Terkait Seminar Akhir PDRPKP, Ini Penjelasan Wabup Thariq

PROSESNEWS.ID – Wakil Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, menghadiri kegiatan Seminar Akhir Penyusunan Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Pesisir (PDRPKP) di Kabupaten Gorontalo Utara. Kegiatan yang berlangsung di Aula kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Senin (7/9/2020), di hadiri para pemateri dari Ichsan Gorontalo.

Tujuan Pemda menggandeng Universitas Ichsan Gorontalo tersebut, kata Wakil Bupati Gorut, Thariq Modanggu, guna untuk memperoleh gambar tentang kondisi masyarakat untuk menetukan prioritas kebijakan pembangunan daerah.

“Jadi, Seminar ini merupakan salah satu kebutuhan pemerintah daerah untuk memperoleh gambaran tentang kondisi masyarakat, tentu ini juga dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah,” Kata Thariq saat diwawancarai usai kegiatan.

Selama ini, Lanjut Thariq, Pemerintah daerah telah memberikan berbagai bantuan untuk pengembangan produktivitas masyarakat. Namun kata dia, berbagai program tersebut belum memberikan hasil yang signifikan.

Thariq mencontohkan, seperti Program Nasional beberapa waktu lalu, program tersebut tentang Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Coastal Community Development Project – International Fund for Agricultural Development (CCDP-IFAD) maupun berbagai bantuan lainnya seperti kapal ikan dan mesin tempel yang dampaknya belum signifikan bagi peningkatan produksi maupun pendapatan masyarakat.

“Ini penting sekali (untuk dilakukan penelitian-red) sebagaimana penegasan saya dalam pertemuan tadi bahwa sebenarnya sudah banyak sekali bantuan-bantuan selama ini yang diberikan oleh pemerintah daerah, namun program-program pemberdayaan itu belum memberikan hasil yang signifikan,” tegasnya.

Selain itu, dirinya juga meminta agar penelitian tersebut berdasarkan pada kajian teori sosial guna mempermudah pemerintah daerah untuk memfokuskan pengembangan daerah tersebut.

“Kepada tim peneliti, kami juga sudah minta agar segala kajian terhadap masyarakat dapat juga didasarkan pada kajian-kajian teori-teori sosial, agar kedepannya, pemerintah daerah dalam menentukan program ataupun kebijakan pembangunan tersebut, itu bisa berhasil dengan maksimal,” pungkasnya. (Yusri Mustaki)