PROSESNEWS.ID – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim menyampaikan keluh kesah petani soal pupuk bersubsidi saat bertemu dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) RI yang membidangi pupuk bersubsidi, di Hotel Maqna, Kota Gorontalo, Selasa (23/3/2021).

Pada kesempatan itu Wagub Idris Rahim yang didampingi oleh Kepala Dinas Pertanian Muljady Mario mengkritisi kebijakan Kementan yang terlalu cepat memberlakukan Permentan Nomor 49 tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Dalam aturan tersebut petani tidak boleh membeli pupuk bersubsidi jika tidak berkelompok dan terdaftar dalam elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

“Permentan ini terlalu cepat diberlakukan. Setelah ditetapkan Desember 2020, langsung diberlakukan Januari 2021. Kami tidak punya waktu menyosialisasikanya dan pastinya ini sangat memberatkan petani,” kata Idris.

Terkait keluh kesah petani yang disampaikan Wagub Idris Rahim itu, Sesditjen PSP Kementan akan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan pupuk bersubsidi.

“Masalah pupuk bersubsidi ini dialami oleh seluruh provinsi di Indonesia. Ini akan menjadi bahan evaluasi kami untuk memperbaiki sistem distribusi pupuk bersubsidi,” ujar Gunawan.

Gunawab mengungkapkan, total usulan permintaan pupuk bersubsidi dari seluruh pemerintah daerah sebanyak 24 ton. Sementara Kementan hanya mampu menyiapka sebanyak sembilan juta ton.

“Artinya hanya 30 persen yang bisa kita penuhi. Otomatis kita harus benar-benar memilih daerah mana yang menjadi prioritas,” tegas Gunawan.

Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Gorontalo, Sesditjen PSP Kementan melakukan pengecekan langsung ketersediaan pupuk bersubsidi ke kios-kios pengecer. Salah satunya ke kios pengecer di Desa Ilomangga, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo.

The post Wagub Perjuangkan Keluhan Petani Gorontalo ke Sesditjen PSP Kementan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Masyarakat Desa Bolontio Timur, Kecamatam Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, Keluhkan terkait pengadaan pupuk. Sebab di desa mereka sudah sangat kekurangan pupuk untuk pertanian mereka.

Ini disampaikan Masyarakat Saat tim reses Dewan Perwakilan Provinsi (Deprov) Gorontalo Dapil Gorontalo Utara Thomas Mopili saat mengunjungi Desa Bolontio Timur, guna mendengar aspirasi-aspirasi lainnya dari pada masyarakat.

“Mengenai tentang pupuk, kemarin Gubernur Gorontalo telah menyampaikan, untuk pupuk ini tidak bisa didominasi oleh agen. Tetapi, yang sudah bisa mengadakan pupuk yakni Koperasi,” ucap Thomas Mopili.

Thomas menuturkan, agar pupuk ini akan berjalan lancar pengadaannya, maka alternatif terbaik harus ada Koperasi. Kalau misalkan sudah bisa disediakan, tentunya kita tidak akan bergantung lagi sama agen.

“Kami akan coba membantu untuk pengadaan koperasi yang sudah tidak beroperasi di Sumalata Timur ini. Tentunya langkah ini harus kita kerjakan secepatnya, agar bisa menebus puput tersebut agar tidak langkah lagi di Desa Bolontia Timur ini,” tutur Thomas Mopili.

Lanjut Thomas, sesuai yang disampaikan Gubernur Rusli Habibie, bahwa untuk koperasi-koperasi yang sudah tidak beroperasi di hidupkan kembali, dan tentunya diberi bantuan kurang lebih 50-100 juta.

“Ini tentunya bisa di urus, dan kalau ada kesulitan bisa hubungi kami. Untuk surat perizinannya, saya secara pribadi akan membantu kepengurusannya” tandasnya.

Reporter : Abd Kadir Djauhari

The post Warga Kekurangan Pupuk, Ini Alternatif yang Disampaikan Thomas Mopili appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta agar aturan tentang pupuk bersubsidi diundur selama enam bulan sejak diberlakukan awal Januari lalu. Aturan itu dinilai memberatkan petani karena terlalu cepat diundangkan tanpa sosialisasi.

