PROSESNEWS.ID – DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo tahun 2020 pada rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, Kamis (6/5/2021). Sebanyak 23 poin rekomendasi tersebut tertuang dalam Keputusan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 4/DPRD/V/2021 tentang Rekomendasi Terhadap LKPJ Gubernur Gorontalo Tahun 2020.

“Semua rekomendasi dan catatan strategis DPRD tersebut akan ditindaklanjuti dan menjadi perhatian kita bersama,” kata Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim dalam sambutannya yang disampaikan secara virtual dari ruangan Huyula Gubernuran Gorontalo.

Idris mengatakan, selain rekomendasi dan catatan strategis pembangunan daerah yang telah disampaikan oleh DPRD, Pemprov Gorontalo juga masih diperhadapkan dengan banyak persoalan yang harus segera dituntaskan. Di antaranya persoalan kemiskinan yang pada tahun 2020 naik 0,28 poin berada pada angka 15,59 persen sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Persoalan pembangunan daerah lainnya lanjut Wagub yaitu menyangkut kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang cenderung masih rendah dengan indikator rata-rata lama sekolah pada tahun 2020 sebesar 7,82 tahun atau masih berada pada tingkatan pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Demikian pula halnya pada sektor pertanian yang menjadi primadona dan diharapkan menjadi penopang ekonomi pada pandemi COVID-19 yang nyatanya pada tahun 2020 ikut bergejolak dengan laju pertumbuhan pertanian tahun 2020 minus 1,61 persen.

Artikel Terkait Polda Gorontalo Gelar Apel Kesiapsiagaan Siklon Tropis
“Kita sadari bersama bahwa kinerja pembangunan daerah di tahun 2020 masih jauh dari harapan kita semua. Namun tentunya kita tetap optimis dan berupaya untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja pembangunan daerah,” imbuhnya.

Lebih lanjut Idris mengemukakan, program pembangunan daerah ke depan juga akan difokuskan pada penanganan persoalan lingkungan hidup, peningkatan daya saing infrastruktur, pengembangan pariwisata, serta pemulihan ekonomi daerah. Melambatnya pergerakan ekonomi Gorontalo pada tahun 2020 yang tercatat minus 0,02 persen, menurutnya harus menjadi perhatian bersama melalui sinergi dan harmonisasi program.

“Tantangan dalam pembangunan daerah harus kita optimalkan dan tuntaskan bersama melalui sinergi dan harmonisasi program. Dengan keterbatasan fiskal daerah di tengah fokus penanganan pandemi COVID-19, kita tetap berupaya semaksimal mungkin menuntaskan dan mengoptimalkan visi, misi dan target pembangunan,” tandas Idris.

The post DPRD Gorontalo Sampaikan Rekomendasi Terhadap LKPJ Gubernur appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie resmi menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo. Penyerahan LKPJ dilakukan pada rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Gorontalo yang ke-45, Senin (19/4/2021), di ruang rapat DPRD.

Dalam sambutan Gubernur Gorontalo yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim menyampaikan, selain sebagai dokumen evaluasi kerja, LKPJ Gubernur tahun 2020 juga memuat arah kebijakan pembangunan daerah beserta realisasi target dan sasaran pembangunan. Di mana kinerja pembangunan untuk tahun 2020 diarahkan untuk mendorong pembangunan sosial ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang didukung pemerataan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia.

“Tahun 2020 ekonomi Gorontalo melambat minus 0,02 persen. Hal ini diakibatkan merebaknya wabah virus covid-19. Sehingga berbagai kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah diantaranya kebijakan social distancing, PSBB sebagai langkah strategis dalam memutus mata rantai covid-19, hingga recofusing anggaran berpengaruh signifikan terhadap perkekonomian daerah maupun nasional,” kata Idris.

Di tengah situasi pandemi covid-19 ini, secara nasional tahun 2020 kemiskinan di Gorontalo naik sebesar 0,28 persen yang sebelumnya 15,59 persen. Namun angka ini masih cukup stabil dari target yang ditetapkan sebesar 15,86-15,18 persen. Sementara untuk tingkat pengangguran terbuka tahun 2020 sebesar 4,28 persen, dari target 5,28 persen. Capaian indeks pembangunan manusia tahun 2020 sebesar 68,68 persen dari target 68,71 persen atau masih on the track.

“APBD Provinsi Gorontalo tahun 2020 sebesar Rp1,86 trilyun pun mengalami penurunan sebesar 4,62 persen. Penurunan APBD ini juga dipengaruhi oleh tidak maksimalnya sumber-sumber pandapatan daerah, salah satunya diakibatkan oleh pandemi covid-19. Namun Provinsi Gorontalo patut sedikit berbangga, bahwa ekonomi Gorontalo masih diatas rata-rata nasional dan masih berada di posisi atau urutan ke lima tertinggi secara nasional,” tambahnya

Melihat semua itu, Idris menekankan dinamika pembangunan ditengah-tengah situasi covid-19 menuntut semua pihak untuk bergerak cepat dan fokus terhadap strategi pemulihan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program kegiatan lintas bidang, maupun koordinasi seluruh unsur pembangunan di Provinsi Gorontalo.

“Tapi alhamdulillah di tahun 2020 kita tetap berhasil menjaga beberapa capaian kinerja pembangunan. Capaian ini mengindikasikan dua hal penting, yakni belanja publik yang kita laksanakan di Gorontalo telah berjalan efektif, efesien, ekonomis dan relevan sesuai potensi dan kebutuhan daerah. Disamping itu, upaya pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial melalui BLT, serta kebijakan pinjaman dana PEN dinilai mampu dan efektif dalam menjawab tantangan pembangunan ditengah pandemi covid-19,” pungkasnya.

The post Gubernur Gorontalo Serahkan LKPJ 2020 ke DPRD appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo serahkan dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo.

Dokumen LKPJ itu diserahkan langsung oleh Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo kepada Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Syam T. Ase, saat rapat Paripurna berlangsung di DPRD Kabupaten Gorontalo. Rabu, (03/03/2021).

“Penyerahan LKPJ ini memang selalu kita laksanakan setiap tahun. Dalam aturan itu, laporan ini diserahkan tiga bulan setelah berakhir tahun anggaran. Berakhirnya itu kan bulan desember, dan sekarang baru awal bulan maret. Tapi, alhamdulillah kita sudah serahkan,” tutur Nelson saat ditemui usai menyerahkan LKPJ tersebut.

Lebih lanjut kata Nelson, ada beberapa hal yang tercantum dalam LKPJ tersebut, tidak lain adalah penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo tahun 2020. Serta, indikator-indikator keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah sepanjang Tahun 2020.

“Oleh karena itu, kita berharap usai penyerahan LKPJ ini, kinerja kita pemerintah dapat lebih baik lagi dan menjadikan LKPJ ini sebagai pedoman ke depannya,” harap orang nomor satu di Kabupaten Gorontalo.

Ia pun, berpesan, agar dokumen LKPJ tersebut, segera dibedah dan dievaluasi oleh pihak DPRD Kabupaten Gorontalo.

“Karena, bisa saja ada masukan-masukan kepada pemerintah daerah dalam pembangunan ke depannya,” pungkasnya

Reporter : Agil Mamu

The post Nelson Serahkan LKPJ Tahun 2020 appeared first on Prosesnews.id.