Pimpinan dan anggota Komisi I bersama Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo membahas pengendalian harga beras, optimalisasi distribusi pangan, serta penyerapan hasil pertanian bersama Direktur Pengadaan Perum Bulog, Prihasto Setyanto, dan jajaran terkait. Koordinasi ini dilakukan untuk mengantisipasi tekanan inflasi sekaligus memastikan kepentingan petani dan masyarakat sebagai konsumen mendapat perhatian.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menyoroti angka inflasi daerah yang tercatat sekitar 5,38 persen berdasarkan data September 2026. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian bersama, terutama di tengah kenaikan harga beras medium dan meningkatnya kebutuhan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Karena itu, koordinasi antara DPRD, Bulog, dan pemerintah daerah dinilai penting untuk menjaga ketersediaan bahan pangan serta memastikan harga komoditas strategis tetap terkendali.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, juga menekankan pentingnya optimalisasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Program tersebut diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap beras dengan harga terjangkau, khususnya di wilayah yang mengalami kenaikan harga.

Namun, stabilitas pangan tidak hanya menyangkut kepentingan konsumen. DPRD juga menyoroti kepastian penyerapan hasil pertanian, terutama jagung yang menjadi salah satu komoditas unggulan Gorontalo.

Dalam pertemuan itu, Bulog mengungkapkan bahwa realisasi penyerapan jagung secara nasional baru mencapai sekitar 238 ribu ton dari penugasan sebanyak 1 juta ton. Salah satu kendalanya adalah harga jagung di lapangan yang berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP), sehingga memengaruhi pelaksanaan pembelian sesuai ketentuan.

Mikson berharap koordinasi tersebut menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat penyerapan hasil pertanian dan memberikan kepastian pasar bagi petani.

“Kami berharap koordinasi dengan Bulog ini dapat menghasilkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat penyerapan hasil pertanian, menjaga ketersediaan stok pangan, serta memastikan distribusi berjalan efektif. Jangan sampai petani kesulitan memasarkan hasil panennya, sementara masyarakat di sisi lain harus menghadapi kenaikan harga pangan,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan pangan perlu menjaga keseimbangan antara harga yang layak bagi petani dan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Dukungan terhadap mekanisme penyerapan, standar kualitas, kadar air, serta fasilitas pascapanen juga diperlukan agar hasil pertanian dapat memenuhi persyaratan pembelian Bulog.

Sementara itu, dalam pemaparannya, Bulog menyampaikan bahwa stok beras yang dikelola secara nasional mencapai sekitar 4,6 juta ton. Bulog juga melaporkan telah menyelesaikan penugasan penyerapan beras setara 4 juta ton pada 24 September 2026, dengan total penyerapan sekitar 4,2 juta ton, termasuk sisa stok tahun sebelumnya.

Hingga akhir Desember 2026, target penyerapan beras nasional diproyeksikan mencapai kisaran 4,4 juta hingga 4,5 juta ton. Cadangan tersebut diharapkan memperkuat kemampuan pemerintah menjaga ketersediaan beras dan melakukan intervensi ketika terjadi gejolak harga.

Selain penyerapan, pertemuan turut membahas penguatan fasilitas gudang, pengeringan, dan pengujian kualitas untuk mendukung pemasaran hasil pertanian. Penyaluran lanjutan beras dan jagung, menurut Bulog, masih menyesuaikan petunjuk teknis serta alokasi wilayah dari Badan Pangan Nasional.

DPRD Provinsi Gorontalo berharap koordinasi berkelanjutan dengan Bulog dan instansi terkait dapat memperkuat distribusi pangan, mengoptimalkan penyerapan hasil pertanian, serta menekan risiko kenaikan harga menjelang akhir tahun.

Dengan demikian, ketersediaan pangan bagi masyarakat dan kepastian pasar bagi petani diharapkan dapat berjalan beriringan dalam menjaga stabilitas pangan di Provinsi Gorontalo.

The post Harga Pangan dan Nasib Petani Jadi Perhatian DPRD Gorontalo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID  – Komisi I DPRD Provinsi (Deprov) Gorontalo menerima aspirasi Satgas Pemuda Pengawal Tambang Gorontalo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam rangka membahas persoalan pertambangan di daerah. Rapat berlangsung di ruang Komisi I Deprov, Senin (24/8/2026).

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Umar Karim mengatakan, aspirasi yang disampaikan Satgas harus segera ditindaklanjuti. Namun, kata dia, DPRD masih mendiskusikan mekanisme yang tepat untuk menindaklanjutinya.

“Ini adalah aspirasi mengenai pengelolaan pertambangan di Provinsi Gorontalo, mau tidak mau kita harus segera tindak lanjuti. Cuma memang tadi kami masih berdebat, berdiskusi soal bagaimana tata cara kami melaksanakan itu, bagaimana cara menindaklanjutinya,” kata Umar.