Aturan yang dimaksud yaitu Permentan No. 46 tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Regulasi baru itu tidak membolehkan petani membeli pupuk jika tidak berkelompok dan terdaftar dalam eletronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK).

“Jika ada kebijakan seperti itu minimal disosialisasikan, enam bulan lah baru itu diterapkan. Ini mereka (petani) kaget semua. Aturan begitu keluar langsung berlaku di 2021,” ungkap Rusli saat berdialog di Radio Suara RH, Senin (15/3/2021).

Dalam beberapa kesempatan turun ke kabupaten/kota, isu ini selalu mencuat. Salah satunya saat berdialog dengan petani di Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Sabtu pekan kemarin. Mereka mengeluh sulitnya membeli pupuk bersubsidi karena persoalan administrasi pendataan.

“Saya juga sangat sedih, sangat prihatin dengan kondisi petani. Kami bermohon aturan itu minimal ada sosialisasi. Petani ini kalau disuruh macul mereka serius, tapi kalau disuruh mengurus administrasi tidak ada waktu, enggan dan mungkin pengetahuannya terbatas. Jadi ada aturan minimal disosialisasi enam bulan,” imbuhnya.

Lebih lanjut kata Rusli, masalah pupuk sangat penting bagi petani. Penyediaannya harus tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah menyesuaikan dengan musim tanam dan musim pemupukan.

“Ini masalah pertanian sangat rentan dengan pupuk tadi. Kalau sudah musim tanam maka pupuk harus ada. Kalau tidak ada maka lewat dan bisa mengganggu produksi. Belum lagi kalau petani sudah terlanjur punya hutang,” sambungya.

Di tempat yang sama, Kadis Pertanian Muljady D. Mario menjelaskan tentang perubahan signifikan keluarnya Permentan no. 46 Tahun 2020. Diantaranya ada kenaikan harga pupuk bersubsidi. Contohnya untuk urea dari sebelumnya Rp1.800 naik menjadi Rp2.250 per kg. Pupuk ZA dari Rp1.400 naik menjadi Rp1.700 per kg.

Perubahan lain tentang cara mengakses pupuk. Petani diwajibkan berkelompok dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP-el. Kelompok dan NIK selanjutnya didaftarkan ke e-RDKK. Jika prosedur itu tidak dilakukan maka petani tidak bisa membeli pupuk bersubsidi.

“Kalau sebelumnya terdaftar di RDKK secara manual sudah bisa mengakses pupuk bersubsidi, maka sekarang dipersyaratkan elektronik RDKK. Basisnya e-RDKK adalah NIK. Jadi petani harus punya KTP-el untuk terinput di e-RDKK,” bebernya.

Persoalannya, lanjut kata Muljady, penginputan e-RDKK untuk tahun 2020 sudah selesai. Periode penginputan bulan April hingga November 2021 untuk kebutuhan pupuk tahun 2022.

“Biasanya penginputan RDKK ini setahun sebelumnya. Jadi kebutuhan 2021 diinput di 2020. Begitu juga untuk 2022 diinput di 2021. Oleh karena itu kami keliling kabupaten kota mendampingi dinas pertanian di sana, karena mereka yang menginput,” lanjutnya.

Perubahan lain menyangkut alokasi pupuk yang tidak sama setiap wilayah. Jika dulu jatahnya sama yakni 300 NPK 200 urea, maka sekarang tergantung kesuburan tiap wilayah. Berbahlgai perubahan perubahan itu dinilai terlalu cepat dan waktu sosialisasi terlalu pendek sehingga petani di lapangan bertanya-tanya.

The post Dinilai Memberatkan Petani, Rusli Minta Aturan Pupuk Bersubsidi Diundur appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Petani di Kabupaten Pohuwato meminta kebijakan pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat dilakukan secara bertahap. Mereka mengaku kewalahan jika harus mengurus kartu tani dan terdata di elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK).

Sunaryanto, kelompok tani Sumber Rejeki, Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan mengungkapkan curahan hatinya kepada Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang menyambangi kecamatannya, Sabtu (13/3/2021). Ia meminta kebijakan pupuk bersubsidi dengan beragam persyaratannya bisa dilakukan bertahap agar petani tidak sulit mendapat pupuk.

