PROSESNEWS.ID – Di tengah Pandemi virus corona Covid-19, masyarakat dianjurkan untuk giat berolahraga. Kegiatan olahraga penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Karena selain dengan makan-makanan sehat, berolahraga juga dapat meningkatkan imun tubuh dari terpaparnya virus atau penyakit.

Namun muncul kendala karena selama pandemi Covid-19, kegiatan berkumpul di tempat umum tak bisa dilakukan. Oleh karena itu, olahraga online menjadi solusi karena bisa dilakukan sendiri dan di rumah. 

Beberapa event lomba olahraga juga mulai dilakukan online. Seperti lari, catur, wushu hingga latihan basket dan sepak bola. 

Di era yang serba digital saat ini olahraga online memang memungkinkan. Apalagi hampir seluruh masyarakat sekarang sudah memiliki gadget canggih. Beragam kemudahan teknologi bisa dimanfaatkan untuk berolahraga dimana saja. 

Bahkan ada aplikasi khusus untuk kegemilangan olahraga. Salah satunya adalah STRONGBEE. Ini merupakan aplikasi olahraga yang memberikan fasilitas akses yang lebih mudah untuk setiap orang yang ingin memulai berolahraga atau bagi yang senang berolahraga. 

Karena aplikasi ini memberikan akses dan informasi yang kredibel ke fasilitas fitness dan juga menghubungkan customer ke para pelatih olahraga profesional tanpa perlu mengeluarkan biaya keanggotaan. Nama STRONGBEE sendiri didirikan pada tahun 2018 oleh Farah Shanti Suraputra dan Co-Founder Bima Pandu, namun aplikasinya baru diluncurkan pada tahun 2019.

Tujuan dari adanya aplikasi STRONGBEE menurut Farah selaku Founder STRONGBEE, selain untuk memberikan akses mudah bagi pelanggan yang ingin hidup sehat namun juga bertujuan untuk mempromosikan manfaat fisik dan emosional dari olahraga dan kesehatan melalui platform digital dilansir Liputan6.com. 

Di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang, STRONGBEE sangat berguna untuk membantu olahraga online. Ada lebih dari 500 kelas virtual dan in-person/in-studio per harinya yang bisa dipilih kapan saja dan dimana saja.

“Aplikasi ini bisa menjadi solusi untuk berolahraga di dalam rumah namun tetap bisa terhubung dengan teman-teman yang dimiliki pengguna dengan fitur BFF ini,” tutur Farah.

The post Pandemi Covid-19 Bikin Olahraga Online Makin Diminati appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan, Kunci dalam menangani pandemi ini adalah disiplin dan kerja bahu-membahu. Dengan bersama-sama dan konsisten melakukan dan meningkatkan testing dan tracing, diharapkan mata rantai wabah global ini akan terputus.

Demikian dikatakan Menko Luhut pada saat memberikan arahan kepada jajaran pimpinan provinsi se-Jawa dan Bali, serta kementerian dan Lembaga terkait untuk menindaklanjuti kasus kematian Covid-19 yang meningkat signifikan dalam satu minggu terakhir.

“Dari hasil penelitian tim di lapangan, angka kematian meningkat karena beberapa faktor, seperti kapasitas RS yang sudah penuh, pasien yang ketika datang saturasinya sudah buruk, serta meninggal karena tidak terpantau ketika melakukan isolasi mandiri di rumah,”papar Luhut pada Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Langkah Intervensi untuk Penurunan Tingkat Kematian Akibat Covid-19 di Jawa-Bali, Sabtu (24/07/2021).

Luhut menambahkan, hasil tinjauan lapangan menemukan bahwa rata-rata pasien yang meninggal menderita komorbid atau belum menerima vaksin.

“Setelah memahami faktor-faktor ini, kita harus melakukan intervensi untuk mengurangi angka kematian secara cepat,”katanya.

Langkah-langkah intervensi tersebut adalah dengan meningkatkan kapasitas ICU dari RS dengan oksigen sentral pada daerah-daerah yang memiliki tingkat kematian tinggi, kemudian menyediakan isolasi terpusat dan terpantau bagi pasien resiko tinggi yang melakukan isolasi mandiri.

Selain itu, Dinas Kesehatan diminta untuk berkoordinasi dengan TNI untuk memperoleh akses paket obat gratis dari Presiden. Satuan Tugas (Satgas) PPKM di level desa harus kembali diaktifkan dan melakukan pemantauan ketat terhadap setiap warga yang terindikasi mengalami gejala Covid-19.

Selanjutnya, Pemerintah secara berkala akan menerapkan pemantauan angka kematian dengan kerangka yang mencakup jumlah kasus kematian yang sudah divaksin, kasus komorbid, klasifikasi usia, ketersediaan akses terhadap obat-obatan, perawatan oksigen, pentahapan penyakit dan paparan terhadap badai sitokin serta lokasi kematian. Kerangka ini diterapkan agar seterusnya pemerintah dapat mengambil langkah mitigasi secara strategis, komprehensif dan tepat sasaran.

The post Menko Luhut : Kunci Menangani Pandemi adalah Disiplin dan Kerja Bahu-membahu appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Seluruh Instansi pemerintah harus memastikan masyakarat yang masuk kategori kurang mampu mendapat bantuan. Sehingga, masyarakat itu dapat bertahan dari dampak negatif wabah global Covid-19 yang sedang mengalami lonjakan. 

“Mencari lokasi marginal di setiap daerah memastikan ketersediaan makanan, khususnya beras untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan,”ujar Juru Bicara Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dedy Permadi, melalui siaran virtual pada Minggu (11/07/2021) melansir Infopublik. 

Menurutnya, upaya seluruh jajaran instansi pemerintah mencari wilayah yang terindikasi banyak memiliki penduduk kurang mampu yang terdampak Covi-19 sangat diperlukan. Tujuannya, setiap bantuan yang diberikan oleh pemerintah dapat tepat sasaran sesuai masyarakat yang membutuhkannya. 

Langkah strategis di atas, lanjutnya, harus dilakukan dalam waktu yang relatif cepat oleh instansi pemerintah terkait. Semakin cepat langkah tersebut dilakukan, maka berpotensi dapat menolong para masyarakat kurang mampu dari terpaan wabah global ini. 

“Penyaluran bantuan ini harus dapat terlaksana dengan cepat, agar rakyat Indonesia tidak akan dibiarkan sampai tidak bisa makan,” tuturnya. 

Dalam mewujudkan hal itu, ada tiga program yang akan digelontorkan oleh pemerintah bagi masyarakat yang kurang mampu antara lain: 

Pertama, Program Keluarga Harapan (PKH) yang akan menyasar kepada 10 juta penerima manfaat. Alokasi yang anggaran yang diperuntukkan untuk program tersebut mencapai Rp13,96 triliun. Mekanisme penyalurannya PKH dimajukan menjadi triwulan yang akan segera jatuh pada Juli 2021. 

Kedua, Program Kartu Sembako yang akan menyasar kepada 18,8 juta penerima kartu sembako. Alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk program tersebut mencapai kisaran Rp45,2 triliun. Penyaluran akan melibatkan PT Pos yang akan menyalurkan langsung kepada masyarakat terdampak. 

Ketiga, Program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang akan menyasar kepada sebanyak 10 juta penerima manfaat. Alokasi yang dianggarkan oleh perintah untuk program tersebut mencapai kisaran Rp6,1 triliun.  Mekanisme penyaluran akan dilakukan pada Juli 2021. 

Masing-masing diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemi dalam beberapa waktu yang lalu. Setiap penerima bantuan hanya boleh mendapatkan satu program saja, tidak boleh mendapat dua program sekaligus. 

Tidak hanya itu, pemerintah juga membangun dapur umum yang tersebar di pelosok tanah air. Guna memastikan, masyarakat terdampak wabah global COVID-19 mendapatkan kebutuhan makanan secara rutin. 

Dapur ini, mampu menyediakan belasan ribu makanan yang akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan makanan secara langsung. Saat ini dapur tersebut sudah ada di Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kabupaten Sleman, Kota Bogor, dan Denpasar. 

“Dapur umum ini rata-rata memproduksi 10 ribu kotak makanan siap saji ,sedangkan hari ini produksi makanan sudah mencapai 15000 kotak makanan siap saji per hari,” pungkasnya.

The post Pastikan Masyarakat Kurang Mampu dapat Bantuan di Tengah Pandemi appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Selama masa pandemi berlangsung, berbagai cara maupun inovasi telah dilakukan pemerintah. Hal ini, untuk membantu masyarakat ditengah pandemi sekarang.

