PROSESNEWS.ID – Tujangan Profesi Guru (TPG) di Kabupaten Blitar, mengalami keterlambatan untuk tribulan ke empat tahun 2020 yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar melalui Dinas Pendidikan (Dispendik).

Hal itu menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Budi Kusumardjoko, karena adanya keterlambatan transfer dari pusat ke rekening kas umum daerah (RKUD) Kabupaten Blitar, yang berdasarkan usulan dari Dispendik Kabupaten Blitar sebesar Rp.56.937.035.900.

“Dari jumlah tersebut, yang masuk ke RKUD Kabupaten Blitar masih sejumlah Rp. 46.886.215.700, sisanya yang belum ditransfer oleh pusat sebesar Rp 8.523.884.700,” ungkapnya, Senin (18/1/2020).”

Budi menambahkan, pencairan tunjangan itu dilakukan dalam empat tahap (per triwulan). Sedangkan dasar pembayarannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa (DD).

Disamping itu, kata Budi, keterlambatan itu juga karena adanya pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang membahayakan perekonomian nasional, sehingga terjadi penyesuaian anggaran untuk membantu penanganan pandemi Covid-19.

“Di karenakan pandemi dan tidak mencukupi untuk direalisasi pada tribulan 4 Tahun 2020, maka dengan ini hanya bisa dibayarkan 2 bulan (Oktober dan November) untuk 1 Bulan (Desember) menjadi Carry Over Tahun 2021,” tuturnya.

Lebih lanjut Kepala Dispendik Kabupaten Blitar itu juga menuturkan, melalui Surat Bupati nomor; 800/11254/409.101.5/2020 yang dilayangkan ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan, mendapat tanggapan sesuai surat Nomor: 6642/B1/PR/2020 yang menerangkan; untuk permintaan dana tambahan TPG tidak dapat di akomodir, karena tidak tersedianya dana cadangan berdasarkan Peraturan Mentri Keuangan (PMK) RI Nomor: 35/PMK.07/2020.

“Sementara, kurang bayar guru tahun 2020 sebesar Rp.56.937.035.900 akan dapat dibayarkan pada tahun anggaran 2021, setelah surat keputusan (SK) kurang bayar diterbitkan oleh Direktur Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan,” ujarnya, yang dikutip dari isi surat dari Kemendikbud.

Kemudian dari keterangannya, Budi menyebutkan, sesuai angaran yang diusulkan Dispendik Kabupaten Blitar sebanyak 4326 orang untuk penerima TPG. Namun untuk per Desember 2020 sebanyak 4034 tenaga pendidik.

“Jumlah tersebut overall (seluruhnya; baik yang meninggal maupun yang sudah pensiun). Dan itu tidak termasuk untuk anggaran yang diperuntukan oleh guru honorer, karena langsung ditransfer dari pusat ke rekening masing-masing,” pungkasnya.

Reporter : Junaidi / Dwi Sasmito

The post Tunjangan Guru di Kabupaten Blitar Belum Realisasi 56 Miliar appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Realisasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk triwulan ke empat tahun 2020 di Kabupaten Blitar, mengalami keterlambatan. Hal ini disebakan, adanya keterlambatan transfer dari pusat ke rekening Kas Daerah (Kasda) Pemeritah Daerah Kabupaten (Pemkab) Blitar.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti, mengatakan, selain itu, juga karena, jumlah anggaran yang distransfer, belum seratus persen dari jumlah anggaran yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan (Dispendik) Blitar.

“Sementara, anggaran yang masuk ke Kasda pada tanggal 15 Desember 2020 kemarin, hanya 37 milyar lebih sekian. Sedangkan sesuai kebutuhan seharusnya 41 milyar. Sehingga, tidak bisa kita realisasikan,” ungkapnya, saat dikonfirmasi Prosesnews.id, di kantornya Jl. S. Supriyadi no. 17, kota Blitar, pada Jumat (15/1/2020) kemarin.

Ia menambahkan, untuk dapat merealisasikan anggaran dimaksud, pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), harus dibenahi/dijabarkan terlebih dahulu. Kemudian disesuaikan dengan anggaran dan pengalokasianya.

Namun begitu, kata Khusna, pihaknya tidak dapat merealisasikanya, karena waktu, dan TPG itu sendiri adalah bukan dana alokasi umum (DAU), akan tetapi dana alokasi khusus (DAK) non fisik yang pengalokasianya berdasarkan mekanisme yang dipersyaratkan.

“Karena Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) di Tahun 2021 ini untuk anggaran TPG belum terpenuhi, maka kita tidak dapat merealisasikanya. Mungkin di bulan maret awal, pemerintah pusat akan memenuhinya bersaamaan dengan tribulan ke satu tahun anggaran 2021. Terus, silahkan nanti Dispendik untuk mengajukan proses pencairanya. Kami siap melaksanakanya,” ujar khusna.

Sementara itu, disoal jumlah anggaran yang masuk kenapa kurang dari 4 milyar itu, kata Khusna, hal ini mungkin disebabkan karena adanya jumlah pengurangan usulan dari Dispendik kabupaten Blitar ke pusat yang tidak memenuhi persyaratan.

“Pengalokasian TPG itu sudah di atur pada Permendikbud. Kalau di tribulan ke empat bulan Desember tahun 2020 ada pengurangan, hal ini dimungkinkan adanya jumlah guru yang memenuhi persyaratan berkurang. Namun begitu, tribulan sebelum-belumnya tidak ada pengurangan kok..,” tuturnya.

Lalu ia menandaskan, bahwa keterlambatan untuk merealisasikan anggaran tersebut bukan dari kesalahan pihaknya, akan tetapi ada beberapa faktor yang dapat menghambat proses tersebut. Salah satunya di di sebabkan adanya jumlah anggaran yang di transfer ke kas daerah dengan jumlah usulan dari Dispendik kabupaten Blitar belum seratus persen di transfer.

“Kita tunggu seratus persenya. Mudah- mudahan di tribulan ke satu tahun 2021 ini dapat kita realisasikan semua, ditambah dengan anggran sebelumnya,” pungkas Khusna mengakhiri wawancaranya.

Reporter : Junaidi / Dwi Sasmito

The post TPG di Blitar Tersendat, Begini Penjelasan Kepala BPKAD appeared first on Prosesnews.id.