PROSESNEWS.ID – Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Ridwan Yasin, menghadiri Workshop penerapan sistem informasi E- Kinerja ASN teritegrasi, di Hotel Four Points Kota Manado, Selasa, (08/06/2021).

“Kegiatan itu membahas tentang bagimana sistem manajemen kinerja pns, di mana dalam penilaian kinerja tersebut, dilakukan 4 tahapan,”kata Ridwan.

Adapun 4 tahan dimaksud lanjutnya, Pertama, perencanaan kinerja. Kedua pelaksanaan kinerja. Ketiga, pemantauan kinerja, dan Keempat penilaian kinerja. Selanjutnya ditetapkan menjadi sebuah Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Panglima ASN Gorontalo Utara menjelaskan, saat ini PP No. 46 tahun 2011 telah berganti KE PP No.30 tahun 2019. pasalnya, pada PP No. 46 2011 tersebut, orientasi penilain SKP masih bersifat pada proses kerja ASN.

“Dengan PP No. 30 2019, di mana peraturan pelaksanaanya adalah permendagri nomor 8 tahun 2021 tentang sistem menejemen kinerja pns, maka dia beralih dari penilaian yang bersifat proses kerja, menjadi penilaian yang bersifat hasil kinerja,”terangnya.

Sekda berharap, sistem penilaian menejemen kinerja PNS yang sesuai Permendagri No. 8 tahun 2021 ini, bulan juli 2021 sudah berlaku.

“Dengan begitu, diharapkan mutu kinerja ASN itu benar- benar dinilai secara objektif, bukan hanya melihat saja proses dan dinilai baik, namun harus dilihat hasil kinerja,”ia menandaskan.

Sebelumnya Ridwan mengatakan bahwa penilain SKP 2021 itu ada dua. Untuk Januari sampai Juni itu, masih menggunakan SKP yang bersifat proses, selanjutnya, Juli sampai Desember sudah menggunakan SKP yang bersifat hasil.

Reporter: Sukri Tahir

The post Hadiri Workshop Sistem Informasi E- Kinerja ASN, Ini Harapan Ridwan Yasin appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Sebanyak 21 orang perwakilan dari Pemerintah Daerah (Pemda) dari seluruh Kabupaten, Kota se Provinsi Gorontalo, mengikuti Workshop pendampingan penilaian kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang digelar Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo, di Grand Q Hotel Kota Gorontalo, Kamis, (27/05/ 2021).

Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo, Alim S Niode, saat membuka kegiatan tersebut menjelaskan, kapasitas atau kemampuan petugas dan integritas yang melayani, harus ditingkatkan. Karena permintaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang baik, semakin besar. Saat ini hingga masa yang akan datang.

Alim menambahkan, hingga saat ini masih ada tiga Kabupaten yang berada di zona kuning kepatuhan sedang saja di provinsi Gorontalo.

“Ketiganya adalah Kabupaten Boalemo, Gorontalo Utara, dan Gorontalo,”ujar Alim seraya mengingatkan bahwa Political will Kepala Daerah sangat penting sekali untuk pencapaian kepatuhan tinggi, zona hijau.

Sementara itu Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo, Andika R Yahya, menjelaskan, kegiatan pendampingan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

“Kegiatan pendampingan ini dilakukan juga secara nasional,”ujarnya.

Menurut Andika, tujuan dari kegiatan pendampingan ini, adalah mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi komponen standar pelayanan terhadap publik, pengenalan komponen indikator yang dinilai oleh ombudsman, serta melakukan pemetaan produk layan administrasi. (Rls)

The post Workshop Pendampingan Ombudsman Gorontalo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Wali Kota Blitar, Santoso menyampaikan akan mempertahankan Kota Blitar untuk kembali mendapatkan predikat sebagai Kota Layak Anak.

Ini disampaikannya, ketika membuka Workshop Konvensi Hak Anak (KHA) yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Blitar bersama Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Satgas PPA) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), di Balai kota Kusumo Wicitro, Kota Blitar. Senin (05/04/2021).

“Peningkatan kualitas anak secara global menjadi tanggungjawab bersama. Karena, anak menjadi tumpuan bagi kelangsungan generasi sekarang. Untuk itu semua satgas yang mengikuti workshop ini harus bekerja maksimal,” kata Santoso di hadapan Satgas PPA.

Santoso juga menyinggung tingkat kerawanan anak terhadap pengaruh miras, dan obat – obat terlarang termasuk Sabu bisa mempengaruhi capaian tingkatan dari Madya, Utama menuju penghargaan Nindya. Sehingga workshop ini sebagai sarana pembekalan capaian target tersebut.

“Minimal predikat sebagai Kota Layak Anak masih bisa dipertahankan, syukur-syukur kita mendapatkan predikat Nindya lagi,”ujarnya.