Salah satunya seperti kebijakan yang dilakukan Walikota Gorontalo Marten Taha. Kebijakan yang dibuat diantaranya, kebijakan retribusi bebas pajak selama 3 bulan untuk hotel, restoran, sampai dengan pembayaran PBB.

Bukan sekedar itu, inovasi lain yang dilakukan oleh Marten berupa Patali Shopping Point. Inovasi ini berguna memudahkan masyarakat untuk berbelanja online dengan melalui digitalisasi.

“Inovasi ini juga bertujuan untuk mengurangi adanya kerumunan orang yang berbelanja diberbagai pasar tradisional Kota Gorontalo,” ucap Walikota kepada peserta Seminar Dies Natalis Ke-26 MEP FEB UGM, Sabtu (05/06/2021).

Marten mengatakan, jasa transportasi seperti, Abang bentor harus tetap diperhatikan secara serius, untuk memastikan aktivitas bentor tersebut aman dari Covid-19. Pelayanan perijinan secara online juga dioptimalkan, bisa dilakukan tanpa harus ke kantor dan tanpa harus bertemu dengan pihak lain.

“Selain itu, inovasi bagi generasi millenial telah dibuat, melalui kegiatan pelatihan digitalisasi UMKM, yang nantinya akan menciptakan lapangan kerja serta mendapatkan skillbagi usia produktif,” tandasnya.

Reporter : Reza Saad

The post Jadi Narasumber Seminar, Marten Taha Paparkan Inovasi di Tengah Pandemi appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim berkunjung dan bersua dengan warga Desa Ulobua, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Minggu (23/5/2021). Pada kesempatan itu Wagub Gorontalo dua periode tersebut memberikan dorongan motivasi dan semangat kepada warga desa untuk tetap produktif di tengah pandemi COVID-19.

“Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Meski demikian kita jangan berputus asa, tetaplah bersemangat dalam bekerja, yang bertani harus berupaya produksinya meningkat,” kata Wagub Idris Rahim.

Ka Idi, sapaan akrab Wagub Idris juga mengingatkan warga desa untuk selalu mematuhi imbauan pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun, serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Wagub berharap agar warga Desa Ulobua nantinya turut menyukseskan program vaksinasi COVID-19 guna mewujudkan kekebalan komunal sehingga pandemi ini akan segera berlalu.

“Pemerintah mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa, selalu hadir membantu kesulitan warga di masa pandemi. Tetapi ini percuma jika masyarakat tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Sehingga itu saya minta tolong patuhi imbauan pemerintah, ini semua semata-mata untuk kepentingan masyarakat,” imbaunya.

Tak lupa Idris berpesan kepada warga desa untuk selalu menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, serta tidak terpengaruh dengan berita-berita bohong yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan.

The post Wagub Idris Semangati Warga Desa di Tengah Pandemi appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap melambatnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo. Tercatat pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Gorontalo mengalami kontraksi sebesar -0,02 persen, lebih baik dari pertumbuhan ekonomi nasional yang terkontraksi lebih dalam sebesar negatif -2,07 persen.

“Pandemi ini juga telah mempengaruhi dua sektor unggulan yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Gorontalo, yaitu sektor pertanian dan perikanan,” kata Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan tingkat Provinsi Gorontalo yang berlangsung di aula rumah jabatan Gubernur Gorontalo, Jumat (21/5/2021).

Idris mengungkapkan, dampak pandemi COVID-19 berakibat pada menurunnya Nilai Tukar Petani (NTP) yang pada tahun 2020 tercatat rata-rata sebesar 99,42. NTP tersebut menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai rata-rata 103,44. Demikian pula halnya untuk Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang pada tahun 2019 rata-rata 101,42, turun menjadi 93,35 pada tahun 2020.

“Berdasarkan data tersebut, perlu adanya pengawasan dari APIP baik dari BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo maupun Inspektorat Daerah untuk memastikan capaian program dan indikator dari kedua sektor tersebut,” imbuhnya.

Idris menambahkan, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) merupakan bagian dari manajemen yang mempunyai tugas melakukan pengawasan yang independen dalam rangka memberikan nilai tambah dalam pencapaian tujuan organisasi pemerintah. Menurutnya, tugas APIP saat ini tidak lagi bersifat penjaga, tetapi sebagai katalis dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan.

“Peran APIP seyogianya pada level pencegahan. Oleh karena itu APIP harus memiliki kapabilitas, profesional, serta memiliki bekal yang cukup tidak hanya sekedar akuntasi keuangan saja, tetapi juga berbasis kinerja,” tutur Idris.

Rakor Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan digelar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan mengangkat tema “Penguatan Peran APIP Dalam Program Unggulan Sektor Pertanian dan Perikanan Sebagai Pengungkit Perekonomian”.

Hadir pada rakor itu Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Salamat Simanullang, Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Wahyudi, Bupati dan Wali Kota se Provinsi Gorontalo, serta Inspektur Provinsi dan Kabupaten/Kota.

The post Wagub Gorontalo Dorong APIP Tingkatkan Pengawasan Sektor Unggulan appeared first on Prosesnews.id.

Jutaan pemudik bergerak melakukan perjalanan keluar daerah. Mengantisipasi lonjakan kasus infeksi baru, pemerintah menyiapkan ruang rawat, ICU, obat-obatan, dan tenaga kesehatan.

Jutaan orang bergerak ke berbagai tempat untuk prosesi mudik lebaran. Menurut catatan Dirlantas Polda Metro Jaya, sedikitnya 360.000 ribu mobil pribadi telah meninggalkan Jabodetabek antara 1–10 Mei 2021, dengan membawa 1,2–1,5 juta orang. Angka itu belum termasuk mereka yang pergi dengan moda transportasi umum dan sepeda motor. Ditambah mereka yang berangkat sebelum 1 Mei dan 11-12 Mei, boleh jadi rekor 2020 dengan sekitar 1,7 juta pemudik akan terlampaui.

Pada skenario yang lebih buruk, mengacu hasil survei Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik di seluruh Indonesia bisa mencapai 16,4 juta. Di dalamnya ada pekerja migran yang mencari nafkah di kota-kota besar, namun status kependudukannya tetap sebagai warga  di kampung asalnya. Dari jumlah 16,4 juta itu, 22 persen (3,6 juta) dikhawatirkan bakal kembali ke kota-kota besar pada H+2  lebaran, yakni 16 Mei 2021. Kalau itu terjadi, akan muncul kerumunan besar di jalanan.

Sebagian pemudik itu ternyata terinfeksi oleh Covid-19. Juru Bicara Satgas Penanggulangan Covi-19 Profesor Wiku Adisasmito, dalam konferensi pers virtual hari Selasa (11/5/2021), mengatakan  bahwa swab test antigen secara acak pada pelaku perjalanan mudik yang dilakukan sejak 22 April, menemukan lebih dari 4.000 pemudik terinfeksi. Kebijakan pelarangan  mudik  6–17 Mei 2021 pun mendapat perlawanan dari pemudik asal Jabodetabek.

Skenario pahit pun digelar. Pemerintah mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus Covid-19 setelah libur lebaran, dengan meningkatkan ketersediaan tempat tidur perawatan pasien dan obat-obatan di rumah sakit secara nasional. Meski demikian, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pihaknya sangat berharap agar lonjakan kasus tersebut tidak terjadi.

‘’Tugas kami adalah mempersiapkan menghadapi kondisi terburuk. Saya berharap, Insyaallah tidak terjadi. Tapi, kalau terjadi peningkatan penularan kita ingin melakukan antisipasi agar kita tak perlu kaget, dan cukup fasilitasnya,” ujar Menkes Budi Sadikin, dalam keterangan pers di Kantor Presiden, di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 10 Mei 2021.

Budi Sadikin memaparkan, secara nasional ketersediaan tempat tidur perawatan di seluruh rumah sakit yang ada adalah sebesar 390 ribu unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 70 ribuan dialokasikan untuk perawatan pasien Covid-19 yang harus  menjalani isolasi. Adapun  fasilitas tempat tidur ICU secara nasional berjumlah 22 ribu, dan 7.500 di antaranya pun telah dialokasikan bagi perawatan pasien Covid-19. Secara aktual, bed ICU yang digunakan pasien Covid-19 saat ini ialah 2.500 unit.

“Saya ingin memberi gambaran bahwa kapasitas rumah sakit dan ICU yang kita miliki itu masih tiga kali lebih besar dari kapasitas tempat tidur dan ICU yang kita dedikasikan untuk Covid-19 saat ini,” tuturnya menambahkan.

