” jelasnya, Kamis (10/04/2025).

Terkait rencana pemindahan dana ke bank lain, Zainudin menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan masing-masing pemerintah daerah. Sebagai pimpinan Bank Mandiri, ia menyatakan keterbukaannya untuk bermitra dengan siapa saja.

“Silakan pemerintah daerah memilih bank yang bisa memberikan kemanfaatan maksimal untuk kepentingan daerah masing-masing. Kami di Bank Mandiri siap saja bagi siapapun yang ingin bermitra dengan prinsip sama-sama diuntungkan,” pungkasnya.

Reporter: Pian N. Peda

The post Serius Hengkang dari Bank SulutGo, Sofyan Jadwalkan Pertemuan dengan Direktur Bank Mandiri appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Mengamati dinamika Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank SulutGo yang dilaksanakan di Manado menyisakan sejumlah tanda tanya besar. Pasalnya, dalam forum tertinggi pengambilan keputusan tersebut, tidak satu pun perwakilan dari Gorontalo yang terakomodasi dalam jajaran komisaris maupun direksi Bank BSG. Dari pengamatan dinamika yang ada, beberapa poin penting yang perlu dicermati hasil perkembangan pemberitaan yang beredar di media masa.

Pertama, beredar tuduhan bahwa Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, mengusulkan anak mantunya sebagai calon komisaris Bank BSG. Tuduhan ini jelas tidak berdasar dan tergolong fitnah, mengingat yang bersangkutan saat itu tengah berada di tanah suci Mekah melaksanakan ibadah umrah. Fakta ini menunjukkan bahwa isu yang berkembang telah dimanipulasi untuk tujuan tertentu.

Kedua, political posturing tampak mewarnai sikap beberapa kepala daerah. Dalam forum resmi RUPS, seluruh peserta termasuk kepala daerah dari Provinsi Gorontalo menyatakan persetujuan secara bulat terhadap susunan komisaris dan direksi yang tidak melibatkan satu pun putra-putri Gorontalo. Namun, usai keluar dari ruangan rapat, sebagian dari mereka menyampaikan pernyataan bernada kecaman di media, seolah-olah mereka tidak terlibat dan rakyat Gorontalo telah diperlakukan tidak adil. Bahkan, ancaman untuk menarik dana dan membentuk bank baru pun dilontarkan. Sikap ini menunjukkan ketidaksesuaian antara tindakan di ruang formal dan pernyataan di ruang publik.

Ketiga, setelah tuduhan terhadap Gubernur Gorontalo terbukti tidak benar, narasi yang dibangun bergeser. Kini, tidak adanya perwakilan Gorontalo di jajaran manajemen Bank BSG justru dialihkan sebagai kesalahan gubernur gorontalo. Ini opini sesat dan menyesatkan. Kita tahu bersama bahwa, yang memiliki hak suara dalam RUPS adalah seluruh Kepala Daerah yang turut hadir dan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, menyalahkan kepada gubernur Gorontalo secara sepihak merupakan pengaburan fakta dan manipulasi opini.

Keempat, opini yang menyebut bahwa harga diri rakyat Gorontalo telah diabaikan dalam RUPS sesungguhnya tidak berdasar, sebab para kepala daerah sendiri secara aktif memberikan suara dan menyetujui susunan komisaris dan direksi yang tidak melibatkan wakil Gorontalo. Ironisnya, tidak ada upaya penolakan, interupsi, ataupun boikot yang dilakukan dalam forum resmi. Justru, pernyataan yang berbeda baru muncul di luar forum setelah keputusan telah diambil. Sikap ini memperlihatkan inkonsistensi antara ucapan dan tindakan.

Terakhir, keputusan strategis korporasi seperti pemilihan jajaran komisaris dan direksi seharusnya didasarkan pada rasionalitas ekonomi dan profesionalisme, bukan didorong oleh sentimen politik jangka pendek.
Ke enam, apabila Pemerintah Daerah merasa perlu memperjuangkan keterwakilan daerah dalam manajemen Bank SulutGo, seharusnya dilakukan melalui mekanisme formal yang tersedia termasuk mengusulkan calon profesional dari Gorontalo dalam forum RUPS bukan dengan membangun opini sesat di ruang publik yang justru merugikan citra daerah itu sendiri.

The post Catatan Kritis Terhadap Dinamika RUPS Bank SulutGo: Antara Fakta, Fitnah, dan Political Posturing appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sulut Gorontalo (BSG) yang digelar di Ballroom Kantor Pusat BSG, Jalan Piere Tendean no. 100, Kota Manado, Sulawesi Utara, Rabu (9/4/2025). Rapat mengundang para kepala daerah se-Sulut dan Gorontalo serta para pemegang saham lainnya.

