PROSESNEWS.ID — Lagu “Genjer-Genjer” merupakan salah satu karya musik tradisional Banyuwangi yang memiliki perjalanan sejarah panjang. Lagu berbahasa Osing tersebut awalnya menggambarkan kehidupan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi pada masa pendudukan Jepang. Namun, perjalanan sejarah politik Indonesia kemudian membuat lagu ini mendapatkan stigma dan dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Lagu “Genjer-Genjer” diciptakan oleh Muhammad Arief, seorang seniman asal Banyuwangi. Tanaman genjer yang menjadi objek dalam lagu tersebut pada masa itu dikenal sebagai tanaman yang tumbuh di sekitar persawahan dan umumnya digunakan sebagai pakan ternak.

Melansir BBC News Indonesia, lagu tersebut lahir dari situasi sulit yang dialami masyarakat Banyuwangi pada masa pendudukan Jepang. Slamet Menur, yang mengaku sebagai sekretaris sekaligus orang dekat Muhammad Arief, menyebut lagu “Genjer-Genjer” diciptakan pada 1942 untuk memperkenalkan genjer sebagai tanaman yang dapat dikonsumsi masyarakat.

Kondisi sosial dan ekonomi pada masa itu menjadi latar penting dalam penciptaan lagu. Masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan makanan dan pekerjaan sehingga tanaman yang sebelumnya dianggap sebagai pakan ternak kemudian dimanfaatkan sebagai bahan makanan.

Menurut BBC News Indonesia, terdapat pula keterangan mengenai perbedaan tahun penciptaan lagu. Dalam pemberitaan tersebut disebutkan bahwa sebuah tulisan lokal menyebut lagu itu diciptakan pada 1953, sementara Slamet Menur menjelaskan bahwa inspirasinya telah muncul sejak 1942 dan kemudian lagu tersebut diterbitkan kembali pada 1953.

Seiring berjalannya waktu, “Genjer-Genjer” semakin dikenal masyarakat. Lagu tersebut kemudian dinyanyikan kembali oleh sejumlah penyanyi populer, di antaranya Bing Slamet dan Lilis Suryani pada 1962. Popularitasnya semakin meluas dan lagu itu pernah terdengar melalui siaran radio maupun televisi.

Mengutip Tirto.id, penciptaan “Genjer-Genjer” pada dasarnya tidak ditujukan sebagai lagu untuk kampanye politik PKI. Lagu tersebut disebut lahir sebagai bentuk penggambaran sekaligus kritik terhadap penderitaan masyarakat Banyuwangi di bawah penjajahan Jepang.

Persoalan muncul setelah Muhammad Arief kemudian bergabung dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), organisasi kebudayaan yang memiliki kedekatan dengan PKI. Lagu “Genjer-Genjer” yang telah populer kemudian digunakan dalam berbagai kegiatan politik pada masa tersebut.

Hubungan lagu dengan lingkungan politik kiri inilah yang kemudian membuat “Genjer-Genjer” semakin identik dengan PKI, terutama setelah pecahnya peristiwa politik 1965.

Melansir BBC News Indonesia, setelah Peristiwa G30S, banyak orang yang dianggap memiliki hubungan dengan organisasi-organisasi yang dikaitkan dengan PKI mengalami penangkapan dan berbagai bentuk tekanan. Banyuwangi, tempat lagu tersebut lahir, juga menjadi salah satu wilayah yang terdampak situasi tersebut.

Slamet Menur, yang ketika itu aktif dalam lingkungan kesenian Banyuwangi, turut mengalami penangkapan dan interogasi. Dalam kesaksiannya, ia mengatakan dirinya dikenal sebagai seorang seniman dan bukan politikus. Ia juga menceritakan bahwa lagu “Genjer-Genjer” telah menjadi bagian dari kehidupan keseniannya jauh sebelum lagu tersebut mendapatkan stigma politik.

Perubahan citra lagu semakin kuat setelah masa Orde Baru. Lagu yang sebelumnya menggambarkan kehidupan rakyat kemudian lebih sering dipahami melalui kaitannya dengan peristiwa politik 1965. Akibatnya, “Genjer-Genjer” selama bertahun-tahun nyaris tidak terdengar di ruang publik.

Mengutip Tirto.id, penggunaan lagu tersebut oleh kelompok politik setelah kemerdekaan membuat makna awal “Genjer-Genjer” mengalami perubahan dalam ingatan publik. Lagu yang semula menggambarkan kesengsaraan rakyat pada masa pendudukan Jepang kemudian identik dengan komunisme dan peristiwa politik 1965.

Stigma tersebut juga diperkuat oleh berbagai narasi yang berkembang setelah Peristiwa G30S. Lagu “Genjer-Genjer” bahkan kemudian dikaitkan dengan cerita mengenai Gerwani dan penculikan para jenderal, meskipun konteks penciptaan lagu itu sendiri berasal dari kondisi sosial masyarakat Banyuwangi pada masa pendudukan Jepang.

