PROSESNEWS.ID, Marisa – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato, merasa geram ketidakhadiran pihak perbankan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Marisa dalam Rapat Dengar Pendapat yang digelar langsung pada, Senin, (16/1/2023).

Sebelumnya, RDP tersebut membahas persoalan penyaluran Kartu Tani yang saat ini disinyalir belum di realisasi oleh BRI Cabang Marisa itu sendiri. Rdp itu juga menghadirkan Dinas Pertanian Pohuwato, Asisten I Pemerintahan, Arman Mohamad, dan dipimpin langsung ketua Komisi II, Rizal Pasuma, didampingi Wakil Ketua II DPRD Pohuwato, Nirwan Due, serta diikuti anggota Komisi II yang berlangsung di aula rapat DPRD Pohuwato.

Saat RDP berlangsung, ketua Komisi II menyayangkan ketidakhadiran BRI dalam RDP, sehingga memutuskan RDP itu ditutup dan langsung mengunjungi pihak BRI.

Usai sidak dilakukan, Nirwan Due wakil ketua II DPRD mengatakan, bahwa pihaknya (DPRD) telah mengundang BRI untuk mengikuti RDP, akan tetapi mereka tidak datang saat RDP digelar.

“Mereka tidak mengindahkan undangan kita untuk melakukan RDP, padahal yang kami bahas berkaitan dengan ribuan masyarakat petani yang ada di Pohuwato ini,” jelas Nirwan saat diwawancarai awak media ini.

Nirwan menambahkan, kehadiran BRI sangat perlu, pasalnya jika para petani di Pohuwato tidak memiliki kartu tani dari BRI, sudah bareng tentu para petani mengalami kendala terkait kartu tani itu sendiri.

“Mereka, kalau tidak memiliki kartu tani, tentu ada konsekuensinya lainnya, seperti apabila mereka tidak bisa melakukan penebusan terhadap pupuk bersubsidi, maka secara tidak langsung akan di relokasi ke wilayah lain,” tutur Nirwan.

Terakhir, Nirwan berharap kepada pemerintah daerah Pohuwato, untuk dilakukan evaluasi kembali terhadap BRI terkait penyaluran kartu tani.

“Saya berharap kepada Pemerintah Pohuwato, sebagaimana janji dari pada bank BRI pendistribusian dari pada kartu tani ini akan dilakukan paling lambat itu Januari akhir. Apabila ini tidak terealisasi, kami akan merekomendasikan kepada Pemda untuk segala sesuatu kerja sama antara Pemda dan BRI segera diputuskan,” tegas Nirwan Due.

The post Lagi-lagi BRI Cabang Marisa Mangkir Dari Panggilan DPRD! appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Rapat Kerja (Raker) oleh Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Guna melanjutkan pembahasan terkait persoalan pengadaan lahan pembangunan waduk Bulango Ulu tertunda.

Hal ini dikarenakan dari salah satu pihak yang terkait tidak menghadiri rapat. Itu adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang tidak ada kejelasanya saat tidak menghadiri rapat tersebut

Tentunya ini  membuat pihak Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo sangat kecewa akan ketidakhadiran dari pihak BPN.

“Ada apa sebenarnya dari ketidak hadiran BPN, padahal ini sudah menjadi keputusan bersama. Tetapi mereka tidak Hadir, dan ini suatu kekecewaan bagi kami,” ucap AW Thalib selaku Ketua Komisi I Deprov Gorontalo.

AW Thalib melanjutkan, padahal rapat sebelumnya sudah kita sepakati bersama, dan dari pihak BPN pun menyatakan siap dan kesanggupan mereka untuk menghadiri rapat selanjutnya. Akan tetapi ketika tibalah waktu pelaksanaan Rapat mereka tidak hadir.

“Tentunya rapat ini sangatlah penting, sebab ini menyangkut tentang aspirasi masyarakat dan dalam rapat ini pula pihak yang berwenang semuanya harus hadir, tanpa terkecuali,” ucap AW Thalib.

Pasalnya aspirasi dari masyarakat terkait ganti rugi lahan ini adalah pembahasan yang sangat penting, sebab sebagian masyarakat tidak mau kerugiannya ditukar dengan uang akan tetapi harus dengan lahan tukar lahan.

“Ini tentunya tidak berakhir sampai disini, dan nantinya kita akan agendakan kembali tentang rapat ini,”tandas AW Thalib.

Reporter : Abd Kadir Djauhari

The post BPN Mangkir, Raker Komisi I Deprov Gorontalo Terpaksa Tertunda appeared first on Prosesnews.id.