PROSESNEWS.ID – Pemerintah Kota Gorontalo menjadi salah satu instansi tercepat yang telah memenuhi 100 persen kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dengan status kelengkapan dinyatakan lengkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Meski batas waktu pelaporan LHKPN periodik tahun pelaporan 2020 hingga 31 Maret 2021 mendatang, seluruh wajib lapor (WL). Pemerintah Kota Gorontalo telah melaksanakan kewajibannya sebelum batas waktu secara tertib dan lengkap.

Hal tersebut terungkap saat KPK mengumumkan 21 instansi 21 instansi yang telah memenuhi 100 persen LHKPN melalui laman elhkpn.kpk.go.id, Rabu (24/2/2021). Dalam halaman itu KPK menginfomasikan pihaknya telah melakukan verifikasi atas laporan yang disampaikan tersebut.

“Alhamdulillah laporan LHKPN pemkot Gorontalo sudah lengkap, KPK sangat mengapresiasi pemkot Gorontalo yang sudah cepat melengkapi laporan tersebut sebelum waktu yang ditentukan,” kata Wali Kota Gorontalo, Marten Taha

Marten menjelaskan hal tersebut merupakan komitmen pemerintah kota Gorontalo dalam langkah awal pencegahan korupsi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas PN dalam melaporkan kekayaannya.

“Kemarin juga Pemerintah Kota Gorontalo berhasil mendapatan peringkat pertama terkait tata kelola pemerintahan atau Monitoring Control for Prevention (MCP) tahun 2020 dari tujuh area perubahan dari KPK” ujarnya

Diketahui, 21 instansi yang telah memenuhi 100 persen kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan status kelengkapan dinyatakan lengkap.

Berikut ini daftar 21 instansi i yang telah memenuhi 100 persen kepatuhan LHKPN dari total 1.402 instansi yang terdiri atas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN/D, dan DPR/D, yang telah lapor secara lengkap per tanggal 22 Februari 2021, yaitu:

1. Pemkab Tapanuli Selatan (693 WL)
2. Pemkab Karo (334 WL)
   3. Pemkot Gorontalo (213 WL)
3. Pemkab Boyolali (204 WL)
4. Pemkab Bombana (193 WL)
5. Pemkab Tapanuli Utara (99 WL)
6. DPRD Kab Brebes (50 WL)
7. DPRD Kab Boyolali (45 WL)
8. Pemkab Sanggau (44 WL)
9. DPRD Kab Tapanuli Selatan (35 WL)
10. DPRD Kab Halmahera Selatan (30 WL)
11. DPRD Kab Soppeng (30 WL)
12. DPRD Kab Alor (30 WL)
13. DPRD Kota Gorontalo (25 WL)
14. DPRD Kota Barru (25 WL)
15. DPRD Kota Prabumulih (25 WL)
16. DPRD Kab Pulau Morotai (20 WL)
17. DPRD Kab Nias Barat (20 WL)
18. PD Kab Pati (8 WL)
19. PDAM Tirta Berkah Kab Pandeglang (1 WL)
20. PT Cemani Toka (1 WL)

Untuk diketahui, U No 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN mewajibkan PN untuk bersedia melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat, juga diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat.

PN yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Reporter : Reza Saad

The post Pemkot Gorontalo Masuk dalam Instansi Tercepat Kepatuhan LHKPN appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bone Bolango, menargetkan dalam waktu dekat ini, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), cepat dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

“Saya selaku Kepala Inspektorat, menargetkan hal ini paling lambat tanggal 11 Maret 2021 nanti. Jadi, semua wajib lapor (LHKPN) ini, sesuai waktu yang ditentukan,” kata Fredy Achmad dalam keterangannya. Rabu, (06/01/2021).

Dijelaskannya, pada prinsipnya LHKPN dimaksud, wajib hukumnya setiap Tahun dilaksanakan. Baik oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), maupun Penyelengara Negara, langsung dikirim ke KPK.

“Ini sifatnya wajib ya, tujuannya tidak lain, tentu guna mengantisipasi hal-hal yang bersifat korupsi,” terangnya.

Lebih lanjut kata Fredy, Bone Bolango sendiri, wajib lapor itu sekitar 100 orang. Terdiri dari penyelengara Negara, Kepala Daerah dan Wakilnya. Serta, ASN mulai dari tingkat Sekertaris Daerah (Sekda), hingga para Kepala-kepala Dinas.

“Termasuk Kepala Badan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Camat dan di tambah Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Penjabat Fungsional (Auditor Inspektorat),” tukasnya.

Reporter : Abd Kadir Djauhari

The post Pemda Bone Bolango Targetkan LHKPN Tahun Ini Cepat Selesai appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo, sebagai instansi dengan pengelolaan LHKPN terbaik tahun 2020.

Dari 17 Instansi penerima penghargaan pengelolaan LHKPN tahun 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo masuk dalam Kategori Wajib Lapor 10-1000 untuk Eksekutif Provinsi.

Penghargaan ini menurut Inspektur Daerah Sukril Gobel, merupakan hasil dari kepemimpinan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim yang selalu mendorong semua ASN wajib lapor LHKPN, untuk taat dan patuh agar menyampaikan LHKPN sesuai waktu yang ditentukan.

“Penghargaan ini memacu Pemerintah Provinsi Gorontalo khususnya Inspektorat untuk selalu mengawal dan memberikan pemahaman terhadap seluruh wajib LHKPN untuk secara tertib dan transparan melaporkan LHKPN sehingga penghargaan ini akan berkelanjutan”, jelas Sukril.

Inspektur Sukril juga berterima kasih atas dukungan dari Pimpinan OPD yang proaktif mendukung untuk mengingatkan kepada Pejabat wajib LHKPN untuk secara tertib dan berkala menyampaikan laporan LHKPN tepat waktu.

Penghargaan LHKPN merupakan penghargaan untuk instansi dan lembaga yang secara rutin melaporkan kekayaannya ke KPK. Pemberian ini didasarkan pada beberapa kriteria penilaian yaitu jumlah total wajib lapor, tingkat kepatuhan pelaporan, ketepatan waktu pelaporan, dan jumlah wajib lapor online.

Penghargaan tersebut disampaikan saat Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2020 melalui video conference yang dihadiri secara virtual oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Pimpinan KPK, serta sejumlah menteri dan pejabat negara di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Rabu (16/12/2020). (Ads)

The post Terbaik Mengelolah LHKPN, Pemprov Gorontalo Dapat Penghargaan dari KPK RI appeared first on Prosesnews.id.