Pemprov Gorontalo hingga tahun 2024 tercatat memiliki 779.785 lembar saham di BSG dengan nilai Rp77.9 miliar lebih. Angka itu setara dengan 5,88 persen total saham BSG.

Gubernur Gusnar menjelaskan, tahun 2025 ini pihaknya berencana menambah modal ke BSG sebesar Rp5 Miliar rupiah. Angka itu sudah disetujui oleh DPRD.

“Kami ingin BSG terus tumbuh dan berkembang. Pemprov juga selalu memberikan dukungan modal di mana tahun ini kita tambah Rp5 Miliar, kita berada di urutan empat pesaham terbesar dengan deviden 12 persen,” kata Gubernur Gusnar di sela sela RUPS.

Gusnar berharap dengan penambahan modal ini dapat membantu BSG menjadi bank yang maju. Bank daerah itu diharapkan dapat meningkatkan layanan dan produknya agar semakin dicintai nasabah.

“Harapan saya, BSG dalam penyaluran kredit tidak hanya bertumpu pada kredit konsumtif tapi juga pada kredit investasi, dan kredit modal kerja terutama untuk UMKM,” sambungnya.

Pada RUPS BSG 2025 membahas sejumlah agenda yakni laporan tahunan perseroan tahun buku 2024 serta penjelasan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2025, penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2024 serta penetapan dana kegiatan tanggung jawab sosial dan keuangan berkelanjutan BSG tahun 2025.

RUPS BSG juga membahas tentang pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan perseroan tahun buku 2025, pengesahan dana setoran modal tahun 2024-2025 serta tindak lanjut implementasi Kelompok Usaha Bank (KUB). Sementara itu untuk agenda RUPS Luar Biasa mengagendakan pembahasan pengurus perseroan.

The post Gusnar Tambah Modal Rp5 Miliar untuk Perkuat Kinerja BSG appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Hari ini Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sulut-Go (BSG) akan berlangsung di Ballroom Kantor Pusat BSG, Jln. Piere Tendean No. 100 Manado-Sulut.

Disinyalir, RUPS kali ini akan terjadi pergantian posisi jabatan strategis seperti Direksi dan Komisaris BSG. Pemilik saham yang terdiri dari beberapa daerah (Pemerintah) Provinsi, Kabupaten, Kota akan duduk bersama membahas hal tersebut.

Gubernur, para Walikota dan Bupati dipastikan akan hadir secara langsung. Ada hal yang saat ini sedang hangat diberitakan tentang nama-nama yang akan mewakili Gorontalo untuk duduk sebagai Direksi dan Komisaris BSG.

Sebagai orang nomor satu di Gorontalo, Gubernur Gusnar Ismail tak luput dari sorotan publik apalagi dikabarkan menantunya masuk sebagai salah satu calon Komisaris BSG.

Tuduhan adanya intervensi sampai pada nepotisme dialamatkan ke Gubernur Gusnar Ismail. Juru Bicara Gubernur Gorontalo Noval Abdussamad yang dimintai keterangannya menjelaskan bahwa Gubernur Gusnar Ismail mengedepankan profesionalisme dalam pengisian jabatan strategis di BSG.

“Semua nama yang beredar diinventarisir dan diteliti persyaratannya. Pak Gubernur menekankan pentingnya profesionalisme, memiliki pengalaman perbankan, pengetahuan, tidak memiliki catatan hukum dan syarat pendukung lainnya sehingga seseorang bisa dikatakan layak untuk menjadi komisaris,” jelasnya via seluler.

Hal kedua yang disampaikan adalah soal mekanisme dalam RUPS.

“Setelah aspek profesionalisme yang utama, nama-nama calon direksi dan komisaris juga akan melalui mekanisme RUPS, yakni akan dibahas oleh para pemegang saham sebelum diputuskan dalam RUPS,”Tambahnya.

Saat ditanya soal adanya lobi-lobi antar pemegang saham, Noval menegaskan kembali komitmen Gubernur Gusnar Ismail.

“Soal dinamika dan lobi-lobi itu ada dalam pembahasan RUPS, namun secara prinsip, Pak Gubernur berpegang teguh pada prinsip profesionalisme,” tutupnya.

The post Noval Tegaskan Gubernur Berpegang Teguh Pada Prinsip Profesionalisme appeared first on Prosesnews.id.