PROSESNEWS.ID — Polemik terkait pembangunan Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Desa Biluhu Tengah, Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo, telah mencapai titik terang setelah pihak pemerintah memberikan klarifikasi terhadap tudingan masyarakat yang menyebut pihak pemerintah kabupaten mengambil lahan masyarakat untuk proyek tersebut.

Kabid Pendidikan Non Formal (PNF) Disdikbud Kabupaten Gorontalo, Agustina menegaskan, lahan yang digunakan untuk pembangunan SKB tersebut adalah milik pemerintah dan tidak ada sengketa dengan masyarakat.

“Memang lahan tersebut adalah milik pemerintah, tidak mungkin pemerintah akan membangun SKB pada lahan masyarakat. Bahkan pada saat peresmian, semua masyarakat juga diundang,” kata Agustina.

Ia juga menjelaskan, pembangunan gadung tersebut awalnya ditujukan untuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) 9 Biluhu, namun karena jumlah siswa tidak memenuhi kuota minimal, maka gedung sekolah tersebut dialihkan menjadi SKB.

“Kuota minimal 60, sedangkan siswa hanya ada 32 orang,” jelas Agustina.

Baca Juga: Tanah Hibah Sekolah Swadaya di Biluhu Dirampas Pemerintah untuk Bangun SKB

Agustina juga menuturkan, meskipun gedung tersebut didirikan untuk SKB, namun anak-anak didik di sekolah tersebut tetap bisa beraktivitas sebagaimana mestinya tanpa harus bersinggungan satu sama lain.

“Mereka tetap bisa mengunakan gedung tersebut, bahkan itu sudah ada komputer, itu silahkan digunakan fasilitas-fasilitas yang ada. Jadi selama ini kami tidak melarang ini itu, lagi pula ini semua kan untuk pendidikan,” tutur Agustina.

Sementara itu, Kepala SKB Kabupaten Gorontalo, Likson Dai menambahkan, tidak ada sengketa lahan antara SDN 9 dan SKB. Ia menyebut, yang terjadi hanyalah upaya beberapa oknum untuk memperkeruh suasana.

“Saya tau orangnya siapa yang mempersoalkan ini, dan dia itu bukan orang sana, cuma dia nikah di sana. Ini persoalan sudah dirapatkan, dari pemerintah kecamatan, desa, dinas pendidikan juga masyarakat dan sudah ada jalan keluarnya,” tagas Likson.

Likson mengungkapkan, proses pembangunan gedung SKB sudah selesai, dan tahun ini pihaknya menargetkan peningkatan jumlah peserta didik menjadi 247 orang.

Bersamaan dengan itu, Likson menyampaikan pemerintah daerah akan membuka sekolah paket A di tempat tersebut pada tahun 2024. Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikannya.

“Dengan rencana pembukaan sekolah paket A, kami berharap dapat memberikan kesempatan kepada mereka yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan,” ujar Likson.

Polemik ini kemungkinan besar dapat mereda setelah klarifikasi dari Dinas Pendidikan, dan masyarakat diharapkan dapat mendukung inisiatif pembangunan yang bertujuan meningkatkan akses pendidikan di wilayah tersebut.

Reporter: Pian N Peda

The post Dinas Pendidikan Bantah Tudingan Sengketa Lahan SKB di Biluhu appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Pembongkaran sekolah jarak jauh di Desa Biluhu Tengah, Kecamatan Biluhu, Pantai Kabupaten Gorontalo menuai banyak kecaman dari masyarakat sekitar.

Sekolah tersebut awalnya dibangun oleh masyarakat sebagai inisiatif dalam memudahkan anak-anak mereka untuk mendapatkan akses pendidikan. Karena sekolah induk SDN 1 Biluhu jauh dari tempat mereka tinggal.

Salah seorang warga, Adam (nama samaran) menuturkan, sekolah tersebut dibangun oleh masyarakat secara swadaya sehingga anak-anak yang putus sekolah bisa melanjutkan kembali sekolahnya.

“Tanah itu milik masyarakat yang dihibahkan, karena pada waktu itu banyak anak-anak yang putus sekolah, jadi dibangunlah sekolah jarak jauh ini,” kata Adam kepada tim Prosenews.id pada Minggu (07/01/2024).

Adam menceritakan, pada awal pembangunanya, sekolah ini hanya beratapkan daun kelapa, berdindingkan bambu demikian juga tiang-tiang penyangganya.

Pada tahun 2012, kata Adam, pada saat sekolah sudah tidak layak lagi untuk digunakan karena sudah bolong-bolong. Anak-anak didik kemudian dipindahkan ke masjid dan sebagian ke rumah warga atas persetujuan perwakilan dan pemerintah desa.

Setahun kemudian, pada 2013, sekolah tersebut mendapatkan bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNMP) yang dialokasikan melalui pemerintah desa dan dikerjakan oleh orang tua siswa secara swadaya.

“Namun, pada tahun 2021, tiba-tiba ada peresmian Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) oleh Bupati Gorontalo, pada sambutannya, bupati mengatakan mereka hanya dititipkan,” tambahnya.

Lebih lanjut, yang dipertanyakan oleh masyarakat, kata Adam, mengapa kunjungan dan peresmian oleh bupati tersebut tidak mengundang masyarakat, dalam artian hanya orang-orang tertentu yang diundang.

Tidak cukup sampai di situ, tiba-tiba pada bulan Agustus gedung tersebut dibongkar dan direnovasi oleh pihak SKB tanpa ada rapat dengan masyarakat sekitar, sehingga meninggalkan pertanyaan besar bagi masyarakat.

“Ini sebenarnya siapa pemilik tanah? Kenapa SKB yang hanya dititipkan tiba-tiba menguasai tanah tersebut, bahkan sempat ada suara-suara yang menhyuruh SD (sekolah jauh) untuk mencari lahan yang lain. Jadi kami tidak mau, karena ini sudah payah kami sendiri yang membangun di awal, dan tanah juga hibah dari masyarakat untuk SD bukan SKB,” pungkasnya

Terkait polemik ini, sayangnya Kepala SKB Likson Dai, belum bisa memberikan tanggapan dan hanya menunjukkan ketidaktersediaannya saat dihubungi. Begitu juga dengan Kepala Dusun Botulangelo Abdul Wahab Thalib yang menyatakan belum siap memberikan keterangan.

“Maaf pak, saya belum siap,” kata Abdul Wahab Thalib, via WhatsApp.

Hingga berita ini diterbitkan, tim Prosesnews.id masih berusaha menghubungi Kepala Desa Biluhu Tengah dan Dinas Terkait untuk mendapatkan kejelasan terkait kontroversi ini. Masyarakat setempat menanti penjelasan resmi terkait pemilik tanah dan nasib sekolah yang mereka bangun dengan susah payah.

The post Tanah Hibah Sekolah Swadaya di Biluhu Dirampas Pemerintah untuk Bangun SKB appeared first on Prosesnews.id.