PROSESNEWS.ID – Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menggelar rapat dengan seluruh jajaran panitia pusat penerimaan prajurit TNI tahun anggaran 2022. Rapat yang yang berlangsung beberapa sesi itu berisi paparan mekanisme penerimaan prajurit TNI, mulai dari tes mental, ideologi, psikologi akademik, kesemaptaan jasmani hingga kesehatan.

Dalam pertemuan itu, Andika mempertanyakan uraian bagi rekrutmen anggota TNI. Ia ingin langsung diberikan daftar pembahasan untuk selanjutnya dilakukan perbaikan.

Dalam pembahasan poin nomor empat, Andika bertanya kepada Direktur D BAIS TNI Kolonel A Dwiyanto terkait penilaian penerimaan anggota TNI.

“Oke nomor 4 yang mau dinilai apa?” tanya Andika yang dikutip dari YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa, Rabu (30/3/2022).

“Kalau dia ada keturunan dari, apa, Pelaku tahun kejadian 1965 Pak,” jawab Kolonel Dwiyanto.

“Itu berarti gagal, apa bentuknya? Apa itu dasar hukumnya? Apa?” tanya Andika lagi.

“Izin, Tap MPRS Nomor 25,” jawab Kolonel Dwiyanto.

“Oke sebutkan. Yang dilarang oleh Tap MPRS itu apa,” tanyanya lagi.

“Yang dilarang Tap MPRS, satu komunisme, ajaran komunisme, organisasi komunis, maupun organisasi underbow dari komunis tahun 1965,” terang Kolonel Dwiyanto.

“Yakin ini?” tanya Andika.

“Siap, yakin!” jawab Kolonel Dwiyanto dengan mantab.

“Coba cari, buka internet sekarang,” perintah Andika dilansir Liputan6.com

Andika kemudian mengungkapkan tentang isi dari TAP MPRS 25 Tahun 1965 tersebut. Kata dia, isi TAP MPRS tersebut pertama, menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. “Tidak ada kata-kata underbow segala macam,” ujar dia.

“Dua, menyatakan komunisme marxisme sebagai ajaran terlarang, itu isinya,” Andika menambahkan.

Dia menegaskan, TAP MPRS ini menjadi dasar hukum yang legal. Andika menilai yang dilarang dalam aturan tersebut adalah PKI dan ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme. “Itu yang tertulis,” tegasnya.

Sementara mereka yang berasal dari keturunan PKI, Ia menambahkan, tidak terkena TAP MPRS tersebut. Karena tak ada pelanggaran yang dilakukan oleh mereka.

“Keturunan ini pelanggar TAP MPRS apa dasar hukum, apa yang dilanggar sama dia, jangan kita mengada-ada, saya orang yang patuh peraturan perundangan,” ujar dia.

“Ingat ini, kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum. Zaman saya tidak ada lagi keturunan dari apa, tidak. Karena apa, saya menggunakan dasar hukum. Oke. hilang (aturan) nomor 4,” ujar Andika.

The post Panglima Jenderal Andika Bolehkan Keturunan PKI Daftar Jadi TNI appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Politisi Partai Gerindra Fadli Zon menanggapi pernyataan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Dudung Abdurachman terkait kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua.

Jenderal Dudung mengatakan dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata.

Menurut mantan Pangkostrad itu, perintah untuk mengejar KKB merupakan kewenangan Panglima TNI.

Melalui akunnya di Twitter @fadlizon, anggota Komisi I DPR itu menilai pernyataan Jenderal Dudung tersebut terkesan menyudutkan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

“Komentar ini terkesan menyudutkan Panglima TNI,” kata Fadli Zon yang dilansir JPNN.com, Minggu (30/1).

Sebelumnya, Kasad Jenderal Dudung Abdurachman menyampaikan rasa kehilangan atas gugurnya seorang prajurit TNI seusai berkontak senjata dengan teroris KKB di Kabupaten Puncak, Papua.

Saat ditanya soal tanggapannya terkait peristiwa ini, Jenderal Dudung menjelaskan tugas TNI AD hanya menyiapkan personel.

