Terindikasi Pungli, Anggota DPRD Sulteng Minta Pos Covid-19 Antar Provinsi Dibubarkan

PROSESNEWS.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah (DPRD) Sulteng, Muhaimin Yunus Hadi SE, meminta kepada Gubernur Sulteng Drs. Longki Djanggola untuk menindalanjuti laporan masyarakat terkait keberadaan pos covid-19 yang masih beroperasi hingga saat ini, di wilayah perbatasan Provinsi Sulaweasi Tengah dan Sulawesi Selatan, tepatnya yang berada di Wilayah Kecamatan Pamona Selatan, Pendolo Kabupaten Poso yang disinyalir kerap terjadi praktek pungli oleh oknun petugas di perbatasan.

Menindak lanjuti hal itu Muhaimin Yunus yang juga merupakan perwakilan rakyat Dapil 5 Kabupaten Poso, Tojo Una-una, Morowali, dan Morowali Utara itu, menemui langsung Gubernur Sulteng Longki Djanggola, di Kantor Gubernur Sulteng Jl. Samratulangi Palu. Rabu (07/04/2021).

Muhaimin Yunus yang ditemui media mengatakan hal itu dilakukan berdasarkan banyaknya laporan dari warga, khusunya para pelaku perjalanan yang mengeluhkan seringya terjadi praktek penyelewengan di pos perbatasan covid-19 itu.

Dengan itu dirinya menduga kuat telah terjadi praktek pungli berjamaah di wilayah tersebut. Tidak hanya itu, dirinya juga berharap kepada Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Bupati Poso, untuk segera menindaklanjuti oknum-oknum yang terlibat pungli di perbatasan tersebut.

“Dengan banyaknya laporan dari warga itu kepada saya, sehingga saya telah menduga kuat telah terjadi Pungli Berjamaah di Poscovid tersebut. Maka saya meminta juga kepada Bupati Poso untuk memberikan perhatian terhadap hal ini, dan segera menindaklanjuti siapa saja oknum yang terlibat dalam pungli tersebut,” tegasnya.

Kedatangan Muhumin Yunus dalam rangka upaya yang dilakukan tersebut mendapat respon dan apresiasi dari Gubernur Sulteng Longki Djanggola.

Usai melakukan pertemuan secara khusus kepada Gubernur Sulteng terkait laporan tersebut, Gubernur juga segera akan menindak lanjuti hal itu dengan akan menyurati pemerintah setempat dalam hal ini Bupati Poso Verna GM Ingkiriwang untuk melakukan pemberhentian operasi pos covid-19 di perbatasan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan yang berada di wilayah Pendolo, Kabupaten Poso.

“Alhamdulillah, setelah kami bertemu tadi Bapak Gubernur juga langsung merespon apa yang telah kami laporkan tersebut, dan dalam waktu dekat satu atau dua hari ini dia akan menyurati Bupati Poso.” Pungkasnya

Reporter : Saiful