PROSESNEWS.ID – Pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota diminta mendukung perizinan usaha dengan menggunakan sistem Online Single Submission (OSS) sebagai bagian dari transformasi ekonomi untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi covid-19.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartanto, pada rakor yang diselenggarakan secara virtual, Jumat (28/5/2021).

OSS merupakan sistem yang dibuat pemerintah pusat untuk mempermudah pelaku bisnis dalam mengurus perizinan berusaha. OSS merupakan tindak lanjut dari UU No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, PP No. 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaran perizinan berbasis risiko, serta PP No. 6 tahun 2021 tentang perizinan berusaha di daerah.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tersebut, Airlangga mengatakan dibutuhkan kesiapan regulasi, sistem, dan kelembagaan. Untuk kesiapan regulasinya sendiri, pemerintah pusat telah menyiapkan dan menyelesaikan keperluan pelaksanaan perizinan berusaha dan sistem OSS.

“Kemudian pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota wajib menyusun dan menyesuaikan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri belum semua pemerintah daerah menyelesaikan penyusunan baik itu perda maupun perkada,” ungkap Airlangga.

Selain itu, untuk pelaksanaan di daerah memerlukan kesiapan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM – PTSP) tingkat provinsi, kabupaten/kota, serta unit pendukung lainnya. Disamping itu perlu juga untuk meningkatkan kapasitas dari kompetensi aparat yang mengoperasikan sistem OSS dan teknis pelaksanaannya serta pengawasan dilapangan.

“Berdasarkan amanat PP No. 5 tahun 2021, penerapan OSS akan dimulai pada tanggal 2 Juni 2021. Diharapkan perizinan berusaha ini didorong untuk lebih pasti, mudah, cepat, dan dapat meningkatkan investasi,” tambah Airlangga.

Sementara itu, Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim usai mengikuti rakor tersebut mengatakan akan mengupayakan masing-masing kabupaten kota memiliki satu perda yang mengatur kemudahan berinvestasi dengan bebasis resiko atau OSS. Menurutnya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus welcome terhadap investasi, karena untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tentu salah satunya adalah dengan investasi.

“Pada dasarnya adalah bagaimana kita mempercepat pelayanan kepada investor agar supaya pertumbuhan ekonomi kita Inysa Allah bisa meningkat karena selama ini seperti di Gorontalo sampai dengan akhir tahun 2020 pertumbuhan ekonominya – 0,02%.” tutur Idris Rahim.

The post Pemda Diminta Dukung Perizinan Usaha dengan Sistem OSS appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Bupati Bone Bolango (Bonebol) Hamim Pou meluncurkan standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code (QRIS) untuk  QRIS Baznas Bonebol pada puncak peringatan Hari Anak Yatim (HAY) ke-6 tahun 2021

Hal ini dimaksudkan agar, untuk seluruh masyarakat Bonebol dapat memberikan  infaq dan sedekah akan lebih mudah dan praktis.

Hamim mengungkapkan, saat ini seluruh warga Bonebol terutama Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan menyalurkan infaq dan sedekahnya cukup menggunakan aplikasi QRIS.

“Dengan transfer menggunakan aplikasi QRIS, otomatis sedekahnya langsung tertransfer ke rekening Baznas Bonebol,” ucap Hamim. Senin,(11/1/2021).

Hamim menjelaskan, tidak perlu lagi mencari para mustahak maupun orang yang pantas menerima infaq dan sedekah. Hanya transfer ke Baznas lewat QRIS, Baznas Bonebol akan memberikan kepada yang berhak untuk menerimnya.

“Baznas setiap bulannya membuat pertanggungjawaban kemana infaq sedekah yang kita salurkan,” ucap hamim

Untuk transfer lewat QRIS bisa di lakukan melalui via Gopay, OVO, Link Aja. Mandiri Syariah Mobile, Go Mobile, dan BRIS Pay.

Reporter : Abd Kadir Djauhari

The post Gunakan Aplikasi QRIS, Masyarakat Bonebol Lebih Mudah Bersedekah appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Meski ada imbauan physical distancing dari pemerintah demi memutus rantai penyebaran virus corona (Covid-19), bisnis esek-esek di Kota Gorontalo tetap jalan.

Pantauan prosesnews.id, bisnis esek-esek masih terdeteksi di beberapa titik Kota Gorontalo. Seribu cara mereka lakukan demi menghindar dari petugas, termasuk mengubah layanan booking melalui aplikasi chat online. Hotel dan kos-kosan menjadi tempat teraman yang biasa digunakan para pekerja seks demi mendapat rupiah.

Kami pun mencoba mengorek kabar tersebut, melalui aplikasi online kami mencoba menghubungi salah satu pekerja seks di salah satu hotel yang ada di Kota Gorontalo. Enggan menyebut nama, dirinya langsung menawarkan jasa.

Kepada prosesnews.id dirinya mengaku, selama pandemi virus corona (Covid-19), ‘tamu’ makin sepi. Meski diselimuti rasa takut tertular virus corona, namun dirinya terpaksa terus melayani pelanggan demi memenuhi kebutuhan hidup.

“Bahkan kami menghubungi mereka yang pengen jasa kami,” katanya.

Tak tanggung-tanggung tarif yang biasa dipatok para PSK ini pun turun drastis, jika awalnya Rp500-800 ribu, saat ini mereka terpaksa banting harga menjadi Rp250-300 ribu per satu kali kencan.

“Mungkin karena lagi corona, kami pun merasakan imbasnya,” katanya.

Sementara pekerja seks lainnya yang mengaku kuliah di salah satu universitas di Gorontalo kini tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menunggu tamu yang menghubungi di kos-kosan.

“Mau pulang kampung tak punya duit, jadinya nunggu saja di sini,” katanya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Gorontalo, Abubakar Luwiti saat di Konfirmasi mengatakan, memang saat ini pemerintah menganjurkan kita untuk physical discanting. Satpol PP memang sering menindak pelanggaran di lapangan, namun tetap saja mereka muncul lagi.

“Namun apa boleh buat menindaki PSK yang sistemnya online seperti ini kami pun kewalahan, karena mereka sering berpindah,” katanya.(ndy)

The post Pekerja Seks Kota Gorontalo Menjamur Ditengah Wabah Covid-19 appeared first on Prosesnews.id.