PROSESNEWS.ID – Pemerintah Provinsi Gorontalo menjelaskan soal frasa berita “menyarankan untuk mengganti PPK/PPS” yang dimuat di website pemprov berita.gorontaloprov.go.id. Berita itu dikutip secara sembrono oleh Tribun Gorontalo dengan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menimbulkan interpretasi negatif.

Tribun Gorontalo dipandang telah sembrono mengutip berita, memodifikasi judul, sudut pandang berita sehingga menimbulkan kesalahan interpretasi pembaca. Padahal pada artikel asli yang dirilis Dinas Kominfotik Pemprov Gorontalo berita itu mengangkat judul “Dukung Penuh Pilkada 2024, Ini Tindakan Pemprov Gorontalo.”

Buntut dari berita Tribun Gorontalo berjudul “Ismail Pakaya Minta KPU Tak Gunakan PPK Pileg untuk Pilkada Gorontalo 2024”, Penjabat Gubernur Gorontalo diadukan oleh sejumlah LSM dan organisasi ke Bawaslu. Dasar berita itu membuat mereka menilai Penjagub tidak netral.

“Pertama harus kami jelaskan bahwa pernyataan yang disampaikan saat rakor tahapan Pilkada dengan KPU itu tidak persis seperti itu. Apa yang kami jelaskan dalam berita secara keseluruhan jika dibaca menyangkut bagaimana dukungan Penjagub terhadap KPU soal pembiayaan, sarana prasarana SDM termasuk dukungan pengamanan,” kata fungsional Pranata Humas Ahli Muda, Pemprov Gorontalo Ismail Giu, Rabu (1/5/2024).

Lebih lanjut katanya, sesuai rekaman isi rapat bahwa ada pernyataan dari Ketua KPU Provinsi Gorontalo Fadliyanto Koem yang berencana melakukan rekrutmen PPK/PPS sebagai tahapan awal pilkada. Sesuai regulasi KPU RI, Rekrutmen PPK/PPS dilakukan secara terbuka bukan evaluasi dari PPK/PPS Pileg Pilpres kemarin.

“Nah narasi kami “disarankan” yang kemudian oleh Tribun Gorontalo dibuat judul “Ismail Pakaya Meminta KPU” itulah yang menjadi keliru. Padahal Pak Gubernur hanya mengulang pernyataan Ketua KPU, yang maksudnya silahkan melakukan rekrutmen atau menggunakan yang ada 50 persen atau seperti apa. Itu kan menyangkut juga ketersediaan anggaran,” beber mantan kontributor Indosiar dan Trans7 itu.

“Ini saya kutip rekaman suara Pak Penjagub soal rekrutmen PPK/PPS sebagai berikut: Kemudian terkait dengan SDM. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, ini PPK/PPS-nya diseleksi ulang, tidak menggunakan PPK/PPS Pileg. Nah ini berarti bisa saja, bisa saja berganti semua, atau juga orang yang sama, atau lima puluh persen atau seperti apa,” kata Ismail Giu mengutip ucapan Penjagub.

Bahkan pada pertemuan tersebut, Penjagub Ismail Pakaya memberikan kemudahan bagi PPK/PPS yang akan membantu KPU pada proses pemungutan dan penghitungan suara. Caranya, dengan menyurat kepada pemerintah kabupaten kota agar memberi dispensasi izin bagi PPK/PPS yang berstatus pegawai untuk tidak bekerja kantoran saat dibutuhkan.

“Jadi kami berharap pembaca memahami secara utuh konteks berita yang kami sampaikan. Narasi berita kami itu sangat panjang menjelaskan bagaimana dukungan dan upaya Pak Penjagub menyukseskan pilkada. Jadi kalau judul dan sudut pandang berita diubah oleh Tribun Gorontalo seperti itu menurut kami menyedihkan,” tegasnya.

Ismail berharap Tribun Gorontalo untuk lebih bijak mengubah berita yang dikutip dari sumber aslinya. Apalagi berita itu berstatus advetorial atau berbayar. Mengubah judul akan mengubah sudut pandang, mengubah sudut pandang akan mengubah keseluruhan isi berita.

“Ibaratnya begini, saya bayar dan minta anda mempublikasikan rasa dari sepiring nasi, sambal dan sepotong ikan. Maka jangan anda ubah ketiga item itu jadi nasi goreng. Itu akan mengubah konteks. Kalau judulnya saja dibolak balik enggak apa apa, itu seperti nambah garam sedikit atau nambah kecap,” pungkas Magister Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin itu.

