PROSESNEWS.ID – Hebat. Itulah kata yang pantas disematkan untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 

Pemerintahan yang dipimpin Marten Taha sebagai Wali kota dan Ryan F. Kono sebagai wakil wali kota, sukses menduduki posisi ke enam nasional tingkat Kota dan menjadi satu-satunya Pemerintah Kota asal Pulau Sulawesi yang masuk dalam 10 besar nasional.

“Alhamdulillah, penerapan SPM tahun 2021 Pemkot Gorontalo tidak sia-sia, buktinya kita sukses menempati posisi enam nasional untuk tingkat kota,” ucap Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Gorontalo, Abdulhafidz, Ahad (15/05/2022).

Pemkot Gorontalo berada diposisi enam nasional, kata Abdulhafidz, karena sukses meraih nilai 95,61 persen, dibawah Kota Magelang, Samarinda, Tangerang, Surakarta, dan Semarang.

“Kalau di regional Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, kita berada diranking satu, dibawah kita ada Kota Pare-pare diposisi ke dua, dan Palopo diposisi ketiga,” terangnya.

Dijelaskan Abdulhafidz, untuk mendapatkan nilai di atas 90 persen dalam penerapan SPM, Pemerintah Kota Gorontalo mempunyai trik khusus. Yaitu, dengan memprioritaskan pelaksanaan program kerja yang menjadi indikator penilaian SPM.

“SPM yang kita jalankan sesuai dengan ketentuan yang ada, misalnya di bidang kesehatan ada 14 indikator kerja, dan pak wali terus mendorong indikator ini dicapai, dengan menekan angka kematian ibu hamil, menekan angka kematian bayi,” jelasnya.

Abdulhafidz mengungkapkan, prestasi yang dicapai Pemkot Gorontalo dalam penerapan SPM tahun 2021 adalah prestasi yang prestisius. Sebab, tahun-tahun sebelumnya Pemkot belum mampu berbicara banyak.

“Ini kali perdana kita sukses menempati posisi enam nasional, sehingga bagi saya ini adalah sebuah prestasi yang prestisius, dan merupakan bukti komitmen Pemkot Gorontalo menerapkan SPM,” ungkap Abdulhafidz.

Reporter : Reza Saad

The post Pemkot Gorontalo Peringkat ke 6 Nasional Penerapan SPM 2021 appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pemerintah Provinsi mendapatkan nilai tertinggi dengan pencapaian sebesar 78 persen, pada pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) wilayah Regional II yang membawahi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua.

Prestasi tersebut berdasarkan hasil dari penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Bappenas dalam menilai standar pelayanan minimal provinsi, kabupaten serta kota.

“Gorontalo capaian tertinggi pelaporan SPM standar pelayanan minimal se Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua. Jadi provinsi gorontalo presentasenya mencapai yang tertinggi melampaui Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara,” ungkap Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo Sri Wahyuni Daeng Matona, usai mengikuti vidcon evaluasi penerapan SPM yang dibuka oleh Sekertaris Dirjen Bina Bangda Kementrian Dalam Negeri,
Selasa (29/6/2021).

Selain itu, nilai SPM ini juga menjadi penting, sebab merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) provinsi dan merupakan salah satu indikator pencapaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan oleh kepala daerah.

“Ini merupakan pencapaian tertinggi Provinsi Gorontalo se Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua. Karena SPM ini juga bagian dari LPPD, sehingga ketika SPM nilainya tinggi, diharapkan akan mempengaruhi secara signifikan terhadap LPPD Provinsi Gorontalo, yang akan kita sampaikan kepada pemerintah pusat. Karena itu merupakan salah satu indikator pencapaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan oleh kepala daerah,” tambahnya.

Dalam PP Nomor 2/2018 dan Permendagri no 100/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Mutu pelayanan dasar tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, PU, perumahan rakyat/kawasan permukiman, tramtibumlinmas dan sosial.

The post Pemprov Gorontalo Tertinggi Pelaporan SPM Wilayah Regional II appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Plt Bupati Boalemo Anas Jusuf, membuka Workshop evaluasi tindak lanjut Standar Pelayanan Minimal (SPM), bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP), di Hotel New Rahmat Kota Gorontalo. Sabtu, (13/03/2021).

Workshop yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Boalemo itu, dihadiri Kepala Dikpora Hasan Makuta, Kabid Dikdas Rikson Utiarahman, Narasumber, dan peserta yang terdiri dari Kepala-kepala Sekolah SMP se-Kabupaten Boalemo.

Anas Jusuf menyampaikan, SPM Pendidikan di Kabupaten Boalemo, menjadi tanggung jawab bersama. Ia mengungkapkan, SPM ini, merupakan salah satu tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan.

“Di mana, menurut penilaian ombudsman, SPM kita masih sangat rendah yang di kategorikan dengan daerah yang terjauh di Indonesia Timur,” beber Plt Kepala Daerah Boalemo dalam sambutannya.

Anas berharap, Workshop dan evaluasi yang diselenggarakan, dapat meningkatkan SPM itu sendiri. Lebih jauh, dirinya menekankan khusus kepada Kepala-kepala Sekolah SMP, harus mampù mengangkat SPM dimaksud.

“Dan saya juga berharap kepada jajaran Dikpora Boalemo, mari kita menciptakan rasa nyaman dalam melaksanakan tugas sebagai Abdi Negara,” pintanya.

Jangan sampai kata Anas, ada tekanan-tekanan kepada Kepala-kepala sekolah, serta tenaga pendidik lainnya, yang hanya akan mengganggu konsentrasi dalam melayani proses pendidikan.

“Dan khusus untuk para peserta Workshop, saya minta materinya diikuti dengan serius, tekun dan dipahami apa yang diberikan oleh Pemateri atau narasumber,” tandas Plt Kepala Daerah Boalemo. (Humas)

The post Buka Workshop SPM Pendidikan, Ini Pesan Plt Bupati Boalemo appeared first on Prosesnews.id.