PROSESNEWS.ID – Pembangunan Kampung Nelayan di Kecamatan Paguyaman Pantai mendapat sorotan dalam agenda reses Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Boalemo, Helmi Rasid, S.Pd.
Aleg Fraksi Partai Demokrat itu mengunjungi tiga desa yang menjadi lokasi pembangunan Kampung Nelayan, yakni Desa Limbatihu, Desa Bubaa dan Desa Olibu, Sabtu (15/8/2026).
Dalam kunjungan tersebut, ia menerima sejumlah aspirasi masyarakat. Di Desa Limbatihu dan Desa Bubaa, warga menyoroti keterlibatan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan proyek.
Warga mengeluhkan pihak ketiga dinilai belum melibatkan tenaga kerja, khususnya tukang yang berasal dari desa setempat.
Ketua Umum BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Boalemo itu menegaskan, program pembangunan nasional yang masuk ke desa harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.
“Jangan hanya pembangunannya yang masuk ke desa, tetapi masyarakat lokal tidak mendapatkan manfaat ekonomi. Tenaga kerja dan usaha masyarakat setempat harus ikut diberdayakan,” tegasnya.
Sementara di Desa Olibu, warga menyampaikan kekhawatiran terkait akses kendaraan pengangkut material.
Kendaraan berukuran besar yang membawa material pembangunan dikhawatirkan melintasi jalan sempit di depan rumah warga. Kondisi itu dinilai berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan memicu persoalan sosial.
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Aleg muda Dapil 3 Paguyaman-Paguyaman Pantai itu menghadirkan Camat Paguyaman Pantai Radius Pandju, Babinsa, Bhabinkamtibmas serta aparat desa untuk bermusyawarah bersama masyarakat.
Dalam pertemuan itu disepakati Camat Paguyaman Pantai akan menggelar rapat koordinasi bersama kepala desa yang wilayahnya menjadi lokasi pembangunan Kampung Nelayan.
Rapat tersebut juga akan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk pihak ketiga sebagai pelaksana pembangunan.
Khusus di Desa Limbatihu dan Bubaa, pihak ketiga akan diminta mengakomodasi tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan proyek.
Ketua Satgas Demokrat Provinsi Gorontalo itu, juga meminta pihak ketiga memanfaatkan toko-toko bangunan di Kecamatan Paguyaman Pantai untuk kebutuhan material pembangunan, termasuk pasir dan kerikil.
“Supaya masyarakat juga mendapatkan pendapatan tambahan dari pembangunan Kampung Nelayan ini,” ujarnya.
Selain itu, Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu meminta, para kepala desa meningkatkan koordinasi dengan camat terkait progres pembangunan di wilayah masing-masing.
Hal itu penting setelah Camat Paguyaman Pantai mengaku belum mendapatkan koordinasi yang memadai, baik dari pihak ketiga maupun pemerintah desa mengenai perkembangan pembangunan Kampung Nelayan.
“Jangan nanti ada masalah, baru larinya ke camat. Semua pembangunan nasional tetap wajib saling koordinasi untuk menyukseskan program nasional yang masuk ke desa-desa,” tegasnya.
Dalam reses tersebut, pihak ketiga sebenarnya telah diundang untuk hadir dan memberikan penjelasan langsung kepada masyarakat. Namun, pihak pelaksana tidak hadir dengan alasan masih mengikuti kegiatan lain.
Bagi putra asli Paguyaman Pantai itu, ketidakhadiran pihak pelaksana menjadi catatan penting. Sebab, pertemuan tersebut tidak hanya membahas teknis pembangunan, tetapi juga menjadi ruang untuk mencegah potensi konflik sosial di tengah masyarakat.
Terakhir, politisi muda Partai Demokrat itu mengatakan, pembangunan harus berjalan seiring dengan kepentingan masyarakat. Menurutnya, komunikasi antara pelaksana proyek, pemerintah desa, kecamatan dan masyarakat menjadi kunci agar pembangunan Kampung Nelayan berjalan lancar tanpa menimbulkan persoalan baru di lapangan.
PROSESNEWS.ID/GUNAWAN