Kini, “Genjer-Genjer” tidak hanya dapat dilihat sebagai sebuah lagu yang pernah dikaitkan dengan sejarah politik Indonesia. Di balik kontroversinya, lagu tersebut juga merupakan bagian dari sejarah kebudayaan Banyuwangi dan menggambarkan kehidupan masyarakat pada masa yang penuh kesulitan.

Perjalanan “Genjer-Genjer” menunjukkan bagaimana sebuah karya seni dapat mengalami perubahan makna ketika berada dalam situasi sosial dan politik yang berbeda. Dari lagu yang menggambarkan kehidupan rakyat, karya tersebut kemudian menjadi simbol yang lekat dengan ingatan masyarakat terhadap salah satu periode paling kelam dalam sejarah politik Indonesia.

Referensi

1. BBC News Indonesia. “Tarian Genjer-Genjer kembali ditampilkan – ‘Saya mengenalkan Genjer-Genjer bukan pada politik, tapi seni yang sebenarnya’.” 22 September 2023, diperbarui 1 Oktober 2024.
2. Tirto.id. Yonada Nancy. “Sejarah Lagu Genjer-Genjer, Penciptanya, & Benarkah Terkait PKI?” 30 September 2022.

The post Mengapa Genjer-Genjer Dikaitkan dengan PKI? Ini Sejarahnya appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Pada Pemilu tahun 1955, Partai Komunis Indonesia (PKI) meraih 0.78 % suara, sedangkan partai Islam yakni Masyumi, PSII dan NU meraih 84.4 %. Adapun partai nasional yang diwakili PNI meraih sekitar 12 % suara.

Jika merujuk pada data jumlah penduduk tahun 1950 an, penduduk Gorontalo berada pada kisaran 300 ribu jiwa, berarti pemilih PKI sejumlah kurang lebih 2000 an orang. Sedangkan pemilih partai Islam di Gorontalo sekitar 250 ribuan orang.

Secara nasional, jumlah pemilih PKI berada pada urutan keempat setelah PNI, Masyumi dan NU. Total pemilih PKI pada saat itu sekitar 16.4 % atau sekitar 6 juta pemilih.

Hasil perolehan PKI secara nasional yang berbeda jauh dengan perolehan suara di Gorontalo memberikan pesan bahwa PKI termasuk metode beserta ideologinya “tidak laku” di Gorontalo. Mengapa hal tersebut terjadi?

Pertama, isu kampanye yang dilancarkan oleh PKI yakni ketimpangan, ketidakadilan, dan kesenjangan yang dirasakan rakyat saat itu menjadi topik yang dikampanyekan oleh Masyumi, NU dan PSII. Dalil dan strategi PKI yang menggunakan asumsi Marxian tidak mempan untuk mengubah persepsi masyarakat Gorontalo. Seperti contoh isu kelas yang digencarkan untuk menarik garis beda antar masyarakat sulit terterima karena sistem kekerabatan Gorontalo yang begitu kuat. Sistem Ngala’a yang berbasis marga (yang kemudian saling terkait dalam perkawinan) begitu kuat dan dipengaruhi oleh tokoh-tokoh keluarga yang memiliki kaitan erat dengan para Wuleya lo Lipu, sehingga polarisasi berbasis kelas ala Marxian tidak berhasil.

Kedua, PKI di Gorontalo tidak memiliki basis wilayah yang kuat, bahkan terpencar tanpa jejaring politik yang kuat. Lemahnya jejaring tersebut karena struktur sosial Islam di Gorontalo yang berbasis pada kekerabatan kuat telah menjadi benteng nilai dan juga struktural. Di Jawa, pertentangan antara PKI dan Islam begitu tegang, sehingga menyebabkan banyaknya pembantaian. Hal ini berbeda dengan Gorontalo karena dari segi jumlah sudah kalah, apalagi jejaring dan struktur politik yang dikuasai oleh tokoh-tokoh elit agama lokal. Selain itu, walaupun di Gorontalo tidak memiliki basis-basis seperti pesantren, namun Islam di Gorontalo “hidihima mototoheto” (“dipegang” atau diyakini secara kuat, dengan batin) karena adanya guru-guru agama kampung yang merangkap menjadi tokoh adat. Walaupun di Gorontalo pada saat itu ada yang masuk dalam kategori “abangan”, tetapi karena intensitas pelaksanaan tradisi keagamaan/adat di Gorontalo cukup sering maka “konsolidasi” pun menjadi lebih kuat.