“Persiapan sudah kita lakukan, saya berdoa agar segala persiapan itu tak usah terpakai. Tetap kosong,” ucap Budi Sadikin pula.

Persiapan untuk skenario buruk itu tak terhindarkan karena pengalaman selama ini menunjukkan bahwa setiap kali terjadi libur panjang, yang mendorong pergerakan orang keluar dari wilayahnya, selalu berujung pada lonjakan kasus Covid-19. Dalam catatan Satgas Covid-19, libur lebaran 22–25 Mei 2020, misalnya.

Wiku Adisasmito mengingatkan, libur panjang lebaran Idulfitri 22–25 Mei 2020 telah menyebabkan lonjakan kasus sekitar 69–93% dalam rentang waktu 10–14 hari. Ketika libur panjang HUT RI pada 15–17 Agustus 2020, yang berlanjut dengan libur Tahun Baru Islam pada 20–23 Agustus 2020, lonjakan kasus Covid-19 meningkat 58-118% pada pertengahan September. Hal serupa berulang  pascalibur tahun baru 1 Januari 2021.

Kekhawatiran akan lonjakan insidensi Covid-19 itu bergulir di tengah situasi pandemi yang relatif lebih terkendali. Seperti disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (10/5/21), bahwa sejumlah indikator pandemi bergerak membaik. Kasus aktif terjaga pada tingkat 5,7 persen, kesembuhan 91,5 persen, rata-rata kasus dalam seminggu terakhir 5.200, dan positivity rate 11,3 persen, yang terendah selama masa PPKM Mikro sejak Februari lalu.

Namun, Airlangga meminta semua pihak waspada. Pasalnya, ada 11 provinsi menunjukkan laju penularan yang meningkat. “Lima provinsi di antaranya meningkat cukup tajam. Yaitu, Kepulauan Riau, Riau (daratan), Sumatra Selatan, Aceh, dan Kalimantan Barat,’’ kata Airlangga.

Peningkatan kasus harian itu menyebabkan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau bed occupancy ratio(BOR), di tujuh  provinsi, berada di atas 50 persen. Ketujuh provinsi tersebut ialah Sumatra Utara 63,4 persen, Riau 59,1 persen, Kepulauan Riau 59,9 persen, Sumatra Selatan 56,6 persen, Jambi 56,2 persen, Lampung 50,8 persen, dan Kalimantan Barat 50,6 persen.

Di Jawa, menurut Airlangga, rata-rata BOR telah di bawah 40 persen, terendah selama PPKM Mikro diberlakukan. Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, disebutnya siaga menghadapi situasi yang memburuk. ‘’Di Wisma Atlet BOR-nya relatif rendah 21,47 persen, terisi 1.287 tempat tidur dari kapasitas 5.994 tempat tidur,” tambahnya.

Menghadapi situasi yang tak menentu ini, menurut Airlangga, pemerintah telah memutuskan akan memperpanjang pelaksanaan PPKM Mikro, mulai 18–31 Mei, dengan cakupan  di 30 provinsi.

Menteri Kesehatan Budi Sadikin mengakui, angka-angka BOR nasional dan provinsi bisa saja berbeda dari kondisi riil di daerah kabupaten-kota. Maka, dia meminta para kepala daerah, terutama yang rumah sakitnya telah mencapai BOR cukup tinggi, untuk waspada memantau kesiapan rumah sakit di daerah masing-masing.

Sebagai Menkes, Budi Gunadi Sadikin juga mewanti-wanti jajarannya untk siaga. “Pesannya di sini adalah tolong bantu teman-teman dari pemda agar bisa memonitor dan menyiapkan rumah sakit, alat kesehatan, dokter, dan tenaga kesehatan,” ujarnya.

Aparatur pusat dan daerah memang harus bekerja sama menghadapi situasi yang sulit terduga ini, agar bisa melakukan respons yang memadai jika terjadi gejala eskalasi.

Penulis: Putut Trihusodo
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari

The post Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Pascamudik Lebaran appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menegaskan bahwa upaya penanganan dan pengendalian COVID-19 tidak boleh mengenal kata lengah. Sebab penyakit yang disebabkan karena infeksi virus SARS-CoV-2 itu dapat menyebar dengan cepat dan berakibat fatal apabila tidak hati-hati.

“Kita jangan lengah, kita jangan anggap enteng COVID-19 ini. COVID-19 ini kasusnya tiba-tiba meledak nanti kalau kita tidak hati-hati,” ujar Doni, Jum’at (07/05/2021).

Dalam Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 bersama jajaran Pemerintah Provinsi Jambi di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kota Jambi, Kamis (6/5), Doni meminta kepada seluruh komponen yang hadir, baik secara luring maupun daring, agar tetap menjaga performa dan tidak menganggap enteng COVID-19.

Doni mencontohkan apa yang terjadi pada bulan Agustus-September 2020 di Jakarta, yang mana kasus COVID-19 mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Menurut data, terang Doni, kenaikan kasus tersebut terjadi setelah adanya momentum libur panjang peringatan Hari Kemerdekaan hingga Maulid Nabi. Saat itu Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet mengalami lonjakan pasien hingga terjadi antrean mobil ambulance dari wilayah Jabodetabek.

“Di Jakarta terutama pada bulan Agustus-September tahun lalu, RSDC Wisma Atlet itu tiba-tiba kedatangan pasien yang jumlahnya ratusan orang sehari, sehingga ambulance harus antre masuk ke kawasan wisma atlet,” kata Doni.

Belajar dari pengalaman sebelumnya, maka Satgas Penanganan COVID-19 tidak ingin kondisi tersebut terulang kembali. Bahwa kenaikan angka kasus yang terjadi di Indonesia selalu terjadi setelah momentum liburan panjang karena adanya mobilitas manusia.

Mudik Dilarang

Keputusan peniadaan mudik 2021 menjadi opsi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19.

Sama halnya dengan momentum liburan sebelumnya, aktivitas mudik juga dinilai berpotensi menimbulkan adanya mobilitas manusia yang sangat berisiko menjadi pemicu terjadinya penularan.

Oleh sebab itu, Doni meminta kepada masyarakat untuk memahami dan bersabar atas keputusan politik yang diambil Pemerintah demi melindungi segenap masyarakat di Tanah Air.

“Jadi mohon maaf yang punya niat mudik tidak bisa terlaksana pada tahun ini. Mohon bersabar, karena ini keputusan politik negara dan ini juga tidak mudah. Tetapi ini berdasarkan data yang dikumpulkan setahun terakhir dan kita mengacu kepada bagaimana upaya bangsa kita melindungi masyarakatnya,” jelas Doni.

Adapun keputusan pemerintah tersebut adalah sebagaimana yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo, bahwa keselamatan masyarakat menjadi hukum yang tertinggi.

“Solus Populi Suprema Lex, Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi,” jelas Doni.

Doni juga menyampaikan bahwa apa yang telah diputuskan Pemerintah terkait peniadaan mudik juga merupakan cerminan dan implementasi dari apa yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945, negara wajib untuk memberikan perlindungan kepada warga negara.

“Negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia,” kata Doni.

Di sisi lain, aturan itu juga mengacu berdasarkan apa yang telah menjadi perintah agama, bahwa suatu hal yang hukumnya sunnah dapat dinomor-duakan dan kewajiban menjadi prioritas yang harus dijalankan.

Adapun maksud tersebut, dalam masa pandemi seperti sekarang ini, bentuk silaturahmi secara fisik termasuk hal yang disunnahkan dan menjaga kesehatan serta keselamatan merupakan kewajiban yang harus diutamakan.

“Hukum agama, kita harus ikuti dan memahami bahwa yang sunah ini harus dinomor duakan. Silaturahmi itu sunah tetapi menjaga kesehatan menjaga keselamatan adalah wajib,” kata Doni.

Dari beberapa poin tersebut, Doni mengatakan bahwa tugas utama yang harus dilakukan saat ini adalah saling memberikan nasehat dan literasi yang baik agar masyarakat dapat lebih bersabar.

“Tugas kita adalah saling menasehati agar kita semua bersabar. Jangan sampai ada yang tertekan,” ujar dia.

Belajar dari India

Doni pun meminta seluruh masyarakat bisa belajar dari fenomena yang terjadi di India.

Menurut data dan informasi terkini bahwa India tengah mengalami ledakan kasus COVID-19 yang dipicu dari adanya upacara keagamaan dan festival masyarakat yang dilakukan tanpa mengindahkan protokol kesehatan.