The post Pemprov Gorontalo Ungkap Fakta Sebenarnya Terkait Berita Kontroversial appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Buntut dari pernyataan Penjabat Gubernur Gorontalo, yang menyampaikan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), tidak lagi menggunakan PPK dan PPS pada Pileg 2024.

Hal itu di sampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo beberapa waktu lalu.

Sekretaris Jendral (Sekjen) Pengurus Besar (PB) HPMIG Aan Habu, menuturkan pernyataan PJ Gubernur menuai kontroversi di media sosial dan media massa. Pj Gubernur, dianggap terlalu mengintervensi Lembaga Independen dalam hal ini KPU.

“Kami sangat menyayangkan pernyataan Pj Gubernur tersebut, karena sudah masuk terlalu dalam di persoalan internal KPU. Gubernur seharusnya memposisikan diri sebagai pembina politik di Gorontalo, untuk memastikan proses dan tahapan pelaksanaan Pilkada serentak berjalan denga naman dan lancar. Bukan justru mengintervensi KPU dalam rekrutmen PPK dan PPS,” bebernya.

Lebih lanjut kata Aan, sekelas Pj Gubernur mengurusi persoalan rekrutmen PPK dan PPS sangat tidak mencerminkan pemerintahan yang independen dalam menghadapi Pilkda serentak. Apalagi, Pj Gubernur berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN), yang seharusnya netral.

“Kalau saya melihat Pj Gubernur Gorontalo ini, lebih cocok jadi Sekretaris KPU di bandingkan jadi Pj Gubernur Gorontalo,” tegasnya.

Dijelaskan Aan, berdasarkan peraturan KPU No 8 tahun 2022 tentang pembentukan tata kerja badan ADHOC penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota pada pasal 35 ayat 1 tentang mengatur persyaratan umum yang harus di penuhi oleh PPK/PPS dan KPPS.

“Dengan pencabaran PKPU ini, Pj Gubernur tidak memahami aturan yang sudah ditentukan oleh KPU melalui peraturannya. Jadinya, Pj Gubernur terkesan asal bunyi,” tegasnya lagi.

Dengan begitu, PB HPMIG menilai pernyataan Pj Gubernur bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Sehingganya PB HPMIG mengadukan Pj Gubernur Gorontalo ke Bawaslu Provinsi Gorontalo.

“Kami PB HPMIG sudah mengadukan Pj Gubernur ke Bawaslu atas pernyataan beliau yang mengintervensi rekrutmen PPK dan PPS. Kami menilai, Pj Gubernur tidak bisa menjaga netralitasnya sebagai Pj Gubernur yang juga sebagai ASN,” ketusnya.

The post Pj Gubernur Diadukan PB HPMIG ke Bawaslu Gorontalo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Usai salat Idulfitri 1445 Hijriah, Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya melaksanakan gelar griya atau open house di rumah jabatan gubernur, Rabu (10/4/2024). Gelar griya dijadikan sebagai momentum silaturahmi dengan lapisan masyarakat.

Pada gelar griya hari pertama Idulfitri, sejumlah tokoh masyarakat, kepala daerah, unsur Forkopimda, dan pimpinan organisasi perangkat daerah silih berganti bersilaturahmi dengan Penjagub Ismail. Mulai dari Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Pudji Prasetijanto Hadi bersama istri dan sejumlah pejabat utama Polda.

Kunjungan berikutnya Brigjen TNI Totok Sulistyono juga bersama istri dan pejabat utama Korem 133/Nani Wartabone. Selanjutnya berturut-turut Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Komandan Satradar, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Kabinda, dan Kepala BMKG Gorontalo.

“Momentum 1 Syawal 1445 Hijriah ini mari kita sambung kembali silaturahmi yang mungkin sempat putus agar Gorontalo diberi rahmat dan rakyatnya sejahtera,” kata Penjagub Ismail.

Penjagub Ismail juga menerima kunjungan Wali Kota Marten Taha bersama wakil Wali Kota Ryan Kono dan jajaran pimpinan OPD Kota Gorontalo. Gelar griya berakhir dengan silaturahmi Penjabat Bupati Gorontalo Utara Sila Botutihe bersama jajarannya.

The post Momen Idul Fitri, Penjagub Ismail Silaturahmi Bersama Masyarakat appeared first on Prosesnews.id.