PROSESNEWS.ID – DPRD Provinsi Gorontalo memediasi masalah pengiriman dokumen kendaraan antara JNE Cabang Gorontalo dan Kantor Hukum Vanguard. Rapat berlangsung di ruang rapat Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (12/10/2026).

Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus M. Thomas Mopili bersama pimpinan Komisi II tersebut tidak hanya menyelesaikan perselisihan secara lisan, tetapi juga secara admnistratif.

DPRD menegaskan bahwa kejelasan bentuk tanggung jawab perusahaan apabila terjadi masalah lanjutan di kemudian hari menjadi poin paling krusial dalam mediasi ini.

Guna menjamin kepastian hukum, seluruh kesepakatan awal dan komitmen tanggung jawab JNE akan dituangkan ke dalam surat pernyataan bersama yang dirancang oleh tim kuasa hukum.

Langkah pengikatan secara legal ini diambil untuk memberikan jaminan kepastian bagi pihak yang terdampak sekaligus mencegah terulangnya kasus serupa.

Sementara itu, pihak JNE Cabang Gorontalo mengonfirmasi bahwa dokumen yang sebelumnya sempat bermasalah kini telah berhasil dipulihkan.

Mengenai dugaan kelalaian atau kesengajaan, JNE menyerahkan penentuannya pada mekanisme lembaga berwenang dan menyatakan siap bertanggung jawab sesuai aturan hukum yang berlaku.

The post Berhasil Dimediasi Deprov, JNE Siap Bertanggung Jawab appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo meninjau pemanfaatan bantuan mesin jointer di Industri Kecil Menengah (IKM) Hikayah Meubel, Desa Bube, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Minggu (11/10/2026). Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas mebel lokal.

Kunjungan lapangan itu dilakukan untuk melihat langsung pemanfaatan peralatan sekaligus mengetahui kondisi usaha penerima bantuan. Komisi II menilai optimalisasi penggunaan mesin menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pengembangan usaha mebel.

Mesin jointer berfungsi meratakan dan meluruskan permukaan serta sisi kayu agar sambungan lebih presisi. Pemanfaatan mesin ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan meningkatkan efisiensi pengerjaan.

Peningkatan kapasitas produksi dan kualitas produk juga berpeluang memperkuat daya saing IKM Hikayah Meubel di pasar lokal. Dengan pengelolaan usaha yang baik, dukungan peralatan tersebut diharapkan turut membuka peluang pengembangan usaha dan penyerapan tenaga kerja.

Komisi II berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sehingga memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bone Bolango.

The post Komisi II DPRD Gorontalo Harap Bantuan Mesin Jointer Tingkatkan Produksi Meubel appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Dalam rangka membahas progres pelaksanaan APBD 2023 serta program prioritas di tahun 2024, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Koordinasi bersama Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Provinsi Gorontalo di Manna Cafe Gorontalo Senin, (27/11/2023).

Ketua Komisi II, Venny Anwar mengatakan, rapat ini berfokus pada progres APBD untuk Dinas Koperindag tentang program penyaluran bantuan UMKM, Pasar Murah, dan Rumah Produksi

“Tadi kami membahas program dari Dinas Koperindag terkait APBD Perubahan untuk tahun 2023 yaitu bantuan kepada UMKM, Pasar Murah, dan Rumah Produksi,” ungkap Venny.

Venny menjelaskan, untuk bantuan UMKM, saat ini tinggal menunggu keluarnya Surat Keputusan (SK) dari Penjabat (Pj) Gubernur. Proses pembuatan SK telah berjalan, dan target penyaluran bantuan dijadwalkan pada awal bulan Desember mendatang.

“Jadi, untuk bantuan UMKM, sudah dalam tahap pembuatan SK, dan untuk pendistribusiannya, akan kita laksanakan pada bulan Desember nanti,” kata Venny.