Akibatnya, kasus COVID-19 di India saat ini telah mencapai 3.493.655 dan Indonesia berada sangat jauh di bawahnya yakni 98.217. Padahal pada awal tahun 2021, kasus di India telah melandai bahkan berada di bawah Indonesia.

Menurut Doni, angka kasus di Indonesia tersebut merupakan yang terendah sejak menghadapi pandemi COVID-19. Bahkan, kasus aktif terus turun dalam beberapa hari terakhir.

“Kita lihat kasus India, per hari ini kasus aktif di India mencapai 3.493.665 dan Indonesia 98.217,” jelas Doni.

“Ini adalah kasus terendah kita, sejak kita menghadapi pandemi COVID-19. Dalam beberapa hari terakhir kasus aktif kita turun terus,” imbuhnya.

Atas prestasi tersebut, Doni menyatakan bahwa Presiden telah memberi arahan bahwa segala upaya yang telah dilakukan dalam rangka penanganan dan pengendalian COVID-19 di Tanah Air agar tidak diubah dan ditingkatkan performanya.

Oleh sebab itu, dalam rangka mengantisipasi lonjakan kasus dengan membuat aturan peniadaan mudik menjadi langkah yang tepat. Sekali lagi bahwa hal itu semata-mata untuk melindungi segenap warga negara.

“Ini sudah sangat baik dan Presiden mengatakan setelannya jangan diubah,” jelas Doni.

Oleh karenanya, tegas Doni, kebijakan larangan mudik ini semata-mata untuk melindungi warga negara Indonesia.

Penulis : John Rico/Redaktur : Wawan Budiyanto

The post Ketua Satgas : Jangan Lengah Tangani COVID-19 appeared first on Prosesnews.id.

Pemulihan ekonomi Indonesia sudah pada jalur yang benar. Keputusan lembaga pemeringkat merupakan pengakuan atas stabilitas makroekonomi dan prospek jangka menengah Indonesia yang tetap terjaga.

Lengkap sudah keyakinan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia sudah on the track. Setelah penilaian rating kredit Indonesia oleh Fitch yang mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada 22 Maret 2021. Dua lembaga kredibel pemeringkat lainnya, yaitu Rating and Investment Information, Inc (R&I) dan Standard and Poor’s (S&P), mempertahankan kembali peringkat (rating) kredit Indonesia tetap pada posisi BBB+ outlook stable oleh R&I, dan BBB outlook negative oleh S&P.

Keputusan R&I dan S&P ini sekali lagi memberikan konfimasi bahwa langkah penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Indonesia berjalan on the track. Kedua lembaga pemeringkat itu menilai, Indonesia mampu menjaga kondisi perekonomian tetap stabil di tengah tekanan kondisi eksternal dan fiskal akibat Covid-19 yang dihadapi. Penilaian S&P menekankan pada prospek pertumbuhan ekonomi yang solid dan rekam jejak pengelolaan disiplin fiskal yang baik.

Selain itu, langkah komprehensif yang diambil pemerintah dalam penanganan pandemi dianggap mampu meredam dampak sosio-ekonomi yang lebih dalam. Dukungan institusi dan stabilitas politik menjadi kekuatan Indonesia untuk menghadapi tantangan kesehatan, ekonomi, dan sosial. Sejalan dengan S&P, R&I menekankan optimisme upaya vaksinasi yang tengah dilakukan pemerintah akan menjadi kunci pemulihan ekonomi Indonesia.

Pemberian peringkat kredit Indonesia merupakan bentuk pengakuan stakeholder internasional atas stabilitas makroekonomi dan prospek ekonomi baik jangka pendek maupun jangka menengah Indonesia. Berita ini cukup menggembirakan karena krisis ekonomi akibat pandemi Covid 19 sejak awal 2020 membuat pertumbuhan ekonomi dunia mengalami gangguan yang luar biasa.

S&P memperkirakan, ekonomi Indonesia akan pulih dan tumbuh sebesar 4,5% di tahun 2021 dan 5,4% di tahun 2022. S&P menggarisbawahi, laju pemulihan ekonomi Indonesia akan bergantung pada kecepatan dan efektivitas program vaksinasi. Kebijakan pengendalian pandemi secara global juga mempengaruhi pemulihan ekonomi Indonesia terutama terkait pemulihan sektor berorientasi ekspor dan pariwisata.

Sedangkan R&I juga memperkirakan, ekonomi Indonesia akan pulih, antara lain, didukung oleh implementasi UU Cipta Kerja, peningkatan investasi dan pembiayaan infrastruktur, dan daya tahan perekonomian Indonesia terhadap sektor eksternal yang dinilai dapat dipertahankan melalui kebijakan-kebijakan yang ditempuh pemerintah dan Bank Indonesia.

R&I memproyeksikan, defisit neraca transaksi berjalan 2021 dan beberapa tahun ke depan akan berada di sekitar 1-2% PDB, meningkat dari 0,4% PDB di 2020, terutama didorong oleh pemulihan ekonomi dan peningkatan impor. Di samping itu, likuiditas valas domestik dinilai dapat terjaga dengan mempertimbangkan bahwa cadangan devisa di level USD137,1 miliar di akhir Maret dan aliran modal asing yang cukup stabil.

Dalam jangka menengah, S&P optimis tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di atas rata-rata negara peers. Potensi ini didorong oleh kebijakan reformasi struktural melalui pengesahan UU Cipta Kerja yang bertujuan memperbaiki iklim usaha, penyederhanaan birokrasi, dan mendorong kinerja investasi.

Selain itu, berbagai kemudahan di bidang perpajakan serta fleksibilitas kebijakan ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja dinilai dapat mendorong penciptaan lapangan kerja terutama di sektor manufaktur.

Keputusan pemerintah untuk mengesahkan UU Cipta Kerja di tengah kondisi krisis akibat pandemi merupakan bentuk terobosan untuk memperkuat ekonomi serta membuktikan komitmen pembuat kebijakan.

Di sisi lain, S&P memberikan catatan pada tantangan yang dihadapi Indonesia dari sisi penerimaan terutama untuk mengembalikan rasio defisit fiskal ke 3% pada 2023. S&P memproyeksikan, konsolidasi fiskal akan berjalan secara gradual, defisit fiskal akan menyempit di 2021 menjadi 5,7% dan 4,2% di 2022. Pemerintah diharapkan dapat menjaga komitmen untuk mengembalikan disiplin fiskal, meskipun di tengah ketidakpastian akibat pandemi yang masih sangat tinggi.

Namun demikian, R&I menilai, pemerintah sanggup melakukan konsolidasi fiskal dengan langkah-langkah strategis yang telah dipersiapkan serta merekomendasikan peningkatan basis pajak untuk mendukung upaya tersebut. Di akhir pernyatannya, R&I juga menilai bahwa kebijakan Bank Indonesia untuk membeli SBN Pemerintah di pasar primer pada 2020 dan menjadi standby buyer di 2021 tidak akan mempengaruhi peringkat kredit Indonesia selama dilakukan secara temporer.

Keputusan lembaga pemeringkat mempertahankan peringkat kredit Indonesia merupakan pengakuan atas stabilitas makroekonomi dan prospek jangka menengah Indonesia yang tetap terjaga di tengah situasi pandemi Covid-19. Hal ini tentunya dapat tercipta melalui dukungan kredibilitas kebijakan dan sinergi bauran kebijakan yang tetap kuat antara pemerintah, otoritas moneter, dan otoritas sistem keuangan.

Tabel:

Posisi peringkat kredit Indonesia terkini:

Penulis : Eri Sutrisno
Redaktur : Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari

The post Indonesia on the Track appeared first on Prosesnews.id.

Wabah Covid-19 tak jadi penghalang bagi tumbuh, kembang, dan kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pandemi yang belum juga berhenti menyergap warga dunia, termasuk tanah air, boleh jadi, membuat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno lumayan pusing. Namun terlihat jelas, dirinya enggan menyerah.

Sandi, panggilan akrabnya, meyakini pandemi Covid-19 bukanlah penghalang bagi sektor yang diampunya untuk tetap tumbuh, berkembang, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terlebih, kebijakan membuka pintu bagi turis mancanegara pada paruh kedua tahun ini membawa harapan baru bagi dunia usaha di sektor ini.

Memang, selama setahun, banyak usaha terkait yang gulung tikar karena tak mampu menahan beban biaya di tengah sepinya wisatawan. Data terakhir Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) menunjukkan, sebanyak 90 persen dari total 7.000 perusahaan biro perjalanan wisata tutup sementara, sejak April 2020, akibat terdampak pandemi Covid-19.

