PROSESNEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Gorontalo menyiapkan anggaran sebesar Rp6.567.477.979 untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ke-13 dan ke-14 bagi 2.272 PNS yang memenuhi syarat.

Terkait hal tersebut, Bupati Gorontalo Sofyan Puhi telah menginstruksikan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) untuk segera memproses pembayaran TPP tersebut.

“Saya sudah instruksikan BPKPD untuk membayar TPP 13 dan 14,” kata Bupati Sofyan.

Kepala BPKPD Kabupaten Gorontalo Endi Triyanto Manyo’e menjelaskan, TPP ke-13 dan ke-14 dialokasikan khusus bagi PNS yang memenuhi syarat. Pembayaran tersebut tidak mencakup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun guru penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau sertifikasi.

Pencairan dijadwalkan mulai awal Oktober 2026, setelah penetapan APBD Perubahan dan DPA Perubahan 2026 serta pembayaran gaji rutin bulan Oktober.

“Proses pembayaran direncanakan paling cepat minggu pertama bulan Oktober, menyusul pembayaran gaji bulan Oktober setelah penetapan APBD Perubahan dan DPA Perubahan 2026,” ujar Endi.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo berharap pencairan TPP tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan para penerima sekaligus memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

The post TPP 13 dan 14 Disiapkan Rp6,56 Miliar untuk ASN Kabgor appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID, Buton Tengah -Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN merupakan penghasilan yang diberikan secara bulanan kepada pegawai di luar gaji/upah, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional dan tunjangan fungsional umum berdasarkan kelompok jabatan, penilaian kinerja dan kedisiplinan.

TPP diberikan kepada ASN untuk mewujudkan perbaikan penghasilan bagi ASN yang bersumber dari APBD selain gaji yang besarannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Di samping itu, TPP juga merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah atas capaian kinerja, disiplin dan tanggung jawab serta pengabdiannya kepada NKRI, pemerintah dan masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buton Tengah (Buteng) H. Kostantinus Bukide mengatakan, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Buton Tengah (Buteng) bakal dicairkan bulan ini. Program TPP bakal diberikan kepada semua PNS terkecuali, PNS Guru yang telah mendapatkan gaji sertifikasi.

“Insha Allah tidak lama lagi TPP PNS ini akan dicairkan, tinggal menunggu persetujuan dari Kemendagri, kami sudah input semua data-datanya di Aplikasi Simona,” tuturnya saat dikonfirmasi oleh media, Jum’at (1/12/2023)

Sementara, jelas Jendral ASN ini, untuk pembayaran TPP PNS yang berjumlah kurang lebih dua ribu, Pemda Buteng hanya mampu membayarkan delapan bulan masa kerja dengan jumlah anggaran kurang lebih 67 Miliar.

“Pagu anggaran yang disediakan oleh Pemda Buteng hanya 8 bulan masa kerja saja, jika ada sisanya mungkin bisa sampai sembilan bulan,” jelasnya

Maka dari itu, harap Kostantinus, tingkat kedisiplinan dan ketaatan PNS dalam melaksanakan tugas selalu diutamakan dan dijaga, agar pelayanan dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik di lapangan.

“Jadi bentuk dedikasi tersebut, pemerintah daerah memberikan reward terhadap hasil kinerjanya dengan bentuk TPP ini, jadi seimbang, dituntut kerja bagus, tapi ada reward yang didapat,” tandasnya (ADV)

Reporter: Win

The post Tinggal Menunggu Persetujuan Kemendagri, TPP PNS Buteng Cair appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Boalemo, melakukan studi tiru di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), belum lama ini, Selasa, (26/01/2021).

Plt Bupati Boalemo, Anas Jusuf, mengatakan, studi tiru tersebut, untuk mempelajari sistem terkait Peningkatan strategi Pencapaian Monitoring Center For Prevention (MCP).

“Sebab, kami tahu Pemda Bolmut telah menerapkan sistem ini. Untuk itu, kami ingin tahu bagaimana proses dan mekanismenya,” kata Anas Jusuf, di sela kunjungannya, Selasa, (26/01/2021).

Anas mengatakan, penerapan MCP tersebut, bakal sangat membantu para pegawai. Di mana, melalui sistem ini, ada Tambahan Penghasilan bagi Pegawai (TPP).

“Rencananya, ini juga akan kami terapkan di Boalemo. Dengan begitu, ada tambahan penghasilan untuk para Pegawai, melalui sinkronisasi absensi elektronik,” bebernya.

Terpisah, Bupati Bolmut, Depri Pontoh, yang menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Pemda Boalemo, mengaku bangga dan mengapresiasi kedatangan jajaran Pemda Boalemo.

Di tempat sama, orang nomor satu di Bolmut ini pun berharap, agar hubungan emosional antara 2 Daerah, yakni Bolmut dan Boalemo, akan terus terjalin dengan baik.

“Tentu, kami bangga atas kunjungan dan silaturahmi ini. Semoga, hubungan baik ini akan terus terjalin selamanya,” tandas Depri Pontoh. (Ads)

The post Pemda Boalemo Lakukan Studi Tiru di Bolmut Bahas TPP appeared first on Prosesnews.id.