Wagub Minta Penanggulangan Terorisme Libatkan Seluruh Elemen Masyarakat

PROSESNEWS.ID – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim meminta agar penanggulangan paham radikalisme dan terorisme melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Hal itu diutarakannya saat menerima kunjungan Densus 88 Anti Teror Mabes Polri bersama Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Gorontalo dan jajaran pengurusnya, serta pimpinan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, di ruang kerja Wagub di Gubernuran Gorontalo, Senin (22/2/2021).

“Dengan tertangkapnya tujuh terduga teroris oleh Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, kita harus lebih waspada terhadap paham radikalisme dan terorisme. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya-upaya koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat agar paham radikalisme dan terorisme tidak ada lagi di Gorontalo,” kata Idris Rahim.

Idris menuturkan, koordinasi antara Pemprov Gorontalo dengan Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, FKPT, organisasi keagamaan, dan elemen masyarakat lainnya, bertujuan untuk menginventarisir berbagai permasalahan yang terkait dengan radikalisme dan terorisme. Menurut Wagub, hal tersebut sangat penting untuk tetap menjaga dan menjadikan Gorontalo sebagai daerah teraman di Indonesia.

“Upaya kita ini kesemuanya menuju Gorontalo yang aman dan tidak ada lagi permasalahan yang menyangkut radikalisme dan terorisme,” ujarnya.

Sementara itu Ketua FKPT Provinsi Gorontalo Ani Hasan mengemukakan beberapa program FKPT dalam mengantisipasi aksi radikalisme dan terorisme di daerah. Program tersebut di antaranya membuat profil tentang kenaikan pangkat bagi pejabat serta rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Gorontalo dengan memperhatikan adanya paham-paham radikalisme dan terorisme, serta mengindentifikasi organisasi-organisasi yang berkembang di Gorontalo.

“Untuk program nasional tahun 2021 yang akan dilaksanakan di daerah akan kita bahas pada rakernas yang akan digelar pada tanggal 2 hingga 5 Maret 2021. Pastinya, untuk mengantisipasi aksi radikalisme dan terorisme tidak bisa dikerjakan sendiri, tetapi harus dilaksanakan bersama antar pemerintah daerah dengan seluruh pihak terkait,” tandas Ani.