Gusnar Ismail Tegaskan Penetapan Pahlawan Nasional Kewenangan Presiden

PROSESNEWS.ID – Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo hanya memiliki kewenangan mengusulkan nama calon Pahlawan Nasional. Sementara itu, keputusan akhir penetapan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia.

Gusnar menjelaskan, hingga 2026, Gorontalo baru memiliki satu tokoh yang telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional, yakni Nani Wartabone.

Sementara itu, dua tokoh asal Gorontalo yang telah diusulkan, yaitu Aloe Saboe dan HB Jassin, belum mendapatkan penetapan sebagai Pahlawan Nasional pada tahun ini.

Menurut Gusnar, proses pengusulan merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperjuangkan pengakuan atas jasa dan kontribusi tokoh-tokoh Gorontalo bagi bangsa dan negara.

Namun, kewenangan untuk menentukan dan menetapkan gelar Pahlawan Nasional bukan berada di tangan pemerintah daerah.

“Pemprov hanya mengusulkan. Yang memutuskan adalah pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden,” jelas Gusnar.

Ia juga mengingatkan agar persoalan pengusulan Pahlawan Nasional tidak dikaitkan dengan hal-hal lain yang tidak relevan, terlebih jika dibawa ke ranah politik.

Penegasan tersebut disampaikan Gusnar Ismail saat menghadiri Festival Literasi 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Gorontalo.

Gusnar berharap masyarakat dapat memahami bahwa proses penetapan Pahlawan Nasional memiliki mekanisme dan kewenangan tersendiri di tingkat pemerintah pusat.

Tinggalkan Balasan