Operasi militer pengejaran KKB itu menjadi wewenang Panglima TNI.

The post Fadli Zon: Jenderal Dudung Terkesan Menyudutkan Panglima TNI appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Utut Adianto memberikan pembelaan kepada Ketua Dewan Perwakilan rakyat (DPR) Puan Maharani yang tidak memberikan interupsi kepada anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahmi Alaydroes dalam rapat paripurna.

Utut mengatakan, pimpinan sidang berhak memberikan interupsi atau tidak.

“Yang mimpin sidang itu berhak, interupsi diterima atau tidak,” ujar Utut usai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senin (8/11/2021).

Utut mengatakan, agenda rapat paripurna hari ini tunggal. Yaitu pengesahan laporan Komisi I DPR RI terkait uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Menurut Wasekjen PDIP ini, interupsi sebaiknya bisa dilakukan di tempat lain. Agar kesakralan acara rapat paripurna terjaga.

“Tadi kan di awal udah dibilang, agendanya tunggal, yaitu masalah laporan Komisi I mengenai panglima tni, kan sudah. Kan interupsi bisa di tempat lain, supaya keskralannya bisa terjaga,” ujar Utut dilansir Liputan6.com.

Anggota DPR RI Fraksi PKS Fahmi Alaydroes kesal interupsi saat rapat paripurna tidak digubris oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dengan nada kesal, Fahmi melempar suatu ujaran kepada Puan.

“Bagaimana mau jadi capres!” kata Fahmi saat rapat paripurna DPR RI, Senin, 8 November 2021.

Momen itu terjadi ketika Puan akan menutup rapat paripurna dengan agenda tunggal yaitu pengesahan laporan Komisi I terkait uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Fahmi meminta kesediaan pimpinan rapat agar diberikan waktu untuk menyampaikan interupsi. Fahmi sudah meminta waktu dan sudah menyebut nomor keanggotaannya.

“Pimpinan saya minta waktu, pimpinan saya A432 pimpinan,” ujar Fahmi.

Namun, Puan malah melanjutkan menutup rapat dan mengucapkan salam penutup kepada anggota dewan yang hadir.

The post Puan Maharani Tolak Interupsi Fraksi PKS di Paripurna Pengesahan Calon Panglima TNI appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengirim surat presiden (surpres) mengenai pergantian calon Panglima TNI kepada pimpinan DPR RI pada hari ini, Rabu (3/11). Jokowi telah memilh Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto.

“Jenderal TNI Andika Perkasa,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani saat jumpa pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11).

Puan menyebut bahwa pergantian panglima TNI adalah suatu hal yang harus dilakukan. Kemudian, dilakukan mekanisme di DPR, sehingga bisa dilakukan fit and proper test.

TNI, kata Puan, diharapkan kedepan dapat merespons dinamika geopolitik. Serta medan perang baru yang dapat mengancam kehidupan bangsa.

” Bahwa Panglima bapak TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun pada bulan November 2021 ini,” ucapnya dilansir Liputan6.com

“Presiden hanya mengusulkan nama satu calon Panglima ke DPR RI untuk mendapatkan persetujuannya,” tandas Puan.

Sebelumnya, ada dua nama kandidat yang berpeluang kuat yang menjadi panglima TNI selanjutnya. Yakni Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono.

Surat Presiden (surpres) terkait calon Panglima TNI rencananya diserahkan ke DPR hari ini. Surpres akan dikirim oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan diterima oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

“Supres panglima akan diterima Ibu Ketua DPR siang ini,” kata Sekjen DPR Indra Iskandar kepada wartawan, Rabu (3/11/2021).

Menurut agenda yang diterima, pimpinan DPR akan menyampaikan konferensi pers sekitar pukul 11.30 WIB.

“Siang ini ada konpers juga,” kata Indra.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alis Cak Imin menyatakan, kemungkinan supres calon Panglima TNI dikirim dalam satu atau dua hari mendatang.

The post Presiden Pilih Jenderal Andika Perkasa Jadi Calon Tunggal Panglima TNI appeared first on Prosesnews.id.