PROSESNEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Gorontalo menyiapkan anggaran sebesar Rp6.567.477.979 untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ke-13 dan ke-14 bagi 2.272 PNS yang memenuhi syarat.

Terkait hal tersebut, Bupati Gorontalo Sofyan Puhi telah menginstruksikan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) untuk segera memproses pembayaran TPP tersebut.

“Saya sudah instruksikan BPKPD untuk membayar TPP 13 dan 14,” kata Bupati Sofyan.

Kepala BPKPD Kabupaten Gorontalo Endi Triyanto Manyo’e menjelaskan, TPP ke-13 dan ke-14 dialokasikan khusus bagi PNS yang memenuhi syarat. Pembayaran tersebut tidak mencakup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun guru penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau sertifikasi.

Pencairan dijadwalkan mulai awal Oktober 2026, setelah penetapan APBD Perubahan dan DPA Perubahan 2026 serta pembayaran gaji rutin bulan Oktober.

“Proses pembayaran direncanakan paling cepat minggu pertama bulan Oktober, menyusul pembayaran gaji bulan Oktober setelah penetapan APBD Perubahan dan DPA Perubahan 2026,” ujar Endi.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo berharap pencairan TPP tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan para penerima sekaligus memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

The post TPP 13 dan 14 Disiapkan Rp6,56 Miliar untuk ASN Kabgor appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dipastikan akan segera dibayarkan sebelum Idulfitri.

Hal itu ditegaskan Penjabat Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer, pada silaturahmi bersama sejumlah pimpinan media dan wartawan di Restoran Coffee Toffee, Kota Gorontalo, Rabu (12/4/2023).

“TPP ASN Pemprov Gorontalo akan dibayarkan penuh sebelum Idulfitri, tanpa potongan sama sekali atau hanya 50 persen saja. Berapa bulan yang ditunda itu insya Allah akan dibayarkan semuanya,” tegas Hamka.

Terkait keterlambatan pembayaran TPP tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Syukri Botutihe menjelaskan bahwa hal itu terkendala pada kepala daerah yang berstatus Penjabat Gubernur. Syukri menuturkan, Penjabat Gubernur lebih besar proporsi wakil pemerintah pusat di daerah ketimbang kepala daerah definitif.

“Memang ada perbedaan antara penjabat definitif dengan penjabat gubernur dalam konteks mekanisme administrasi. Setiap keputusan strategis Penjabat Gubernur harus dikonsultasikan ke pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri,” jelas Syukri.

Penyebab lainnya lanjut Syukri, adanya perubahan struktur organisasi tata kerja yang dilanjutkan dengan proses asesmen ASN Pemprov Gorontalo. Syukri memastikan tahun berikutnya tidak akan terjadi lagi keterlambatan karena secara kelembagaan Pemprov Gorontalo sudah berjalan normal.

“Alhamdulillan minggu ini sudah bisa dibayarkan. Patut disyukuri seperti penegasan bapak Penjagub bahwa TPP ini dibayarkan full tanpa potongan,” tandasnya

The post Hamka Pastikan Pemprov Bayar TPP ASN Sebelum Idul Fitri appeared first on Prosesnews.id.