PROSESNEWS.ID — Terkait sejumlah polemik yang dialami tersangka kerusuhan Pohuwato, akhirnya pihak Polda Gorontalo memberikan penjelasan.

Pasalnya, setelah sejumlah terduga dalang dari kerusuhan Pohuwato ditetapkan sebagai tersangka pada (29/9/23) lalu, pihak kuasa hukum dari tersangka RS dan sejumlah tahanan lainnya, tidak diberikan salin Berita Acara Penyelidikan (BAP) oleh pihak kepolisian.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Reskrimum Polda Gorontalo Kombespol Nur Santiko mengatakan, prosedur untuk memperoleh salinan BAP harus dilakukan secara tertulis oleh penasehat hukum kepada pihak penyidik.

“Tidak bisa serta merta datang langsung minta, karena saya juga baca prosedurnya. Jadi datangi kepenyidik, ‘pak, saya sebagai PH ini surat penunjukannya, untuk pendampingan hukum saya minta salinan BAPnya’ begitu, jadi diajukan secara tertulis,” jelas Kombespol Santiko pada Jumat (07/10/2023).

Selain itu, terkait larangan keluarga untuk menjenguk para tersangka, Kombespol Nur menyatakan, keluarga dapat berkoordinasi dengan pihak penyidik yang bertanggungjawab dalam proses pemeriksaan tersangka.

“Silahkan hubungi penyidik, itu bisa 1 sampai 2 jam nanti ngobrolnya, bebas, yang penting hubungi penyidikya terlebih dahulu,” terangnya.

Pihak Mapolda Gorontalo menegaskan  proses hukum akan tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan hak-hak para tersangka akan dijamin.

Penjelasan ini diharapkan dapat meredakan kekhawatiran yang muncul terkait proses hukum yang sedang berlangsung.

Reporter: Pian N Peda

The post Salinan BAP Tersangka Demo Pohuwato Tak Diberikan, Ini Penjelasan Direskrimum appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Setelah berorasi selama dua jam di depan Mapolda Gorontalo, Aliansi Membela Rakyat (Membara) Gorontalo akhirnya mendapat tanggapan dari pihak Polda Gorontalo.

Pada pertemuan tersebut, sedikitnya sepuluh perwakilan dari aliansi melakukan audiensi bersama Direktur Reskrimum Polda Gorontalo.

Namun dalam audiensi ini, massa aksi tidak memberikan keterangan jelas terkait apa yang menjadi tuntutan, sebab mereka menilai, Kapoldalah yang seharusnya menerima dan beraudiensi dengan massa aksi.

“Jadi hari ini kita hanya sekadar untuk konfirmasi saja, karena terkait tuntutan, sesuai kesepakatan bersama, kita akan bahas bersama Kapolda Gorontalo,” ungkap Rifaldi sebagai Jenderal Lapangan (Jenlap) pada Jumat, (6/10/2023).

Menanggapi permintaan tersebut, Direktur Reskrimum Polda Gorontalo, Kombespol Nur Santiko menawarkan mediasi untuk mengatur pertemuan dengan Kapolda Gorontalo.

“Jadi teman-teman silahkan memasukkan surat saja, saya pastikan akan membantu teman-teman untuk bertemu langsung dengan Bapak Kapolda,” ungkap Kombespol Nur Santiko.

Nur Santiko juga mengungkapkan, Kapolda sebelumnya juga ingin bertemu dengan teman-teman dari Cipayung Plus, tetapi padatnya jadwal menjadi salah satu kendala.

Terakhir, Rifaldi menegaskan, jika pertemuan dengan Kapolda tidak dapat diatur melalui mediasi, mereka akan melakukan aksi lagi dengan partisipasi massa yang lebih besar.

Situasi ini terus berkembang dan menjadi sorotan masyarakat, dengan harapan dialog akan menghasilkan solusi yang memuaskan bagi semua pihak.

Reporter: Pian N Peda

The post Gagal Bertemu Kapolda, Massa Aksi akan Gelar Unras Susulan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Puluhan massa aksi yang tergabung dalam aliansi Membela Rakyat (Membara) Gorontalo menggelar aksi protes di Polda Gorontalo buntut dari kejanggalan penetapan para tersangka demontrasi di Pohuwato.

Dalam aksi tersebut, massa aksi meminta kejelasan kepada pihak Polda Gorontalo terkait penetapan para tersangka yang dinilai tidak sesuai prosedur.

Selain itu, mereka juga mengutuk tindakan oknum aparat kepolisian yang diduga melakukan premanisme terhadap para tersangka.

“Hari ini, sesuai kajian intelektual kami, analisa teman-teman yang terukur, banyak kejanggalan dalam penetapan para tersangka,” ungkap Rifal sebagai Jenderal Lapangan (Jenlap), Jumat (6/10/2023).

Massa aksi juga mempertanyakan terkait larangan pihak keluarga untuk menjenguk para tersangka, pasalnya, hal tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 61 KUHAP.

Dalam tuntutannya, massa aksi berharap dapat bertemu dengan Kapolda Gorontalo Irjen Agnesta Romono Yoyol untuk mendapatkan penjelasan resmi terkait tindakan yang menjadi sorotan mereka.

“Kami meminta Kapolda menemui massa aksi untuk menjawab apa yang menjadi tuntutan massa aksi,” tambahnya.

Untuk diketahui, masa aksi yang tergabung dalam aliansi Membara merupakan kumpulan sejumlah organisasi ekstra yang berada di Provinsi Gorontalo, diantaranya KAMMI, PMII, GMNI, LMND dan KMHDI.

Reporter: Pian N Peda

The post Penetapan Tersangka Dinilai Melanggar Aturan, Puluhan Aktivis Layangkan Protes appeared first on Prosesnews.id.