Jumlah itu belum ditambah dengan banyaknya hotel dan penginapan yang tutup. Tak hanya itu, bisnis lain seperti restoran, kafe, dan tempat hiburan pun terdampak.

Padahal sebelumnya, peran bidang usaha itu terhadap perekonomian nasional cukup diandalkan. Kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2019 mencapai 4,7 persen, dan diperkirakan turun menjadi 4,1 persen pada tahun lalu.

Penurunan itu terjadi akibat berkurangnya aktivitas perjalanan dari dalam dan luar negeri. Dari sisi jumlah wisatawan mancanegara, pada 2019 jumlah turis asing yang masuk ke tanah air mencapai 16 juta orang dan turun menjadi 4,08 juta orang pada tahun lalu.

Akibatnya, devisa sektor pariwisata pun anjlok signifikan. Pada 2019, devisa yang dicatatkan hanya mencapai USD16,9 miliar, dan turun drastis pada 2020 menjadi USD3,54 miliar.

Begitu juga dengan jumlah tenaga kerja yang secara bersamaan menyusut dari 14,96 juta orang pada 2019 menjadi 13,97 juta orang pada 2020. Oleh karena itulah, di tangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno diharapkan ada resep manjur demi menghidupkan kembali sektor tersebut.

Mengingat besarnya kontribusi pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat, perlu ada langkah strategis yang ditempuh. Seperti, membuka kembali pintu bagi wisatawan asing, yang dipandang mampu menyelamatkan sektor itu.

Hanya saja, langkah itu tidak bisa bergerak sendirian. Upaya harus senantiasa dilakukan dengan memegang erat komitmen pencegahan penularan Covid-19. Protokol kesehatan harus senantiasa dijalankan agar tidak justru menjadi bumerang. Gerakan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak tidak hanya menjadi slogan yang dipajang di setiap tempat wisata.

Lebih jauh, pemerintah juga harus bisa memastikan bahwa setiap individu yang masuk ke tanah air terbebas dari kejangkitan virus corona. Langkah tegas juga harus dilakukan jika terjadi pelanggaran atas aturan perjalanan wisata oleh para turis tersebut.

Hal lain yang harus dipersiapkan adalah upaya menghidupkan kembali bidang usaha yang sudah mulai kehabisan napas dalam memanfaatkan momentum tersebut. Yakni, dengan memberikan kemudahan akses pembiayaan ke perbankan untuk mendapatkan modal kerja.

Bantuan dari pemerintah berupa dana hibah senilai Rp3,7 triliun dan restrukturisasi utang dinilai cukup membantu pelaku usaha untuk keluar dari situasi sulit. Insentif bagi industri juga masih sangat dibutuhkan.

Dengan segala upaya itulah, pemerintah di bawah komando Sandiaga Uno diyakini mampu untuk memulihkan pariwisata. Sehingga, dapat berjalan seperti yang diharapkan.

Kendati begitu, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, pemerintah harus memastikan beberapa indikator tertentu, antara lain kurva penyebaran Covid-19 harus semakin melandai, vaksinasi semakin meluas, dan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, sebelum membuka pintu bagi wisatawan mancanegara.

Pandemi memang belum berakhir. Alhasil, kewaspadaan harus tetap tinggi. Menyelamatkan ekonomi penting dilakukan, namun keselamatan jiwa masyarakat harus diutamakan. Bila indikator yang menjadi rujukan belum terpenuhi, pemerintah tidak gegabah membuka gerbang wisata Indonesia untuk masyarakat internasional.

Penulis : Firman Hidranto
Redaktur : Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari

The post Ekonomi Pulih Penting, Keselamatan Jiwa Lebih Utama appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Walikota Gorontalo Marten Taha menganggap program padat karya dapat menjadi langkah efektif, memulihkan ekonomi masyarakat ditengah guncangan pandemi Covid-19.

Marten juga percaya melalui program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat itu, dapat membantu membuka lapangan pekerjaan baru serta mampu menggerakkan ekonomi masyarakat yang sempat terpuruk.

“Caranya, ya kita genjot pelaksanaan pembangunan, agar anggarannya cepat dibelanjakan. sasaran kita adalah masyarakat berprofesi sebagai tukang, mereka diberdayakan dengan program padat karya,” ujar Marten saat menghadiri rapat TPID di Aula Kantor Walikota Gorontalo, kamis (29/4/21).

Selain itu, Marten pun mengeluarkan kebijakan yang dapat menstimulus ekonomi warga, dengan memprioritaskan pekerjaan bersifat padat karya. Langkah yang ditempuh marten juga merupakan jawaban dari apa yang menjadi harapan Presiden Jokowidodo pada rapat koordinasi nasional bersama para kepada daerah dan forkopimda se- indonesia secara virtual, Rabu, (28/4/21).

“Ada 2 point penting yang di tekankan oleh pak Jokowi, pertama daerah diminta untuk terus fokus memerangi pandemi Covid -19. kemudian kedua setiap kepala daerah juga harus memikirkan percepatan pemulihan ekonomi didaerah,” kata Marten.

lanjut Marten, kejadian di India diharapkan menjadi pembelajaran berharga bagi semua daerah. Lonjakan kasus Covid -19 di India, terjadi karena warga mulai abai untuk menerapkan protokol kesehatan secara tertib.

“Pak Presiden, meminta penanganan Covid -19 terus dilakukan secara serius, kuncinya adalah menanamkan kesadaran masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan setiap melakukan aktivitas,” ucap Marten.

Marten juga menuturkan, penegasan tentang percepatan program vaksinasi juga menjadi perhatian Jokowi. ia menargetkan tahun ini tercapai 70 juta warga vaksinasi, para kepala daerah diminta agar membantu tercapainya target tersebut.

“Berkaitan dengan masalah ekonomi, pak Jokowi meminta para kepala daerah dapat membuka peluang investasi didaerah, serta menyegerakan belanja pembangunan daerah,” ujar Marten.

Reporter : Reza Saad

The post Program Padat Karya, Langkah Efektif Pulihkan Ekonomi Ditengah Pandemi appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pelaksanaan Pasar Senggol di Kota Gorontalo hingga hari ini belum ada kepastian. Tradisi pasar tradisional tahunan tersebut masih belum diumumkan.

Sebab, hal ini membuat Pemerintah Kota Gorontalo berpikir dua kali untuk mengadakannya karena Pandemi Covid-19 belum selesai. Bahkan pasar senggol tahun sebelumnya tidak dilaksanakan disebabkan oleh Pandemi yang membuat Gorontalo sempat PSBB.

Pasar tahunan ini sangat di tunggu oleh banyaknya pedagang Gorontalo. Bahkan hampir seluruh  warga Gorontalo juga ikut menantikan pasar senggol tahun ini dibuka.

Wali Kota Gorontalo Marten Taha saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa ada tidaknya Pasar Senggol ini akan diumumkan menjelang pertengahan bulan ramadan.

“Saat ini kami masih mempertimbangkannya, karena jika dibukanya pasar senggol akan menimbulkan kerumunan besar,” kata Marten Taha

Marten menambahkan, pihaknya sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan apalagi harus memberikan izin Pasar Senggol dibuka.

“Saya berharap, warga Gorontalo tetap bersabar, karena ini juga demi kesehatan kita agar terhindar dari virus Covid-19,” ia menandaskan

Reporter : Reza Saad

The post Soal Rencana Pasar Senggol di Tengah Pandemi, ini Kata Wali Kota Gorontalo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Proses pembelajaran sekolah di  Bone Bolango (Bonebol) bakal dibuka kembali oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bonebol pada akhir bulan Mei 2021.

Ini disampaikan Bupati Bonebol Hamim Pou usai mengikuti kegiatan rapat persiapan pembelajaran tatap muka yang berlangsung di ruangan bupati.

“Sesuai keputusan menteri pendidikan, untuk proses pembelajaran tatap muka dijadwalkan pada bulan Juni. Akan tetapi di Kabupaten Bonebol diputuskan proses pembelajaran  akan dimulai pada akhir bulan Mei,” kata Hamim

Hamim menuturkan, untuk menjalankan pembelajaran tatap muka, mempunyai syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh setiap sekolah. Yang paling utama sekolah harus bersih, tetap jaga jarak, sekolah harus siapkan tempat cuci tangan, dan juga ada pembagian gelombang belajar, dimana tiap gelombang belajar terdiri dari 10 orang per dua jam pelajaran.

Lanjut Hamim meminta kepada setiap sekolah harus bekerja sama dengan organisasi keagamaan untuk menyelenggarakan pesantren kilat di bulan suci Ramadan. Agar lebih dapat mengajarkan para anak-anak dan semuanya untuk lebih memahami agama islam, dan dibahas pula tentang penanggulangan penyakit agar tubuh tetap sehat.

