PROSESNEWS.ID – Opini publik yang mulai digiring oknum yang tidak suka dengan Pemerintahan Gusnar Ismail-Idah Syahidah Rusli Habibie, kian masif dilakukan. Bahkan, ada pemberitaan yang sudah sangat tendensius dan tidak lagi mengikuti kaidah Jurnalistik serta keberimbangan pemberitaan.

Padahal Fraksi Golkar DPRD Provinsi Gorontalo, hanya melakukan Rapat Internal, termasuk melakukan evaluasi terhadap Pemerintahan Gusnar Ismail dan Idah Syaidah Rusli Habibie. Dan rapat internal fraksi seperti ini, biasa dilakukan oleh semua fraksi di DPRD.

Jangankan Fraksi Golkar, semua fraksi yang ada di DPRD Provinsi Gorontalo berhak melakukan evaluasi terhadap Pemerintahan Provinsi Gorontalo. Sebagaimana, tugas dan fungsi DPRD.

Jika ada narasi yang mengatakan, bahwa Fraksi Golkar mulai meninggalkan Gusnar Ismail dalam koalisi, itu informasi sangat menyesatkan dan pembodohan terhadap Publik. Apalagi, sampai menyebut Golkar menarik dukungan terhadap pemerintahan Gusnar-Idah.

Ketua Satgas DPD Partai Demokrat Gorontalo, Helmi Rasid, saat dimintai tanggapan berkaitan dengan sikap Fraksi Golkar akan meninggalkan Gusnar Ismail. Mantan Aktivis HMI itu, menjelaskan informasi tersebut memang sengaja di hembuskan oleh orang yang memang sejak awal tidak suka dengan pemerintahan Gusnar Ismail dan Idah Syahidah.

Dijelaskan Helmi, memang benar Fraksi Golkar melakukan rapat internal yang juga membahas evaluasi sekaligus proyeksi pemerintahan Gusnar Ismail-Idah Syahidah.

“Apa yang salah dengan rapat Fraksi Golkar? Tidak ada yang salah dalam rapat itu. Dan semua fraksi biasa melakukan rapat internal termasuk melakukan evaluasi terhadap pemerintahan Gusnar-Idah,” jelasnya.

Namun kemudian, evaluasi Fraksi Golkar terhadap Pemerintahan Gusnar-Idah, dikaitkan Partai Golkar akan meninggalkan koalisi, itu sangat konyol dan bodoh.

“Logikanya, Ibu Wakil Gubernur Idah Syahidah merupakan Ketua DPD I Partai Golkar, kemudian Golkar diisukan meninggalkan koalisi pemerintahan Gusnar-Idah. Ini menjadi lucu, dan opini sesat seperti ini perlu diluruskan,” tegas Anggota Fraksi Demokrat Boalemo itu.

Dijelaskannya lagi, jauh sebelum Fraksi Golkar melakukan evaluasi terhadap Pemerintahan Gusnar-Idah. DPD Partai Demokrat Gorontalo melalui Satuan Tugas (Satgas), yang telah dibentuk juga sudah melakukan evaluasi terhadap pemerintahan Gusnar-Idah. Termasuk, proyeksi Partai Demokrat menghadapi Pemilu 2029 mendatang.

“Jadi bukan hanya Fraksi Golkar yang melakukan evaluasi terhadap Pemerintahan Gusnar-Idah. Kami Partai Demokrat yang juga pengusung, sudah melakukan evaluasi terhadap pemerintahan ini. Dan tentunya, semua fraksi dan partai politik, memiliki hak yang sama untuk mengevaluasi,” bebernya.

Tentunya, evaluasi Fraksi Golkar dan Partai Demokrat Gorontalo, serta tidak menutup kemungkinan dari fraksi dan Partai Politik lain memberikan evaluasi terhadap Gusnar-Idah, tujuannya demi perbaikan dan perubahan Gorontalo kedepan.

“Dinamika politik dalam pemerintahan, sudah hal yang biasa. Semua cukup dengan komunikasi yang baik lintas partai. Jadi kalau ada yang mengaitkan Golkar, akan meninggalkan pemerintahan Gusnar-Idah, itu opini sesat yang sengaja dibuat oleh orang yang memiliki penyakit hati,” ketusnya.

Reporter: Gunawan

The post Golkar Diisukan Tarik Dukungan dari Gusnar-Idah, Satgas Demokrat: Pembodohan Publik appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Kebijakan efisiensi yang dicanangkan pemerintah pusat berdampak pada penyesuaian jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Menyikapi hal ini, pasangan Gusnar Ismail dan Idah Syahidah Rusli Habibie yang akan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo pada 20 Februari mendatang mulai merumuskan kebijakan terkait.

Dalam keterangan tertulisnya, Gusnar menegaskan, pemerintah daerah harus selaras dengan kebijakan efisiensi yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo.

Harus ikut, tapi esensi pelayanan publiknya tetap harus dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Gusnar menambahkan, salah satu aspek yang akan dipertimbangkan adalah jumlah hari kerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

“Hari kerja ASN akan kami sesuaikan, menjadi 4 hari kerja. Jadi hari Jumatnya akan berlaku yang namanya Work From Anywhere (WFA) atau kerja dari mana saja,” tambahnya.

Selain itu, menurut Gusnar, kebijakan efisiensi ini juga mendorong adaptasi terhadap transformasi digital di kalangan ASN Pemprov Gorontalo. Dunia yang semakin terkoneksi, menurutnya, harus disikapi secara serius agar ASN siap menghadapi kebijakan digitalisasi yang diterapkan di berbagai sektor.

Namun demikian, Gusnar menegaskan bahwa penerapan WFA tidak boleh mengabaikan pelayanan publik.

“Sektor pendidikan, kesehatan, dan perizinan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat akan diatur lagi agar pelayanan masyarakat tetap maksimal. Kalau rapat dan pertemuan saya kira manfaatkan fitur Zoom. Makanya kami akan evaluasi secara berkala terkait kebijakan WFA ini agar efisiensi berlaku, dan pelayanan publik tetap berjalan,” pungkasnya.

The post Laksanakan Kebijakan Efisiensi, Pemerintahan Gusnar-Idah Bakal Terapkan 4 Hari Kerja appeared first on Prosesnews.id.