Objek wisata tersebut, berawal dari hasil asessment Jaringan Advokasi Sumber Daya Alam (Japesda). Kemudian menemukan beberapa fakta dilapangan. Seperti penimbunan jalan menuju wisata Pantai Ratu dengan melakukan pembabatan mangrove yang merupakan hutan lindung.

Terkait persoalan itu, salah satu anggota penyelia Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK RI untuk Wilayah Gorontalo Friesmount Wongso menuturkan, jika hasil investigasi Japesda Gorontalo akan dijadikan data awal. Untuk bahan kajian dan telaah KPK RI.

“Terlebih dahulu data hasil investigasi Japesda itu. Akan kami telaah untuk proses pengkajian lebih lanjut,” kata Friesmount Wongso sembari menambahkan, terkait dugaan kasus seperti hutan lindung seperti ini juga, sering kali merambah ke pidana khusus atau korupsi. (Hel)

The post Reklamasi Pantai Ratu Boalemo Dilirik KPK RI appeared first on Prosesnews.id.

Japesda Gorontalo datang menyerahkan laporan terkait dugaan pengrusakan Mangrove. Pada kawasan Hutan Lindung Wisata Pantai Ratu di Desa Tenilo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo.

Laporan itu pun langsung mendapatan tanggapan Wakil Gubernur Goronalo. Dengan cara segera akan mengundang pihak-pihak terkait untuk membahas dugaan pengrusakan Mangrove.

“Laporan Japesda Gorontalo ini, akan segera kami tindaklanjuti dan kami juga akan menggelar rapat bersama dengan Pemda Boalemo,” ketusnya.

Idris Rahim dalam penuturannya, menegaskan pengembangan destinasi wisata Pantai Ratu, harus patut menaati aturan perundang-undangan.

Melalui suratnya, Japesda Gorontalo menyebutkan beberapa point hasil survey yang ditemukan di lapangan. Hal itu mengacu sesuai dengan Peta Operlaping Kawasan Hutan dan Peta Indikatif Penundaan Ijin Baru (PIPIB) revisi XV.

Salah satu point itu menyebutkan. Wisata Pantai Ratu dan sarana prasarana penunjang lain, diantaranya koteks dan akses jalan berada dalam Kawasan Hutan Lindung. Begitu juga dengan jembatan kayu serta dermaga yang masuk dalam areal PIPIB.

Japesda Gorontalo meminta Pemprov Gorontalo untuk menghentikan semua kegiatan wisata Pantai Ratu sebelum terbitnya izin lingkungan.

Ketua Japesda Gorontalo Nurain Lapolo, menilai Pemerintah Kabupaten Boalemo melakukan pengembangan wisata Pantai Ratu. Sebelumnya tidak melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan lintas sektor terkait.

“Hasil assesment kami sudah diserahkan. Sekaligus meminta pemerintah untuk melakukan investigasi lebih lanjut terkait laporan, dugaan pengrusakan mangrove di Pantai Ratu,” urainya.

Sementara itu Bupati Boalemo Darwis Moridu, mengakui jika lokasi wisata Pantai Ratu itu termasuk dalam kawasan hutan Mangrove. Hanya saja, Pemerintah Desa maupun Bumdes Desa Tenilo, tidak satupun menebang Mangrove di lokasi itu. Pihaknya hanya melakukan pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Boalemo.

“Kami juga sudah melakukan pertemuan dengan Pimpinan Provinsi, antara lain Kajati. Nanti akan bermohon pada kementerian untuk pinjam pakai. Insha Allah ada solusi kedepan,” ujarnya saat diwawancarai awak media beberapa hari lalu.

Kedepan kata Darwis, Pemerintah Kabupaten Boalemo akan menanam sejuta Mangrove di kawasan Pantai Ratu. Demi untuk melestarikan mangrove di Kabupaten Boalemo. (Hel)

The post Dilapor Babat Mangrove, Bupati Boalemo Sebut Kajati appeared first on Prosesnews.id.