“Kita sisipkan materi pendidikan belajar bagaimana penanggulangan penyakit, bagaimana makanan sehat. Jadi tidak sekadar membaca alquran tapi ada juga pendidikan kesehatan,” tutup Hamim Pou

Reporter : Abd Kadir Djauhari

The post Pemkab Bonebol Bakal Membuka Belajar Tatap Muka Pada Bulan Mei 2021 appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan tentunya bukan hal baru bagi seluruh insan kesehatan, khususnya yang bekerja baik di Dinas Kesehatan maupun di Puskesmas. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, dr. Yana Yanti Suleman, SH saat menutup Pertemuan Implementasi Tahapan SPM Tingkat Provinsi Gorontalo, Jum’at (02/04/2021) di Hotel Swisbell, Manado.

Pada kesempatan tersebut Kadinkes menjelaskan bahwa SPM sebagai kinerja Kepala Daerah bukan hanya dikejar angka cakupannya jadi 100%, tetapi harus dipastikan juga terdelivered atau tersampaikan kepada sasaran penerima yang tepat.

“Bagaimana memastikan bahwa layanan ini tersampaikan dengan capaian 100% sebagaimana yang disebutkan dalam Permendagri nomor 100 tahun 2018, maka Pemerintah Daerah dalam implementasinya harus mengikuti tahapan sebagaimana yang ditetapkan”, ucap Yana.

Lebih lanjut diungkapkan tahapan implementasi SPM dimulai dari pengumpulan data, perhitungan kebutuhan pemenuhan layanan dasar, perencanaan pemenuhan layanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan layanan dasar.

“Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo telah membuat timeline terkait tahapan ini setelah Permenkes 4 tahun 2019 dan sejak pandemi Covid-19 untuk melakukan penguatan pelaksanaan SPM sesuai dengan permenkes dan prosedur pelaksanaan program pada era new normal, karena SPM adalah termasuk pelayanan kesehatan esensial yang wajib tetap dilaksanakan di masa pandemi”, ujarnya.

Pertemuan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk pengumpulan data dengan membuat skenario pelayanan sesuai Defenisi Operasional (DO) yg ditetapkan pada Permenkes nomor 4 tahun 2019 yang selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam menghitung sasaran penerima layanan SPM baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Narasumber yang terlibat dalam pembahasan kali ini berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Kemenkes dan Bappeda Provinsi, sedangkan pesertanya adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Kepala Bidang dan Sub Bagian Perencanaan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sebagai hasil akhir dari pertemuan adalah dokumen defenisi operasional dan draft SK Kepala Daerah tentang penetapan sasaran SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sesuai timeline yang disusun pada tahun 2021 telah tersusun dokumen termasuk perhitungan unit cost sehingga penganggaran 2022 telah dihitung berdasarkan sistem costing biaya kesehatan yang dihitung sesuai kebutuhan berdasarkan data sasara layanan yang telah dihitung dan ditetapkan.

Untuk tindak lanjut kegiatan ini adalah bimtek dalam tata cara operasional dari DO yang telah disusun. Peran Dinas Kesehatan Provinsi dalam penerapan SPM tidak hanya wajib mengimplementasi SPM Provinsi tetapi juga wajib mengkoodinir, melakukan monev terhadap implementasi SPM Kabupate/Kota.

“Harapannya di era adaptasi kebiasaan baru implementasi layanan SPM tetap maksimal dan mencapai 100% tentunya dengan cara dan strategi yang berbeda saat sebelum pandemi”, tutup Yana.

The post SPM Kesehatan di Era Adaptasi Kebiasaan Baru Diterapkan di Gorontalo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menerima lima unit ventilator dari PT Pindad (Persero) Rabu, (24/3/2021). Serah terima dilakukan oleh Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose bersama Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.

Lima unit ventilator diberikan menyusul surat permintaan yang pernah dilayangkan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie beberapa waktu lalu. Ventilator buatan PT Pindad itu juga diberikan kepada Kapolda Gorontalo Irjenpol Akhmad Wiyagus dan Danrem 133/Nani Wartabone Brigjen TNI Bagus Antonov Hardito masing-masing dua unit.

“Ventilator ini yang membuat anak perusahaan PT Pindad. Luar biasa hasilnya ya paling tidak kita bisa membantu pasien yang menderita covid-19. Kita sudah menyerahkan lebih dari seribu unit untuk rumah sakit angkatan darat, udara dan lain. Hari ini kita serahkan untuk Pak Gubernur, Pak Kapolda dan Pak Danrem,” tutur Abraham Mose yang juga putra asli Gorontalo.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie atas nama pemerintah dan masyarakat berterima kasih kepada Dirut PT Pindad yang sudah menghibahkan ventilator untuk Gorontalo. Tidak saja untuk kebutuhan Rumah Sakit Provinsi dr.Hj. Hasri Ainun Habibie, tetapi juga untuk fasilitas kesehatan di Polda Gorontalo dan Korem 133/ Nani Wartabone.

“Sekali lagi terima kasih pak Dirut dan teman teman PT Pindad. Atas nama rakyat atas nama pak Kapolda dan Pak Danrem mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Ventilator ini barang cukup langka dan cukup mahal,” kata Rusli mengapresiasi.

Ventilator yang dikembangkan PT Pindad diberi nama Ventilator Resusitator Manual (VRM) 2. Ventilator jenis ini diklaim lebih baik baik dalam hal kualitas, bentuk dan dimensinya dibandingkan dengan pendahulunya VRM.VRM 2 lebih kecil dengan masa yang lebih ringan. Dilengkapi juga dengan layar sentuh dan alarm.

The post Pemprov Gorontalo Terima Lima Ventilator PT Pindad appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie berencana menseriusi kerjasama dengan PT Pindad (Persero) untuk penanganan covid-19. Diketahui PT Pindad selain memproduksi ventilator untuk bantuan pernafasan pasien covid-19 juga memproduksi masker dan alat perlindungan diri (APD).

“Kami minta produksi Pindad untuk penanganan covid-19. Kami minta brosurnya dan harganya nanti kita beli di sini. Saya lihat jauh sekali harganya hanya Rp41 juta (dibandingkan produk luar negeri),” kata Gubernur Rusli saat menerima Ventilator Resusitator Manual (VRM) 2 dari Dirut PT Pindad Abraham Mose, Rabu (24/3/2021).

Selain harga yang murah, pembelian alat penanganan covid-19 di PT Pindad secara tidak langsung membantu tumbuhnya produk dalam negeri. Hal itu sejalan dengan instruksi Presiden RI Joko Widodo yang meminta untuk mencintai produk-produk Indonesia.

“Nanti Ibu Dokter (Kadis Kesehatan, Yana Yanti Sulaiman) kita untuk masker, APD dan termasuk ini (ventilator) kita butuh kita beli saja di sini langsung. Perintah pak presiden kita harus cinta produk Indonesia. Insyaallah nanti kita bikin MoU pemerintah provinsi, kabupaten, kota dengan Pindad untuk merujuk ke sini untuk penanganan covid-19,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Kadis Kesehatan Yana Yanti Sulaiman menyebut kebutuhan VRM 2 sangat dibutuhkan di Gorontalo dengan kondisi 13 rumah sakit daerah dan swasta dengan lebih kurang 2.301 tempat tidur. Belum termasuk faskes di 94 puskesmas dan ambulancenya.

“Memang butuh ventilator yang non invasiv. Ketika seseorang yang masih dalam keadaan sadar dan butuh bantuan nafas maka VTM 2 ini yang kita gunakan. Satu murah, tepat guna insyaallah dan buatan Indonesia,” jelasnya.

VRM 2 yang dikembangkan PT Pindad dibanderol dengan harga lebih kurang Rp41 juta. Sayangnya ventilator tersebut belum diedar untuk jenis invasiv atau penanganan pasien yang tidak sadar karena operasi dan sebagainya. Izin edar dan izin klinis masih sedang dalam proses di Kementrian Kesehatan. PT Pindad menargetkan ventilator invasiv bisa terwujud di semester II tahun 2021 ini.

The post Gubernur Gorontalo Seriusi Kerjasama dengan PT Pindad Tangani Covid-19 appeared first on Prosesnews.id.

Pandemi Covid-19 “memaksa” pertumbuhan jasa internet atau teknologi digital semakin pesat dari tahun sebelumnya. Peluang tersebut harus dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna informasi teknologi di Indonesia untuk mendorong kegiatan-kegiatan kreatif dan produktif di ruang digital.