Ketiga, peran tokoh agama sekaligus tokoh adat yang begitu sentral di Gorontalo menjadikan mereka sebagai episentrum informasi yang terpercaya dan informasi itu disebarkan melalui metode “lolohuma” (saling bisik), tidak dalam kegiatan yang menghadirkan massa yang banyak. Nah, distribusi informasi “negatif” tentang PKI cepat menyebar dan bahkan menjadi “hantu” sebab jaringan kekerabatan Gorontalo yang dikuasai tokoh non PKI menjadi medium kuat dalam penyebaran informasi itu. Contohnya, pada waktu tahun 90 an, bisa kita lihat betapa penyebaran informasi “gola” (penculik anak-anak) hanya dalam tempo beberapa waktu bisa menyebar cepat dari Popayato ke Taludaa. Dalam kurun waktu yang sama, “dudu-dudula” (bertemu, berdekatan, tidak saja secara fisik, tapi juga secara kultur) sambil “hitambelanga” (duduk bersila dalam bentuk lingkaran). Hari ini, metode tersebut dikomodifikasi menjadi “karlota” (karlota adalah tokoh di film Maria Cinta yang Hilang).

Pertanyaannya, apakah tidak “lakunya” PKI saat lalu bisa dijadikan pelajaran bagi partai-partai di Gorontalo hari ini (menjelang Pemilu)? Karena sejarah politik Gorontalo termasuk perspektif sosio-antropologis dalam memahami kondisi masyarakat Gorontalo masih relevan dengan kondisi sosial-politik hari ini.

Relevansi tersebut tergantung pemahaman setiap partai politik dalam mengartikulasikan langkah dan metode politiknya, bahwa jika ingin meraih “kemenangan politik” yang besar di Gorontalo mau tidak mau harus memanfaatkan jaringan kekerabatan berbasis marga dan bagaimana bisa melibatkan tokoh-tokoh dalam keluarga tersebut untuk menjadi agen.

The post Mengapa PKI Tidak “Laku” di Gorontalo? appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menggelar rapat dengan seluruh jajaran panitia pusat penerimaan prajurit TNI tahun anggaran 2022. Rapat yang yang berlangsung beberapa sesi itu berisi paparan mekanisme penerimaan prajurit TNI, mulai dari tes mental, ideologi, psikologi akademik, kesemaptaan jasmani hingga kesehatan.

Dalam pertemuan itu, Andika mempertanyakan uraian bagi rekrutmen anggota TNI. Ia ingin langsung diberikan daftar pembahasan untuk selanjutnya dilakukan perbaikan.

Dalam pembahasan poin nomor empat, Andika bertanya kepada Direktur D BAIS TNI Kolonel A Dwiyanto terkait penilaian penerimaan anggota TNI.

“Oke nomor 4 yang mau dinilai apa?” tanya Andika yang dikutip dari YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa, Rabu (30/3/2022).

“Kalau dia ada keturunan dari, apa, Pelaku tahun kejadian 1965 Pak,” jawab Kolonel Dwiyanto.

“Itu berarti gagal, apa bentuknya? Apa itu dasar hukumnya? Apa?” tanya Andika lagi.

“Izin, Tap MPRS Nomor 25,” jawab Kolonel Dwiyanto.

“Oke sebutkan. Yang dilarang oleh Tap MPRS itu apa,” tanyanya lagi.

“Yang dilarang Tap MPRS, satu komunisme, ajaran komunisme, organisasi komunis, maupun organisasi underbow dari komunis tahun 1965,” terang Kolonel Dwiyanto.

“Yakin ini?” tanya Andika.

“Siap, yakin!” jawab Kolonel Dwiyanto dengan mantab.

“Coba cari, buka internet sekarang,” perintah Andika dilansir Liputan6.com

Andika kemudian mengungkapkan tentang isi dari TAP MPRS 25 Tahun 1965 tersebut. Kata dia, isi TAP MPRS tersebut pertama, menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. “Tidak ada kata-kata underbow segala macam,” ujar dia.

“Dua, menyatakan komunisme marxisme sebagai ajaran terlarang, itu isinya,” Andika menambahkan.

Dia menegaskan, TAP MPRS ini menjadi dasar hukum yang legal. Andika menilai yang dilarang dalam aturan tersebut adalah PKI dan ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme. “Itu yang tertulis,” tegasnya.

Sementara mereka yang berasal dari keturunan PKI, Ia menambahkan, tidak terkena TAP MPRS tersebut. Karena tak ada pelanggaran yang dilakukan oleh mereka.

“Keturunan ini pelanggar TAP MPRS apa dasar hukum, apa yang dilanggar sama dia, jangan kita mengada-ada, saya orang yang patuh peraturan perundangan,” ujar dia.

“Ingat ini, kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum. Zaman saya tidak ada lagi keturunan dari apa, tidak. Karena apa, saya menggunakan dasar hukum. Oke. hilang (aturan) nomor 4,” ujar Andika.

The post Panglima Jenderal Andika Bolehkan Keturunan PKI Daftar Jadi TNI appeared first on Prosesnews.id.