PROSESNEWS.ID – Kebijakan Pemerintah Kota Gorontalo untuk mempertahankan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK-PW) mendapat dukungan dari Anggota Komisi I DPRD Kota Gorontalo, Alwi Lapananda.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menilai keputusan Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap nasib dan kesejahteraan tenaga PPPK-PW yang selama ini turut berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Alwi, keberadaan PPPK-PW memiliki peran dalam mendukung kelancaran pelayanan publik. Karena itu, kebijakan pemerintah untuk mempertahankan keberlangsungan pekerjaan mereka dinilai perlu mendapat dukungan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab para tenaga PPPK-PW dalam menjalankan tugas. Aspek kedisiplinan, kehadiran, dan kualitas kinerja harus menjadi bagian penting dalam evaluasi pemerintah daerah.
Ia menegaskan, penilaian terhadap tenaga PPPK-PW perlu dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan agar tidak menimbulkan ketidakadilan.
Alwi juga mendukung instruksi Wali Kota Adhan kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan pendataan dan evaluasi terhadap tingkat kehadiran tenaga PPPK-PW melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Menurutnya, pendataan tersebut penting untuk memastikan keputusan perpanjangan kontrak didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan terukur.
“Mempertahankan PPPK-PW merupakan komitmen yang baik. Tetapi, para tenaga tersebut juga harus menunjukkan kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan,” ungkap Alwi.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya penataan pembagian tugas antara Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK-PW. Ia berharap tidak terjadi ketimpangan dalam pembagian pekerjaan, terutama terkait tugas yang seharusnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab ASN.
Untuk itu, Alwi meminta pimpinan masing-masing OPD melakukan pengawasan agar pembagian tugas berjalan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab setiap aparatur. Dengan demikian, seluruh pegawai dapat bekerja secara proporsional dan optimal.
Selain persoalan kedisiplinan dan pembagian tugas, Alwi turut mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Gorontalo yang telah mendaftarkan seluruh tenaga PPPK-PW dalam program BPJS Kesehatan.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada para tenaga kerja.
Alwi berharap komitmen Wali Kota Gorontalo dalam memperhatikan nasib tenaga PPPK-PW dapat terus dipertahankan. Ia menilai perlindungan dan kesejahteraan pegawai perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kedisiplinan serta kualitas kinerja.
Dengan adanya perhatian pemerintah yang disertai evaluasi secara berkala, tenaga PPPK-PW diharapkan dapat terus memberikan kontribusi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kota Gorontalo.
“Harapan kita bersama perhatian terhadap PPPK-PW tetap menjadi komitmen pemerintah. Karena mereka memiliki kontribusi dalam membantu jalannya pemerintahan,” tandasnya.