Ia pun berharap, keberadaan Satgas PPA ini, agar dapat melakukan upaya preventif dan kuratif. Karena itu, satgas PPA mempunyai fungsi penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dan melakukan rekomendasi kepada P2TP2A.

Santoso juga berharap, para petugas harus memahami apa yang harus dilakukan, sehingga nantinya harapan dari Pemerintah Kota Blitar bisa diwujudkan.

“Mudah-mudahan para satgas yang dibekali pada kegiatan workshop ini bisa bekerja secara maksimal, sebagaimana harapan Pemkot Blitar,”harapnya.

Sebelumnya, narasumber dalam Workshop tersebut, diantaranya Nanang A. Chanan dari Yayasan Plato Surabaya dan Cahyono dari Pusat Kajian Gender dan Anak, Sidoarjo. (ADV/HMS)

Reporter : Dwi Sasmito

The post Pertahankan Predikat KLA, Pemkot Blitar Gelar Workshop Konvensi Hak Anak appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Asisten satu Setda Kabupaten Boalemo, Roswita Is Manto, mengatakan, kegiatan penelitian dan pengembangan (Litbang), adalah dasar untuk merumuskan setiap kebijakan dalam pembangunan Daerah.

Dijelaskannya, peran litbang dalam tata kelola Pemerintahan, tak lain adalah untuk mengindentifikasi setiap permasalahan yang terjadi. Baik yang besifat aktual, maupun prediktif yang berkembang di Daerah.

“Di mana permasalahan yang timbul, itu lantaran tidak didukung dengan kegiatan litbang. Tapi hanya didasarkan pada pembuat kebijakan atau program,” ungkapnya, saat mewakili Plt Kepala Daerah Boalemo, Anas Jusuf, membuka Workshop kelitbangan Boalemo, di Hotel Ibis Manado. Selasa, (16/03/2021).

Asisten satu Setda Kabupaten Boalemo itu, mengungkapkan, adapun langkah-langkah Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Boalemo, menyikapi dinamika yang kerap timbul ini, yaitu memperkuat kebijakan yang berbasis kelitbangan.

“Keterlibatan kelitbangan dalam setiap unsur kegiatan pemerintah, diawali dengan penginputan penyusunan kebijakan, katalisator pencapaian sasaran, dan mengevaluasi setiap kebijakan atau program perangkat Daerah,” paparnya di kegiatan Workshop.

Sebelumnya, kegiatan yang dilaksanakan Bappeda Boalemo ini, dihadiri Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki, Kepala Bappeda Kabupaten Boalemo Andres Adjie, Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, serta Perwakilan masing-masing Pimpinan OPD.

Asisten satu Setda Boalemo berharap, peserta yang terlibat pada kegiatan ini, mengikuti materi kegiatan dengan sebaik-baiknya. Dengan begitu, harapan untuk peningkatan pembangunan daerah Boalemo, dapat diwujudkan bersama. (Humas)

The post Pemkab Boalemo Dorong Kebijakan Berbasis Kelitbangan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Plt Bupati Boalemo Anas Jusuf, membuka Workshop evaluasi tindak lanjut Standar Pelayanan Minimal (SPM), bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP), di Hotel New Rahmat Kota Gorontalo. Sabtu, (13/03/2021).

Workshop yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Boalemo itu, dihadiri Kepala Dikpora Hasan Makuta, Kabid Dikdas Rikson Utiarahman, Narasumber, dan peserta yang terdiri dari Kepala-kepala Sekolah SMP se-Kabupaten Boalemo.

Anas Jusuf menyampaikan, SPM Pendidikan di Kabupaten Boalemo, menjadi tanggung jawab bersama. Ia mengungkapkan, SPM ini, merupakan salah satu tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan.

“Di mana, menurut penilaian ombudsman, SPM kita masih sangat rendah yang di kategorikan dengan daerah yang terjauh di Indonesia Timur,” beber Plt Kepala Daerah Boalemo dalam sambutannya.

Anas berharap, Workshop dan evaluasi yang diselenggarakan, dapat meningkatkan SPM itu sendiri. Lebih jauh, dirinya menekankan khusus kepada Kepala-kepala Sekolah SMP, harus mampù mengangkat SPM dimaksud.

“Dan saya juga berharap kepada jajaran Dikpora Boalemo, mari kita menciptakan rasa nyaman dalam melaksanakan tugas sebagai Abdi Negara,” pintanya.

Jangan sampai kata Anas, ada tekanan-tekanan kepada Kepala-kepala sekolah, serta tenaga pendidik lainnya, yang hanya akan mengganggu konsentrasi dalam melayani proses pendidikan.

