PROSESNEWS.ID – Berbagai tuntutan Aliansi Perjuangan Rakyat (APR) Gorontalo, mulai dari dugaan kasus Amoral oknum Kades, hingga perkara Mina Maritim 033, dijawab Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Boalemo.
Menanggapi tuntutan massa tersebut, Wakil Bupati Boalemo Ir. Anas Jusuf, menyebutkan, untuk dugaan perkara Amoral, saat ini sedang ditangani pihak Inspektorat Boalemo.
“Kita menunggu hasilnya. Jika nanti terbukti bersalah, tentu Pemerintah Daerah tidak akan tinggal diam dan pastinya, akan memberikan sanksi sesuai peraturan yang ada,” jelasnya
Salah maupun benar, dirinya meminta para demonstran, untuk tetap bersabar dan menghargai proses yang sementara berlangsung di Inspektorat. Namun demikian, ia mengatakan, pihaknya tak alergi dengan para pendemo.
Selanjutnya, terkait kapal Mina Maritim 033, dijelaskannya, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Boalemo, sudah berupaya bekerja, guna mengembalikannya di Daerah. Tapi, terbentur dengan peraturan Pemerintah Pusat.
“Terus terang, sejak kabar ini merebak, kami sudah menugaskan Dinas terkait untuk segera mengambil langkah-langkah mediasi,” kata Anas dihadapan APR. Kamis, (13/08/2020).
Ia mengungkapkan, Kapal tersebut merupakan bantuan hibah Provinsi yang diserahkan ke kelompok. Pemerintah Daerah tidak punya wewenang. Sebab, kapal tersebut adalah Program Pemerintah Provinsi.
“Tapi, Pemda Boalemo juga akan berusaha. Kami terus membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait, bahkan Pak Bupati juga telah memerintahkan Dinas teknis, untuk terus mencarikan solusinya,” ketus Anas
Sebelumnya, massa aksi APR tersebut, meminta ketegasan Pemda Boalemo, untuk menyeriusi dan menuntaskan sejumlah tuntutan yang mereka suarakan. (Majid Rahman)