Selain itu, Venny juga menyampaikan progres pelaksanaan program Pasar Murah yang sudah mencapai 75%. Ia berharap program ini dapat diselesaikan pada tahun ini. Adapun untuk program Rumah Produksi, sebanyak 5 unit untuk meubel dan perbengkelan telah tersalurkan, dan rencananya akan segera direalisasikan.

“Kami sangat mengapresiasi sebagian program dari Dinas Koperindag sudah banyak yang terselesaikan dan Insyaallah programnya semua akan selesai pada tahun ini,” tutup Venny.

Reporter: Fajrin Husin

The post Komisi II Deprov Gorontalo Optimis Semua Program Rampung Tahun Ini appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menerima aduan dari masyarakat terkait lelang mobil yang dilakukan oleh PT. Sinarmas Multifinance Gorontalo pada Selasa (02/10/2023).

Masalah ini juga telah dikonfirmasi oleh pihak PT. Sinarmas Multifinance, yang diwakili oleh Risma Djafar.

Risma Djafar menjelaskan, lelang mobil tersebut dilakukan karena pihak pelapor memiliki tunggakan pembayaran di Sinarmas Multifinance. Menurut prosedur yang berlaku, mobil tersebut dilelang untuk menutupi tunggakan yang belum diselesaikan.

“Kami telah mengirim surat kepada kreditor, tetapi tidak ada itikad baik dari pihak kreditor. Meskipun surat sudah kami kirimkan sejak bulan Juli, hingga bulan September tidak ada tindakan yang dilakukan oleh kreditor, padahal batas waktu yang diberikan hanya 14 hari setelah surat tersebut dikeluarkan,” ungkap Risman.

Menanggapi permasalahan ini, Ketua Komisi II Venny Anwar menyatakan, pihak Sinarmas Multifinance akan mengirimkan surat kepada pihak direksi terkait masalah ini. Ia juga mengakui permasalahan ini merupakan masalah yang cukup serius.

“Kami berharap masalah ini dapat diselesaikan dengan baik,” ujar Venny.

Venny juga menambahkan, permasalahan ini akan diselesaikan secara internal, dan pihak Sinarmas Multifinance meminta waktu selama 7 hari untuk membahas permasalahan ini dengan pihak direksi.

“Kami akan menunggu informasi lebih lanjut dari PT. Sinarmas Multifinance pada hari Senin atau Selasa mendatang,” tutup Venny.

Reporter: Fajrin Husin

The post Perseteruan Lelang Mobil: Komisi II Upayakan Penyelesaian appeared first on Prosesnews.id.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Venny Anwar usai rapat bersama Dinas Koperindag di ruangan Paripuna pada Senin (26/09/2023).

Venny Anwar mengatakan, ada sekitar 45 ribu kepala keluarga di Provinsi Gorontalo akan mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan pasar murah ini.

Politisi Partai PDIP itu juga menjelaskan, dalam APBD Perubahan 2023 akan dialokasikan dana sebesar 9 miliar rupiah untuk mendukung pelaksanaan pasar murah. Namun, ia menegaskan, jumlah ini masih dapat mengalami penambahan setelah dibahas bersama Tim Badan Anggaran (Banggar).

“Pasar murah akan dilaksanakan antara November atau Desember,” ungkap Venny.

Tujuan dari penyelenggaraan pasar murah ini adalah untuk membantu masyarakat mengatasi beban hidup yang semakin berat di tengah musim kering yang sedang berlangsung.

Dengan menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, Pemerintah Provinsi Gorontalo dan DPRD berharap dapat membantu masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi seperti saat ini.

Reporter: Fajrin Husin

The post Pasar Murah APBDP 2023, Dukung 45 Ribu Keluarga di Gorontalo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Venny Anwar, dengan tegas menyatakan tekadnya untuk memperjuangkan nasib para petani yang mengalami gagal panen di Gorontalo.

Hal ini disampaikan oleh Venny usai rapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk tahun 2024 bersama Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo yang berlangsung pada Senin, (25/9/2023), di ruang rapat Paripurna.

