PROSESNEWS.ID – Data Desil Program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Kabupaten Boalemo dinilai tidak valid dan mendesak untuk segera diperbarui. Kondisi data yang tidak akurat di lapangan diduga kuat menjadi penyebab utama banyaknya warga kurang mampu yang tercoret dari daftar penerima bantuan sosial pemerintah.
Sorotan tajam ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Boalemo, Helmi Rasid. Ia menilai penetapan tingkat kesejahteraan masyarakat atau data Desil yang beredar saat ini terkesan dibuat secara asal-asalan tanpa melihat fakta riil kehidupan warga di lapangan.
Akibat ketidakakuratan data tersebut, sejumlah warga miskin di Boalemo kini gigit jari karena tidak lagi terdaftar sebagai penerima berbagai program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan tanggungan pemerintah.
“Banyak masyarakat yang menghubungi saya, mengeluhkan mereka sudah tidak lagi masuk dalam penerima bantuan, dengan alasan sudah masuk Desil 7-10. Padahal, mereka tidak memiliki apa-apa. Bahkan rumah mereka pun sudah tak layak, tapi anehnya, desilnya 8,” kata Politisi Demokrat tersebut.
Masalah penentuan kriteria Desil ini juga dinilai sangat mengada-ada dan merugikan nelayan kecil. Helmi menyayangkan sikap petugas pendata di lapangan yang tidak menggali informasi secara rinci mengenai status kepemilikan aset warga, sehingga bantuan modal dari pemerintah justru dijadikan alasan untuk menaikkan status ekonomi penerima.
“Ada juga alasan, yang bersangkutan tidak bisa masuk BPJS tanggungan pemerintah, dengan alasan sudah masuk Desil 7, karena memiliki perahu dan mesin katintin 9,5 PK. Itu kan bantuan pemerintah, mengapa harus dinaikan desilnya. Petugas data juga harus menanyakan, asal usul kepemilikan barang yang dimiliki masyarakat, bukan asal catat aja,” tegas mantan Wartawan itu.
Dampak buruk kekacauan data Desil ini ternyata juga berimbas langsung pada sektor pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Mantan Aktivis HMI itu mengungkapkan, banyak anak petani, buruh, dan nelayan di Kabupaten Boalemo yang terancam putus sekolah karena gagal mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Padahal, secara regulasi, penolakan KIP Kuliah biasanya menyasar anak dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pejabat. Namun di Boalemo, anak-anak nelayan dan buruh justru dipaksa gigit jari dan kehilangan akses pendidikan gratis hanya gara-gara status Desil orang tua mereka mendadak dinaikkan menjadi Desil 6.
Melihat kondisi yang kian memprihatinkan ini, Komisi 1 DPRD Boalemo mendesak pihak terkait untuk segera melakukan verifikasi dan validasi ulang data secara menyeluruh.
“Mereka yang kurang mampu secara ekonomi, dikeluarkan dari penerima bantuan seperti PKH, BLT, Bansos. Bahkan imbasnya sampai pada anak mereka, ada yang dikeluarkan dari BPJS, hingga tidak bisa lagi menerima KIP kuliah. Data macam apa ini, hanya merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan,” pungkasnya.