“Dan khusus untuk para peserta Workshop, saya minta materinya diikuti dengan serius, tekun dan dipahami apa yang diberikan oleh Pemateri atau narasumber,” tandas Plt Kepala Daerah Boalemo. (Humas)

The post Buka Workshop SPM Pendidikan, Ini Pesan Plt Bupati Boalemo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Plt Bupati Boalemo, Anas Jusuf, menuturkan, persoalan administrasi menjadi bagian terpenting yang tidak boleh dipisahkan dalam pembangunan. Sedangkan yang melaksanakan tugas adminstrasi ini, adalah para staf Entry di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dikatakan Anas, Daerah membutuhkan tenaga-tenaga berkompeten, serta maksimal melaksanakan tugas administrasi pembangunan dimaksud. Sehingga, kualitas SDM di bidang ini, menjadi salah satu pusat perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Boalemo.

Hal itu kembali disampaikan Anas, saat membuka Workshop e-monep (Elektronik Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan) Tahun 2021, tingkat Kabupaten Boalemo, yang digelar di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Senin, (15/02/2021).

“Saya yang dipercayakan mengemban amanat sebagai Pimpinan Daerah Boalemo. Tentunya, menaruh harapan besar kepada para peserta workshop ini, agar mengikuti kegiatan ini dengan baik. Sehingga, ada out put untuk daerah kita ke depan,” harap Anas, dalam sambutannya.

Sebelumnya, ia menyampaikan apresiasi kepada Bagian Administrasi Pembangunan Boalemo, karena telah melaksanakan kegiatan workshop e-Monep dengan melibatkan seluruh staf Entry OPD Boalemo.

Ia mengingatkan, dalam bekerja harus terus mengedepankan prinsip. Kata Anas, bekerja itu ibadah. Tekuni dan jadilah abdi Negara yang bisa mempersembahkan yang terbaik melalui tugas yang dipercayakan.

“Kita tidak boleh lalai melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Masih banyak tugas dan tanggung jawab yang kita emban. Tapi, terlihat belum sepenuhnya direalisasikan. Karena masih ada masyarakat yang belum dilayani secara maksimal,” bebernya. (Ads)

The post Anas Jusuf : Administrasi Bagian Terpenting Dalam Pembangunan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato, menggelar Workshop Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Holtikultura, melibatkan seluruh Kepala Desa (Kades), Operator Desa, serta Kepala Dusun (Kadus) se Kabupaten Pohuwato. Selasa, (09/02/2021).

Kegiatan yang dilangsungkan di Gedung B Dinas Pertanian ini sudah hampir seminggu berjalan. Hal ini menurut Kepala Dinas (Kadis), Pertanian, Akbar AT Salam, untuk memberi pemahaman terhadap para Kades, Kadus, serta Operator Desa. Tentang pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Holtikultura (Tapara) .

“Kita gagas di 2020 kemarin untuk menciptakan satu aplikasi, yang disebut dengan aplikasi Tapara. Tujuannya kita ingin mendapatkan data CPCL tanaman pangan multicultural, yang selama ini kita menggunakan data CPCL tanaman simultan,” urainya.

Akbar menjelaskan, sedikit cara kerja dari Aplikasi Tapara ini untuk pendaataan. Hasilnya nanti akan mudah diketahui mengenai luasan lahan yang akurat, mengenai data petani dalam status penggarap atau pemilik, atau pemilik penggarap.

“Jadi nanti data yang diambil oleh kepala-kepala dusun di masing-masing dusun. Baik calon petani atau calon lahannya, itu kemudian akan masuk ke operator. Kemudian oleh operator, akan dimasukan dalam aplikasi Tapara,” jelasnya.

Senada dengan itu, Kepala Bidang (Kabid), Tanaman Pangan dan Hortikultura, Merywati Maku, menyampaikan, dengan adanya kegiatan ini, semua Kades, Kadus, dan operator Desa, dapat berperan aktif untuk melakukan pendataan.

“Diharapkan mereka dapat ikut mengetahui jumlah luas wilayah dusunnya, jumlah lahan pertaniannya, kemudian jumlah kepemilikan lahan dari petani, dan berapa petani yang menggarap didusunya yang berperan aktif dalam terhadap data-data lahan pertanian,” kata Merywati.

Tidak hanya itu, Merywati menambahkan, bahwa nantinya ini akan berlanjut ke penginputan data Desa, dan nanti ini akan dilakukan verifikasi oleh para penyuluh pertanian. Yang akan dikolaborasika  dengan sistem informasi penyuluh pertanian yang ada di Kecamatan.

“Jadi, peran penyuluh adalah memverifikasi kembali, dan kepala desa akan melihat kembali mengkolaborasi antara data simluh dengan sistem informasi tapara sehingga hasil outpunya data kelompok tani,” ia menandaskan.

Reporter : Iskandar Badu

The post Permudah Pendataan Petani, Distan Pohuwato Bakal Gunakan Aplikasi Tapara appeared first on Prosesnews.id.