“Para petani yang menghadapi kegagalan panen akibat musim kemarau akan diberikan bantuan berupa penggantian benih,” jelas Venny.

Meskipun masih dalam tahap pembicaraan awal, Politisi PDI-P ini bersikeras akan terus mengawal masalah ini dan berharap dapat dibahas lebih lanjut oleh Tim Badan Anggaran (Banggar) dan Pimpinan DPRD dalam penyusunan APBD tahun 2024.

“Saya yakin dengan izin Allah, hal ini akan diakomodir dalam APBD tahun 2024,” tambah Venny Anwar dengan keyakinan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Muljady Mario turut menegaskan, sekitar 1.800 hektar lahan pertanian mengalami gagal panen akibat musim kemarau yang berkepanjangan.

Muljady mengungkapkan, pihaknya telah mengajukan usulan kepada Komisi II agar petani yang mengalami kegagalan panen dapat menerima bantuan benih pada awal tahun 2024 melalui alokasi anggaran APBD.

“Kami sudah mengusulkan agar petani yang mengalami kegagalan panen dapat diakomodir dalam APBD tahun 2024,” kata Muljady.

Proses realisasi anggaran APBD untuk membantu petani yang gagal panen telah melalui tahap validasi dan jumlah anggaran yang dibutuhkan telah diajukan kepada DPRD.

Kini, para petani hanya perlu menunggu persetujuan dari pihak berwenang untuk memastikan bantuan tersebut dapat segera direalisasikan.

Reporter: Fajrin Husin

The post Komisi II Fokus pada Bantuan Benih untuk Petani Gagal Panen appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo lakukan kunjungan serta melihat aktivitas pertanian yang berada di kawasan pegunungan tepatnya di Desa Tupa Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango (Bonebol).

“Tentunya, bertani di lahan ekstrim atau kawasan pegunungan sangat membahayakan. Pertama, dari sisi kelestarian lingkungan dan alam yang dapat memudahkan erosi yang berdampak pada kerusakan lahan serta lingkungan,” ucap Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo Warsito Sumawiyono.

Lanjut kata Warsito, untuk menanggulangi akan hal ini, kita harus bekerja sama lintas sektor bersama OPD Pertanian dan OPD Lingkugan dan Kehutanan untuk mengantisipasi dan membatasi kegiatan masyarakat petani untuk bercocok tanam maupun bertani di lahan ekstrim atau pegunungan.

“Sehingganya kami berharap kepada pemerintah terkait agar dapat memberikan arahan, dan petunjuk kepada masyarakat agar dapat mengurangi aktivitas bercocok tanam di lahan ekstrem, sebab ini sangat membahayakan diri mereka,” kata Warsito Sumawiyono.

Akan tetapi melihat realitas yang ada sekarang, pertanian di kawasan ekstrim bukan lagi suatu yang diperbolehkan atau tidak. Sehingganya bagi pemerintah agar bisa membuat program pembuatan Terasering.

“Dengan pembuatan terasering ini, mereka atau para petani bisa bercocok tanam dilahan ekstrem yang tadinya tidak boleh dilaksanakan untuk kawasan pertanian menjadi boleh dengan catatan membuat terasering,” ungkap Warsito Sumawiyono.

Warsito menuturkan, terasering ini tentunya akan sangat bermanfaat serta memudahkan proses budidaya secarak fisik. Dan menjadikan proses pertanian menjadi lebih aman serta rasio air yang tertinggal akan lebih tinggi.

“Karena dengan lahan yang dibuatkan terasering, pada saat hujan air lebih banyak tertahan di tanah. Ketimbang yang mengalir kepermukaan tanah yang akan mengarah langsung ke sungai dan laut,” tutup Warsito Sumawiyono.

Reporter : Abd Kadir Djauhari

The post Deprov Gorontalo Sebut Bertani Dilahan Ekstrem Membahayakan appeared first on Prosesnews.id.