PROSESNEWS.ID – Pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk tetap memenuhi hak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan memastikan gaji bulan Januari tetap dibayarkan, meskipun dilakukan secara bertahap.

Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah kehati-hatian sekaligus penataan administrasi pasca pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Asisten Administrasi Umum Pemerintah Provinsi Gorontalo, Zukri Surotinojo menjelaskan, tahapan pencairan gaji dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi organisasi setelah pelantikan pejabat eselon II.

“Pencairan tahap awal diprioritaskan bagi seluruh ASN pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak terdampak perubahan organisasi, dan bagi OPD yang terdampak khususnya bagi pejabat yang telah dilantik, pejabat fungsional yang ada dan seluruh pejabat pelaksana,” urainya.

Sementara itu, pembayaran gaji bagi pejabat eselon III dan IV akan menyesuaikan setelah proses pelantikan selesai dilakukan. Pemerintah Provinsi Gorontalo menilai langkah ini penting untuk menjaga kesinambungan roda pemerintahan, sekaligus memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyesuaian administrasi akibat dinamika organisasi pemerintahan disebut sebagai proses yang wajar dalam masa transisi reorganisasi pembentukan OPD baru hasil penggabungan.

Kebijakan pembayaran gaji secara bertahap tersebut diterapkan berdasarkan prinsip proporsionalitas, agar hak sebagian besar ASN tetap terpenuhi tanpa harus menunggu sebagian kecil ASN yang masih dalam proses pengisian jabatan.

Pemerintah provinsi juga memastikan bahwa proses tersebut akan dipercepat sehingga tidak ada ASN yang tertunda dalam menerima haknya berupa gaji.

The post Pemprov Gorontalo Tegaskan Hak ASN Tetap Dibayar Januari Ini appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID, Bonebol – Ketua Komisi I DPRD Bone Bolango, Faisal Mohie mengatakan bahwa kegiatan pembangunan infrastruktur di daerah bakal dipastikan mengalami pengurangan.

“Kemungkinan aspirasi yang muncul di Musrenbang untuk tahun 2024 nanti tidak semuanya akan bisa diakomodir. Apalagi menyangkut urusan di bidang ke Pekerjaan Umum (PU),” ujar Faisal, Kamis (16/2/2023).

Dijelaskanya bahwa pengurangan sejumlah pembangunan infrastruktur ini, akibat anggaran pembangunan di PU yang sudah diatur di DAU peruntukan, itu hanya kecil dikisaran Rp 11 Miliar.

Dari kecilnya anggaran itu, Faisal yakin pemda susah mengakomodir kebutuhan pembangunan se-Kabupaten Bone Bolango.

“Yang agak susah buat kita nanti dipenganggaran di tahun 2024 itu menyangkut PU. Karena kalau berkaca dengan anggaran tahun ini untuk yang telah ditetapkan peruntukannya yang hanya Rp 11 Miliar itu agak susah mengakomodir kebutuhan pembangunan se-Kabupaten Bone Bolango” ujarnya.

Untuk itu, agar bisa dilaksanakan secara merata meski kondisi keuangan daerah terbatas, Faisal menyarankan agar kebutuhan prioritas pembangunan yang akan diakomodir harus segera dipilah.

“Sehingga hal itu kata dia, pada saat Musrenbang nanti sudah tahu apa saja kebutuhan prioritas yang diutamakan,” pungkasnya.

The post Keuangan Daerah Terbatas, Faisal Mohie: Kebutuhan Prioritas Diutamakan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor), membahas Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Tahun Anggaran 2021, Jumat (04/06/2021).

Rakor yang berlangsung di Hotel Aston dan Villas Kota Gorontalo itu dihadiri oleh seluruh jajaran Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).

Dalam kesempatan itu, Bupati Kabupaten Gorontalo, Nelson Pomalingo menyampaikan, situasi sekarang masih dalam pandemi Covid-19, hal ini yang membuat keuangan negara dan daerah mengalami keterbatasan, sehingga timbul kebijakan refocusing.

Ia pun meminta semua stakeholder yang ada, agar memanfaatkan dana yang ada saat ini dengan optimal dan efisien.

“Ini tujuan kita melaksanakan rakor hari ini, dan kita bisa lihat bersama, dana DAK kita, baik untuk fisik serta non fisik, secara keseluruhan itu, kurang lebih 20% dari dana APBD,”terangnya.

Namun di sisi lain kata bupati 2 periode itu, ia bersyukur karena setiap tahun APBD mengalami kenaikan pula.

“Tahun 2016 itu anggaran tersebut 1.1 triliun secara berjenjang dan sekarang kurang lebih 1.5 triliun. Artinya, rata-rata peningkatan anggaran kita itu 100 miliar secara totalitas,”imbuhnya.

“Dan untuk anggaran DAK tahun ini, kita mendapatkan 280 miliar. Dengan rincian DAK fisik 143 miliar dan non fisik 135 miliar,”tambah Nelson menandaskan.

Reporter : Agil Mamu

The post Nelson Minta Keuangan Daerah Dikelola dengan Baik appeared first on Prosesnews.id.