PROSESNEWS.ID – Yusuf Mbuinga, pertanyakan tindakan dari Kepolisian Daerah (Polda) dalam menyikapi permasalahan kerumunan massa aksi, yang dilakukan Aliansi Lingkar Tambang (AMARAH) Pohuwato, pada, Senin, 21 Desember 2020 kemarin.

Sebab Kata YM, dimana saat disaksikan secara nyata, ribuan massa aksi AMARAH, memadati jalan blok plan perkantoran Marisa.

Sehingga hal ini menurut YM, kontradiksi dengan himbauan maupun kaitan larangan pemerintah, terkait peraturan berkurumun, sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Gorontalo nomor 4 tahun 2020, tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol kesehatan (Prokes), dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.

“Yang kami pertanyakan, sudah sejauh mana progres penanganan perkara dari Polda Gorontalo, dalam menyikapi pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) masa aksi tersebut,” ujar Yusuf yang saat ini sebagai pengacara itu.

Tak hanya itu, YM juga meminta pemerintah, baik itu pemerintah provinsi maupun pusat, untuk tegas terhadap penertiban maraknya alat berat yang beroperasi di lokasi pertambangan emas ilegal (Peti) di Kabupaten Pohuwato.

“Kami meminta kepada pihak Polda untuk jangan takut terhadap tendensius pihak-pihak tertentu dalam menjalankan aturan. Jika itu melanggar, mohon tindak tegas tanpa pandang bulu, apalagi jikalau itu menjadi ancaman bagi kelestarian lingkungan,” pintanya

Pihaknya kata Yusuf, mendukung sepenuhnya upaya Polda dalam menindak otak pelanggaran protokol kesehatan dan pertiban penggunaan alat berat, di pertambangan emas ilegal (Peti), selama itu untuk penegakan supermasi hukum dan menyelamatkan kerusakan lingkungan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

“Silahkan tempuh upaya persuasif jika masih di indahkan. Jika tidak, kan bisa tegas atau menggunakan cara refresif yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.

Reporter : Iskandar Badu

The post Sikapi Aksi AMARAH dan Maraknya Alat Berat Peti Pohuwato, YM Minta Tindakan Polda appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Menyikapi tudingan tak sedap yang menyeret nama Kapolres Pohuwato, telah menerima Aliran dana pertambangan Tanpa Ijin (Peti) oleh sejumlah oknum aktivis. Yusuf Mbuinga, SH alias (YM) angkat bicara.

Menurutnya, ketika oknum penegak hukum yang dimaksud “Kapolres” benar menerima aliran dana yang di maksud (Peti), maka harus dibuktikan.

“Karena ini berbicara mengenai tindak pidana suap kepada pejabat institusi negara. Kalau itu benar atau tidaknya, harus didudukan pada asas praduga tak bersalah,” kata pengacara senior Pemda Pohuwato itu, kepada Prosesnews.id. Sabtu, (26/12/2020).

Yusuf mengatakan, bahwa negara ini adalah negara hukum bukan negara opini. Karena itu, jika benar oknum tersebut terbukti menerima, maka harus berdasarkan Presumption of Innocent (Asas Praduga tak bersalah).

“dan siapa yang menyampaikan tuduhan tersebut, harus mereka buktikan. Intinya saya mendukung Kapolres jangan gentar jika hal itu tidak benar, dan kepada yang menuding terancam bisa kena pasal pencemaran nama baik,” tegas mantan Ketua KPUD Pohuwato tersebut.

Yusuf pun menyakini, tidak mungkin Kapolres Pohuwato, menerima seperti yang disampaikan oleh orang-orang.

“Saya meminta kepada bapak Kapolres, untuk melaporkan mereka orang-orang yang menuding akan hal itu. Dan saya selaku pengacara siap mendampingi bapak Kapolres Pohuwato, sebagai lawyers (pengacara),” pungkasnya.

Reporter : Iskandar Badu 

The post YM Siap Dampingi Kapolres Pohuwato Soal Tudingan Terima Dana Tambang appeared first on Prosesnews.id.