“Sangat diharapkan sekali kelancarannya pak. Petani banyak yang tidak mendapatkan pupuk karena kita disuruh laporan, bawa KTP, bikin CPCL-nya sehingga ada yang masih enggan ada juga yang sudah. Harapan kami perlakuannya pelan pelan lah pak. Petani masih butuh bimbingan dan nanti (aturan ini) akan berjalan dengan sendirinya,” ungkapnya.

“Barangkali sekarang sudah ada pendataan semacam kartu tani. Ini cukup bagus pak, tapi karena sifatnya masih awal maka petani cukup sulit. Sehingga banyak petani sulit mendapatkan pupuk,” imbuh Sunaryanto.

Pihaknya meminta agar pemerintah provinsi dan kabupaten memikirkan kebijakan khusus terkait dengan regulasi tersebut. Di satu sisi petani harus mengurus kelengkapan administrasi, namun di sisi lain mereka juga dikejar oleh musim tanam dan target produksi pertanian seperti beras, jagung dan lainnya.

“Adakalanya petani celoteh, masa’ kita beli pupuk aja sulit. Kita digenjot untuk meningkatkan produksi tapi pupuknya enggak lancar. Ini beli, tapi karena tidak ada namanya di situ tidak dilayani. Barangkali ini butuh bimbingan petugasnya di situ pak,” sambungnya.

Gubernur Rusli yang didampingi Bupati Pohuwato Syaiful Mbuinga memahami apa yang dirasakan petani. Ia mengakui jika kebijakan ini terlalu cepat diterapkan sebab diundangkan pada bulan Desember 2020 dan sudah harus berlaku tahun 2021.

“Masalah pupuk itu, kami sudah rapat untuk menyurat ke pusat. Harusnya kalau diberlakukan begitu jangan langsung hari ini suratnya jadi, hari itu juga diberlakukan. Kasihan petaninya karena saya tau petani itu harus tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah,” ujar Rusli.

Beruntung pihak Kementan membuka ruang untuk melakukan penginputan ulang mulai bulan Maret hingga Juni 2021. Ia menginstruksikan Dinas Pertanian provinsi bekerjasama dengan pemerinfah kabupaten untuk melakukan pendampingan kepada petani.

“Jalan keluarnya pak Mul (kadis pertanian), mulai Minggu depan turunkan tim dari provinsi bekerjasama dengan kabupaten/kota untuk mendata dan membantu mereka membuat kartu tani. Kalau kita mengharapkan dari 140 kartu tani, sekarang diaktivasi baru 20 ribu maka kapan ini selesai,” tandasnya.

Pada dialog dengan petani Randangan dan sekitarnya itu, Gubernur Rusli menyerahkan sejumlah bantuan. Ada benih jagung seluas 1800 hektar untuk 49 kelompok, benih padi kaya gizi untuk luas 92 hektar serta benih kedelai 300 hektar. Ada juga prasarana pengolahan holtikultura senilai Rp124.950.000 serta sarana produksi cabai rawit merah seluas 10 hektar.

The post Petani Pohuwato Minta Kebijakan Pupuk Bersubsidi Dilakukan Bertahap appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Kepala Dinas Pertanian, Provinsi Gorontalo, Muljady D. Mario menerangkan mulai tahun 2021, ketentuan alokasi untuk pupuk bersubsidi akan berbasis kandungan hara secara lokal.

“Ini sesuai dengan ketentuan Kementerian Pertanian RI, dimana sebelumnya alokasi bantuan pupuk bersubsidi bagi petani di seluruh Indonesia itu sama. Dan mulai tahun 2021 ini sesuai dengan ketentuan alokasi dari pupuk tersebut akan berbasis kandungan hara secara lokal” ungkap Muljady.

Ketentuan itu, kata Muljady memang mempengaruhi jumlah distribusi pupuk disetiap wilayah yang ada di Indonesia.Di Provinsi Gorontalo, pendistribusian pupuk bersubsidi bagi kabupaten dan kota akan mengalami perubahan.

“Jadi alokasinya tidak lagi 300 untuk pupuk NPK dan 200 pupuk urea seperti tahun 2020 kemarin, mulai tahun 2021 ini alokasi ditentukan melalui basis kandungan hara secara lokal. Dan juga komposisi pupuknya lebih lengkap dan ada saintifik dan justifikasinya berdasarkan tanah atau kondisi lahan setempat”jelas Muljady.

