PROSESNEWS.ID – Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone Bolango memeriksa 3 orang saksi terkait tindak pidana korupsi pengelolaan dana bergulir program simpan pinjam kelompok perempuan (SPKP) dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) eks PNPM Mandiri di Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017-2020.

Kepala Kejari Bone Bolango Raden Sudaryono melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Muhammadong mengatakan, penyidik melakukan pemeriksaan saksi untuk mendapatkan keterangan guna kepentingan penyidikan.

“Pemeriksaan saksi guna mendengar langsung tentang suatu perkara pidana yang saksi dengar, lihat, dan alami sendiri untuk menemukan fakta hukum yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi,” kata Muhammadong saat dikonfirmasi.

Adapun saksi-saksi yang dipanggil dan dilakukan pemeriksaan antara lain NM sebagai Ketua Kelompok Harmoni, MD Ketua Kelompok Tinelo serta IP Kepala Desa Ayula Tilango.

“Dalam pemeriksaan kemarin, Tim Penyidik kami sudah menemukan fakta-fakta hukum juga mengumpulkan alat bukti yang berkaitan dengan program tersebut,” unjarnya.

Tim penyidik Tindak Pidanan Khusus (Pidsus) Kejari Bone Bolango terus melakukan pendalaman terkait kasus ini. Sejauh ini, saksi yang sudah diperiksa berjumlah 11 orang.

Reporer : MRA

The post Kejari Bonebol Periksa 3 Saksi Korupsi Program SPKP- BLM Bulango Selatan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Setelah sekian lama bergulir, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo akhirnya menyerahkan dua tersangka korupsi Bank Sulutgo (BSG) cabang Limboto ke Kejaksaan Negri (Kejari) Kabupaten Gorontalo.

Dua tersangka tersebut bernama Hasna Usman (61) dan Aslan Ariesandi Maksun (47). Keduanya diserahkan ke Kejari Kabupaten Gorontalo dikarenakan objek persoalan berada di daerah tersebut.

“Kami serahkan mereka ke kejari karena masalahnya di wilayah Kabupaten Gorontalo,” kata aksa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Gorontalo, Sulta D. Sitohang.

Sementara Kepala Seksi Intelejen (Kasi Intel) Kejari Kabupaten Gorontalo, Samba Sadikin mengungkapkan, bahwa kedua terlibat kasus korupsi semasa masih menjabat sebagai pegawai bank.

Kala itu, Hasna Usman selaku Pimpinan Bank SulutGo dan Aslan Ariesandi Maksun selaku Pemimpin Seksi Pemasaran dan Kredit Bank SulutGo Cabang Limboto. Keduanya diduga telah melawan hukum saat melakukan proses analisa kredit investasi dan modal kerja yang diajukan oleh tiga debitur.

“Tiga debitur itu masing-masing bernama Arfan Igrisa selaku Direktur PT. Putri Sinar Buana, Moh. Djamal Moodoeto selaku Pemilik UD. Agro Pratama dan debitur Suleman Musdjama selaku Pemilik UD. Fuiji,” kata Samba.

“Tersangka Asna adalah mantan pimpinan BSG dan sudah pesiun saat ini. Sementara Aslan, masih aktif sebagai pegawai bank BSG,” ungkap Samba.

Samba mengatakan, analisa yang dilakukan oleh kedua tersangka bertentangan dengan ketentuan surat keputusan Direksi PT. Bank SulutGo tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bank bagi bank umum.

“Sehingga ketiga debitur menerima fasilitas kredit investasi dan modal kerja sebesar 23 milyar dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto. Hal itu merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp 23.148.153.033 sebagaimana tercantum dalam laporan hasil audit Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo,” ungkapnya.

Samba menyampaikan, kedua tersngaka melanggar primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP, Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 UU 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.

“Keduanya akan ditahan di Rumah Tahanan Polda Gorontalo selama 20 hari terhitung mulai tanggal 12 November sampai dengan tanggal 01 Desember 2021. Perkaranya akan segera kita limpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Porupsi,” ia menandaskan.

The post Diduga Main Mata dengan Debitur, dua Pegawai Bank di Gorontalo Ditahan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Data Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Februari 2021 menunjukkan bahwa sejak tahun 2004 hingga 2020 kasus korupsi telah terjadi pada 27 dari 34 provinsi di Indonesia. Tujuh provinsi bebas kasus korupsi dan salah satunya adalah Provinsi Gorontalo.

“Ini tentunya berita menggembirakan, tetapi mohon tetap waspada. Jangan sampai rekor ini pecah,” ujar Wahyudi, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Satgas Korsup) Wilayah IV KPK RI pada rapat koordinasi pengawasan intern keuangan dan pembangunan tingkat Provinsi Gorontalo yang berlangsung di aula rumah jabatan Gubernur Gorontalo, Jumat (21/5/2021).

Wahyudi mengungkapkan, dalam kurun waktu tersebut sebanyak 144 kepala daerah terjerat kasus korupsi, dengan rincian 21 gubernur dan 123 bupati dan wali kota ataupun para wakilnya. Adapun jenis perkara yang ditangani KPK berupa penyuapan, pengadaan barang dan jasa, anggaran, pemerasan, perizinan, serta merintangi proses.

“Modus-modus yang kami tangani rata-rata relatif sederhana dan tradisional. Sehingga itu kami konsen di Gorontalo karena berdasarkan kajian kami ternyata sektor ekonomi di daerah ini digerakkan dari APBD dan sepertinya ini cocok dengan modus-modus itu,” kata Wahyudi.

Kasatgas Korsup IV menjelaskan, KPK memetakan beberapa titik rawan tindak pidana korupsi dan telah menetapkan delapan indikator yang diharapkan setiap pemerintah daerah bisa fokus dalam memperbaiki tata kelola indikator tersebut.

Delapan indikator itu mulai dari perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara, manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, serta tata kelola dana desa.

“Dari delapan area intervensi MCP tahun 2020 kami mengapresiasi Kota Gorontalo yang secara konsisten di urutan pertama dengan skor 84,87 persen, disusul Provinsi Gorontalo 82,1 persen. Tetapi perlu dicek capaian antara peringkat pertama dengan terakhir yang ditempati Kabupaten Boalemo dengan skor 27,13 persen, jaraknya jauh sekali sekitar 50 persen,” tandas Wahyudi.

The post Kasatgas Korsup KPK: Provinsi Gorontalo Bebas Kasus Korupsi appeared first on Prosesnews.id.