Menurutnya, bentuk tindak lanjut belum diputuskan. DPRD masih akan melihat perkembangan setelah Satgas melengkapi dokumen permohonan atau pengaduan yang disampaikan.

“Saya pikir itu nanti kemudian. Hasilnya apa, nanti kita lihat. Yang pasti dalam waktu dekat, setelah mereka adik-adik mahasiswa, para penggiat ini melengkapi dokumen permohonan atau aduannya, maka segera mungkin kita akan tindak lanjuti,” ujar dia.

Politis partai NasDem itu mengatakan, DPRD juga masih mempertimbangkan bentuk forum yang akan digunakan, apakah rapat koordinasi atau rapat kerja. Forum tersebut, kata dia, pada prinsipnya akan melibatkan instansi terkait.

“Nanti kita lihat perkembangan, apakah ini rapat koordinasi, apakah ini rapat kerja, karena ini pada intinya ikut menghadirkan instansi terkait,” katanya.

Sementara itu, Ketua Satgas Pemuda Pengawal Tambang Gorontalo, Moh. Kelvin Tolinggi, meminta DPRD melibatkan kelompok mereka dalam pembahasan pertambangan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Menurutnya, keterlibatan itu diperlukan agar mereka dapat memberikan masukan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

“Kami meminta difasilitasi atau dilibatkan, misalnya ketika ada pembahasan bersama Forkopimda terkait pertambangan. Kami ingin bisa memberikan masukan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat,” katanya.

Ia pun mengakatan, Satgas pada prinsipnya menunggu mekanisme yang akan ditempuh DPRD Provinsi Gorontalo untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut.

“Prinsipnya kami menunggu mekanisme yang ada di DPRD Provinsi,” katanya singkat.

The post Komisi I DPRD Gorontalo Siap Tindaklanjuti Aspirasi Satgas Pemuda Pengawal Tambang  appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Komisi I DPRD Provinsi (Deprov) Gorontalo menindaklanjuti keluhan para sopir yang belum menerima pelunasan pembayaran jasa transportasi pada pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS). Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang berlangsung di ruang dulohupa Deprov Gorontalo, Senin (3/8/2026).

RDPU dipimpin Ketua Komisi I Deprov Gorontalo, Fadli Poha, menghadirkan perwakilan perusahaan, vendor, pemilik armada, dan pihak terkait guna mengklarifikasi persoalan tunggakan pembayaran.

Dalam rapat tersebut, Komisi I meminta penjelasan dari seluruh pihak. Namun, pembahasan belum menghasilkan kesepahaman sebagai dasar penyelesaian sengketa.

“Kami telah meminta penjelasan dari perusahaan maupun para pemilik armada transportasi. Namun, dalam pertemuan hari ini belum ditemukan kesepakatan yang dapat menyatukan persepsi semua pihak,” ujar Fadli.

Meski belum mencapai titik temu, RDPU tetap menghasilkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pimpinan Deprov Gorontalo. Rekomendasi itu diawali dengan mempertemukan kembali seluruh pihak yang berselisih agar penyelesaian dapat ditempuh melalui dialog dan musyawarah.

“Rekomendasi akan kami sampaikan kepada pimpinan DPRD. Mempertemukan kembali para pihak yang bermasalah. Jika persoalan dapat diselesaikan secara musyawarah, tentu itu menjadi solusi terbaik. Namun apabila tidak tercapai kesepakatan, maka DPRD akan mempertimbangkan pelaksanaan rapat lanjutan sebagai persiapan pembentukan Pansus,” jelasnya.

Fadli menegaskan, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) bukan merupakan keputusan Komisi I, melainkan kewenangan pimpinan DPRD sesuai tata tertib dan mekanisme yang berlaku. Karena itu, Komisi I hanya menyampaikan rekomendasi berdasarkan hasil RDPU.

Menurutnya, penyelesaian melalui musyawarah tetap menjadi pilihan utama agar seluruh pihak memperoleh kepastian tanpa harus melalui proses yang lebih panjang.

“Kami berharap penyelesaian dapat dilakukan secara musyawarah sehingga tidak perlu menempuh langkah yang lebih panjang. DPRD berkomitmen mengawal proses ini hingga ada kepastian penyelesaian,” tegasnya.

Hasil pembahasan RDPU selanjutnya akan diserahkan kepada pimpinan Deprov Gorontalo sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan pembentukan Panitia Khusus apabila upaya musyawarah tidak membuahkan kesepakatan.

The post Komisi I DPRD Gorontalo Mediasi Tunggakan Jasa Transportasi PENAS, Pansus jadi Opsi appeared first on Prosesnews.id.