Ia pun mengakui kuota alokasi pupuk bersubsidi mengalami peningkatan dari tahun 2020. Untuk itu, Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo akan memastikan kesiapan proses distribusi mulai dari lini IV sampai dengan lini I. Penyaluran pupuk bersubsidi itupun akan awasi bersama Dinas Kumperindag agar berjalan baik.

“Karena ekseskusi program ini ada di teman-teman Dinas Pertanian kabupaten dan kota, harapan kami mereka bisa melakukan pengawalan program-program ini agar petani bisa terlayani dengan baik. Karena yang punya aparat dari tingkatan kecamatan,desa, sampai dengan dusun ada dimereka”pungkasnya.(Ads)

The post Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun ini Berbasis Kandungan Hara Secara Lokal appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo mendorong keterlibatan penyuluh pertanian untuk menyosialisasikan aturan baru pendistribusian pupuk bersubsidi.

Espin Tulie, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo mengatakan dari hasil kunjungan di beberapa Kabupaten/Kota, ada petani yang mengeluhkan kurangnya stok pupuk bersubsidi. Padahal stok tersebut tidak berkurang hanya saja menyesuaikan dengan aturan baru.

“Aturan baru ini memungkinkan beberapa daerah distribusi pupuknya berkurang atau malah ada yang lebih. Aturan tersebut didasari dengan hasil kajian dari BPTP bahwa kandungan tanah pada lahan pertanian di setiap wilayah berbeda, sehingga hal itu berpengaruh pada distribusi pupuk”jelas Espin.

Olehnya, Espin mendorong penyuluh pertanian yang ada di setiap kabupaten dan kota untuk berperan aktif menyosialisasikan aturan baru tersebut. Menurutnya, penyuluh merupakan garda terdepan dibidang pertanian yang bisa menjelaskan persoalan yang terjadi kepada petani.

“Tidak hanya itu juga, tindaklanjutnya kami akan mengecek distribusi pupuk oleh Dinas Pertanian disetiap Kabupaten/Kota apakah terdistribusi merata dan sesuai dengan ketentuan yang ada”ungkap Espin.(Ads)

The post Penyuluh Pertanian Diminta Sosialisasikan Aturan Tentang Pupuk Bersubsidi appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Kementerian Pertanian Republik Indonesia akan memberikan pupuk bersubsidi kepada masyarakat petani. Dalam rangka mendukung ketahanan pangan Nasional melalui program kartu Tani di tahun 2021.

Untuk  Kabupaten Bone Bolango (Bonebol) sendiri, pupuk yang diberikan sebanyak 2 ribu ton lebih yang diperuntukan kepada kurang lebih 11.000 petani yang sudah mengantongi kartu tani.

Kartu tani inilah yang nantinya bakal berisikan jumlah kuota pupuk bersubsidi yang bakal diterima oleh masing-masing petani. Sehingganya Pemkab Bonebol Bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia (BNI), untuk mensosialisasikan cara pakai kartu tani tersebut.

“Pupuk yang akan diberikan berupa pupuk Urea, Sp.36 , ZA , NPK Serta Organik,” ucap Kepala Bidang sarana dan prasarana (Distanak) Dody Kohongia.

“Insya Allah untuk tahap sosialisasinya  mulai dilaksanakan pada hari Sabtu, 16 Januari 2021,” ucap Dody Kohongia.

Adapun kriteria para petani yang mendapatkan pupuk bersubsidi lewat program kartu tani tersebut. Yaitu Petani yang hanya memiliki 2 hektar lahan pertanian.

“Lahan yang di atas 2 Hektar tidak dapat menerima subsidi pupuk ini,” ucap Dody Kohongia.

Adapun Tujuan dari program ini adalah untuk membantu para petani agar memperoleh pupuk yang murah untuk lebih praktis dan efektif.  Serta tersalurkannya pupuk bersubsidi ini dengan baik dan tepat sasaran.

Reporter : Abd Kadir Djauhari

The post  Petani di Bone Bolango Bakal Dapat Pupuk Bersubsidi appeared first on Prosesnews.id.