Sebelum pandemi melanda tanah air, jumlah pengguna internet di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat secara signifikan. Indonesia masuk sebagai peringkat keempat pemakai internet terbesar di dunia. Tercatat sampai 2020, jumlah total pengguna internet di tanah air telah mencapai 196,7 juta orang. Dipastikan pada 2022 menembus 200 juta.

Di masa pandemi akibat kebijakan belajar dan bekerja dari rumah membuat lonjakan penggunaan platform digital sampai 433 persen. Termasuk lompatan pemanfaatan transaksi keuangan digital.

“Tanpa disadari hal ini memunculkan adaptasi atau transformasi digital bagi masyarakat Indonesia berjalan lebih cepat,” ujar Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Henry Subiakto, pada Webinar Merajut Nusantara : Optimalisasi Teknologi Digital di Masa Pandemi pada Jumat (19/03/2021). Webinar ini disiarkan secara virtual dari Langsa, Aceh Timur.

Merujuk pada laporan e-Conomy SEA 2020 yang diterbitkan Google, Temasek, dan Bain & Company, awal November 2020, nilai ekonomi berbasis internet negara-negara di Asia Tenggara mencapai USD105 miliar atau sekira Rp1.470 triliun (kurs rupiah per dolar Rp14.000) pada 2020.

Sebanyak USD44 miliar atau Rp616 triliun di antaranya disumbang Indonesia. Adapun nilai ekonomi digital di Indonesia diperkirakan tumbuh 11 persen dibandingkan tahun lalu, sementara Vietnam 16 persen. Proyeksi nilai ekonomi tersebut berdasarkan transaksi bruto (gross merchandise value/GMV) lima sektor, yakni e-commerce, berbagi tumpangan (ride-hailing), dan pesan-antar makanan, media digital, online travel, serta finansial.

Peningkatan jumlah transaksi lewat e-commerce tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam mendorong akseptasi digital kepada masyarakat, serta terus mengakselerasi perkembangan fintech dan digital banking. Kementerian Kominfo juga mendukung dengan kegiatan literasi digital, maupun terus memperkuat infrastruktur digital hingga ke pelosok wilayah terpencil maupun terluar.

Dari catatan Bank Indonesia (BI), tidak hanya bisnis berbasis e-commerce yang meningkat. Penggunaan uang elektronik terjadi peningkatan penggunaan sebesar 32,3 persen atau setara Rp266 triliun pada tahun ini. Pada 2020, estimasi bank sentral itu menyebutkan penggunaan uang elektronik mencapai Rp201 triliun.

Data-data tersebut menunjukkan, kata Profesor Henry Subiakto, Indonesia bukan saja sebagai pasar dari pemain digital, melainkan juga harus meningkatkan potensi sosial ekonominya. Penggunaan ruang digital dalam kegiatan produktif saat ini sudah dilakukan di kota-kota besar di tanah air seperti DKI Jakarta, Surabaya, dan Medan. Penduduk di kota tersebut memilih ruang digital dalam melakukan kegiatan dagang maupun jasa lainnya ketika wabah corona merebak setahun lalu hingga sekarang.

Masyarakat Aceh tentu jangan mau ketinggalan. Henry mencontohkan, bagaimana produksi kopi Aceh Gayo bisa dikemas secara kekinian dan diramu dengan kualitas tinggi sehingga mampu menembus pasar negeri jiran, Singapura, Brunei, dan Malaysia atau bahkan dijual hingga ke Eropa dan Amerika Serikat. Peluang ini yang harus digarap benar. Mengisi platform e-commerce dengan produk dan layanan buatan dalam negeri.

“Transformasi digital yang menjadi lebih cepat akibat adanya musibah Covid-19. Ternyata menjadi berkah positif yaitu naiknya penggunaan teknologi,” ujar Guru Besar Komunikasi Unair tersebut.

Narasumber lainnya, anggota Komisi I DPR Ilham Pangestu mengakui, dampak Covid-19 membuat ekonomi nasional melesu. Tapi di sisi lain, teknologi digital juga semakin memudahkan produsen untuk menjajakan produknya langsung ke masyarakat. Ini membuat transaksi digital melonjak. Peningkatan pesat ini terlihat pada konsumsi makanan-minuman, produk kesehatan, elektronik, maupun transaksi keuangan online.

Satu hal, pada pembicara sepakat kegiatan produktif yang dilakukan melalui ruang digital oleh sebagian besar masyarakat Indonesia akan membuat dampak positif bagi perekonomian bangsa. Dengan begitu, pemulihan perekonomian dalam negeri dapat diraih dalam waktu yang relatif lebih cepat.

BI pun sudah menyatakan optimistis tahun 2021 ini adalah tahun dari pemulihan ekonomi nasional. Ekonomi digital adalah salah satu kunci untuk mendorong pemulihan tersebut, selain pengendalian kasus kesehatannya.

Penulis : Kristantyo Wisnubroto
Redaktur : Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari

The post Pemanfaatan Internet Ciptakan Ruang Kreatif dan Produktivitas appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Bupati Gorontalo Utara (Gorut), Indra Yasin, menuturkan, salah satu penyebab meningkatnya angka pengangguran saat ini, adalah Pandemi Corona Virus Desease (Covid-19).

Tak bisa dipungkiri menurut orang nomor satu di Gorut tersebut, adanya virus corona yang hingga kini terus mengantui kehidupan, bisa memberikan dampak buruk bagi perekonomian daerah maupun masyarakat.

Menyikapi hal ini, kata Indra, pihaknya tak tinggal diam. Menurutnya, salah satu strategi yang harus terus didorong dan didukung oleh semua pihak, yaitu sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Karena itu, kami Pemkab Gorut menyimpulkan, akan terus menyeriusi sektor yang satu ini, guna mendorong ekonomi masyarakat maupun daerah di tengah virus saat ini,” ujarnya, usai mendampingi Gubernur Gorontalo di Aula Tinepo, Kantor Bupati Gorut. Kamis Kemarin, (25/02/2021).

Bicara soal UMKM di Gorut sendiri, lanjutnya, Tahun 2019 lalu meningkat 4,72 persen, dan di Tahun 2020 naik sebesar 4,98 persen. Jadi, mengalami telah peningkatan sekitar 26 persen.

“Kalau pada Tahun 2019, kurang lebih 3.797, justru dimasa pandemi ini naik jadi 409 unit. Nah, sekarang terus meningkat, karena rupayanya UMKM ini membantu masyarakat di masa-masa terhimpit seperti saat ini,” jelas Indra.

Ia pun memastikan, UMKM akan terus mengalami peningkatan, sehingga dapat mendorong kesejahteraan sosial masyarakat. Apalagi, hasil UMKM Gorut beberapa waktu lalu, juga sudah diperkenalkan langsung dihadapan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. (Ads)

The post Dorong Perekonomian Masyarakat, UMKM Jadi Prioritas Pemkab Gorut appeared first on Prosesnews.id.

Pandemi COVID-19 yang mengakibatkan krisis kesehatan global telah mengubah tatanan hidup secara drastis serta mendorong cara-cara baru termasuk dalam proses penyelenggaraan peradilan.

Hal ini dikatakan Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya pada Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2020, secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/02/2020).

“Penyelenggara peradilan dipaksa bertransformasi lebih cepat, pandemi mengharuskan kita bekerja dengan cara-cara baru untuk mematuhi protokol kesehatan, mengurangi pertemuan tatap muka, dan mencegah kerumunan,” ujar Presiden.

Disampaikan Kepala Negara, dalam mewujudkan transformasi peradilan tersebut telah dilakukan Mahkamah Agung (MA) dengan akselerasi penggunaan teknologi informasi dalam bentuk aplikasi e-Court dan e-Litigation. Sehingga pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak terganggu dan kualitas keputusan putusan juga tetap terjaga.

“Momentum pademi ini bisa dibajak untuk melakukan transformasi yang fundamental dengan cara-cara fundamental. Terobosan-terobosan oleh penyelenggara peradilan sangat penting, membuktikan bahwa sistem peradilan kita mampu beradaptasi dengan cepat,” tegas Presiden.

Presiden juga mengajak jajaran Mahkamah Agung untuk terus berinovasi agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih cepat dan lebih baik melalui peradilan yang modern.

“Saya ingin mengingatkan bahwa akselerasi penggunaan teknologi bukanlah tujuan akhir, percepatan penggunaan teknologi adalah pintu masuk untuk transformasi yang lebih luas, transformasi yang lebih besar dalam penyelenggaraan peradilan, untuk mempercepat terwujudnya peradilan yang modern,” ujar Presiden.

