PROSESNEWS.ID – Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, mengikuti presentasi dan wawancara uji publik keterbukaan informasi yang berlangsung di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) 2026 oleh Komisi Informasi Pusat.
Presentasi dan wawancara pimpinan badan publik itu digelar secara panel di hadapan tim penguji. Dalam sesi tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo berada satu ruangan dengan Pemprov Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Aceh.
Kehadiran Gubernur Gusnar tidak hanya diharapkan dapat mendongkrak nilai penilaian, tetapi juga menunjukkan komitmen pimpinan daerah terhadap peningkatan keterbukaan informasi publik. Aspek tersebut menjadi salah satu poin penting dalam keseluruhan penilaian Monev KIP 2026.
“Alhamdulillah kami menyampaikan terima kasih ke Bapak Gubernur Gorontalo yang berkenan hadir di uji publik Monev KIP 2026. Kehadiran beliau ini sangat berpengaruh, artinya ada komitmen dari pimpinan Badan Publik bagaimana keterbukaan informasi ini bisa semakin baik ke depan,” kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Gorontalo, Trizal Entengo, yang turut mendampingi gubernur.
Dalam presentasinya, Gubernur Gusnar memaparkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong Dinas Kominfo memperbaiki hasil penilaian tahun 2025 yang hanya mencapai 19 poin dengan predikat tidak informatif.
Melalui kerja keras seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), nilai tersebut mengalami peningkatan pada 2026 menjadi 67,92 poin.
“Itu baru nilai pengisian kuesioner. Jika dijumlah dengan 20 persen poin dari kehadiran dan paparan Bapak Gubernur kami yakin nilainya bisa maksimal di angka 87,92 dengan predikat menuju informatif,” tambahnya.
Dalam sesi evaluasi, sejumlah aspek turut menjadi masukan dari panelis. Di antaranya terkait pengalokasian anggaran bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Komisi Informasi Provinsi Gorontalo.
Selain itu, panelis juga menyoroti seleksi anggota Komisi Informasi yang belum dilaksanakan karena keterbatasan anggaran sebagai dampak kebijakan efisiensi.
“Terlepas dari anggaran, kami di Kominfo sudah berupaya maksimal agar keterbukaan informasi publik ini semakin baik. Misalnya dengan terus membina PPID di OPD, menggadirkan layanan informasi digital, termasuk memfasilitasi KI provinsi terkait penanganan sengketa informasi,” pungkasnya.
