Aleg DPRD Kota Gorontalo, Darmawan Duming. (foto. sm/prosesnews)

PROSESNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Gorontalo, Darmawan Duming meminta agar Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo ditinjau kembali.

Pasalnya, kenaikan TPP yang tertuang dalam Perwako Nomor 8 ini dinilai belum dapat menjawab permasalahan yang dialami para ASN beberapa OPD dibawah kepemimpinan Marten Taha sebagai Wali Kota.

Kuat alasan Darmawan untuk Perwako ini direvisi, selain kenaikan yang terkesan sepihak dikarenakan kenaikan TPP hanya berlaku bagi 3 sampai 4 OPD saja. Sedangkan, ada OPD yang benar-benar memang harus diberikan perhatian khusus.

Hal ini diungkapkan Darmawan Duming saat memimpin rapat kerja, Senin (27/4/2023).

“Ada ketidakadilan yang saya lihat, jika Perwako ini disahkan. Kalau hanya melihat beberapa kriteria penilaian seperti penempatan kerja dan prestasi, standarnya apa,” tanya Darmawan.

“Ada itu Satpol PP yang kerja mereka, bertaruh nyawa. Karena melakukan pengamanan dan pengawasan langsung dilapangan. Jangan sampai ada indikasi suka dan tidak suka. Like and dislike jika adanya kenaikan TPP,” tambahnya.

Sementara itu, ia juga menilai kenaikan TPP ASN juga harus melihat dan mempertimbangkan skala prioritas dari masing-masing OPD dan ASN yang memiliki sentralitas kerja di pemerintahan Kota.

“Kalau melihat prestasi, itu banyak para pejabat Kecamatan juga yang mendapat prestasi bahkan diantara eselon II saja itu berbeda-beda dan perbedaan sangat jauh. Banyak laporan dari ASN Kota Gorontalo yang masuk ke kami,”bebernya.

Dengan ini Perwako Nomor 8 Tahun 2023 diminta untuk ditelaah kembali urgensinya oleh Darmawan.

“Sehingga itu kami memberikan waktu selama empat bulan untuk dikaji kembali,” tandasnya.

Reporter : Sandri Mooduto

The post Tegas! Darmawan Duming Minta Perwako Nomor 8 Ditinjau Kembali appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Komisi A DPRD Kota Gorontalo gelar rapat kerja menindaklanjuti Pembahasan Terkait Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

Rapat kerja yang dimulai sejak pukul 14:00 WITA dan berakhir 17:30 itu cukup alot, dengan dihadiri langsung unsur pimpinan pemerintahan yang diketuai Sekda Kota Gorontalo, Ismail Madjid. Senin (27/4/2023).

Dalam rapat terlihat, masing-masing anggota Komisi A memberikan tanggapan mengenai kejelasan kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dilingkungan Pemerintahan Kota Gorontalo.

Salah satunya Heriyanto Thalib yang melayangkan pertanyaan apakah dengan adanya kenaikan ini dapat merata.

“Dilihat daripada tingkat eselon. bagaimana dgn OPD lain. Jangan sampai ada kecemburuan. Saya rasa ada beban kerja yang sama. Kenaikan ini tolong dikaji kembali , agar tidak menimbulkan polemik,” ungkapnya.

Sejalan dengan Heriyanto, Syafrudin Djunaedi juga berpandangan jika kenaikan ini telah disepakati, hal ini tidak akan menuai berbagai keluhan dari para ASN kepihak DPRD sebagai fungsi pengawasan.

“Subtansi terkait TPP, apakah ini sudah menyentuh sesuai dengan harapan ASN,”tanyanya.

Menjawab hal itu, Kepala BKPP Kota Gorontalo Benny Idrus menjelaskan substansi kenaikan TPP berdasarkan yang telah tertuang dalam kesepakatan Kemendagri ada Enam kriteria.

“Pertama lingkungan kerja, kedua prestasi kerja, ketiga kondisi kerja, keempat tempat bertugas, kelangkaan profesi, dan terakhir pertimbangan objektif lainnya. Nah ini yang di menjadi aspek penilaian, namun untuk Kota Gorontalo sendiri pakai 2 aspek. Yakni Prestasi dan pertimbangan objektif lainnya,” jelas Benny.

Akan tetapi, Darmawan Duming yang memimpin jalannya rapat menilai adanya ketidakadilan di beberapa satuan kerja pemerintah daerah (SKPD), seperti halnya kenaikan yang cukup tinggi untuk instansi lainnya.

“Kami komisi A setuju untuk kenaikan TPP ini, namun besaran itu yang menjadi pertanyaan. Beda kenaikan, dan kejelasan mengenai jumlah besaran. Ini yang kami nilai tidak adil. setelahnya dari sini kami akan menaikkan status dari rapat kerja komisi menjadi RDP nanti,” kata Darmawan.

“Maka kami minta agar ini ditinjau kembali,”pinta Darmawan.

Diruangan yang sama, Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, Ismail Madjid mengatakan bahwa penetapan TPP ASN Tahun 2023 telah melalui tahapan yang cukup panjang dan mengakomodir segala usulan DPRD langsung ke Wali Kota.

“Kami tidak menafikan bahwa tetap ada pro dan kontra, sebagai lembaga legislatif yang melaksanakan fungsi pengawasan, kami menerima masukan itu. Mereka berharap proporsional dan inshalllah kami mengakomodir itu untuk segera kami sampaikan ke Walikota. Tentunya kita harus memprosesnya,” tandasnya.

Reporter : Sandri Mooduto

The post Komisi A Gelar Raker Bahas Perwako Nomor 8 Tentang Kenaikan TPP ASN appeared first on Prosesnews.id.