PROSESNEWS.ID – Upaya penyerapan gabah dan beras dari petani oleh Bulog Gorontalo telah mencapai 914.657 ton. Atau, 91 persen dari total target 1.004.079 ton.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Muljady Mario usai dirinya mendampingi Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menerima Kelompok Tani mitra Bulog, di Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo, Senin 16 Juni 2025.

Muljady menyebut, Bulog melakukan penyerapan dengan skema jemput gabah di lapangan. “Penyerapan dilakukan langsung oleh Bulog melalui kelompok tani, yang bermitra dengan Bulog’’ ujarnya usai pertemuan.

Dirinya juga memastikan setiap kilogram gabah, Bulog mematok sesuai Harga Pokok Penjualan (HPP) yang telah ditetapkan pemerintah. Yaitu, Rp 6.500 per kilogram.

Meski begitu, proses penyerapan tersebut belum berhenti. Muljady pun optimis target penyerapan di Tahun 2025 tersebut dapat tercapai.

Kendati demikian, dirinya juga tidak menampik terjadi kendala di lapangan. Salah satunya, karena terbatasnya mitra penggilingan padi yang memiliki fasilitas pengering (dryer), sehingga menyebabkan antre panjang.

Untuk mengatasi hal tersebut, dirinya mengakui Gubernur Gusnar Ismail telah menyampaikan kepada Menteri Pertanian dan dryer tersebut akan segera direalisasi berdasarkan pemetaan kebutuhan.

’’Upaya ini dilakukan oleh Gubernur Gusnar Ismail dengan harapan bisa memperbaiki kualitas gabah dan beras serta menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional’’ tandasnya.

The post Hampir Capai Target, Serapan Gabah Jadi Sinyal Positif Ketahanan Pangan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Wakil Bupati Gorontalo, Tonny Junus, resmi menyerahkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna tingkat I yang digelar di Gedung DPRD pada Senin (16/06/2025).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Usira, dan menjadi awal dari proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024.

Dalam sidang, Tonny Junus menyampaikan, agenda ini merupakan bagian penting dari mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mencerminkan kinerja fiskal Pemerintah Kabupaten Gorontalo sepanjang tahun anggaran berjalan.

Ia menjelaskan, sesuai ketentuan dalam Pasal 194 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD, dalam bentuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Oleh karena itu, pada 4 Juni 2025, Pemerintah Daerah telah menyampaikan dokumen tersebut untuk selanjutnya dibahas melalui mekanisme yang berlaku di DPRD,” terang Tonny.

Ia juga menekankan, prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang informatif dan akuntabel.

Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan terdiri atas tujuh komponen utama, yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran

2. Neraca

3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

4. Laporan Operasional

5. Laporan Perubahan Ekuitas

6. Laporan Arus Kas

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Seluruh laporan tersebut menjadi dasar bagi DPRD dalam mengevaluasi pelaksanaan APBD 2024 dan menentukan langkah selanjutnya dalam tata kelola keuangan daerah.

Reporter: Pian Enpeda

The post Wakil Bupati Gorontalo Serahkan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2024 ke DPRD appeared first on Prosesnews.id.