Dalam Sidang Pleno Istimewa yang mengusung tema ‘Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan’ ini, Presiden juga mengapresiasi implementasi dari aplikasi e-Court dan e-Litigation dalam proses penyelesaian perkara sidang. Tercatat jumlah perkara yang didaftarkan melalui e-Court pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 295 persen dan 8.560 perkara telah disidangkan secara e-Litigation.

“Penerapan teknologi informasi dalam sistem peradilan di Mahkamah Agung terbukti mampu meningkatkan kinerja penyelenggara peradilan secara signifikan. Jumlah perkara yang diterima terbanyak dalam sejarah, perkara yang diputus juga terbanyak sepanjang sejarah, tentu ini bisa dilakukan tanpa mengurangi kualitas putusan,” ujarnya.

Kepala Negara pun menyampaikan harapan agar MA dapat terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan peradilan dengan berbasis teknologi tersebut.

“Saya berharap Mahkamah Agung terus meningkatkan kualitas aplikasi e-Court, termasuk standardisasi kewajiban para pihak, pemeriksaan saksi dan ahli secara daring, salinan putusan (e-Verdict), juga perluasan aplikasi e-Court untuk perkara-perkara perdata yang bersifat khusus,” ujarnya.

Presiden juga mendorong upaya reformasi peradilan melalui penerapan sistem peradilan yang modern. Ia meminta Mahkamah Agung dapat mewujudkan kepastian hukum bagi percari keadilan melalui keputusan-keputusan yang mengurangi disparitas pemidanaan.

“Dengan kinerja dan reputasi yang semakin baik, Mahkamah Agung dapat menghasilkan putusan-putusan landmark decisions dalam menggali nilai-nilai dan rasa keadilan masyarakat, sehingga lembaga peradilan menjadi lembaga yang semakin terpercaya,” pungkasnya.

Hadir mendampingi Presiden di Istana Negara Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yassona Laoly. Tampak hadir secara virtual Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Sidang Pleno sendiri berlangsung di gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Penulis : Tri Antoro

Redaktur : Taofiq Rauf

The post Pandemi Mengubah Sistem Peradilan Jadi Mudah Diakses appeared first on Prosesnews.id.

Pemerintah akan membangun konvergensi pers dengan platform digital ke level playing field yang lebih adil. Pemerintah terbuka untuk masukan.

Dalam acara puncak Hari Pers Nasional 2021, yang dihelat secara virtual di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya kepada para wartawan yang terus bekerja di tengah situasi pandemi.

“Saya tahu, rekan-rekan pers tetap bekerja dan berada di garis terdepan guna menyampaikan informasi terkait Covid-19,” ujar Presiden Jokowi dari ruang resepsi istana, Selasa, (09/02/2021).

Kepala Negara menyampaikan, terima kasih atas peran pers yang tak pernah berhenti mengabarkan perkembangan pandemi. Mengedukasi masyarakat akan protokol kesehatan, membantu masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan tepat, seraya terus menjaga optimisme dan harapan.

Sambutan itu disampaikan Jokowi di hadapan undangan yang terbatas di hall room Istana Merdeka, karena alasan protokol kesehatan (prokes). Presiden Jokowi hanya didampingi beberapa menteri, antara lain, Menteri Seskab Pamono Anung Wibowo, Menteri Kominfo Johny G Plate, dan beberapa menteri lainnya. Dari kalangan pers hadir, antara lain, Ketua PWI Pusat Atal S Depari dan Ketua Dewan Pers M Nuh.

Tamu undangan lainnya adalah Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Ayala Mattaliti, dan sejumlah lainnya. Hadir pula Gubernur DKI Anies Baswedan yang bertindak sebagai tuan rumah dari rangkaian acara Hari Pers Nasional 2021.

Secara daring (online), tokoh-tokoh pers nasional mengikuti prosesi acara puncak ini dari Kawasan Ancol Jakarta, dan banyak lainnya dari berbagai kota di Indonesia. Lebih jauh, dalam sambutannya Presiden Jokowi menyatakan telah mengetahui bahwa pers sedang menghadapi masalah.

“Saya tahu masalahnya tidak mudah,’’ ujarnya.

Ada masalah melemahnya kinerja bisnis akibat pandemi, dan sekaligus masalah disrupsi, selain juga gangguan yang mendasar terkait munculnya teknologi digital dengan segala aplikasinya, yang mengubah secara fundamental tatanan pers.

Pandemi dan Disrupsi

Dalam acara yang sama, Ketua PWI Pusat  menyampaikan, pandemi Covid-19 telah membuat dunia pers Indonesia, yang sudah bertahun-tahun mengalami tekanan oleh arus perubahan digital, semakin kesulitan. Banyak perusahaan pers yang mengalami krisis.

“Ada yang terpaksa melakukan PHK, ada yang kasnya hanya cukup  untuk beberapa bulan ke depan, bahkan banyak yang sudah gulung tikar,” ujar Atal Depari di depan Presiden Jokowi.

Pandemi adalah satu hal, dan disrupsi adalah hal lainnya. Keduanya pun menjadi ancaman nyata bagi kehidupan pers. Maka, pada peringatan Hari Pers Nasional 2021 kali ini, momen mengenang terbentuknya PWI pada 9 Februari 1946 di Solo, sebagai organisasi wartawan yang mendukung Kemerdekaan RI, mengusung tema “Pandemi dan Disrupsi”.

Ketua PWI juga menyampaikan bahwa kehadiran media sosial, mesin pencari (search engine), e-commerce, ternyata juga masuk menjadi portal berita yang menyebarluaskan konten teks, foto, gambar, suara, dan video dan bertindak sebagai portal agregator. Kerja samanya dengan pelaku pers, sebagai pemilik konten, tidaklah selalu berjalan mulus dan setara.

“Maka, perlu dirumuskan aturan main yang adil, setara, dan transparan,” kata Atal Depari.

Secara tersirat, wartawan senior ini mengeluhkan bahwa praktek agregator yang dilakukan para platform digital itu sering dianggapnya tak mengindahkan hak cipta atas karya-karya jurnalistik.

“Pemerintah perlu membuat regulasi yang melindungi publisher right,” Atal S Depari menambahkan.

Komunitas pers tentu tak bisa menolak platform-platform baru di dunia internet itu. Namun yang diharapkan adalah ada koeksistensi antara platform digital sebagai pelaku penyiaran dan pers sebagai pemilik hak cipta atas segala konten.

“Harus ada perlakuan yang adil dan setara,” kata Atal Depari.

Pada kesempatan itu, Ketua PWI  tersebut juga menggarisbawahi agar platform digital pun turut bertanggung jawab atas hoaks yang menyebar melalui domainnya.

“Dia harus menjadi subyek hukum dalam penyiaran,” katanya. Tak lupa, Atal pun meminta Presiden agar memasukkan wartawan dalam kelompok yang diprioritaskan dalam vaksinasi.

Terbuka untuk Masukan

Presiden Joko Widodo cepat merespons dan secara terbuka memerintahkan agar disediakan lima ribu dosis vaksin untuk wartawan di akhir Februari, paling lambat awal Maret. Bantuan yang lain belum bisa dijanjikan mengingat pemerintah pun mengalami defisit anggaran yang cukup dalam. Antara lain, untuk pengadaan vaksin.

Insentif yang bisa diberikan ialah pengurangan PPH-21, PPH Badan, pembebasan bea impor, dan pengurangan pembayaran listrik.

“Itu berlaku sampai Juni 2021,” kata Presiden.

Akan halnya, persoalan hubungan platfofm digital dengan pers yang dianggap berat sebelah, Presiden menyatakan, pemerintah akan membangun konvergensi keduanya ke level playing field  yang lebih adil. Sebagian aspirasi ini telah ditampung dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini, barusan terbit PP (peraturan pemerintah)-nya, yaitu PP tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

“Namun demikian, Pemerintah masih membuka diri terhadap aspirasi dari awak media,” kata Presiden.

Ia menambahkan, Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur tentang digitalisasi penyiaran. Ini perlu dioptimalkan oleh industri media.

“Saya juga telah memperoleh laporan bahwa telah terbit permen (peraturan menteri) yang mengatur tata kelola penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Aturan ini mengatur keseimbangan antara perkembangan ekonomi digital dan kedaulatan data. Hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan konvergensi antara media konvensional dengan platform digital,” katanya.

Penulis : Putut Tri Husodo
Redaktur : Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari   

The post Terbuka untuk Aspirasi dari Insan Pers appeared first on Prosesnews.id.